Pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana rakyat secara langsung memilih perwakilan mereka untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu melalui dua cara yaitu secara langsung atau tidak langsung.

2. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa
Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat,dan
“cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara
bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara
dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat,
kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat
berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

3. Pengertian Reformasi
Pengertian Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan
(bidang sosial, politik atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Munculnya reformasi disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik di Asia,
ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto
dan adanya para demonstran yang menginginkan diadakannya reformasi
total, peristiwa Trisakti yang menyebabkan presiden Soeharto mengundurkan
diri dari jabatannya.

4. Secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada
suatumasa. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan
mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto
atau era setelah Orde Baru Kendati demikian, kata Reformasi sendiri pertama-
tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa
Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli,
Yohanes Calvin, dll.

5. Demokrasi pada Masa Reformasi
Demokrasi pada Masa Reformasi adalah Suatu sistem pemerintahan yang
kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang menjadi upaya perubahan untuk
perbaikan pemerintahan baik dalam bidang sosial, politik maupun agama yang
dimulai sejak berakhirnya orde baru atau ditandai dengan turunnya kekuasaan
presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak 21 Mei 1998 dan
digantikan oleh wakil presiden Dr. Ir. Bj. Habibie.
Berhentinya Soeharto sebagai presiden, karena tidak adanya lagi kepercayaan dari
masyarakat serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan.

6. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi
Ada 4 kunci yang menjadi penentuan sukses atau gagalnya transisi demokrasi
reformasi :
• Komposisi elite politik
• Desain institusi politik
• Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non
elite
• Peran civil society (Masyarakat Madani)

7. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila masa Reformasi :
1. Mengutamakan musyawarah mufakat.
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil
musyawarah.
6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur.
7. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Than Yang
Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
8. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai
lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat.
9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif
dan Yudikatif.
10. Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang
memiliki partai.
11. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak
asasi manusia.

8. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan
yang terjadi pada masa lampau pada masa ini misalnya:
1. Keluarnya ketetapan-ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan
November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara
konstitusional.
2. Ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
3. Keluarnya UU Politik yaitu UU No.2 Tahun 1999 tentang Parpol, UU No.3
Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No.4 tahun 1999 tentang Susduk MPR,
DPR, dan DPRD.
4. Mengadakan proses peradilan terhadap pejabat yang di duga melakukan
KKN serta penyelewengan kekuasaan.
5. Adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik atau ormas.
6. Pembebasan sejumlah tahanan politik semasa orde baru.
7. Melaksanakan pemilu 1999 yang diikuti banyak pertai.
8. Kebebasan pers yang luas dan tidak ada pencabutan SIUPP.
9. Terbukanya kesempatan yang luas dan bebas untuk warga negara dalam
melaksanakan demokrasi di berbagai bidang kehidupan.

9. Pada masa Reformasi ini pula kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasanya.
Hal inilah yang menjadi perubahan besar dalam mewujudkan pemerintahan
demokratis. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga
berkembang pesat.
Pada tanggal 07 Juni 1999 diilakukan pemilu dengan jumlah peserta 48 partai
politik. Pemilu ini terbilang cukup demokratis dan jujur dibandingkan pemilu-
pemilu sebelumnya. Dalam pemilu ini dipilih anggota DPR dan MPR.
Berdasarkan hasil sidang MPR terpilihlah Abdurrahman Wahid sebagai Presiden
dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Sejak itulah Indonesia
memasuki masa pemerintahan Reformasi.

10. Pemberdayaan lembaga negara diawali dengan pemisahan pimpinan MPR
dengan DPR. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan presiden,
sejak awal sampai akhir masa jabatan MPR mengadakan sidang tahunan
dengan agenda utama menanggapi laporan presiden mengenai perkembangan
bangsa dan negara termasuk pelaksanaan GBHN.
Pada sidang istimewa MPR Juli 2001, presiden Abdurrahman Wahid
diberhentikan dan digantikan oleh Wakilnya Megawati Soekarnoputri karena
adanya perkataan dan tindakan presiden yang dianggap kontroversial dengan
agenda reformasi. Pada masa pemerintahan ini telah dilakukan upaya untuk
mewujudkan negara demokratis, salah satunya dengan melakukan amandemen
terhadap UUD 1945. Amandemen sangat penting dilakukan mengingat
banyaknya perubahan yang terjadi sehingga tantangan dan masalah yang
dihadapi masyarakatpun semakin kompleks. Amandemen juga penting untuk
mengembalikan arah perjalanan NKRI menuju cita-cita dan tujuan.

11. Diselenggarakannya pemilu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil
presiden mengidentifikasikan bahwa demokrasi mulai berkembang. Dalam
pemilu tersebut terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan Jussuf
Kalla sebagai wakil presiden.
Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menunjukkan
keseriusan untuk mewujudkan negara yang demokratis, adil dan transparan.
Seperti halnya pemerintahan sebelumnya banyak pro dan kontra serta
kelemahan tetapi hal ini bisa dimaklumi karena adanya pluralitas dalam sebuah
negara.

12. Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi
Serta Dampak Reformasi bagi Rakyat Indonesia
Kelebihan :
• Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945.
• Mendorong warganegara meningkatkan kapasitas pribadinya; misalnya -
meningkatkan kesadaran politik, meningkatkan pengetahuan pribadi dll.
• Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan.
• Lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks.
• Menjamin stabilitas politik.
• Penegakan hukum dan diplomasi antar bangsa.
• Terbukanya pintu informasi yang begitu lebar, sehingga banyak manfaat
yang dapat dipetik.
• Jumlah partai politik tidak dibatasi.
• Politisasi birokrat.
• Membangun klientelisme ekonomi.

13. Kekurangan :
• Masyarakat yang terlalu bebas, dan mengartikan kebebasan dengan boleh
berbuat sebebas-bebasnya. Akibatnya : banyak demo yang berakhir rusuh,
pilkada yang berakhir rusuh.
• Kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan publik tidak dapat
dikontrol langsung oleh rakyat, tetapi harus melalui DPR.
• Masih banyak pemaksaan yang dilakukan pihak - pihak tertentu.
• Pendidikan politik rakyat masih rendah.
• Masih adanya diskriminasi dalam pengambilan keputusan.
• KKN
• Lemahnya stabilitas keamanan (konflik kebangsaan).
• Banyak orang/masyarakat yang salah tafsir mengenai reformasi.

14. Dampak Reformasi Bagi Rakyat Indonesia :
1. Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun
reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman,
dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antar
kelompok etnis bermunculan dilatarbelakangi oleh masalah-masalah
sosial, ekonomi dan agama.
2. Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai
eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan
yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh
pada jabatan publik yang diembannya.
3. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian
batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan
otonomi pengelolaan wilayah pengairan.
4. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik
(misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya:
munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik
negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan
kritik terhadap pemerintah).
5. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi
(sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).

15. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari :
a. Menghargai pendapat/saran orang lain dalam sebuah rapat
b. Bersedia/berbesar hati menerima perbedaan
c. Mengembangkan sikap saling percaya, jujur dan rasa keadilan dalam
berbagai aspek kehidupan
d. Menghindari sikap saling provokasi antarindividu/kelompok masyarakat
e. Ikut mendukung ketertiban umum
f. Mengunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa tekanan/paksaan
g. Menaati tata tertib serta peraturan perundangan yang berlaku
h. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan
i. Menyalurkan aspirasi melalui jalur yang benar (sesuai aturan yang berlaku)
j. Merealisasikan asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.

16. Gerakan reformasi telah menumbuhkan kesadaran dalam budaya baru
berdemokrasi. Bentuk demokrasi yang sebelumnya ditabukan, dewasa ini
telah menjadi hal biasa bahkan menjadi bagian dari kehidupan kita dewasa
ini. Adapun bentuk-bentuk budaya demokrasi tersebut adalah :
1. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat
2. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
3. Pemilihan Pejabat Publik Secara Langsung
4. Kesetaraan Wanita dengan Laki-laki (Gender) dalam Berpolitik

17. Mengingat bahwa negara indonesia adalah negara majemuk yang penuh
dengan keanekaragaman baik itu budaya, suku ,ras maupun agama, maka
perbedaan itu pasti akan mewarnai dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu,
untuk menghindari perpecahan dalam masyarakat harus dibina sikap saling
menghormati dan saling menghargai perbedaan yang ada serta kesediaan
melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Dalam negara
demokrasi di perlukan adanya dukungan dari warga negara untuk ikut
menyukseskan keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemerintah
dan kesadaran untuk selalu menyukseskan pemilu untuk menyukseskan pesta
demokrasi rakyat.

18. Rumusan sila keempat pancasila sebagai dasar filsafat Negara dan dasar
politik Negara yang di dalamnya terkandung unsur kerakyatan,
permusyawaratan, dan kedaulatan rakayat merupakan cita-cita kefilsafatan
dari demokrasi pancasila.
Perilaku budaya demokrasi yang perlu di kembangkan dalam kehidupan
sehari-hari adalah hal-hal berikut :
1. Menjunjung tinggi persamaan
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Membudayakan sikap yang adil
4. Membijaksanakan musyaearah mufakat dalam mengambil keputusan
5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional

19. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi
Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk
mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
Co: jabatan presiden, gubernur, kepala desa dll
Cara langsung berarti rakyat secara langsung
memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-
badan perwakilan rakyat, contoh: pemilu di
Indonesia untuk memilih anggota DPRD II, DPRD
I, dan DPR.
Pemilihan
umum dapat
dilakukan
dengan dua
cara :
Cara bertingkat berarti rakyat memilih dulu
wakilnya (senat), kemudian wakilnya itulah yang
akan memilih wakil rakyat yang akan duduk
dibadan-badan perwakilan rakyat.

20. Tujuan Pemilu
 Memilih wakil rakyat dan wakil daerah
 Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat,
dan memperoleh dukungan rakyat
 Keduanya dilakukan dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana diamanatkan.

21. Asas Pemilu
(pasal 22E ayat 1UUD 1945) LUBER JURDIL
 Langsung
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk
memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan
kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
 Umum
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak
mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum
mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa
diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

22.  Bebas
Setiap warga negara yang berhak memilih bebas
menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari
siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga
negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih
sesuai dengan kehendak hati nurani dan
kepentingannya.
 Rahasia
Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa
pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun
dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan
suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui
oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

23.  Jujur
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap
penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta
pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu,
pemilih, serta semua pihak yang terkait harus
bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
 Adil
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan
peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta
bebas dari kecurangan mana pun.

24. Syarat-syarat warga negara yang memiliki hak pilih
aktif (memilih)
 WNI
 Berusia 17 tahun keatas / sudah menikah
 Terdaftar sebagai calon pemilih
 Tidak sedang terganggu ingatannya / sakit jiwa
 Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara /
kurungan berdasarkan keputusan pengadilan
 Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
keputusan pengadilan

25. Syarat-syarat warga negara yang memiliki hak pilih
pasif (dipilih)
 WNI
 Telah berusia 21 tahun
 Bertaqwa kepada Tuhan YME
 Dapat berbahasa Indonesia
 Cakap membaca dan menulis huruf latin
 Serendah-rendahnya tamat (SLTP) atau yang sederajat
 Berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan / kenegaraan
 Setia pada Pancasila
 Mengemban amanat rakyat
 Tidak sedang terganggu ingatannya
 Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara / kurungan
berdasarkan keputusan pengadilan

26. (Berdasarkan UU. 23 Tahun 2003) Syarat-syarat untuk
menjadi calon presiden dan wakil presiden antara lain:
 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 Tidak pernah memiliki kewarganegaraan negara lain atas
kehendak orang lain
 Berdomisili di wilayah NKRI
 Berusia minimal 35 tahun
 Pendidikan minimal SMA
 Secara jasmani dan rohani mampu menjalankan tugas
dan tanggungjawab sebagai presiden dan wakil presiden.
 Melaporkan jumlah harta kekayaan kepada instansi yang
berwenang.
 Terdaftar sebagai pemilih

27. Perbandingan Pemilu
Orde Baru
 Kekuatan politik pada masa orde baru berada ditangan penguasa
 rezim yang berkuasa (Soeharto) bersikras, supaya partainya (Golkar) yang menang
 Kekerasan terjadi oleh aparat pemerintahan terhadap rakyat
 Pelanggaran pemilu dilakukan oleh birokrasi, Golkar, dan tentara
 Politik kekerasan menjadi isu utama
 Hanya 3 partai, yaitu PPP, PDI, dan Golkar
Orde Reformasi
 Menggunakan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (LUBER
JURDIL).
 Penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah lewat komisi pemilihan umum (KPU)
 Dilakukan secara bebas dan mandiri
 pengawasan pemilu oleh pemerintah melalui panwaslu (1999 )terdiri dari lembaga
pengawasan pemilu (panwaslu, forum rektor UNFREL, dan LSM) sedangkan 2004 dan
2009 pengawasan pemilu berasal dari unsur kepolisian, tokoh masyarakat, kejaksaan,
perguruan tinggi dan pers
 Multi partai (banyak partai)

28. Thank you for your attention