Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Fatwa ini menyarankan penyelesaian secara berkeadilan, memberikan tangguhan pembayaran, atau mengampuni sebagian atau seluruh piutang sesuai prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kafalah memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kafalah diijinkan sebagai bentuk tolong-menolong sesuai ajaran Islam dengan mengacu pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan sabda-sabda beliau.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Fatwa ini menyarankan penyelesaian secara berkeadilan, memberikan tangguhan pembayaran, atau mengampuni sebagian atau seluruh piutang sesuai prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kafalah memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kafalah diijinkan sebagai bentuk tolong-menolong sesuai ajaran Islam dengan mengacu pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan sabda-sabda beliau.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan bank syariah dalam mengatasi riba, serta menjelaskan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah seperti akad jual beli, investasi, sewa, pinjaman, dan jasa."
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
1. Dokumen tersebut membahas empat topik yaitu hiwalah (pemindahan hutang), rahn (gadai), wakalah (kuasa), dan kafalah (jaminan).
2. Topik-topik tersebut dijelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, dan syaratnya berdasarkan pandangan fuqaha.
3. Dokumen tersebut juga memberikan contoh kasus hiwalah dan berakhirnya akad rahn serta membedah lebih lanjut tentang wak
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang hawalah menetapkan ketentuan umum dan rukun dari akad hawalah. Hawalah adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban membayar utang tersebut. Fatwa ini menjelaskan unsur-unsur dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad hawalah agar sesuai dengan ajaran Islam.
Hadist tentang hutang dan pemindahan hak menjelaskan bahwa hutang harus dibayar tepat waktu dan tidak boleh ditunda. Orang yang mati dengan hutang akan tertunda masuk surga sampai hutangnya dibayar. Wajib membayar dan melunasi hutang sebelum meninggal.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Multijasa memberikan pedoman agar pelaksanaan transaksi pembiayaan yang memberikan manfaat atas berbagai jasa sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan janji serta kewajiban.
1. Dokumen membahas penentuan awal bulan qomariah berdasarkan rukyatul hilal secara global, bukan lokal atau hisab. Rukyatul hilal yang berlaku untuk seluruh umat Islam adalah yang paling kuat.
2. Untuk bulan Dzulhijjah, rukyatul hilal Makkah menjadi patokan kecuali jika gagal. Persoalan teknis rukyat diselesaikan dengan musyawarah para pakar.
3. Tidak ben
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kafalah dalam hukum Islam. Kafalah adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain untuk memenuhi hutang. Dokumen menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat kafalah menurut pandangan ulama. Disebutkan pula bahwa asuransi dianggap haram karena objek akadnya bertentangan dengan syariat Islam.
Fatwa DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 menetapkan bahwa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dapat digunakan oleh bank syariah sebagai instrumen moneter syariah. SWBI merupakan instrumen investasi berbasis prinsip wadi'ah (amanah) di mana Bank Indonesia bertindak sebagai penyimpan dana dan menjamin pengembalian pokok dan hasil investasi sesuai jangka waktu.
Dokumen tersebut membahas tentang riba, bank dan asuransi secara Islam. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa riba dilarang dalam Islam karena berbahaya, bank syariah diizinkan asalkan tidak menggunakan bunga, dan terdapat pendapat beragam tentang hukum asuransi dalam Islam.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan bank syariah dalam mengatasi riba, serta menjelaskan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah seperti akad jual beli, investasi, sewa, pinjaman, dan jasa."
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
1. Dokumen tersebut membahas empat topik yaitu hiwalah (pemindahan hutang), rahn (gadai), wakalah (kuasa), dan kafalah (jaminan).
2. Topik-topik tersebut dijelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, dan syaratnya berdasarkan pandangan fuqaha.
3. Dokumen tersebut juga memberikan contoh kasus hiwalah dan berakhirnya akad rahn serta membedah lebih lanjut tentang wak
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang hawalah menetapkan ketentuan umum dan rukun dari akad hawalah. Hawalah adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban membayar utang tersebut. Fatwa ini menjelaskan unsur-unsur dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad hawalah agar sesuai dengan ajaran Islam.
Hadist tentang hutang dan pemindahan hak menjelaskan bahwa hutang harus dibayar tepat waktu dan tidak boleh ditunda. Orang yang mati dengan hutang akan tertunda masuk surga sampai hutangnya dibayar. Wajib membayar dan melunasi hutang sebelum meninggal.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Multijasa memberikan pedoman agar pelaksanaan transaksi pembiayaan yang memberikan manfaat atas berbagai jasa sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan janji serta kewajiban.
