Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa
maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para
pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk
memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja
sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para
pejabat yang terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan
membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut :
a) Apa yang dimaksud dengan korupsi?
b) Apasajakah Bentuk, jenis, ciri-ciri, sebab-sebab, dampak serta langkah-langkah
pemeberantasan korupsi?
c) Bagaimana gambaran umum tentang korupsi di Indonesia ?
d) Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi ?
e) Bagaimana fenomena korupsi di Indonesia ?
f)
Bagaimana peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi ?
g) Upaya apa yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi ?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dapi penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
a) Mengetahui pengertian dari korupsi.
b) Mengetahui Bentuk, jenis, ciri-ciri, sebab-sebab, dampak serta langkah-langkah
pemeberantasan korupsi
c) Mengetahui gambaran umum tentang korupsi yang ada di Indonesia.
d) Mengetahui persepsi masyarakat tentang korupsi.
e) Mengetahui fenomena korupsi di Indonesia.
f)
Mengetahui peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi.
g) Mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin corruption yaitu dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.secara haflah,
korupsi diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun
pegawi negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memeperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahguakan publik yang
dipercayakan kepada mereka.
1 Bentuk dan jenis korupsi

2. Mochtar Lubis membedakan korupsi dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut
a.
Penyuapan, apabila seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain
kepada seseorang atau aparat negara untuk suatu jasa bagi pemberi uang
b.
Pemerasan, apabila orang yang memegang kekuasaan menuntut membayar
uang atau jasa lain sebagai ganti atas imbal balik fasilitas yang diberikan.
c.
Pencurian, apabila orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan dan
mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
Adapun Syed Hussein Alatas menyebutkan tiga tipe fenomena dalam korupsi
yaitu penyuapan, pemerasan dan nepotisme.
2
3
4
Ciri-ciri Korupsi
Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut.
a.
Korupsi senantiasa melibatkan lebih dai satu orang
b.
Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.
c.
Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
d.
Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha
menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
e.
Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusankeputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi
keputusan-keputusan itu.
f.
Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik
atau masyarakat umum.
g.
Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
Sebab-sebab Korupsi
Menurut Syed Hussein Alatas antara lain :
a.
Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi
b.
Kemiskinan
c.
Kurangnya pendidikan
d. Tiadanya tindak hukum yang tegas
e.
Struktur pemerintah
f.
Perubahan radikal
g.
Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika
h.
Keadaan masyarakat.
Dampak Korupsi
Bidang
Kehidupan
Hukum
a.
Dampak Korupsi
Sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsipprinsip keadailan hukum
b.
Besarnya peluang eksekutif mencampuri badan
peradilan.
c.
Hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat
d. Sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan

3. e.
f.
Politik
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Ekonomi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Sosial
Budaya
5
uang
Hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat
terutama rakyat miskin
Peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele
karena disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu
(pemeritah pusat)
Daerah dan pemerintah daerah sangat bergantung pada
pemerintah pusat.
Lemahnya sikap dan moralitas para penyelenggara
negara
Terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber
daya manusia indonesia.
Terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tidak
percaya terhadap pemerintah.
Diabaikannya pembangunan nasional karena
penyelenggara negara disibukkan dengan membuat
kebijakan popilis bukan realistis.
Pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai
orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
Munculnya para pengusaha yang mengandalkan
kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian.
Rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan
ekonomi bukan didasarkan pada kondisi sebenarnya
Munculnya para konglomerat yang tidak memiliki basis
ekonomi kerakyatan.
Munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan
ekonomi secara keseluruhan
Hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni
diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang sangat
merugikan pengusaha menengah dan kecil.
Terjadinya tindak pencucian uang
a.
Hilangnya nilai-nilai moral sosial
b.
Hilangnya figur pemimpin dan contoh teladan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
c.
Berkurangnya tindakan menjunjung tinggi
hukum,
berkurangnya
kepedulian
dan
kesetiakawanan
d.
Lunturnya nilai-nilai budaya bangsa.
Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi
Upaya yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah :
a.
Pemberlakuan berbagai UU yang mempersempit peluang korupsi
b.
Pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi
c.
Pelaksanaan sistem rekruitmen aparat secara adil dan terbuka

4. d.
Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk
memantau kinerja para penyelenggara negara
e.
Pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang memadai.
Cara yang kedua yang ditempuh untuk menindak lanjuti korupsi adalah :
a.
Pemberian hukum secara sosial dalam bentuk isolasi kepada para koruptor
b.
Penndakan secara tegas dan konsisten terhadap setiap aparat hukum yang
bersikap tidak tegas dan meloloskan koruptor dari jerat hukum
c.
Penindakan secara tegas tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku korupsi
d.
Memberikan tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga-lembaga
penegak hukum untuk segera memproses secara hukum para pelaku korupsi.
Salah satu langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi secara represif
adalah dengan ditetapkannya UU No. 46 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pengadilan tindak Pidana Korupsi terdiri
dari hakim ad hoc yang persyaratan dan pemilihan serta pengangkatannya berbeda
dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena
keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik
yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak
pidana korupsi yang antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan,
pasar modal , pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2.2 Gambaran Umum Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan
sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang
Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan
Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228
Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.
Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan “Operasi
Tertib”yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
(Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih
dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya
dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup
banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat
negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada

5. akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim
Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan
Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penye-lenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.
2.3 Persepsi Masyarakat tentang Korupsi
Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan
memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh.Namun yang paling
menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktikpraktik korupsi oleh be-berapa oknum pejabat lokal, maupun nasional.
Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan
de-monstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita
rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para
korup-tor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka
tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu,
mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem
pemerin-tahan secara
menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan
kesejahteraan yang merata.
2.4 Fenomena Korupsi di Indonesia
Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya Indonesia
ialah:
1.
Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada
lembaga-lembaga politik yang ada.
2.
Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya “oknum” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya.
3.
Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya
banyak di antara mereka yang tidak mampu.
4.
Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih
“kepentingan rakyat”.
Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut :
a) Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering beru-bahubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
b) Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepenting-an

6. c)
d)
e)
f)
g)
umum.
Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba
mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat.
Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan
kekuasaan. Dimulailah pola tingkah para korup.
Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil
yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat
besar (rakyat).
Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai sektor di
bidang politik dan ekonomi-bisnis.
Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dan hirarki politik kekuasaan.
2.5 Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi
Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upayaupaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain.
KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan
memberan-tas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi
“martir” bagi para pelaku tindak KKN.
a.
b.
c.
d.
e.
Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :
Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan
good governance.
Membangun kepercayaan masyarakat.
Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
2.6 Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di
Indone-sia, antara lain sebagai berikut :
a.
Upaya pencegahan (preventif).
b.
Upaya penindakan (kuratif).
c.
Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.

7. d.
Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
2.6.1 Upaya Pencegahan (Preventif)
1 Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian
pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
2 Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3 Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
4 Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan
masa tua.
5 Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6 Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis
tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
7 Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8 Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.
2.6.2 Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar
dengan dibe-rikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum
pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :
a)
Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia
milik Pemda NAD (2004).
b)
Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga
melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
c)
Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI
Jakarta (2004).
d)
Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan
keuang-an negara Rp 10 milyar lebih (2004).
e)
Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipmentdan placement
deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).
f)
Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
g) Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
h) Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
i)
Menetapkan SEOrang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam
kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp
15,9 miliar (2004).
j)
Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
2.6.3 Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
9 Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial
terkait dengan kepentingan publik.
10 Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
11 Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa
hingga ke tingkat pusat/nasional.

8. 12 Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
13 Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam
setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
2.6.4 Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
14 Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari
sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi me-lalui
usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW la-hir di
Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang meng-hendaki
pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.
15 Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan
memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang
demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global.
Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) In-donesia 2004
menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disu-sul Surabaya,
Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, In-donesia berada di
posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan
Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, ser-ta hanya lebih baik
dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti &
Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.

9. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari teori yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a.
Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau
perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta
selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran).
b.
Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan
sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Korupsi di Indonesia semakin
banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi.
c.
Rakyat kecil umumnya bersikap apatis dan acuh tak acuh. Kelompok
mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan
demonstrasi.
d.
Fenomena umum yang biasanya terjadi di Indonesia ialah selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka
yang tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”.
e.
Peran serta pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan
melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.
f.
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dlam memberantas tindak korupsi di
Indonesia, antara lain :upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif),
upaya edukasi masyarakat/mahasiswa dan upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
3.2 Saran
a)
Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar mendapat informasi yang lebih akurat.
b)
Diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.
DAFTAR PUSTAKA
Buku LKS. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X.a
http://wawasanfadhitya.blogspot.com/2012/08/upaya-pemberantasan-korupsi-diindonesia.html
http://nurulsolikha.blogspot.com/2011/03/upaya-pemberantasan-korupsi-di.html

11. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan memberi
petunjuk dan kekuatan kepada kami sehingga makalah, “Upaya Pemberantasan Korupsi
di Indonesia” ini dapat diselesaikan. Tugas makalah ini atas tuntunan Bapak Erwin
Mengenai pembahasan “Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”
Makalah ini merupakan salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Kelas X SMA Negeri 1 Martapura.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan,
bimbingan dan arahan kepada penyusun.
Dalam makalah ini kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu
segala saran dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan sangat kami nantikan. Semoga
makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada
umumnya.
Martapura, November 2012
Penyusun,

12. ii
DAFTAR ISI
HALAMAN DEPAN...........................................................................................
KATA PENGANTAR..........................................................................................
DAFTAR ISI........................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.........................................................................
1.2 Rumusan Masalah...................................................................................
1.3 Tujuan....................................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Korupsi.................................................................................
2.2 Gambaran Umum Korupsi di Indonesia...................................................
2.3 Persepsi Masyarakat tentang Korupsi.....................................................
2.4 Fenomena Korupsi di Indonesia..............................................................
2.5 Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi..............................
2.6 Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi...................
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan............................................................................................
3.2 Saran.....................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................