Era reformasi membawa perubahan besar bagi Indonesia. Rakyat mulai menikmati demokrasi dan kebebasan setelah orde baru jatuh. Namun, muncul berbagai persoalan seperti korupsi, konflik horizontal, dan kesulitan ekonomi. Berbagai pemerintahan yang berdiri selanjutnya berupaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bertahap sambil terus memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

1. MASA REFORMASI
dan DAMPAKNYA BAGI
MASYARAKAT
INDONESIA

2. Indonesia Masa Pemerintahan
ABDURRAHMAN WAHID (20 oktober 1999-
23 Juli 2001)

3.  Membentuk Kabinet Persatuan Nasional 28
Oktober 1999
 Membentuk dewan keamanan ekonomi (DEN)
dipimpin Prof. Emil Salim, wakil Subiyakto
Cakra Cakrawerdaya, sekretaris Dr. Sri
Mulyani Indrawati. Tujuan memperbaiki
ekonomi yang belum pulih pasca krisis
 Merestrukturisasi lembaga pemerintahan
 Meneruskan kehidupan yang demokratis
seperti pemerintahan sebelumnya.

4. • Banyak bermunculannya gerakan-gerakan
separatisme yang berkembang di Aceh, Maluku,
dan Papua.
• Banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang
ditentang oleh MPR/DPR.
• Terjadinya skandal Buloggate dan Bruneigate.
• Terhentinya pemeriksaan terhadap mantan
presiden Soeharto atas dugaan kasus korupsi.
• Terjadinya berbagai kerusuhan dan peristiwa
pemboman, seperti kerusuhan Poso dan Bom
Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta.

5. • Kekerasan antar etnis Dayak dan Madura di
Kalimantan.
• Pemberlakuan Hari Imlek bagi etnis Tionghoa.
• Etnis Tionghoa diberikan kebebasan sama
seperti halnya warga negara lainnya.
• Tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran
berkumpul di Gedung DPR/MPR menuntut
turunnya Presiden Abdurrahman Wahid.

7.  Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan
yang harmonis dengan TNI-Polri
 Masalah dana non-budgeter Bulog dan
Bruneigate yang dipermasalahkan oleh
anggota DPR sehingga mengeluarkan
Memorandum I (1 Februari 2001),
memorandum II (30 April 2001)
 Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang
berisikan pembekuan DPR dan MPR serta
pembubaran Golkar.
Dan sidang istimewa MPR 23 Juli 2001
menuntutnya diturunkan dari jabatan.

8. Indonesia Masa Pemerintahan
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
23 Juli 2001 – 20 September 2004

9.  Meminta penundaan pembayaran utang luar negeri
sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan Paris Club 3
tanggal 12 April 2002
 Memutuskan kerjasama dengan IMF
 Melakukan kebijakan pemulihan keamanan untuk
menarik investor ke Indonesia
 Menekan inflasi dan menumbuhkan perekonomian
dengan melakukan privatisasi BUMN dengan menjual
Indosat tahun 2003. hasil penjualan berhasil
meningkatkan pertumbuhakn ekonomi menjadi 4,1%,
sehingga nilai inflasi hanya 5,06%
 Memperbaiki kinerja Ekspor
 Melakukan pemberantasan korupsi dengan

10. Pemilu 2004 dilaksanakan dua tahap. Pertama,
memilih anggota legislatif tanggal 5 April 2004 dan
diikuti 24 partai politik. Kedua, Pemilihan presiden
dan wakil presiden langsung oleh rakyat 5 juli 2004.
pesertanya yaitu: Megawati – Hasim Muzadi diusung PDIP
Wiranto – Solehuddin Wahid diusung Golkar
Amien Rais – Siswono Yudohusodo diusung PAN
Hamzah Haz – Agum Gumelar diusung PPP
SBY – Jusuf Kalla diusung Partai Demokrat
Pemilu ini dimenangkan pasangan Mega – Hasim
dan SBY – kala. Karena tidak ada yang berhasil
mencapai 50% dilakukan putaran kedua tanggal 20
September 2004 dan dimenangkan oleh pasangan
SBY - Kalla

11.  Peristiwa Bom Bali
 Perebutan pulan Ligitan dan Sipadan

12. Indonesia Masa Pemerintahan
SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

13.  Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi
20% dari keseluruhan APBN.
 Konversi minyak tanah ke gas
 Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
 Pelayanan Usaha Kecil Menengah bagi rakyat
kecil
 Mengurangi Subsidi BBM dgn menaikan harga
BBM
 Pemberantasan korupsi melalui KPK
 Melakukan penjadwalan pembayaran utang
luar negeri maret 2005, karena penundaan
Paris Club 3 berakhir

16.  Masalah pembangunan ekonomi yang ala
kadarnya
 Penanganan bencana alam yang datang
bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat
tidak profesional
 Masalah korupsi, mulai dari dasar
hukumnya sampai proses peradilan, terjadi
perdebatan yang semakin mempersulit
pembersihan Republik Indonesia dari
koruptor-koruptor perampok kekayaan
bangsa Indonesia

17. • Pemerintahan orde baru jatuh dan
muncul era reformasi
• Rakyat sulit membedakan apakah
sang pejabat bertindak sebagai
eksekutif
• Banyak kasus muncul ke permukaan
• Pemerintah tidak lagi otoriter dan
terjadi demokratisasi di bidang
politik
• Peranan militer di dalam bidang
politik pemerintahan terus dikurangi

19. Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan Republik
Indonesia, memerlukan
penyelesaian secara bertahap
berdasarkan skala prioritas.

20. Pemerintah hendaknya juga
memperhatikan kondisi pendidikan
Indonesia

21. …APA YANG BISA
KITA LAKUKAN…

22. LAKUKAN !

23. SEMUA DEMI TUHAN
DAN