1. Dokumen membahas penentuan awal bulan qomariah berdasarkan rukyatul hilal secara global, bukan lokal atau hisab. Rukyatul hilal yang berlaku untuk seluruh umat Islam adalah yang paling kuat.
2. Untuk bulan Dzulhijjah, rukyatul hilal Makkah menjadi patokan kecuali jika gagal. Persoalan teknis rukyat diselesaikan dengan musyawarah para pakar.
3. Tidak ben
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kafalah dalam hukum Islam. Kafalah adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain untuk memenuhi hutang. Dokumen menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat kafalah menurut pandangan ulama. Disebutkan pula bahwa asuransi dianggap haram karena objek akadnya bertentangan dengan syariat Islam.
Fatwa DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 menetapkan bahwa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dapat digunakan oleh bank syariah sebagai instrumen moneter syariah. SWBI merupakan instrumen investasi berbasis prinsip wadi'ah (amanah) di mana Bank Indonesia bertindak sebagai penyimpan dana dan menjamin pengembalian pokok dan hasil investasi sesuai jangka waktu.
Dokumen tersebut membahas tentang riba, bank dan asuransi secara Islam. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa riba dilarang dalam Islam karena berbahaya, bank syariah diizinkan asalkan tidak menggunakan bunga, dan terdapat pendapat beragam tentang hukum asuransi dalam Islam.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang giro, menetapkan bahwa tidak semua aktivitas giro sesuai dengan syariah. Hanya bentuk-bentuk tertentu yang diperbolehkan.
2. Giro harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti tidak adanya riba, kepastian, dan kejujuran. Dana dalam giro juga harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal.
3. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pedoman
Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 menetapkan pedoman tentang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi ini didasarkan pada prinsip sewa menyewa sesuai ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung transaksi ijarah. Fatwa ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan instrumen syariah pembiayaan proyek-proyek berbasis sewa.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk menunjang fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara sesuai dengan prinsip syariah asalkan mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan ijarah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyelenggarakan akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mendukung akad sewa dan upah kerja secara sah sesuai syariah.
Fatwa ini menetapkan mekanisme dan instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pesertanya adalah bank syariah dan konvensional. Instrumennya berupa Sertifikat PUAS yang mewakili investasi jangka pendek antarbank. Fatwa ini mengatur ketentuan umum tentang definisi PUAS, pesertanya, dan instrumennya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan asalkan dilakukan secara sukarela dan seimbang antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Penjaminan Syariah memberikan panduan tentang penjaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Penjaminan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan riba dan gharar. Penjamin harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan cara lelang dan bookbuilding. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan antara lain larangan riba dan kewajiban memenuhi akad sesuai al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 mengenai Rahn Tasjily memberikan ketentuan bahwa transaksi pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan (rahn) diperbolehkan asalkan pemilik masih dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan kaidah fiqih yang membole
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 menetapkan ketentuan penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan melaksanakan transaksi secara sukarela.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah memberikan pedoman tentang akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan al-Quran dan prinsip-prinsip bermuamalah syariah.
1. FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 58/DSN-MUI/V/2007
Tentang
HAWALAH BIL UJRAH
ِﻢﻴِﺣﺮﺍﻟ ِﻦﻤﺣﺮﺍﻟ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
Dewan Syari’ah Nasional setelah
Menimbang : a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
belum mengatur hawalah muthlaqah dan ketentuan ujrah/fee
dalam hawalah;
b. bahwa akad Hawalah bil ujrah diperlukan oleh LKS guna
memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan
pelayanan terhadap nasabah;
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah,
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hawalah bil
Ujrah untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:
a. QS. al-Ma’idah [5]: 1:
ﺎﻳﺎﻬﻳﹶﺃﻦﻳِﺬﱠﻟﺍﹾﺍﻮﻨﻣﺁﹾﺍﹸﻮﻓﻭﹶﺃِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟِﺎﺑ...
“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”
b. QS.al-Baqarah [2]: 282:
ﺎﻳﺎﻬﻳﹶﺃﻳِﺬﱠﻟﺍﻦﹾﺍﻮﻨﻣﺁﹶﺍﺫِﺇﻢﺘﻨﻳﺍﺪﺗٍﻦﻳﺪِﺑﹶﻰﻟِﺇٍﻞﺟﹶﺃﻰﻤﺴﻣﻩﻮﺒﺘﹾﻛﹶﺎﻓ
ﺐﺘﹾﻜﻴﹾﻟﻭﹸﻜﻨﻴﺑﻢﺐِﺗﹶﺎﻛِﻝﺪﻌﹾﻟِﺎﺑﹶﻻﻭﺏﹾﺄﻳﺐِﺗﹶﺎﻛﹾﻥﹶﺃﺐﺘﹾﻜﻳﺎﻤﹶﻛ
ﻪﻤﱠﻠﻋﻪﹼﻠﺍﻟﺐﺘﹾﻜﻴﹾﻠﹶﻓِﻞِﻠﻤﻴﹾﻟﻭﻱِﺬﱠﻟﺍِﻪﻴﹶﻠﻋﻖﺤﹾﻟﺍِﻖﺘﻴﹾﻟﻭﻪﹼﻠﺍﻟﻪﺑﺭﹶﻻﻭ
ﺲﺨﺒﻳﻪﻨِﻣﹰﺌﻴﺷﺎ...
“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya….”
2. 58 Hawalah bil Ujrah 2
Dewan Syariah Nasional MUI
2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
dan Ibn Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:
ﻲِﻠﻣ ﹶﻰﻠﻋ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﻊِﺒﺗﹸﺃ ﹶﺍﺫِﺈﹶﻓ ،ﻢﹾﻠﹸﻇ ﻲِﻨﻐﹾﻟﺍ ﹸﻞﹾﻄﻣٍﺀﺘﻴﹾﻠﹶﻓﺒﻊ.
“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh
orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang
di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya
(dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”
(HR. Bukhari).
b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari
‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:
ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﹶﻟﺍﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﹰﺎﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﹶﻰﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ.
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram.”
c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibn
Umar, Nabi s.a.w. bersabda:
ﹸﺃ ﻦﻣﹾﻞﺘﺤﻴﹾﻠﹶﻓ ٍﺀِﻲﻠﻣ ﹶﻰﻠﻋ ِﻪﱢﻘﺤِﺑ ﹶﻞﻴِﺣ.
“Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka
dia harus menerima pengalihan itu.”
d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta
‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri,
Nabi s.a.w. bersabda:
ﻩﺮﺟﹶﺃ ﻪﻤِﻠﻌﻴﹾﻠﹶﻓ ﺍﺮﻴِﺟﹶﺃ ﺮﺟﹾﺄﺘﺳﺍ ِﻦﻣ.
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”
2. Ijma’. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.
3. Kaidah fiqh:
ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻲﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﹶﻰﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ.
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
ﹸﻝﺍﺰﻳ ﺭﺮﻀﹶﻟﺍ
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”
3. 58 Hawalah bil Ujrah 3
Dewan Syariah Nasional MUI
Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain Mushthafa ‘Abdullah al-
Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr,
dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 5,
hal. 542-543:
ﱠﻥِﺇِﺕﺍﺩﺎﻤِﺘﻋِﻹﹾﺍﹶﺔﻳِﺪﻨﺘﺴﻤﹾﻟﺍﻲِﺘﱠﻟﺍﺪﻬﻌﺘﻳﺎﻬﻴِﻓﻚﻨﺒﹾﻟﺍِﺭﺪﺼﻤﹾﻠِﻟِﻊﹾﻓﺪِﺑ
ِﺕﱠﺎﻘﺤﺘﺴﻤﹾﻟﺍﻪﹶﻟﹶﻰﻠﻋِﺩِﺭﻮﺘﺴﻤﹾﻟﺍ،ﹲﺓﺰِﺋﺎﺟﺮﺟَﻷﹾﺍﻭﻱِﺬﱠﻟﺍﹸﺬﺧﺆﻳﻲِﻓ
ﺎﻬِﻠِﺑﹶﺎﻘﻣﺰِﺋﺎﺟ.ﺝﺮﺧﻭﺯﺍﻮﺠﹾﻟﺍﹶﻰﻠﻋﱠﻥﹶﺃﹶﺔﻌﻴِﺒﹶﻃﹶﺍﺬﻫِﻞﻣﺎﻌﺘﺍﻟﺭﻭﺪﺗﻦﻴﺑ
ِﺔﹶﻟﹶﺎﻛﻮﹾﻟﺍِﺔﹶﻟﺍﻮﺤﹾﻟﺍﻭِﻥﺎﻤﻀﺍﻟﻭ.ﹸﺔﹶﻟﹶﺎﻛﻮﹾﻟﺍﻭﺟﹶﺄِﺑٍﺮﹶﻻﹶﺔﻣﺮﺣ،ﺎﻬﻴِﻓﻚِﻟﹶﺬﹶﻛﻭ
ﹸﺔﹶﻟﺍﻮﺤﹾﻟﺍٍﺮﺟﹶﺄِﺑ.ﹸﻥﺎﻤﻀﺍﻟﻭٍﺮﺟﹶﺄِﺑﻪﺟﺮﺧﹶﻰﻠﻋِﻦﻤﹶﺛِﻩﺎﺠﹾﻟﺍﻱِﺬﱠﻟﺍﹶﻞﻴِﻗِﻪﻴِﻓ
ِﺔﻣﺮﺤﹾﻟِﺎﺑ،ِﺔﻫﺍﺮﹶﻜﹾﻟِﺎﺑﻭﹶﻝﹶﺎﻗﻭِﻩِﺯﺍﻮﺠِﺑ،ﹸﺔﻴِﻌِﻓﺎﺸﺍﻟﺎﻤﹶﻛﻪﺟﺮﺧﹶﻰﻠﻋِﺔﹶﻟﺎﻌﺠﹾﻟﺍ
ﻲِﺘﱠﻟﺍﺯﺎﺟﹶﺃﺎﻫﹸﺔﻴِﻌِﻓﺎﺸﺍﻟﺎﻀﻳﹶﺃ.
