1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, mencakup latar belakang era Orde Lama, Orde Baru, serta Reformasi. 2. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dari presidensial menjadi lebih dominannya kekuasaan legislatif melalui amandemen UUD 1945. 3. Krisis ekonomi dan politik menyebabkan jatuhnya Orde Baru dan memunculkan era Reformasi yang dit

2. SISTEM
PEMERINTAHAN
KLASIFIKASI
SISTEM
PEMERINTAHAN
SISTEM
PEMERINTAHAN
INDONESIA

3. Pengertian Sistem Pemerintahan Secara Umum
Sistem Pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di
mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi
satu tatanan yang utuh
You Opened :
PENGERTIAN
SISTEM PEMERINTAHAN

4. Pengertian Sistem Pemerintahan Menurut Beberapa Sumber Ahli
1. Ilmu Negara Umum (algemeine staatslehre)
Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum
ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu
mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.

5. 2. Mahfud (Mahfud 1993: 83)
Sistem Pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar
lembaga-lembaga negara.
3. Usep Ranawijaya (Ranawijaya, 1983: 72)
Sistem Pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif.

6. 4. Gina Misiroglu (Misiroglu, 2003: 20)
Sistem Pemerintahan adalah apabila lembaga-lembaga pemerintahan dilihat dari
hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif
5. Jimly Asshiddiqie (Ashiddiqie, 2007: 311)
Sistem Pemerintahan berkatian dengan pengertian regeringsdaad, yaitu
penyelengaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi
legislatif.

7. Kekuasaan Negara
Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquuieu diklasifikasikan menjadi tiga,
yaitu :
1) Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau
kekuasaan menjalankan pemerintahan.
2) Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang.
3) Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas
undang-undang.

8. Macam-macam Sistem Pemerintahan
Diseluruh Dunia
1. Sistem Pemerintahan Presidensial
Negara republik yang menggunakan Sistem
ini, Memilih kekuasaan eksekutif lewat
pemilihan umum
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Perdana menteri dipilih dan diangkat
oleh parlementer. Demikian pula
sebaliknya parlemen bisa
memberhentikannya dengan cara memberikan
statement “mosi tidak percaya”.
3. Sistem pemerintahan Semi
Presidensial
Merupakan gabungan dari sistem
Presidensial dan Parlementer. Karena
presidennya dipilih oleh rakyat
menjadikannya memiliki kekuasaan yang
luas dan kuat
You Opened :
KLASIFIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN

9. Macam-macam Sistem Pemerintahan
Diseluruh Dunia
4. Sistem Pemerintahan Komunis
Dalam sistem komunis semua sistem
pemerintahan dikendalikan penuh oleh
partai komunis. Partai komunis ini
bertindak anti kapitalis.
5. Sistem pemerintahan Demokrasi
Liberal
Demokrasi liberal disebut juga dengan
demokrasi konstitusional. Individu akan
dilindungi hak-haknya oleh undang-undang
atau konstitusi.
6. Sistem Pemerintahan Liberal
Liberal di sini maksudnya bebas.
Kebebasan dalam segala hal, persamaan
hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal
sangat menentang keras adanya pembatasan
yang dilakukan oleh pemerintah dan
agama.

10. 1. Demokrasi Totaliter Yaitu sebuah istilah untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan
di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan
yang warga negaranya,
2. Emirat adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang emir, meski dalam bahasa Arab
istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang
diperintah anggota kelompok pemerintah
3. Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk pada
pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional.
4. Meritokrasi Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk
sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau
berkemampuan.
Bentuk Pemerintahan

11. 5. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian
sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.
6. Negara Kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki rakyat,
dan pemerintahan berdaulat penuh.
7. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang
oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau
militer.
8. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas
dasar kekayaan yang mereka miliki.
Bentuk Pemerintahan

12. 1. Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
 Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan
tidak dibayangi krisis kabinet.
 Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR
 Presiden dan Wakil Presiden Langsung dipilih oleh Rakyat
dengan pembatasan masa jabatan
Kelebihan & Kekurangan
Sistem Pemerintahan
Indonesia
You Opened :
SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA

13. 2. Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
 Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kosentrasi
kekuasaan di tangan Presiden.
 Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak
perogatif presiden.
 Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat
perhatian
Kelebihan & Kekurangan
Sistem Pemerintahan
Indonesia

14. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 sebelum diamandemen :
• Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
• DPR sebagai pembuat UU.
• Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
• DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
• MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
• BPK pengaudit keuangan.

15. Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002) :
• MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
• Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD
yang dipilih oleh rakyat.
• Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
• Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
• Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

16. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut
fungsi dari lembaga-lembaga tertentu seperti eksekutif, yudikatif dan
legislatif.
Sesuai dengan aturan undang-undang 1945, pembagian kekuasaan secara
horizontal dilakukan untuk pemerintahan pusat dan daerah. Pembagian
kekuasaan pada pemerintah pusat berlangsung antar lembaga negara yang
sederajat.

17. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal
Sesuai dengan aturan undang-undang 1945, pembagian kekuasaan secara
horizontal dilakukan untuk pemerintahan pusat dan daerah. Pembagian
kekuasaan pada pemerintah pusat berlangsung antar lembaga.
negara yang sederajat.
Konsep pembagian kekuasaan tingkat pemerintah pusat mengalami perubahan
setelah terjadinya pembentukan UUD 1945.

18. Pembagiaan Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara
berdasar tingkatannya yaitu pembagian kekuasaan pada beberapa tingkat
dalam pemerintahan seperti provinsi, kota, mauaupun kabupaten. Semua
daerah memiliki pemerintahan daerah yang kehidupan bernegara dari
bermasyarakatnya diatur dalam undang-undang.

19. Latar Belakang Orde lama - Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden
Soekarno dimana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya delapan tahun, di
tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan,
segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk
mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda
yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi.
Faktor-faktor Penyebab berakhirnya masa orde lama :
a) Terjadi gerakan G30S/PKI,
b) Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau akibat dari gerakan G30S/PKI
tersebut,
c) Keadaan perekonomian yang semakin buruk dimana inflasinya mencapai 600%,
d) Dan masih banyak lagi.

20. Latar Belakang Orde lama - Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Tokoh-tokoh pada saat orde lama :
• Abdul Wahid Hasyim.
• Abdullah Aidit.
• Abikoesno Tjokrosoejoso.
• Agustinus Sutardhio.
• Amir Sjarifoeddin.
• Anwar Harjono.
• Kusumah Atmaja.
Dan masih banyak lagi.

21. Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru
Lahirnya orde baru ditandai TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) yang merupakan ide
perjuangan Angkatan 66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). TRITURA terdiri
dari tiga tuntutan yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan
harga pangan.
Peristiwa G30S/PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan
membuat-nya mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat
Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

22. Dalam periode masa orde baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat
walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat
beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat.
Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis
moneter.

23. Latar Belakang Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
Krisis Monoter inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan
rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal
21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru.
Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan
memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin
gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998.

24. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan
Setelah tiga dasawarsa lebih Presiden Soeharto menjabat, orde baru
ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997.

25. Latar Belakang Era Reformasi
(1998)
Reformasi terjadi karena disebabkan
semakin banyaknya krisis yang terjadi
seperti politik, ekonomi, hukum,
sosial, dan juga krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan yang
ada.
Pada masa reformasi ini, Presiden
Habibie membuat reformasi berskala
besar pada sistem pemerintahan yang
ada. Sistem tersebut dijalankan dengan
adanya keterbukaan dan nilai demokrasi
yang lebih ditonjolkan.

26. Latar Belakang Era
Reformasi (1998)
Awal dari pemerintahan di era
reformasi atau yang disebut
sebagai masa transisi ini
digunakan untuk membuka
peluang dalam menata
kehidupan yang lebih
berdemokrasi. Masa reformasi
dimulai dengan adanya
kepemimpinan BJ Habibie
sebagai presiden untuk
menggantikan Soeharto yang
telah mengundurkan diri.
Hal ini ditandai dengan
adanya pemilu atau proses
pemilihan secara langsung
untuk presiden dan wakil
presiden, kepala daerah,
serta anggota Dewan
Perwakilan Rakyat atau DPR.
Pemilihan umum tersebut
pertama kali dilaksanakan
secara langsung pada tahun
2004.
1. Dengan adanya masa
reformasi digunakan untuk
menata kembali segala
struktur pemerintahan dan
kenegaraan, termasuk
didalamnya yaitu
perundang-undangan serta
konstitusi yang
menyimpang dari tujuan
yang ingin dicapai serta
cita-cita yang diharapkan
seluruh masyarakat
Indonesia.
2. Dengan adanya masa
reformasi diharapkan
melakukan perubahan
serius serta bertahap
dalam menemukan berbagai
nilai baru dalam
kehidupan masyarakat
berbangsa dan juga
bernegara.

27. Latar Belakang Era
Reformasi (1998)
Awal dari pemerintahan di era
reformasi atau yang disebut
sebagai masa transisi ini
digunakan untuk membuka
peluang dalam menata
kehidupan yang lebih
berdemokrasi. Masa reformasi
dimulai dengan adanya
kepemimpinan BJ Habibie
sebagai presiden untuk
menggantikan Soeharto yang
telah mengundurkan diri.
Hal ini ditandai dengan
adanya pemilu atau proses
pemilihan secara langsung
untuk presiden dan wakil
presiden, kepala daerah,
serta anggota Dewan
Perwakilan Rakyat atau DPR.
Pemilihan umum tersebut
pertama kali dilaksanakan
secara langsung pada tahun
2004.
4. Dengan adanya masa
reformasi diharapkan dapat
menghapus dan menghilangkan
berbagai kebiasaan dan cara
hidup masyarakat Indonesia
yang tidak sesuai dengan
hukum yang ada, seperti
KKN, kekuasaan yang
otoriter, segala
penyimpangan yang terjadi
dan penyelewengan oleh
oknum tidak
bertanggung jawab.
3. Dengan adanya masa
reformasi diharapkan
adanya perbaikan
dalam berbagai bidang
kehidupan yaitu
politik, ekonomi,
sosial budaya, serta
pertahanan dan
keamanan