Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
Dokumen tersebut membahas tentang peranan bank syariah dalam mengatasi riba, serta menjelaskan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah seperti akad jual beli, investasi, sewa, pinjaman, dan jasa."
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kafalah dalam hukum Islam. Kafalah adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain untuk memenuhi hutang. Dokumen menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat kafalah menurut pandangan ulama. Disebutkan pula bahwa asuransi dianggap haram karena objek akadnya bertentangan dengan syariat Islam.
Hadist tentang hutang dan pemindahan hak menjelaskan bahwa hutang harus dibayar tepat waktu dan tidak boleh ditunda. Orang yang mati dengan hutang akan tertunda masuk surga sampai hutangnya dibayar. Wajib membayar dan melunasi hutang sebelum meninggal.
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun-rukun, dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Secara garis besar, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran harta yang menimbulkan kepemilikan baru berdasarkan persetujuan bersama, dan hukumnya dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum ijara dalam Islam, meliputi definisi, macam-macam, rukun, syarat, dan dasar penetuan upah ijara. Dibahas pula ijara pada manfaat haram, ijara dalam ibadah, dan ijara non-Muslim.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun, syarat, dan macam-macam syirkah menurut hukum Islam. Terdapat dua jenis syirkah yaitu syirkah amelak dan syirkah akad, dimana syirkah akad terdiri dari syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh, dan mufawadah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
Murabahah KPP adalah metode pembiayaan di bank syariah dimana nasabah meminta bank untuk membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi serta dibayar secara angsuran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini.
Fatwa DSN menyatakan bahwa rahn emas diperbolehkan sesuai prinsip-prinsip syariah, dimana penggadai harus menanggung biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang digadaikan. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 2002 untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan bank syariah dalam mengatasi riba, serta menjelaskan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah seperti akad jual beli, investasi, sewa, pinjaman, dan jasa."
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kafalah dalam hukum Islam. Kafalah adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain untuk memenuhi hutang. Dokumen menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat kafalah menurut pandangan ulama. Disebutkan pula bahwa asuransi dianggap haram karena objek akadnya bertentangan dengan syariat Islam.
Hadist tentang hutang dan pemindahan hak menjelaskan bahwa hutang harus dibayar tepat waktu dan tidak boleh ditunda. Orang yang mati dengan hutang akan tertunda masuk surga sampai hutangnya dibayar. Wajib membayar dan melunasi hutang sebelum meninggal.
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun-rukun, dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Secara garis besar, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran harta yang menimbulkan kepemilikan baru berdasarkan persetujuan bersama, dan hukumnya dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum ijara dalam Islam, meliputi definisi, macam-macam, rukun, syarat, dan dasar penetuan upah ijara. Dibahas pula ijara pada manfaat haram, ijara dalam ibadah, dan ijara non-Muslim.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun, syarat, dan macam-macam syirkah menurut hukum Islam. Terdapat dua jenis syirkah yaitu syirkah amelak dan syirkah akad, dimana syirkah akad terdiri dari syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh, dan mufawadah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
Murabahah KPP adalah metode pembiayaan di bank syariah dimana nasabah meminta bank untuk membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi serta dibayar secara angsuran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini.
Fatwa DSN menyatakan bahwa rahn emas diperbolehkan sesuai prinsip-prinsip syariah, dimana penggadai harus menanggung biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang digadaikan. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 2002 untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan ijarah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyelenggarakan akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mendukung akad sewa dan upah kerja secara sah sesuai syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kafalah memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kafalah diijinkan sebagai bentuk tolong-menolong sesuai ajaran Islam dengan mengacu pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan sabda-sabda beliau.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Multijasa memberikan pedoman agar pelaksanaan transaksi pembiayaan yang memberikan manfaat atas berbagai jasa sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan janji serta kewajiban.
Fatwa DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 menetapkan bahwa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dapat digunakan oleh bank syariah sebagai instrumen moneter syariah. SWBI merupakan instrumen investasi berbasis prinsip wadi'ah (amanah) di mana Bank Indonesia bertindak sebagai penyimpan dana dan menjamin pengembalian pokok dan hasil investasi sesuai jangka waktu.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 mengenai Rahn Tasjily memberikan ketentuan bahwa transaksi pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan (rahn) diperbolehkan asalkan pemilik masih dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan kaidah fiqih yang membole
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Pemberdayaan aset untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menurut hukum Islam, yang akan memberikan manfaat kepada Penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah.
Adalah bagian pertama dari empat bagian yang disampaikan secara terpisah sebagai solusi menghadapi krisis ekonomi dan keuangan.
Juga sebagai alternatif menghadapi penguasaan tanah oleh oligarki dan kapitalis yang akan menyebabkan kesengsaraan masyarakat luas oleh sekelompok orang.
Makalah ini membahas tentang kafalah sebagai salah satu akad dalam muamalah Islam. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung untuk memenuhi kewajiban pihak lain. Makalah ini menjelaskan pengertian kafalah, landasan syariatnya dari Al-Quran dan hadis, macam-macam kafalah, ketentuan umum dan rukun kafalah, serta penerapannya dalam perbankan syariah seperti bank
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan mudharabah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dananya kepada nasabah dengan akad kerjasama mudharabah sesuai prinsip syariah, di mana modal disediakan oleh lembaga dan hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan, serta mengingat ketentuan Alquran dan hadis tentang kewajiban memenuhi akad dan menunaikan amanah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik memberikan pedoman tentang praktik sewa-beli yang sesuai syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung transaksi sewa dan pemindahan hak milik secara sukarela.
Fatwa ini menetapkan mekanisme dan instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pesertanya adalah bank syariah dan konvensional. Instrumennya berupa Sertifikat PUAS yang mewakili investasi jangka pendek antarbank. Fatwa ini mengatur ketentuan umum tentang definisi PUAS, pesertanya, dan instrumennya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan asalkan dilakukan secara sukarela dan seimbang antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Penjaminan Syariah memberikan panduan tentang penjaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Penjaminan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan riba dan gharar. Penjamin harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan cara lelang dan bookbuilding. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan antara lain larangan riba dan kewajiban memenuhi akad sesuai al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk menunjang fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara sesuai dengan prinsip syariah asalkan mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 menetapkan ketentuan penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan melaksanakan transaksi secara sukarela.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah memberikan pedoman tentang akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan al-Quran dan prinsip-prinsip bermuamalah syariah.
1. FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO. 45/DSN-MUI/II/2005
Tentang
LINE FACILITY
(AT-TASHILAT AS-SAQFIYAH)
ِﻢﻴِﺣﺮﺍﻟ ِﻦﻤﺣﺮﺍﻟ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
Dewan Syari’ah Nasional setelah,
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah line facility (at-
tashilat as-saqfiyah), yaitu fasilitas plafon pembiayaan
bergulir dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan yang
disepakati dan mengikat secara moral;
b. bahwa lembaga keuangan syari’ah (LKS) perlu merespon
kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
c. bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan
Syari’ah Islam, Dewan Syari’ah Nasional memandang perlu
menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan
pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT, QS. al-Ma’idah [5]:1:
ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃﺎﻳ…
“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…”.
2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra’ [17]: 34:
…ﻣ ﹶﻥﹶﺎﻛ ﺪﻬﻌﹾﻟﺍ ﱠﻥِﺇ ،ِﺪﻬﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃﻭﹰﻻﻮﹸﺌﺴ
…”Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggunganjawabannya”.
3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:
…ﺎﺑﺮﺍﻟ ﻡﺮﺣﻭ ﻊﻴﺒﺍﻟ ُﷲﺍ ﱠﻞﺣﹶﺃﻭ…
...”dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meng-
haramkan riba…”.
4. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:
ﻪﹸﻄﺒﺨﺘﻳ ِﻱﺬﱠﻟﺍ ﻡﹸﻮﻘﻳ ﺎﻤﹶﻛ ﱠﻻِﺇ ﹶﻥﻮﻣﹸﻮﻘﻳ ﹶﻻ ﺎﺑﺮﺍﻟ ﹶﻥﹸﻮﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ
2. 45 Line Facility 2
Dewan Syariah Nasional MUI
ﹶﺃﻭ ،ﺎﺑﺮﺍﻟ ﹸﻞﹾﺜِﻣ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧِﺇ ﹸﻮﺍﻟﹶﺎﻗ ﻢﻬﻧﹶﺄِﺑ ﻚِﻟﹶﺫ ،ﺲﻤﹾﻟﺍ ﻦِﻣ ﹸﻥﹶﺎﻄﻴﺸﺍﻟﱠﻞﺣ
ﺎﻣ ﻪﹶﻠﹶﻓ ﻰﻬﺘﻧﹶﺎﻓ ِﻪﺑﺭ ﻦِﻣ ﹲﺔﹶﻈِﻋﻮﻣ ﻩَﺀﺎﺟ ﻦﻤﹶﻓ ،ﺎﺑﺮﺍﻟ ﻡﺮﺣﻭ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﺍﻟ
ﺎﻬِﻴﻓ ﻢﻫ ِﺭﺎﻨﺍﻟ ﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﻚِﺌﹶﻟﹸﻭﺄﹶﻓ ﺩﺎﻋ ﻦﻣﻭ ،ِﻪﱠﻠﺍﻟ ﹶﻰﻟِﺇ ﻩﺮﻣﹶﺃﻭ ،ﻒﹶﻠﺳ
ﹶﻥﻭﺪِﻟﺎﺧ
“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
5. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:
ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﹶﻟﺍﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ
ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﹰﺎﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﹶﻰﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ ﺎﻣﺍﺮﺣ
ﺎﻣﺍﺮﺣ.
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”
6. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan
yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
ﺭﺍﺮِﺿﹶﻻﻭ ﺭﺮﺿﹶﻻ.
“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri
maupun orang lain.”
7. Hadits Nabi Riwayat Bukhari & Muslim dari Abu Hurairah:
ﹶﺍﺫِﺇﻭ ،ﻒﹶﻠﺧﹶﺃ ﺪﻋﻭ ﹶﺍﺫِﺇﻭ ،ﺏﹶﺬﹶﻛ ﹶﺙﺪﺣ ﹶﺍﺫِﺇ ،ﹲﺙﹶﻼﹶﺛ ِﻖِﻓﺎﻨﻤﹾﻟﺍ ﺕﺎﻳﺁ
ِﻤﺗﺅﺍﹶﻥﺎﺧ ﻦ)ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺍﻩ(
3. 45 Line Facility 3
Dewan Syariah Nasional MUI
“Tanda orang munafik ada tiga; jika berkata, ia dusta;
apabila berjanji, ia ingkari; dan apabila diberi amanat, ia
khianat.” (HR. Muslim)
8. Kaidah Fiqh:
a.
ِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻲﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﹶﻰﻠﻋ ﹲﻞﻴ
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
b.
ﺮﻴِﺴﻴﺘﺍﻟ ﺐِﻠﺠﺗ ﹸﺔﱠﻘﺸﻤﹾﻟﹶﺍ
"Kesulitan dapat menarik kemudahan.”
c.
ﻀﺍﻟ ﹶﺔﹶﻟِﺰﻨﻣ ﹸﻝِﺰﻨﺗ ﺪﹶﻗ ﹸﺔﺟﺎﺤﹾﻟﹶﺍِﺓﺭﻭﺮ
"Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
d.
ِﻉﺮﺸِﺎﻟﺑ ِﺖِﺑﱠﺎﺜﹶﺎﻟﻛ ِﻑﺮﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺖِﺑﱠﺎﺜﹶﻟﺍ
"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama
tidak bertentangan dengan syari’at.”
Memperhatikan : 1. Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al Islami Organisasi Konferensi
Islam (OKI), Nomor: 40 & 41 tahun 1988 tentang al-wafa’
bi al-wa’d wa al-murabahah li al-amir bi al-syira’.
2. Hasil workshop BPH DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22
Desember 2004.
3. Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No. 6/55/DIR
tertanggal 21 September 2004 perihal permohonan fatrwa.
4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional
pada hari Kamis, 08 Muharram 1426 H. / 17 Februari 2005.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG LINE FACILITY
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
a. Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon
pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang
dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah.
b. Wa’d (ﺍﻟﻮﻋﺪ) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak
(LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan
sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen
Memorandum of Understanding.
d. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar’i yang
menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Line Facility.
4. 45 Line Facility 4
Dewan Syariah Nasional MUI
Kedua : Ketentuan Akad
1. Line facility boleh dilakukan berdasarkan wa’d dan dapat
digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai
prinsip syariah.
2 Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut di atas
dapat berbentuk akad Murabahah, Istishna’, Mudharabah,
Musyarakah dan Ijarah.
3. Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee yang
diminta oleh LKS harus mengacu kepada ketentuan-
ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat
akad tersebut dibuat.
4. LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/atau fee
atas akad-akad yang direalisasikan dari Line Facility.
5. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah,, Fatwa DSN nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa DSN nomor: 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),
Fatwa DSN nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah berlaku pula dalam
pelaksanaan akad-akad Pembiayaan yang mengikuti Line
Facility.
Ketiga : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 Muharram 1426 H
21 Februari 2005 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin