1. ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagai lembaga pemerintahan yang berada diwilayah kecamatan sebagai perpanjangan
tangan pemerintahan kabupaten, diharapkan membawa Visi Misi pembangunan yang
diembang dalam kurung waktu tertentu sebagai upaya pencapaian arah dan tujuan
pembangunan disegala bidang sebagaimana tertuan pada Rencana Starategi tahun 2009-
2014. olehnya itu semua stakecholder dituntut proaktif dan bekerja keras dalam pelaksanaan
pembangunan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 dalam upaya
mensejahterakan rakyat, aparat sebagai pelayan masyarakat saat ini dituntut adanya
kerjasama antar semua pihak yang terkait guna memberikan pelayanan yang yang maksimal
kepada masyarakat dan dengan pola yang telah berjalan, dengan menyadari tantangan
pemerintahan yang berjalan di Kecamatan Pammmana.
Dalam kaitannya dengan bidang pemerintahan, usaha penyempurnaan administrasi
pemerintahan pada semua desa dan kelurahan yang secara yuridis formal merupakan
pemerintahan dibawah wilayah kecamatan, yang merupakan tumpuan segenap pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah wilayah harus bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan pembangunan diwilayah kecamatan dan juga harus berinisiatif,
baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta mampu dalam
pelaksanaan pembangunan.
Olehnya itu untuk mencapai tujuan pembangunan disemua sektor diperlukan koordinasi dan
kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan
masyarakat untuk turut serta berperan di dalamnya. Pengarahan dana dan daya tenaga secara
efisien perlu dilakukan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat karena hal itu ikut
menentukan keberhasilan pembangunan sehingga dengan demikian pembangunan dengan
sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara maksimal.
Atas dasar itulah sehingga Penulis melalui kesempatan ini, dicoba menelusuri permasalahan
Penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah Kecamatan, sehingga diangkat suatu
penelitian sederhana dengan judul ” Penerapan Fungsi Koordinasi Aparat Pemerintah
Pada Kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang menjadi fokus
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan
Kabawo Kabupaten Muna ?

2. ii
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dan solusinya para aparat dalam melaksanakan
penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten
Muna ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini, antara lain :
1. Untuk mengetahui deskripsi analisis persepsi pegawai tentang penerapan fungsi
Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi aparat dalam penerapan fungsi
Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna
3.
D. Manfaat Hasil Penelitian
Terselenggaranya penelitian tentang penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah pada
Kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, sesungguhnya dapat memberikan berbagai
manfaat antara lain :
1. Menjadi informasi kepada aparat yang bertugas dan kewenangan dalam pemberian
pelayanan pada masyarakat tentang manfaat penerapan fungsi koordinasi aparat
pemerintah pada kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, dan dijadikan bahan
evaluasi atas apa yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan atau informasi kepada pihak yang berkewenangan
menentukan kebijakan, dan dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya tentang
penerapan fungsi koordinasi pemerintah aparat pada Kantor Kecamatan Kabawo
Kabupaten Muna.

3. ii
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pengertian Koordinasi.
Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam
mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut sebagai upaya untuk menyerasikan
tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Dari pengertian-
pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi yaitu sebagai berikut:
1. Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus-menerus tidak
pernah berhenti.
2. Mengandung upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan atau
mensikronisaikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi.
3. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui
upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih.
Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa perhatian yang sangat besar dari
Koordinasi Pembangunan Daerah terhadap upaya untuk menyelesaikan tugas dan tujuan
keseluruhan sebagaimana yang tertuang dalam unsur-unsur koordinasi, dipandang sangat
penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dilaksanakan atas dasar perencanaan .
dengan perkataan lain, keberadaan koordinasi pembangunan daerah merupakan wujud untuk
pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan
bersama.
Menurut Soewarno Handayaningrat, mengatakan bahwa : koordinasi adalah usaha
menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi
bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk
mencapai tujuannya. Dan beliau lebih lanjut mengatakan bahwa, koordinasi dan hubungan
kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengait, karena koordinasi hanya dapat dicapai
sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah
bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja)
ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien)
Dari pengertian koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa
besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu agar tercapainya
kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga
apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Apabila dianalisa lebih
lanjut dari pengertian koordinasi, maka dapat dikemukakan ciri-ciri koordinasi itu, yaitu
sebagai berikut :
a. Tanggung-jawab koordinasi berada pada Pimpinan

