Dokumen tersebut membahas tentang krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada akhir era Orde Baru hingga awal reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kegagalan pemerintah menangani krisis ekonomi 1997, peran elite politik dan masyarakat sipil dalam reformasi, serta tantangan-tantangan ekonomi dan sosial pasca-Orde Baru.
3. 1
• Krisis ekonomi & moneter yang
berkepanjangan sulit diatasi karena
besarnya hutang luar negeri
Indonesia
2
• Timbul kecemburuan sosial akibat
tajamnya kesenjangan ekonomi
3
• Pelaksanaan pembangunan sosial dan
ekonomi menguntungkan kelas menengah
keatas sehingga timbul watak kapitalisme
4. 4
• Pelaksanaan pembangunan nasional
tidak merata sehingga menimbulkan
kekecewaan
5
• Kebijakan ekonomi yang diterapkan
pemerintah Orde Baru cenderung
terpusat dan tidak adil
6
• Sumber-sumber keuangan negara
terlalu bergantung pada pinjaman luar
negeri sehingga utang semakin besar.
7
• Pelaksanaan pembangunan ekonomi
kerakyatan tidak berjalan efektif karena
kurang pengawasan pemerintah
5. b. Faktor Politik
1
• Sistem pemerintahan yang dijalankan
bersifat sentralistik dan cenderung otoriter
2
• Kekuasaan legislatif dan yudikatif terlalu
dibatasi oleh eksekutif sehingga lembaga
negara kurang berfungsi optimal
3
• TNI ditempatkan sebagai alat pemerintah
sehingga tokoh militer mendominasi
jabatan penting dalam pemerintah
6. 4
•Kebebasan Pers dan mimbar terlalu dibatasi dengan
ketat melalui departemen penerangan dan Undang
Undang Pers yang kaku dan diskriminatif
5
• Golkar terlalu dilindungi dan diarahkan
sebagai alat kekuasaan sehingga banyak
jabatan yang diduduki tokoh Golkar
6
• Timbul pertentangan antarelite politik
karena memperebutkan jabatan dan
kedudukan dalam pemerintah
7
• Terjadinya peristiwa Trisakti dan Semanggi yang
menimbulkan jatuh korban di pihak mahasiswa,
menyulut terjadinya kerusuhan sosial.
7. c. Faktor Sosial
1.Menajamnya
kesenjangan
sosial antara si
kaya dan si
miskin
menimbulkan
kecemburuan
sosial dan
gerakan sosial
2.
Meningkatnya
ketidakpercay
aan rakyat
terhadap
pemerintahan
pusat dibawah
kepemimpina
n Presiden
Soeharto
3. Timbulnya
gerakan
mahasiswa
yang
didukung oleh
elite politik
menuntut
turunnya
Soeharto dan
pembubaran
golkar
4. Situasi
ibukota yang
kacau balau
mendorong
tokoh
masyarakat
mendatangi
istana dan
menyuruh
soeharto
meletakkan
jabatannya
12. 1. Kebebasan
menyampaikan
pendapat
2. Reformasi dalam
bidang politik
4. Mengatasi
masalah
Dwifungsi ABRI
Kebijakan
kebijakan
3. Mengadakan sidang
istimewa tanggal 10-13
November 1998 yang
diadakan MPR berhasil
menetapkan 12
ketetapan
5. Mengadakan
reformasi di
bidang hukum
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian
berganti nama menjadi Kepolisian Negara.
Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI
Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di
Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara
bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang.
Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI
semula terdiri dari empat angkatan yaitu
Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta
Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999
hanya Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
26. Diadakan
sidang Istimewa tanggal
10 -13 November 1998 guna
mempersiapkan jalan bagi
liberalisasi politik.
Tanggal 13 November 1998
mahasiswa berkeinginan untuk
menduduki kembali gedung
DPR/MPR RI.
Mereka terhalang oleh pengamanan
yang ketat aparat keamanan
27. Kejadian
tersebut berlangsung di
jembatan Semanggi sehingga
disebut Tragedi Semanggi
Tragedi Semanggi I terjadi pada
11-13 November 1998,
menyebabkan tewasnya 17 warga
sipil
Tragedi Semanggi II terjadi pada
24 September 1999, menyebabkan
tewasnya seorang mahasiswa dan
sebelas orang lainnya di seluruh
28.
