SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
LOGO
Pembagian Negara
Lambang Negara
Bendera Negara
Sistem Pemerintahan

                                 Ratu

                 House of Lord

 Parlementer
   Monarki
Konstitusional

                   House of
                   Commons       Perdana
                                 menteri
Sistem Politik

                     Partai di
                     Inggris



        Partai                   Partai
      pemenang                   oposisi



  Partai         Partai
konservatif      buruh
Sistem Pemilu


                  Partai buruh




      Partai                 Partai liberal
    konservatif               demokrat
Sistem Pemilu
KELEBIHAN & KEKURANGAN


                1.Kelebihan
Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara
 cepat karena mudah terjadi penyesuaian
 pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini
 karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada
 pada satu partai atau koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan
 pelaksanaan kebijakan publik jelas
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen
 terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi
 berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
KELEBIHAN & KEKURANGAN

                2. Kekurangan
 Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung
  pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-
  waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer
 Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet
  tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa
  jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
 Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi
  bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan
  berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka
  yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun
  dapat menguasai parlemen
 Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-
  jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota
  parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk
  menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

More Related Content

What's hot

Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Mochammad Ridwan
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
worodyah
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Yosua S L
 
realisme hukum
 realisme hukum realisme hukum
realisme hukum
D'jaln Sunyi
 
3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesia
Mystic333
 

What's hot (20)

Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
 
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)
sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)
sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)
 
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di IndonesiaSuprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
 
realisme hukum
 realisme hukum realisme hukum
realisme hukum
 
Sistem pemilu
Sistem pemiluSistem pemilu
Sistem pemilu
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesia
 
demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
 

Similar to Sistem pemerintahan negara inggris

Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Fachri Abdilla
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Tata
 
MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN (SISTEM PARLEMENTER)
MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN (SISTEM PARLEMENTER)MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN (SISTEM PARLEMENTER)
MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN (SISTEM PARLEMENTER)
Melyana Wanti Group
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Ahmad Solihin
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
yuniamilaputri
 

Similar to Sistem pemerintahan negara inggris (13)

Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan ParlementerPKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN (SISTEM PARLEMENTER)
MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN (SISTEM PARLEMENTER)MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN (SISTEM PARLEMENTER)
MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN (SISTEM PARLEMENTER)
 
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMAPKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahan
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
 

Sistem pemerintahan negara inggris

  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 8. Sistem Pemerintahan Ratu House of Lord Parlementer Monarki Konstitusional House of Commons Perdana menteri
  • 9. Sistem Politik Partai di Inggris Partai Partai pemenang oposisi Partai Partai konservatif buruh
  • 10. Sistem Pemilu Partai buruh Partai Partai liberal konservatif demokrat
  • 12. KELEBIHAN & KEKURANGAN 1.Kelebihan Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
  • 13. KELEBIHAN & KEKURANGAN 2. Kekurangan  Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu- waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer  Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar  Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen  Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan- jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.