4. ii
Oleh karena itu koordinasi adalah wewenang dan tanggung-jawab dari pada pimpinan.
Dikatakan pimpinan yang berhasil apabila melakukan koordinasi dengan baik.
b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama
Hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi
sebaik-baiknya.
c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus
Artinya suatu proses yang bersifat berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan
organisasi.
d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur
Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan
terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkerjasama didalam kelompok untuk
mencapai tujuan bersama.
e. Konsep Kesatuan tindakan
Kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus
mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga
diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil berama.
Dengan adanya koordinasi pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana
pembangunan yang diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta
mengandung nilai yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan
daerah yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah..
Searah dengan hal diatas, oleh Mooney and Reily yang dikutip oleh Suwarno
Handayadiningrat mendefenisikan koordinasi sebagai berikut :
“Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the
pursuitnof a common pupose-koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur
kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama”.
Jadi makna defenisi di atas menunjukkan usaha penyesuaian langkah dari berbagai fungsi,
sehingga efisiensi pencapaian tujuan dapat dicapai. Dalam bidang pemerintahan dan
pembangunan, pelaksanaan koordinasi diarahkan adanya integrasi dalam kesatuan tindakan
yang serasi, seirama, selaras sama lain dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan.
Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatakan kegiatan dari satuan kerja,
sehingga segala aktivis bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan. Maka
jelas bahwa koordinasi mengandung adanya keterpaduan dan dilakukan secara serasi dan
simultan dari seluruh tindakan yang dilakukan.

5. ii
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian Penelitian adalah Kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, dengan
penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung
pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan
kesahihannya.
Waktu penelitian dilakukan selama 90 hari atau tiga bulan yakni pada Bulan Januari sampai
bulan Maret 2014.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif , yakni
suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus
penelitian.
C. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada konteks analisis Penerapan fungsi koordinasi
aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dilihat dari sudut
koordinasi dalam integrasi dalam kesatuan tindakan, kesamaan gerak, adanya pencegahan
akan terjadinya perbedaan dan penafsiran serta diperlukan pendekatan personal yakni lintas
sektoral dan multi dimensional dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, secara efesiensi dan efektifit koordinasi dengan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan dan Desa di wilayah pemerintahan Kecamatan Kabawo
Kabupaten Muna.
D. Sumber Data
Sesuai hasil observasi pada objek penelitian yang menjadi sumber data selaku informan
utama dan pendukung yang representatif adalah aparat pemerintah dan lembaga
kemasyarakatan Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna yang jumlahnya 8 orang yakni :
Camat 1 Orang, Sekcam 1 Orang, Kasi pemerintahan 1 orang, Kades 1 Orang, Lurah 1
Orang, Pegawai 1 Orang LPMK 1 Orang dan DPD 1 Orang, tidak banyak dan serta dapat
dijangkau, memungkinkan peneliti dapat menjalankan penelitiannya dengan sangat mudah.
E. Instrumen Penelitian
Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument utama
adalah peneliti sendiri dan instrument pendukung adalah skedul wawancara serta pihak-pihak
yang akan membantu dalam proses penelitian.

6. ii
F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data dan informasi dilapangan ditempuh beberapa teknik pengumpulan
data sebagai berikut :
Obesrvasi
Yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan terutama berkaitan dengan data penelitian
yang diperlukan, sedangkan yang di observasi dalam penelitian ini adalah bagaimana
penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
2. Wawancara
Kegiatan wawancara terhadap informasi, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan
program observasi. Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun
wawancara tidaklah terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai
kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.
Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak
berstruktur, wawancara berstruktur dilakukan untuk memperoleh data pokok tentang
penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Kabawo Kabupaten
Muna serta wawancara tak berstruktur dilakukan secara bebas untuk melengkapi data yang
diperoleh dari wawancara berstruktur.
G.Teknik Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis
domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan
menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui
proses data reduksi, data display dan verification ( Miles and Huberman 1984) dikutif
Sugiyono 2010 : 294) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Reduksi data; data yang didapat di lapangan diketik atau ditulis dengan baik, terinci serta
sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah
biasanya mencapaisekian banyak lembar. Oleh sebab itu laporan harus dianalisis sejak
dimulai penelitian. Laporan-laporan itu perlu di reduksi, yakni dengan memilih hal-hal pokok
yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah
direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan
mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula
membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek tertentu.
2. Display data; data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara
menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data
dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya, dengan demikian peneliti
dapat menguasai data dan tidak terbenan dengan setumpuk data.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi; dari peneliti berusaha mencari makna dari data yang
diperoleh, dengan maksud untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal

7. ii
yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatkan itu mencoba
mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tapi lama kelamaan semakin jelas
karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan
dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Laporan penelitian kualitatif
dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, rehabilitas, realibilitas dan objektivitasnya sudah
terpenuhi. Oleh sebab itu selama proses analisis hala-hal tersebut selalu mendapat perhatian.
H. Pengujian keabsahan Data
Dalam rencana pengujian keabsahan data penulis menggunakan uji kredibilitas data dengan
perpanjangan pengamatan keikutsertaan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi
dengan teman sejawat, memberchek, anakisis kasus negatif (sugiyono 2010 : 368) .
Untuk memberikan tingkat keyakinan yang kuat terhadap hasil penelitian dan untuk
menjawab rumusan masalah, maka peneliti menggunakan pengujian keabsahan data yang
dapat penulis uraikan sebagai berikut :
a. Uji Kribilitas
1). Perpanjangan pengamatan, adalah penulis pada saat belum mendapatkan data jenuh, maka
penulis menambah waktu pengamatan dengan kembali turun kelapangan untuk mendapatkan
kembali data baru hingga rumusan masalah penelitian benar-benar bisa terjawab.
2) Trianggulasi data dengan menggunakan tiga macam cara yaitu trianggulasi teknik,
trianggulasi waktu dan trianggulasi orang.
3) Diskusi teman sejawat adalah untuk lebih memberikan kepercayaan terhadap hasil
penelitian terutama tingkat kesahihan data maka peneliti kembali melakukan diskusi dengan
teman sejawat dengan sekiranya mengerti tentang fokus penelitian.
b. Pengujian transferability.
Dalam pengujian transferability bila digunakan dalam konteks dan situasi sosial internal,
sehingga dimungkinkan dalam penelitian kualitatif maka penelili dalam membuat laporannya
harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Bila pembaca
laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu
hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar
transferabilitas (sanafiah faisal,1990 dalam buku Soegiyono : 376)
c. Pengujian dependability
Dalam pengujian dependability penelitian kualitatif dilakukan dengan audit terhadap
keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan auditor yang independen atau pembimbing
untuk bagaimana peneliti mulai menentukan masalah / focus, memasuki lapangan,
menentukan sumber data, analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai membuat
kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh penelti.

8. ii
BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu dapat
disimpulkan sebagai berikut
1. Dalam upaya penerapan koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kabawo
Kabupaten Muna, dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberian pelayanan kepada
masyarakat telah dilakukan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, hal ini terbukti
dari petikan wawancara informan utama yang dapat penulis nyatakan bahwa peran koordinasi
ini telah dijalankan dengan baik, dan dikoordinasikan dengan berbagai unsure stakeholders
dalam wilayah pemerintahan Kecamatan, keluran dan Desa serta lembaga kemasyarakatan
yang ada. Koordinasi itu dibangun atas dasar suatu integrasi dalam kesatuan tindakan dan
kesamaan gerak oleh unit-unit pemerintahan untut turut bersama-sama mencegah terjadinya
perbedaan persepsi dan penafsiran dengan menggunkan metoda pendekatan personal, lintas
sektoral dan multi dimensional dalam usaha menyukseskan penyelenggaraan pembangunan.
Hal ini telah menjukkan suatu kualitas koordinasi yang baik. Dalam hal peran dan fungsi
koordinasi dalam menjalankan aktivitas pembangunan tentunya penerapan fungsi ini sangat
membantu untuk saling mendukung satu sama lain yakni terkait koordinasi dengan
pemerintah kecamatan dan daerah, kelurahan/Desa serta koordinasi dengan lembaga
kemasyarakatan dan unit pemerintahan lainnya, berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penerapan Koordinasi dalam integritas dalam kesatuan tindakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan dengan pihak pemerintahan kelurahan/desa dan lembaga lainnya
serta unit pemerintah yang ada diwilayak Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna telah
berjalan dengan maksimal, atau dapat dinilai dengan baik. Dari segi penerapan fungsi
koordinasi dalam bidang ketertiban masyarakat dapat di simpulkan bahwa kecendrungannya
bernilai baik, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa koordinasi dengan berbagai bidang
terkait dalam upaya menciptakan kondisi rasa aman dan nyaman oleh masyarakata dalam
beraktivitas tingkat, dalam bentuk memberikan kepastian hukum administrasi terhadap
penyelesaian segala bentuk permasalahan telah diupayakan untuk diselesaikan oleh
pemerintah kelurahan.
b. Berkaitan dengan peran koordinasi dengan pendekatan kesamaan gerak, Bahwa dapat
pula dinyatakan berjalan dengan baik, hal ini telah dibangun suatu strategi oleh pemerintah
Kecamatan untuk menyatukan kebersamaan tanpa merubah suatu substansi aktivitas masing-
masing lembaga yang ada.

9. ii
c. Dalam koordinasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya perbedaan dan penafsiran,
telah dijalankan oleh pihak pemerintah Kecamatan maksimal dan bernilai baik, dengan
maksud penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan khusunya dalam memberikan
pelayanan masyarakat dapat saling sinergi tanpa meninggalkan substansi yang ada.
d. Koordinasi terkait dengan pendekatan personal dan lintas sektoral dalam pemerintahan
Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dapat dinyatakan berjalan dengan baik, hal ini
dinyatakan bahwa pendekatan ini dalam usahanya untuk menciptakan pola pembangunan
dapat berjalan secara efesien dan efektif.
2. Dari sisi hambatan yang didapatkan oleh penulis terkait dengan koordinasi ini, tidak lebih
pada masalah tingkat pemahaman dan pengetahuan aparat dalam menjalankan fungsi
koordinasi terkait dengan proses penyelenggaraan pembangunan, dimana pelayanan
memerlukan suatu pengetahuan dan kterampilan, oleh sebab itu dari solusinya bahwa aparat
pemerintah kecamatan telah berupaya dengan baik untuk terus meningkatkan kualitas aparat
dalam menjalankan suatu aktivitas khusunya dalam melayani masyarakat akan semakain baik
dan berkualitas.
B. Saran-saran
1. Dalam mewujudkan program kerja pembangunan Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna
dan terkait pula dengan koordinasi dalam pembangunan dan upaya pemberian pelayanan
kepada masyarakat diperlukan keterlibatan stakecholder sebagai pilar dalam bertindak
menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan bertindak dengan adil tanpa memilih kasih
terhadap setiap penggunaan jasa pemerintahan.
2. Aparat Pemerintahan Kecamatan hendaknya dapat bersinergi dengan lembaga
kemasyarakatan yang ada wilayah Kecamatan sebagai mitra dalam menjalankan
pembangunan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
mengedapankan kearifan lokal. memperlihatkan sikap yang ramah saling menghormati setiap
warga masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan tanpa melihat status sosial.
3. Pemerointah Kecamatan, Lurah/kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan hendaknya
dapat melakukan kontrol atau pengawasan melekat secara kontinyu terhadap program kerja
serta pembangunan yang akan dan sedang berjalan .
4. Mitra pemerintah dari dunia usaha atau lembaga pemerintahan yang ada di wilayah
Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna hendaknya membantu sepenuhnya pihak pemerintah
dalam menyelenggarakan program kerja pembangunan, sekaligus sebagai perpanjangan
tangan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan
lewat pemberdayaan masyarakat. Olehnya itu peranan wadah ini dapat menujukkan jati
dirinya sebagai alat kontrol penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

10. ii
TUGAS : MID
PROPOSAL PENERAPAN FUNGSI KOORDINASI APARAT
PEMERINTAH KEC. KABAWO KAB. MUNA
DISUSUN OLEH :
NAMA : LA TIRI
STAMBUK : 21208379
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
MATA KULIAH : METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2014

11. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena atas
berkat, rahmat dan hidayah-Nya kami bias menyelesaikan Proposal Penelitian ini.
Proposal Penelitian ini kami buat guna memenuhi tugas dari dosen.
Proposal Penelitian ini membahas tentang “ PROPOSAL PENERAPAN FUNGSI
KOORDINASI APARAT PEMERINTAH KEC. KABAWO KAB. MUNA”
semoga dengan Proposal Penelitian yang saya susun ini kita sebagai mahasiswa
UMK dapat menambah dan memperluas pengetahuan kita.
Kami mengetahui Proposal Penelitian yang saya susun ini masih sangat jauh dari
sempurna, maka dari itu kami masih mengharapkan kritik dan saran dari bapak/ibu
selaku Dosen pembimbing kami serta teman-teman sekalian, karena kritik dan saran
itu dapat membangun saya dari yang salah menjadi benar.
Semoga Proposal Penelitian yang saya susun ini dapat berguna dan
bermanfaat bagi kita, akhir kata kami mengucapkan terima kasih.
Raha, Mei 2014
Penyusun

12. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................. i
DAFTAR ISI............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah.................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah.............................................................................................. 1
C. Tujuan Penelitian.................................................................................................. 2
D. Manfaat Hasil Penelitian..................................................................................... 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................................. 3
Landasan Teori........................................................................................................ 3
BAB III METODE PENELITIAN......................................................................... 5
1. Lokasi dan Waktu Penelitian............................................................................. 5
2. Jenis Penelitian.................................................................................................... 5
3. Fokus Penelitian....................................................................................................5
4. Sumber Data.................................................................................................... 5
5. Instrumen Penelitian............................................................................................. 5
6. Teknik Pengumpulan Data............................................................................. 5
7. Teknik Analisis Data........................................................................................ 6
8. Pengujian keabsahan Data.................................................................................... 6
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan ……………............................………………................................ 9
3.2 Saran.................................................................................................................... 9