29.
30. Masa
pemerintahan K.H.
Abdurrahman Wahid atau yang
sering kita sebut dengan Gus Dur
dimulai pada tanggal 20 Oktober
1999.
Pasangan Gus Dur dan Megawati
membentuk Kabinet Persatuan
Nasional pada 28 Oktober 1999
Departemen Penerangan dan
Departemen Sosial dihapus dalam
kabinet ini
37. Tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara
aklamasi menempatkan Megawati duduk
sebagai Presiden RI ke-5, setelah Presiden
Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh
MPR RI.
Masa
pemerintahan Megawati ditandai
dengan semakin menguatnya konsolidasi
demokrasi di Indonesia, dalam masa
pemerintahannyalah,
pemilihan
umum
presiden secara langsung dilaksanakan dan
secara umum dianggap merupakan salah
satu keberhasilan proses demokratisasi di
Indonesia.
Megawati menjadi presiden hingga 20
43. Kebijakan
1
• Anggaran Pendidikan ditingkatkan menjadi 20%
• Konversi minyak tanah ke gas
• Pemberantasan korupsi melalui KPK
2
• Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai)
• Pembayaran utang secara bertahap kepada badan
PBB
• Memudahkan Investor asing untuk berinvestasi di
Indonesia
3
• Buy back saham BUMN
• Pelayanan UKM(Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat
kecil
• Subsidi BBM
44. Pembangunan ekonomi yang
ala kadarnya sangat
memprihatinkan. Angka
pengangguran dan kemiskinan
tetap tinggi
MASALAH
Penanganan becana alam yang
datang bertubi-tubi berjalan
lambat.
Masalah politik dan keamanan
cukup stabil, namun belum
menghasilkan sistem
demokrasi yang pro-rakyat dan
mampu memajukan
kesejahteraan.
Masalah korupsi, mulai dari
dasar hukumnya sampai
proses peradilan, terjadi
perdebatan yang semakin
mempersulit pembersihan
Republik Indonesia dari
koruptor-koruptor
perampok kekayaan
bangsa Indonesia
45.
46.
47. Dilaksanakannya Otonomi Daerah
berdasarkan UU No 32 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah.
Pemerintahan dijalankan
berdasarkan sistem
desentralisasi dan sesuai
dengan pancasila dan UUD
1945.
Lembaga-lembaga tinggi negara,
seperti presiden, BPK, MA, MK, DPR,
DPD, dan MPR ditempatkan sesuai
dengan fungsi dan peranannya
masing-masing sesuai dengan
ketentuan UUD 1945 yang telah
diamandemen.
Pemerintah dijalankan
berdasarkan prinsipprinsip Otonomi
Daerah.
Pemerintah daerah yang meliputi provinsi,
kabupaten dan kota difungsikan sebagai
daerah otonom yang memiliki kewenangan
dan tanggung jawab penuh dalam mengurus
dan mengatur pemerintahan di daerahnya
masing-masing.
48. Tingkat
Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dari 1987 sampai 1997 dapat
menutupi beberapa kelemahan struktural
dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal
sangat lemah, aktivitas bank sangat
sederhana,
hambatan
non-tarif,
penyewaan oleh perusahaan milik
negara, subsidi domestik, hambatan ke
perdagangan domestik, dan hambatan
ekspor seluruhya menciptakan gangguan
49. Krisis
finansial Asia Tenggara yang
melanda Indonesia pada akhir 1997
mengakibatkan
manaikkan
rupiah,
menaikkan suku bunga domestik, dan
memperketat kebijakan fiskalnya. Indonesia
dan IMF mencapai kesepakatan tentang
program reformasi ekonomi yang diarahkan
pada penstabilan ekonomi makro dan
penghapusan beberapa kebijakan ekonomi
ang dinilai merusak, antara lain Program
Mobilan Nasional (Mobnas) dan monopoli
yang melibatkan anggota keluarga presiden
Soeharto. Rupiah masih belum stabil,
sampai pada akhirna presiden Soeharto
50. Pada
Agustus 1998 Indonesia dan IMF
menetujui program pinjaman dana dibawah
presiden BJ. Habibie. Presiden Gus Dur
yang terpilih sebagai presiden pada
Oktober 1999 kemudian memperpanjang
program
tersebut.
Akibatnya,
ketergantungan Indonesia terhadap IMF
semakin kuat yang menimbulkan kritik dan
kecaman dari ahli ekonomi dan elite politik.
Kritik dan kecaman tersebut mendorong
pemerintahan
presiden
SBY
berupa
melepaskan diri dari ketergatungan pada
IMF.
51. Peran
Elite Politik dan Sipil
Jurang pemisah yang besar antara golongan elite
dengan kebanyakan warga Indonesia dilihat dari
pandangan yang berlainan dari kedua pihak tentang
reformasi. Reformasi bagi golongan elite berarti
memperoleh akses dan hak istimewa yang sebelumnya
hana diberikan kepada kelompok yang paling dekat
dengan penguasa, yaitu tentara.
Pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan suatu
langkah pembangunan negara, yaitu membentuk
masyarakat sipil yang kukuh untuk membantu menjamin
stabilitas. Masyarakat sipil harus dapat melibatkan diri
dalam kompromi politik dan perbedaan pendapat
dalam masyarakat, suatu hal yang akan mengurangi
kemampuan mereka untuk bersatu menentang
pemerintahan yang tidak demokratis.
52.
Masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam
menuntut
transparasi,
melacak
korupsi,
dan
menjembatani jurang antara rakyat dan pemerintahan.
Pengembangan kemahiran merupakan suatu cara untuk
membentuk masyarakat sipil. Pelatihan terutama untuk
kaum wanita dan kaum muda, dapat membantu
membentuk
masyarakat
sipil
yang
mampu
melaksanakan perubahan sosial.
Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang jauh lebih
serius dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang
mengalami dampak krisis moneter yang sama pada
1997. Dan masalah ekonomi yang besar masih berada
ditingkat pusat dan dapat mendatangkan pengaruh
buruk terhadap daerah terpencil. Tantangan ekonomi
yang utama adalah perlunya upaya menstabilkan nilai
rupiah dan meningkatkannya agar kembali ke nilai
pada 1997.
53. Masalah lain adalah kekurangan dana sehigga
menghalangi kemampuan pemerintah untuk berfungsi
secara efektif tanpa korupsi pada periode transisi ini.
Penyelesaian masalah ini tidak akan ditemukan dengan
membebankan pada pembayar pajak. Namun,
keberhasilan agen pajak di Indonesia dalam
meningkatkan jumlah orang yang terdaftar untuk pajak
merupakan suatu tanda yang menggembirakan.
Banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai
pentingnya penanaman modal asing secara langsung.
Beberapa analis yakin bahwa penanaman modal asing
hanya menymbangkan 3-6 % investasi total, dan hanya
mempekerjakan sebagian kecil tenaga buruh.
Banyak pengamat yag mengkritik prestasi IMF dalam
urusan ekoomi indonesia, dengan menyatakan bahwa
IMF kurang realistis dalam permintaannya
54. Pemerintah
Indonesia
juga
harus
mencoba
memperbaiki hubungannya dengan IMF, dengan
memenuhi permintaannya sedapat mungkin sambil
menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi
dampak buruk terhadap rakyat Indonesia.
Menurut banyak ahli, ketegangan yang timbul dari
pembauran masyarakat melalui transmigrasi dan migrasi
disebabkan oleh ketegangan ekonomi dan bukannya
pergeseran etnis atau agama.
Perkembangan LSM merupakan bagian penting
dalam pembentukan masyarakat sipil dan pencegahan
serta pengendalian ketegangan politik dan sosial di
Indonesia. LSM di Indonesia sebegitu pluralistis dan
beraneka ragam, sama seperti masyarakat Indonesia.
LSM bergiat di seluruh Indonesia dalam upaya
meningkatkan
keamanan
sosial,
ekonomi,
dan
lingkungan.