ﹶﺙﺪﺤﺗﻭﻦﻋِﺕﺎﺑﹶﺎﻄِﺧِﻥﺎﻤﻀﺍﻟ،ﺎﻬِﻋﺍﻮﻧﹶﺃﻭﻲِﻫﻭﻲِﺘﱠﻟﺍﺪﻬﻌﺘﻳﺎﻬﻴِﻓﻚﻨﺒﹾﻟﺍ
ٍﺏﻮﺘﹾﻜﻤِﺑﻪﹸﻠِﺳﺮﻳ--ًﺀﺎﻨِﺑﹶﻰﻠﻋِﺐﹶﻠﹶﻃِﻪِﻠﻴِﻤﻋ--ﹶﻰﻟِﺇِﻦِﺋﺍﺩِﻞﻴِﻤﻌﹾﻟﺍﻦﻤﻀﻳ
ِﻪﻴِﻓﹶﺬﻴِﻔﻨﺗِﻞﻴِﻤﻌﹾﻟﺍ،ِﻪِﺗﺎﻣﺍﺰِﺘﹾﻟِﻻﹶﻝﹶﺎﻗﻭﺎﻬﻧِﺇﹲﺓﺰِﺋﺎﺟ.ﺝﺮﺧﻭﻚِﻟﹶﺫﹶﻰﻠﻋﺎﻬﻧﹶﺃ
ﹲﺔﹶﻟﹶﺎﻛﻭﻭﹶﺃ،ﹲﺔﹶﻟﹶﺎﻔﹶﻛﺎﻤﻫﻭ،ِﻥﺎﺗﺰِﺋﺎﺟﹸﺔﹶﻟﻮﻤﻌﹾﻟﺍﻭﺎﻤِﻬﻴﹶﻠﻋﹶﻻﹶﺔﻣﺮﺣﺎﻬﻴِﻓ.
ﺪﻤﺘﻋﺍﻭﻲِﻓِﻪِﺘﺳﺍﺭِﺩﹶﻰﻠﻋِﻊِﺟﺍﺮﻤﹾﻟﺍِﺭِﺩﺎﺼﻤﹾﻟﺍﻭِﺔﻳِﺩﺎﺼِﺘﹾﻗِﻻﺍﹶﻰﻠﻋﻭِﺐﺘﹸﻛ
ِﻪﹾﻘِﻔﹾﻟﺍِﻲﻓِﺐِﻫَﺍﹶﺬﻤﹾﻟﺍِﺔﹶﻔِﻠﺘﺨﻤﹾﻟﺍ.
“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji
kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas
importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai
imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini
oleh Muhsthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik
muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah,
hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee)
tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan
imbalan.
Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al-
Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity,
kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh
(jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain
hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga
menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju’alah
yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.
Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank
garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen
4. 58 Hawalah bil Ujrah 4
Dewan Syariah Nasional MUI
yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang
berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-
kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa
menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi
tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah;
dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan
imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI
pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H. / 30 Mei 2007.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG HAWALAH BIL UJRAH
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan
a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain,
terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah.
b. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah
orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal ’alaih
sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000
tentang Hawalah.
c. Hawalah muthlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang
yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal ’alaih;
d. Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee;
Kedua : Ketentuan Akad
1. Hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah.
2. Dalam hawalah muthlaqah, muhal ’alaih boleh menerima
ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar
utang muhil.
3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara
jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak
yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam
akad secara tegas.
8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal
berpindah kepada muhal ‘alaih.
9. LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujrah boleh
memberikan sebahagian fee hawalah kepada shahibul mal.
5. 58 Hawalah bil Ujrah 5
Dewan Syariah Nasional MUI
Ketiga : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah atau Pengadilan
Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H
30 Mei 2007 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH DRS. H.M. ICHWAN SAM