Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Masa Reformasi
1.
2. KELEBIHAN-KELEBIHAN REFORMASI :
• Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan.
• Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan
walaupun masih banyak kendala.
• Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam
beberapa sektor ekonomi.
• Era keterbukaan (sampai-sampai minta uang pelicin
pun terang-terangan).
• Daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya
masing-masing.
• Kebebasan pers lebih terjamin.
3. Latar Belakang Munculnya Reformasi
Dan Kejatuhan Orde Baru
• Tidak konsisten dan
konsekuen melaksanakan
Pancasila & UUd 1945
secara murni
• ketidakadilan di bidang
politik, ekonomi dan
hukum.
• Kebebasan pers dibungkam
• Tidak berjalannya
Demokrasi
4. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
• Krisis politik, terlihat dari kekuasaan yang dikuasai
oleh kelompok-kelompok tertentu.
• Krisis ekonomi, didominasi oleh pemilik modal
sementara masyarakat ekonomi tidak dapat
berkembang.
• Krisis hukum, penerapan hukum hanya berlaku bagi
masyarakat kelas bawah sementara bagi kelompok
kelas atas hukum dapat direkayasa
• Krisis moneter, adalah kondisi yang disebabkan oleh
perekonomian dunia yang turut mempengaruhi
kondisi perekonomian dalam negeri
• Krisis kepercayaan, kondisi yang terjadi di dalam
negeri dimana masyarakat Indonesia tidak lagi
mempercayai pemerintah yang tengah berkuasa
mampu memperbaiki kondisi Negara yang tengah
dilanda masalah
.
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Krisis Moneter
• Menurunnya nilai tukar Rupiah
terhadap Dollar
• Persediaan Sembako didalam negeri
menipis
• Banyaknya hutang pihak swasta yang
harus ditanggung Negara
• Kondisi perbankan yang kurang sehat
karena banyaknya KKN
• Tingginya angka kredit yang macet
• Pola sentralistik dibidang
perekonomian yang banyak
merugikan perkembangan dan
pembagunan didaerah-daerah
6. Kronologi Jatuhnya Orde Baru
• Soeharto kembali menjadi Presiden Ri (1998-
2003)
• Tuntutan Reformasi
1 Bubarkan Orde Baru dan Golkar
2 Hapuskan KKN
3 Hapuskan Dwifungsi ABRI
4 Tegakan Hukum, HAM, dan Demokrasi
7. Tragedi Trisakti
• 12 Mei 1998 Aksi Damai Mahasiswa Trisakti ke
Gedung MPR/DPR di Hadang ABRI
• Pukul 17.00 Mahasiswa akhirnya mundur
kekampus dengan tertib, tapi seorang oknum
bernama Mashud, memprovokasi massa
• 17.05-18.30 Aparat memprovokasi massa yang
mengakibatkan terjadinya kerusuhan
8. 4 Korban Tragedi Trisaksi
• Elang Mulya Lesmana
• Hendriawan Sie
• Hafidin Royan
• Heri Hertanto
9. • Tragedi Trisakti mengakibatkan
kerusuhan diberbagai daerah
pada tanggal 13-14 Mei 1998
• 14 Mei 1998 Gerakan
Mahasiswa berhasil
menduduki Gedung MPR/DPR
• Akibat desakan dan tuntutan
para mahasiswa dan
masyarakat maka tgl. 21 Mei
1998 jam 10.00 Presiden
Soeharto meletakkan
jabatannya dan menunjuk BJ.
Habibie sebagai Presiden.
10. Perkembangan Pemerintahan Pada
Masa Reformasi
A. Pemerintahan Habibie
Agenda Pemerintahan B.J Habibie
- Presiden B.J Habibie membentuk susunan
kabinet yang di namakan Kabinet
Reformasi Pembangunan.
- Pemberian Amnesti dan munculnya Kebebasan
berpendapat
- Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di
Indonesia.
- Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk Tim
Gabungan Pencari Fakta(TGPF).
- Penyelesaian Masalah Timor Timur
- Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-
kroninya
11. • Memisahkan POLRI dari ABRI
• Mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR.
• Pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II
• Pemutusan hubungan dengan Golkar dan parpol
lainnya
• Komitmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu
Permasalahan Dwi Fungsi ABRI
12. PEMILU 1999
(7 Juni 1999)
• Diikuti 48 Parpol dengan prinsip LUBER
(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia)
• Pemenang Pemilu :
1. PDI Perjuangan
2. Golkar
3. PKB
4. PPP
5. PAN
13. Berakhirnya Masa Pemerintahan
Habibie
• Ketidakpuasan terhadap hasil referendum
Timor Timur yang menyebabkan lepasnya
Timor Timur dari Indonesia
• Penolakan pidato pertanggungjawaban
Habibie pada Sidang Umum MPR karena
Pemerintahan Habibie dianggap sebagai
bagian dari Orde Baru.
• Tanggal 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan
mundur dari jabatan Presiden
14. B. Pemerintahan Abdurahman Wahid
(1999-2001)
• Penolakan pidato
pertanggungjawaban Habibie
• Manuver politik yang digalang
Amien Rais dan Poros Tengah
(Parpol Islam) berhasil
mengalahkan Megawati dan
menjadikan Gus Dur Presiden
Indonesia
• Sidang istimewa 23 Juli 2001
menuntutnya diturunkan dari
jabatan.
15. Kebijakan Gus Dur
• Memperbolehkan perayaan imlek bagi etnis Tionghoa
• Meminta pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran
maxsisme-leninisme
• Melakukan kunjungan keluar negeri dengan tujuan
untuk memperbaiki citra Indonesia dimata dunia
sekaligus membuka peluang untuk melakukan
kerjasama dengan Negara-negara yang beliau kunjungi.
Karena kbijkannya yang mementingan unsur
toleransi maka Gur Dur dijuluki Bapak Pluralisme
Indonesia
16. Kontroversi Kebijakan Gus Dur
• Mencopot Kapolri Rusdiharjo dan mengangkat Chairuddin
Ismail sebagai PJS Kapolri tanpa persetujuan DPR
• Mengadakan kembali jabatan wakapolri yang sebelumnya
dihapuskannya
• Konflik dengan DPR-MPR dengan mengeluarkan dekrit yang
berisi :
a. Membekukan MPR-DPR.
b. Mengembalikan Kedaulatan Rakyat ke tangan Rakyat
Indonesia
c. Membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan
Mahkamah Agung.
• Mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel
• Tersandung kasus Bulogate dan Bruneigate pada tahun
2000
17. C. Pemerintahan Megawati
(2001-2004)
Kebijakan-kebijakan :
• Meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan
menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu
karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan
kepercayaan dunia internasional berkurang.
• Membangun tatanan politik yang baru dengan
dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan
kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan
wapres.
• Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak
tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal
tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa
lepasnya Timor Timur dari RI.
• Melanjutkan amandemen UUD 1945 agar lebih sesuai
dengan dinamika dan perkembangan zaman.
• Merealisasikan upaya pemberantasan korupsi dengan
membentuk KPK tahun 2002
18. D. Pemerintahan SBY
(2004-2009)
Kebijakan-kebijakan :
• Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20%
dari keseluruhan APBN.
• Konversi minyak tanah ke gas.
• Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
• Pembayaran utang secara bertahap kepada
badan PBB.
• Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi
rakyat kecil.
• Subsidi BBM.
• Memudahkan investor asing untuk berinvestasi
di Indonesia.
• Meningkatkan sektor pariswisata dengan
mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.
• Pemberian bibit unggul pada petani.
• Berhasil mengupayakan perdamaian dengan
GAM pada tahun 2005
19. Kendala Kebijakan SBY
• Masalah pembangunan ekonomi yang ala
kadarnya menyebabkan angka pengangguran dan
kemiskinan tetap tinggi.
• Penanganan bencana alam yang datang bertubi-
tubi berjalan lambat dan tidak profesional.
• Pembenahan masalah korupsi yang selalu
dihalangi
• BLT yang tidak sampai ketangan yang berhak
• Imej SBY yang pendiam dan JK yang agresif
menuai ketidakpercayaan rakyat dan
memperlihatkan ketidakompakan pemerintah
20. Keadaan Indonesia Pasca Reformasi
Secara Umum (1998-2009)
• Reformasi tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram.
Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah
seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh
masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.
• Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai
eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan
jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat
berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.
• Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan
pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah,
seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.
• Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang
politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi
(misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi
melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak
memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah).
• Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus
dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).