Fatwa DSN mengatur ketentuan umum tentang anjak piutang syariah yang meliputi pengalihan penyelesaian piutang jangka pendek dari pihak yang berpiutang ke pihak lain menggunakan akad wakalah bil ujrah dan qardh. Fatwa ini menjelaskan proses anjak piutang secara syariah serta sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

1. Your Logo
HUTANG PIUTANG
ELLA RIZKY A 20120730028
SARIFATUL L 20120730069
RISDA YANTI 20120730081
KHOIRUL I 20120730101

2. Your Logo
FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH
Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh
1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang
memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang
telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada
LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat
yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

3. Your Logo
Sanksi
1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan
karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi
kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud
butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang
jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus
memenuhi kewajibannya secara penuh.

4. Your Logo
Sumber Dana
Dana al-Qardh dapat bersumber dari:
a. Bagian modal LKS;
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran
infaqnya kepada LKS.
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya

5. Your Logo
FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000
SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
Ketentuan Umum
Dewan Syariah Nasional MUI
1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak
boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

6. Your Logo
Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya

7. Your Logo
FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002
PENGALIHAN UTANG
Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari
bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan
syariah;
b. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang
diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian
yang telah disepakati.
c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang)
kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian
asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan
belum lunas pembayan kreditnya.

8. Your Logo
Ketentuan Akad
Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:
Alternatif I
1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh
tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi
milik nasabah secara penuh
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1kepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya
kepada LKS.
3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara
cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan
Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang
sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

9. Your Logo
Alternatif II
1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin
LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk
antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana
dimaksud angka 1adalah bagian asset yang senilai dengan
utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara murabahahbagian asset yang menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran
secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan
Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud
dalam alternatif II ini.

10. Your Logo
Alternatif III
1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan
penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad
Ijarahdengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi
kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-
Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001.
3. Akad Ijarahsebagaimana dimaksudkan angka 1tidak boleh
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian
talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan
angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan
yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana
dimaksudkan angka 2.

11. Your Logo
Alternatif IV
1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan
qardhtersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya;
dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit
tersebut menjadi milik nasabah secara penuh .
Nasabah menjual aset dimaksud angka 1kepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-
nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah
alMuntahiyah bi al-Tamlik.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-
Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002
tentang alIjarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku
pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang
sebagaimana dimaksud dalam alternatif IVini.

12. Your Logo
Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara pihak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

13. Your Logo
FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008
ANJAK PIUTANG SYARIAH
Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara
Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan
jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang
kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang
atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip
syariah.

14. Your Logo
Ketentuan Akad
1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah
Wakalah bil Ujrah.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan
pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada
pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan
penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang
ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh)
kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;
5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang
ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah/fee;
6. Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk
nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
7. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan atausesuai kesepakatan
dalam akad;
8. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya
keterkaitan (ta’alluq).

15. Your Logo
Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau
Pengadilan Agama setelah tidak tercapai
kesepakatanmelalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya
dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diubah
dandisempurnakan sebagai-mana mestinya.