Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara ringkas, dokumen menjelaskan proses reformasi yang meliputi agenda reformasi, pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, upaya-upaya reformasi politik dan ekonomi, serta pelaksanaan pemilu.

1. Disusun Oleh :
Eva Rahma Indriyani
Intan Noor Afriana
(10)
(16)
Sabella Nurul Hidmah (27)
1.
2.
3.
4. Setia Ningsih (29)
Sistem dan Struktur
Politik-Ekonomi Indonesia
Masa Reformasi

2. Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis
ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh
secara drastis, dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi,
politik dan sosial.
•Tuntutan dan Agenda Reformasi
Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun
mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari
pemerintah. Gerakan Reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda yaitu:
1. Suksesi kepemimpinan nasional
2. Amendemen UUD 1945
3. Pemberantasan KKN
4. Penghapusan dwifungsi ABRI
5. Penegakan supremasi hukum,
6. Pelaksanaan otonomi daerah

3. 1. Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie
Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei
1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J Habibie dilantik menjadi presiden RI ketiga
a. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan
B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet
Reformasi Pembangunan terdiri dari 36 Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen
kekuatan politik dalam masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik (Golkar, PPP, dan PDI), unsur daerah, golongan
intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
b. Sidang Istimewa MPR 1998
Pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menetapkan langkah
pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang.
• Terbukanya kesempatan untuk mengandemen UUD 1945 tanpa melaui referendum
• Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib
• Masa Jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas

4. • Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum ,ketentuan untuk memeriksa
kekuasaan pemerintah ,pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap
dwifungsi ABRI
• Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia ,mendorong kebebasan
mengeluarkan pendapat ,kebebasan pers ,kebebasan berserikat ,dan pembebasan
tatanan politik dan narapidana politik
c. Reformasi di bidang politik
• Diberlakukannya Otonomi Daerah yang lebih demokratis dan semakin luas
• Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik.
• Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak
d. Reformasi Bidang Ekonomi
1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan.
2. Memperkuat basis sektor riil ekonomi.
3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat
krisis.

5. e. Pelaksanaan Pemilu 1999
Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai (yang diikuti oleh 48 partai politik). Sebelum
menyelenggarakan pemilu tersebut, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
anggota-anggotanya terdiri dari wakil partai politik dan wakil pemerintah.
Pemenang Pemilu :
1.
2.
3.
4.
5.
PDI Perjuangan
Golkar
PKB
PPP
PAN
f. Pelaksanaan Referendum Timor-Timur
pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie mengadakan Referendum bagi rakyat Timor-Timur
untuk menyelesaikan permasalahan Timor-Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan
sebelumnya.
Namun, Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999, adalah 78.5% menolak
dan 21,5% menerima

6. 2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
a. Reformasi ekonomi dan politik
Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:
– Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan
kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama,
memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua).
– Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang
dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk
mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).
– Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan
mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.
–
Hambatan yang terjadi
– Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri.
– Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota
DPR.
Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta
pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai
politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya.
Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan

7. 3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri
a. Reformasi ekonomi dan politik
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
– Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris
Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
– Kebijakan privatisasi BUMN. dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
– Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi
belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
b. Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah
Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi
– Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan rakyat propinsi NAD juga
dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 8 September
2001
– menandatangani prasasti perubahan status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
menjadi universitas negeri

8. c. Upaya Pemberantasan KKN
Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya
menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakkan hukum
terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya
penanganan kasus-kasus tersebut juga disebabkan karena kurangnya jumlah dan kualitas aparat
penegak hukum sehingga proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan
berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani.
d. Pelaksanaan Pemilu 2004
Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%
sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam dua putaran. Dalam pemilu presiden putaran
kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan H. Susilo Bambang
Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla mengungguli pasangan Hj. Megawati
Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi. Pada pemilu putaran kedua tersebut, pasangan
Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperoleh 62.266.350 suara sementara pasangan
Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 suara

9. 4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
a. Reformasi ekonomi
– Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian
• Memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui
pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
• melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum.
b.
c.
Reformasi di Bidang Politik
– Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah
pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan
seimbang.
– Meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan
dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat
Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri
Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang
dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya
disintegrasi di wilayah konflik

10. d. Pelaksanaan Pemilu 2009
Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan
langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009. Berpasangan dengan
seorang ahli ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil
mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa
pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli
2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu
putaran.

11. – Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada
1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
– Sukses transmigrasi
– Sukses KB
– Sukses memerangi buta huruf
– Sukses swasembada pangan
– Pengangguranminimum
– Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
– Sukses Gerakan Wajib Belajar
– Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
– Sukses keamanan dalam negeri
– Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
– Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
– Lebih terbukanya kesempatan untuk menjadi presiden RI

12. •Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
•Banyaknya praktik “money politic” yang semakin terang-terangan
•Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan
daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
•Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh
dan Papua
•Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan
pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
•Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
•Adanya segelintir orang yang menguasai sumber daya alam tertentu yang menyebabkan tidak meratanya
kemakmuran.
•Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
•Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
•Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
•Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan
Misterius”
•Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
•Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakitAsal Bapak Senang, hal ini kesalahan
paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
•Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan
kesejahteraan anak buah.