Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Fatwa ini menyarankan penyelesaian secara berkeadilan, memberikan tangguhan pembayaran, atau mengampuni sebagian atau seluruh piutang sesuai prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) Impor dapat dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mengacu pada beberapa ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji, melakukan transaksi secara sukarela, dan menjaga amanah.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Fatwa ini menyarankan penyelesaian secara berkeadilan, memberikan tangguhan pembayaran, atau mengampuni sebagian atau seluruh piutang sesuai prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) Impor dapat dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mengacu pada beberapa ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji, melakukan transaksi secara sukarela, dan menjaga amanah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang kompleksitas murobahah kontemporer dan perbedaannya dengan murobahah klasik; (2) Terdapat perbedaan pendapat ulama kontemporer mengenai kebolehan murobahah kontemporer; (3) Murobahah kontemporer termasuk multiakad karena melibatkan dua akad.
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Multijasa memberikan pedoman agar pelaksanaan transaksi pembiayaan yang memberikan manfaat atas berbagai jasa sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan janji serta kewajiban.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kafalah memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kafalah diijinkan sebagai bentuk tolong-menolong sesuai ajaran Islam dengan mengacu pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan sabda-sabda beliau.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun-rukun, dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Secara garis besar, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran harta yang menimbulkan kepemilikan baru berdasarkan persetujuan bersama, dan hukumnya dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah."
Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk segera meninggalkan aktivitas jual beli dan duniawi lainnya ketika mendengar seruan sholat Jumat. Setelah menunaikan sholat, umat diminta untuk kembali bekerja dan mencari nafkah, tetapi tetap mengingat Allah. Ayat ini menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang kompleksitas murobahah kontemporer dan perbedaannya dengan murobahah klasik; (2) Terdapat perbedaan pendapat ulama kontemporer mengenai kebolehan murobahah kontemporer; (3) Murobahah kontemporer termasuk multiakad karena melibatkan dua akad.
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Multijasa memberikan pedoman agar pelaksanaan transaksi pembiayaan yang memberikan manfaat atas berbagai jasa sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan janji serta kewajiban.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kafalah memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kafalah diijinkan sebagai bentuk tolong-menolong sesuai ajaran Islam dengan mengacu pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan sabda-sabda beliau.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun-rukun, dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Secara garis besar, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran harta yang menimbulkan kepemilikan baru berdasarkan persetujuan bersama, dan hukumnya dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah."
Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk segera meninggalkan aktivitas jual beli dan duniawi lainnya ketika mendengar seruan sholat Jumat. Setelah menunaikan sholat, umat diminta untuk kembali bekerja dan mencari nafkah, tetapi tetap mengingat Allah. Ayat ini menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik memberikan pedoman tentang praktik sewa-beli yang sesuai syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung transaksi sewa dan pemindahan hak milik secara sukarela.
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk menunjang fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara sesuai dengan prinsip syariah asalkan mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Murabahah memberikan pedoman bagi bank syariah untuk menjalankan transaksi jual beli dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan membiarkan pembeli membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan bank. Fatwa ini didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis yang menghalalkan jual beli dan mengatur transaksi dagang.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan mudharabah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dananya kepada nasabah dengan akad kerjasama mudharabah sesuai prinsip syariah, di mana modal disediakan oleh lembaga dan hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan, serta mengingat ketentuan Alquran dan hadis tentang kewajiban memenuhi akad dan menunaikan amanah.
1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang giro, menetapkan bahwa tidak semua aktivitas giro sesuai dengan syariah. Hanya bentuk-bentuk tertentu yang diperbolehkan.
2. Giro harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti tidak adanya riba, kepastian, dan kejujuran. Dana dalam giro juga harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal.
3. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pedoman
Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 menetapkan pedoman tentang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi ini didasarkan pada prinsip sewa menyewa sesuai ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung transaksi ijarah. Fatwa ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan instrumen syariah pembiayaan proyek-proyek berbasis sewa.
Fatwa ini menetapkan mekanisme dan instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pesertanya adalah bank syariah dan konvensional. Instrumennya berupa Sertifikat PUAS yang mewakili investasi jangka pendek antarbank. Fatwa ini mengatur ketentuan umum tentang definisi PUAS, pesertanya, dan instrumennya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan asalkan dilakukan secara sukarela dan seimbang antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Penjaminan Syariah memberikan panduan tentang penjaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Penjaminan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan riba dan gharar. Penjamin harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan cara lelang dan bookbuilding. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan antara lain larangan riba dan kewajiban memenuhi akad sesuai al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 mengenai Rahn Tasjily memberikan ketentuan bahwa transaksi pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan (rahn) diperbolehkan asalkan pemilik masih dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan kaidah fiqih yang membole
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 menetapkan ketentuan penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan melaksanakan transaksi secara sukarela.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah memberikan pedoman tentang akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan al-Quran dan prinsip-prinsip bermuamalah syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang akad Mudharabah Musytarakah memberikan pedoman tentang bentuk akad Mudharabah dimana pengelola modal turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis yang mendukung kerjasama investasi berdasarkan prinsip syariah.
1. FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO. 49/DSN-MUI/II/2005
Tentang
KONVERSI AKAD MURABAHAH
ِﻢﻴِﺣﺮﺍﻟ ِﻦﻤﺣﺮﺍﻟ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
Dewan Syari’ah Nasional setelah,
Menimbang : a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada
Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya
dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah
disepakati antara LKS dengan nasabah;
b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan
dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat
diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad
baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban;
d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut
menurut Syari’ah Islam, Dewan Syari’ah Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan
pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:
a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:
…ﺎﺑﺮﺍﻟ ﻡﺮﺣﻭ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ُﷲﺍ ﱠﻞﺣﹶﺃﻭ…
"…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba…."
b. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
ﹶﻥﻮﹸﻜﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ِﻞِﻃﺎﺒﹾﻟِﺎﺑ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗﹶﻻ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ
ﻢﹸﻜﻨِﻣ ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﹰﺓﺭﺎﺠِﺗ...
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
sukarela di antaramu…”.
c. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:
ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ…
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.
2. 49 Konversi Akad Murabahah 2
Dewan Syariah Nasional MUI
d. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:
…ِﰒﻹﺍ ﹶﻰﻠﻋ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺗﻭ ﻭﻻ ﻯﻮﹾﻘﺘﺍﻟﻭ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﹶﻰﻠﻋ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺗﻭ
ﺍﻥﻭﺪﻌﺍﻟﻭ)ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ:٢(
“… dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa….”
e. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:
...ﺮﻴﺧ ﺍﻮﹸﻗﺪﺼﺗ ﹾﻥﹶﺃﻭ ،ٍﺓﺮﺴﻴﻣ ﹶﻰﻟِﺇ ﹲﺓﺮِﻈﻨﹶﻓ ٍﺓﺮﺴﻋ ﻭﹸﺫ ﹶﻥﹶﺎﻛ ﹾﻥِﺇﻭ
ﻢﹸﻜﹶﻟ...
”... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih bik
bagimu, jika kamu mengetahui.”
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan
shahihkan oleh Ibnu Hibban :
ﺭ ﱠﻥﹶﺃ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻱِﺭﺪﺨﹾﻟﺍ ٍﺪﻴِﻌﺳ ﻲِﺑﹶﺃ ﻦﻋُﷲﺍ ﱠﻰﻠﺻ ِﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳ
ﹶﻝﹶﺎﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ:،ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧِﺇ
Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan
kerelaan kedua belah pihak.
b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis
ini shahih:
ﺮﻣﹶﺃ ﺎﻤﹶﻟ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺁﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﱯﺍﻟﻨ ﱠﻥﺃ ٍﺱﻋﺒﺎ ﻦﺍﺑ ﺭﻭﻯ
ﹸﻮﺍﻟﹶﺎﻘﻓ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺱﻧﺎ ﺎﺀﻩﺟ ِﺮﻴِﻀﻨﺍﻟ ِﻲﻨﺑ ِﺝﺍﺮﺑﺈﺧ:ﻚِﻧﺇ ،ﺍﷲ ﱯﻧ ﺎﻳ
ﻣﺃﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻓﻘﺎﻝ ،ﱠﻞِﺤﺗ ﱂ ﹲﻥﻮﻳﺩ ﺎﺱﻨﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﹶﻨﺎﻟﻭ ِﻨﺎﺟﺑﺈﺧﺮﺍ ﺕﺮ
ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺁﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ:ﺍﻮﹸﻠﺠﻌﺗﻭ ﺍﻮﻌﺿ)ﺍﻟﻄﱪﱐ ﺭﻭﺍﻩ
ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﰲ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ(
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau
memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah
beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai
Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan
untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang
pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka
Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah
lebih cepat”.
3. 49 Konversi Akad Murabahah 3
Dewan Syariah Nasional MUI
c. Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:
ﹰﺔﺑﺮﹸﻛ ﻪﻨﻋ ُﷲﺍ ﺝﺮﹶﻓ ،ﺎﻴﻧﺪﺍﻟ ِﺏﺮﹸﻛ ﻦِﻣ ﹰﺔﺑﺮﹸﻛ ٍﻢِﻠﺴﻣ ﻦﻋ ﺝﺮﹶﻓ ﻦﻣ
ِﻥﻮﻋ ﻲِﻓ ﺪﺒﻌﹾﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ِﺪﺒﻌﹾﻟﺍ ِﻥﻮﻋ ﻲِﻓ ُﷲﺍﻭ ،ِﺔﻣﺎﻴِﻘﹾﻟﺍ ِﻡﻮﻳ ِﺏﺮﹸﻛ ﻦِﻣ
ِﻪﻴِﺧﹶﺃ.
“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat;
dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
menolong saudaranya”.
d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani,
beliau bersabda:
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﹶﻟﺍ
ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﹰﺎﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﹶﻰﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ
ﺎﻣﺍﺮﺣ.
“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
3. Kaidah fiqh:
ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻰﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﹶﻰﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
ﹸﺔﱠﻘﺸﻤﹾﻟﹶﺍﺐِﻠﺠﺗﺮﻴِﺴﻴﺘﺍﻟ
“Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan”.
Memperhatikan 1. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September
2004 perihal Permohonan Fatwa.
2. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22
Desember 2004.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada
hari Jum’at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG KONVERSI AKAD MURABAHAH
Pertama : Ketentuan Konversi Akad
LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat
akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi
pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah
disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:
4. 49 Konversi Akad Murabahah 4
Dewan Syariah Nasional MUI
a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:
i. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan
harga pasar;
ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil
penjualan;
iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka
kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah
atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka
sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara
pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
b. LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad
baru dengan akad:
i. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas
dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-
MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi
Al-Tamlik;
ii. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.
07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh); atau
iii. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.
08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
Kedua : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah
Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Muharram 1426 H.
25 Februari 2005 M.
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin