1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait

2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SPIP
SUB UNSUR
HUBUNGAN KERJA YANG BAIK
DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
(1.8)
NOMOR : PER-1326/K/LB/2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

4. 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait i
KATA PENGANTAR
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan
pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini
dimaksudkan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem
Pengendalian Intern, yang menjadi tanggung jawab dari
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sebagai
penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-
masing.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan
tanggung jawab BPKP tersebut meliputi :
1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan
unsur-unsur SPIP, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

5. 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait ii
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,
BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.
Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja
yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan SPIP. Lebih lanjut, pedoman teknis tersebut
dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-
masing sub unsur pengendalian yang memberi petunjuk teknis
mengenai bagaimana langkah-langkah perlu dilaksanakan dalam
menjalankan sub unsur SPIP.
Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman teknis
penyelenggaraan sub unsur “Hubungan Kerja yang Baik dengan
Instansi Pemerintah Terkait” pada unsur Lingkungan Pengendalian.
Pedoman ini disusun dengan tujuan agar tersedia standar acuan
yang memberi arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah
dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada sub
unsur ‘hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait’. Pedoman teknis ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi
instansi pemerintah untuk menciptakan atau membangun
infrastruktur yang perlu ada dalam penerapan sub unsur dimaksud.
Dalam penerapannya, pedoman ini dapat disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing instansi yang dapat meliputi fungsi,
sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
Jakarta, Desember 2009
Plt. Kepala,
Kuswono Soeseno
NIP 19500910 197511 1 001

6. 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang ......................................................... 1
B.Sistematika Pedoman ............................................... 2
BAB II GAMBARAN UMUM
A.Pengertian ............................................................... 5
B.Tujuan dan Manfaat ................................................. 8
C.Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 9
D.Parameter Penerapan ............................................... 10
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN
A.Tahap Persiapan ...................................................... 14
B.Tahap Pelaksanaan .................................................. 19
C.Tahap Pelaporan ....................................................... 23
BAB IV PENUTUP

7. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait iv

8. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan SPIP harus dilandasi oleh lingkungan
pengendalian yang baik dalam rangka peningkatan suasana
lingkungan yang nyaman sehingga menimbulkan kepedulian
dan keikutsertaan seluruh pegawai. Selain integritas,
kompetensi, dan kepemimpinan yang kondusif, hal lainnya yang
harus menjadi landasan penting bagi upaya penciptaan
lingkungan pengendalian yang baik, adalah pembentukan
struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif akan
membantu percepatan pencapaian tujuan instansi pemerintah.
Faktor penting lainnya adalah bahwa lingkungan pengendalian
yang baik membutuhkan hubungan kerja yang baik dengan
pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja instansi pemerintah
tersebut.
Hubungan kerja yang baik dengan semua pihak yang
memiliki keterkaitan dengan tugas fungsi suatu instansi
pemerintah akan memperlancar pelaksanaan seluruh program
dan kegiatan yang telah dicanangkan untuk mencapai tujuan
dan sasarannya. Oleh karena itu, semua instansi pemerintah
harus merumuskan kebijakan dan prosedur yang memadai
guna memastikan adanya hubungan kerja yang baik dengan
semua pihak, terutama dengan instansi pemerintah terkait.

9. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 2
Pedoman ini mengatur dan menjabarkan lebih lanjut
mengenai bagaimana mengembangkan hubungan kerja yang
baik dengan instansi pemerintah terkait. Pedoman ini merupakan
jabaran lebih lanjut dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP.
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan teknis
dalam mengembangkan kebijakan terkait hubungan kerja yang
baik dengan instansi pemerintah terkait. Penerapan pedoman
ini hendaknya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing
instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/
kabupaten/kota, sesuai dengan fungsi, sifat, tujuan dan
kompleksitasnya.
B. Sistematika Pedoman
Sistematika penyajian pedoman teknis Hubungan Kerja yang
Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait ini sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman,
hubungan dengan pedoman sebelumnya, tujuan dan
ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman.
Bab II Gambaran Umum
Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan dan
manfaat, keterkaitannya dengan peraturan yang berlaku
serta parameter penerapan.
Bab III Langkah-Langkah Penerapan
Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu
dilaksanakan dalam menyelenggarakan sub unsur
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah
Terkait, yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.

10. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 3
Bab IV Penutup
Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal penting
yang perlu diperhatikan dan penjelasan atas
penggunaan pedoman ini.

11. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 4

12. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 5
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Pengertian
Salah satu unsur SPIP yang dinyatakan dalam PP Nomor 60
Tahun 2008 adalah lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi
Pemerintah dan seluruh pegawai wajib menciptakan dan
memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku
positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan
kerjanya. Lingkungan pengendalian yang efektif adalah
lingkungan yang seluruh sub unsurnya dapat berjalan secara
efektif, yang diantaranya dicapai melalui hubungan kerja yang
baik dengan instansi pemerintah terkait.
Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait merupakan hubungan antar instansi pemerintah yang
untuk selanjutnya disingkat IP, dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan IP. Hubungan
kerja yang baik tersebut diciptakan melalui koordinasi dan kerja
sama yang konstruktif dan berkesinambungan di antara instansi
pemerintah. Koordinasi dan kerja sama sesama IP tersebut,
dimulai sejak tahap perencanaan program/kegiatan melalui
media musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
sampai dengan tahap pelaporan keuangan, yaitu dengan adanya
rekonsiliasi realisasi anggaran antara instansi pemerintah dengan
KPPN Departemen Keuangan.

13. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 6
Koordinasi, menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, The
Principle and Practice of Management, adalah mengimbangi dan
menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan
pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar
kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya
di antara para anggota itu sendiri. Menurut G. R. Terry dalam
bukunya, Principle of Management, koordinasi adalah suatu
usaha yang sinkron / teratur untuk menyediakan jumlah dan
waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada
sasaran yang telah ditentukan.
Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry
meliputi :
1. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif;
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut; dan
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut.
Koordinasi dibedakan atas :
1. Koordinasi vertikal, yaitu tindakan-tindakan atau kegiatan
penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap
kegiatan unit-unit/ satuan kerja yang ada di bawah wewenang
dan tanggung jawabnya.
2. Koordinasi horizontal, yaitu tindakan-tindakan atau kegiatan
penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan
dalam tingkat organisasi yang setingkat.
Koordinasi horizontal terbagi :
a. Interdiciplinary, yaitu koordinasi dalam rangka mengarahkan,
menyatukan tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin
antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern
maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

14. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 7
b. Inter-related, yaitu koordinasi antar badan (instansi). Unit-
unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya saling
berkaitan secara intern-ekstern yang setingkat.
Cara mengadakan koordinasi :
1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat.
Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena
tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan
menghasilkan koordinasi yang diharapkan.
2. Menyosialisasikan tujuan kepada para anggota, agar tujuan
tersebut berjalan secara bersama, tidak sendiri-sendiri.
3. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan
ide, dan lain-lain.
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat
perumusan dan penciptaan sasaran.
Menurut Henry Mintzberg, dalam bukunya Structure in Fives,
mekanisme koordinasi dapat menjelaskan cara fundamental
bagaimana organisasi melakukan koordinasi atas tugas-
tugasnya, yakni dengan cara:
1. Mutual adjustment, yang dicapai dengan proses sederhana,
yaitu komunikasi informal.
2. Supervisi langsung, yang dicapai dengan memiliki seseorang
yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang lainnya, dan
memberikan instruksi pada yang lain, serta memonitor hasil
tindakan mereka.
3. Melakukan standarisasi atas proses kerja.
4. Melakukan standarisasi atas output bilamana hasil dari
pekerjaan dapat dispesifikasi.
5. Melakukan standarisasi atas keterampilan.

15. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 8
B. Tujuan dan Manfaat
Tujuan akhir (ultimate goal) dari hubungan kerja yang baik
dengan instansi pemerintah terkait, yang merupakan salah satu
sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian dalam SPIP
adalah: terciptanya hubungan kerja yang baik dengan lingkungan
di luar organisasi, termasuk IP lainnya sehingga tercipta kondisi
yang saling mendukung, adanya mekanisme saling uji, dan saling
berkoordinasi antar IP.
Tujuan tersebut dapat dicapai melalui sasaran-sasaran
sebagai berikut:
1. Terciptanya hubungan kerja yang baik dengan IP yang
melaksanakan fungsi pengelolaan anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara
berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran,
pengendalian intern, serta kinerja.
2. Terciptanya hubungan kerja yang baik dengan lingkungan
di luar organisasi, termasuk IP lainnya yang melaksanakan
tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas sektoral.
3. Terwujudnya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah
terkait.
Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan
menerapkan sub unsur hubungan kerja yang baik adalah :
1. Dipandang dari sisi organisasi pemerintahan secara
keseluruhan bermanfaat bagi terpeliharanya keselarasan
aktivitas seluruh organisasi pemerintahan.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dan menghindarkan terjadinya
konflik antar organisasi pemerintah.
3. Disfungsionalisasi suatu organisasi dalam sistem
pemerintahan secara keseluruhan.

16. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 9
4. Dengan terciptanya hubungan yang harmonis dengan instansi
pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian
yang bersifat lintas sektoral akan dapat membantu setiap
organisasi pemerintahan untuk dapat menyelesaikan setiap
permasalahan/kesulitan dalam penerapan SPIP.
5. Tersedianya data akuntabilitas setiap instansi pemerintah
(pusat dan daerah) yang valid, akurat, dan tepat waktu
sehingga dapat mendukung penyusunan laporan keuangan
instansi pemerintah berbasis President’s Accountability
Systems (PASs).
6. Dengan adanya mekanisme saling uji, maka akan diperoleh
data yang lebih akurat yang terkait dengan data pada dua atau
lebih instansi yang berbeda.
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait
Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait sebagaimana diuraikan di atas harus mengacu dan tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Beberapa peraturan yang dapat dijadikan acuan antara
lain:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah (untuk instansi pemda).

17. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 10
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
yang menyatakan bahwa semua satuan kerja harus
melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
6. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis
Kerja sama Pemerintah Daerah (untuk instansi pemda).
7. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Tahun
2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.
D. Parameter Penerapan
Dalam menyelenggarakan SPIP pada sub unsur “Hubungan
Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait”, terdapat
faktor-faktor utama atau hal-hal penting yang dipertimbangkan
sebagai penentu berfungsinya pengendalian intern. Sebagai
ukuran keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan, perlu
ditetapkan paramater-parameter kunci. Parameter penerapan
dari sub unsur “Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi
Pemerintah Terkait” sebagai berikut:
1. Instansi pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik
dengan intansi pemerintah yang mengelola anggaran,
akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan
pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan
anggaran, pengendalian intern, serta kinerja.
2. Pimpinan instansi pemerintah memiliki hubungan kerja yang
baik dengan instansi pemerintah yang melaksanakan
tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi.

18. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 11
Salah satu cara untuk memenuhi parameter tersebut adalah
melalui kegiatan rekonsiliasi (data keuangan dan non keuangan)
antar IP, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
dan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) oleh kementerian
koordinator sehingga tercipta mekanisme saling uji dan saling
berkoordinasi; kondisi yang saling mendukung serta hubungan
baik dengan IP yang melaksanakan fungsi pengendalian, dengan
rincian sebagai berikut:
1. Rekonsiliasi
Rekonsiliasi yang dimaksud antara lain adalah rekonsiliasi
keuangan dan rekonsiliasi tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
dalam pasal 33 menyatakan bahwa sistem pengendalian
intern yang andal harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara
transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi
keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum
Negara/Daerah.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbang adalah forum multipihak terbuka yang secara
bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan
pembangunan. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses
negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antar IP
sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas
kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

19. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 12
3. Rapat Koordinasi (Rakor)
Rakor adalah kegiatan pembahasan bersama atau suatu
usaha kerja sama antar IP sehingga terdapat saling mengisi,
saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka
sinkronisasi untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam
dan harmonis pada sasaran yang telah ditetapkan.
4. Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkompemda)
5. Hubungan kerja yang baik antara eksekutif dan legislatif.
6. Kerja sama antardaerah pada tingkat regional, sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah, dan
Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis
Kerja Sama Pemerintah Daerah.

20. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 13
BAB III
LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN
Penerapan hubungan kerja yang baik dengan instansi
pemerintah terkait pada dasarnya ditandai dengan adanya kebijakan
pimpinan untuk menerapkan hubungan kerja dengan instansi
pemerintah lain sehingga tercipta mekanisme saling uji.
Dalam bab ini, penerapan tersebut dikelompokkan dalam tiga
tahap utama, yaitu:
1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang
ditujukan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang
lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan.
2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas
pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan
internalisasi.
3. Tahap Pelaporan, merupakan tahap melaporkan kegiatan dan
upaya pengembangan berkelanjutan.
Setiap tahapan implementasi dan beberapa contoh akan diuraikan
di bab ini.
Berikut ini merupakan langkah-langkah nyata apa saja yang
perlu dilaksanakan dalam rangka penerapan “Hubungan Kerja yang
Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait”. Dalam pelaksanaannya,
beberapa langkah tertentu dapat dilakukan secara bersamaan
dengan pelaksanaan penerapan sub unsur lainnya.

21. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 14
A. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penerapan SPIP,
yang terdiri dari proses pemahaman dan pemetaan meliputi:
1. Penyiapan Peraturan, SDM dan Rencana Penyelenggaraan
Dalam tahap ini, instansi perlu menginventarisasi
terlebih dahulu peraturan-peraturan yang ada sehubungan
dengan pola hubungan yang harus dimiliki dengan instansi
pemerintah lainnya. Peraturan-peraturan yang dimaksud
adalah baik peraturan yang berhubungan dengan pembuatan
pelaporan keuangan dan kinerja maupun hal yang
berhubungan dengan anggaran dan realisasi.
Setelah dilakukan inventarisasi peraturan yang ada,
maka dibuatkan peraturan yang diperlukan dengan tujuan
untuk mempermudah pola hubungan yang diperlukan dengan
instansi pemerintah lainnya. Langkah berikutnya adalah
menetapkan personil yang dibutuhkan untuk menerapkan
aturan yang telah teridentifikasi maupun aturan yang akan
dibuat sesuai dengan kebutuhan. Rencana penyelenggaraan
dapat dilakukan antara lain dengan model membentuk liaison
officer dengan instansi terkait.
2. Pemahaman (Knowing)
Dalam tahap pemahaman, pimpinan maupun pegawai
diberikan pemahaman pentingnya instansi tersebut memiliki
hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
dan langkah persiapan yang perlu dilakukan untuk
mengimplementasikan hubungan kerja yang baik. Bagi
tingkat pimpinan, yang utama adalah apakah telah terbentuk
komitmen untuk menerapkan hubungan kerja yang baik
dengan instansi pemerintah terkait.

22. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 15
Tahap pemahaman diawali dengan tahap penyamaan
persepsi dan pemahaman seluruh jajaran pimpinan maupun
pegawai, yang ada dengan sistem pengendalian intern
pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penyamaan persepsi ini
menjadi penting, supaya terbentuk kesamaan pandangan
antara pimpinan, staf, dan pegawai instansi yang
bersangkutan terkait dengan sistem pengendalian intern
pemerintah.
Dengan terbentuknya persepsi yang sama antara
pimpinan dan pegawai mengenai perlunya penerapan
hubungan kerja yang baik akan menimbulkan perilaku positif
dan kondusif, sehingga tercipta mekanisme saling uji untuk
penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan
kerja instansi.
Dengan adanya kesamaan tersebut, maka
implementasi dari sistem pengendalian intern akan lebih
efektif dan dapat mengurangi resistensi dari penerapan
sistem pengendalian intern, yang mensyaratkan peran
seluruh lapisan pegawai sebagai kunci keberhasilan.
Dari pemahaman dan persamaan persepsi ini
diharapkan akan terbentuk hal-hal berikut:
a. Adanya komitmen pimpinan instansi pemerintah untuk
melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah
lainnya.
b. Terbentuknya komitmen pimpinan maupun seluruh
pegawai untuk mendukung forum multi stakeholder.

23. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 16
c. Adanya kebijakan pimpinan dalam melaksanakan
hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
lainnya yang terkait.
d. Adanya kebijakan mengenai data dan informasi yang
dapat dikoordinasikan dengan IP lainnya.
e. Tersosialisasinya kepada seluruh pegawai maupun
kepada IP terkait atas tujuan, program dan kegiatan baik,
melalui rapat-rapat koordinasi maupun melalui media
elektronik (situs IP). Sosialisasi juga dimaksudkan untuk
memberikan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan
umum.
Pemahaman dan penyamaan persepsi ini dapat
dilakukan antara lain dengan menggunakan pendekatan:
a. Sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai
mengenai perlunya melakukan hubungan yang baik
dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait, dengan
menggunakan media komunikasi, seperti: ceramah,
diskusi, seminar, dan grup diskusi.
b. Menggunakan Website, media ini memiliki cakupan yang
lebih luas dengan tujuan transparansi kepada pemangku
kepentingan. Pemuatan kebijakan pimpinan untuk
melakukan hubungan yang baik dengan instansi terkait
akan menggerakkan kesadaran semua pihak untuk
memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaannya
sehingga dapat mendukung sesuai dengan perannya
masing-masing.

24. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 17
c. Melalui media informasi yang tersedia, seperti papan
pengumuman resmi, majalah dinding, leaflet, booklet,
saluran informasi instansi (radio, pengeras suara gedung),
dan media informasi lainnya.
d. Multimedia, media ini bersifat lebih interaktif yang
bermanfaat memperoleh sebaran yang lebih luas. Hal ini
memungkinkan bagi pegawai untuk memperoleh
gambaran komitmen pimpinan untuk melakukan
hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
lainnya yang terkait.
e. Majalah, merupakan komunikasi secara reguler dalam
bentuk media cetak yang diterbitkan, yang berisi
komitmen pimpinan untuk memiliki hubungan kerja yang
baik dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait.
f. Akses ke jaringan. Perwujudan adanya komitmen
pimpinan dan pegawai untuk memiliki hubungan kerja
yang baik dengan instansi pemerintah lainnya antara lain
dengan mudahnya akses yang dilakukan, baik oleh
pegawai maupun pihak luar untuk memeroleh informasi
tertentu.
3. Pemetaan (Mapping)
Setelah terbentuk pemahaman yang utuh, baik di level
pimpinan maupun setiap pegawai struktur organisasi yang
sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dilakukan pemetaan
atas keberadaan kebijakan dan prosedur terkait hubungan
kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Selain
pemetaan atas keberadaan kebijakan dan prosedur; pada
tahap ini juga dilakukan pemetaan atas penerapan dari
kebijakan dan prosedur tersebut.

25. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 18
Melalui pemetaan ini akan diketahui kondisi yang ada
serta infrastruktur yang perlu dibangun atau diperbaiki (area
of improvement) guna membangun SPIP yang memadai.
Pemetaan merupakan proses untuk melihat kondisi
pengendalian intern yang sudah diimplementasikan dan
berjalan pada instansi pemerintah. Dengan kata lain,
pemetaan adalah upaya untuk memeroleh informasi atau
gambaran mengenai kebijakan yang dimiliki oleh instansi
tersebut dalam menerapkan hubungan kerja dengan instansi
lain serta penerapannya.
Pemetaan dilakukan dengan cara:
a. Melakukan inventarisasi kebijakan dan prosedur baku
atas yang telah ada dan dilaksanakan oleh instansi. Hal
ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain
menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi dokumen.
b. Melakukan inventarisasi kebijakan dan prosedur baku
yang seharusnya ada dan dilaksanakan oleh instansi.
c. Memetakan praktik hubungan kerja dengan instansi
pemerintah terkait. Dari hasil pemetaan akan diketahui
hal-hal sebagai berikut:
1) Hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait
telah memiliki peraturan yang melandasinya;
2) Peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai
dengan ketentuan di atasnya;
3) Peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah dijabarkan
lebih lanjut ke dalam Standard Operating Procedures
(SOP) atau pedoman untuk dapat melaksanakan
peraturan tersebut;

26. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 19
4) SOP atau pedoman yang dimaksud telah sesuai
dengan peraturan yang ada atau yang akan dibangun;
5) SOP atau pedoman pelaksanaan kegiatan atau bagian
dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan/diterapkan.
Dari pemetaan ini diharapkan dapat diperoleh simpulan
mengenai:
a. Kebijakan sehubungan penerapan hubungan kerja yang
baik dengan instansi terkait yang masih perlu dibangun.
b. Gambaran apakah kebijakan yang sudah ada memang
telah sesuai dengan kebutuhan dan apakah kebijakan ini
telah dilaksanakan secara efektif.
c. Gambaran tingkat efektivitas hubungan yang terjalin
dengan instansi lain yang terkait sehingga mekanisme
saling uji tercipta. Juga diidentifikasi penyebab
ketidakefektifan dari kebijakan dan pelaksanaan yang
diterapkan selama ini.
Atas simpulan tersebut, instansi pemerintah dapat
merumuskan rencana tindak yang paling tepat untuk
pembentukan infrastruktur dan internalisasi sub unsur
hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait.
B. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, proses terdiri dari pembangunan
infrastruktur, internalisasi, serta pengembangan berkelanjutan
1. Pembangunan Infrastruktur (Norming)
Pembuatan kebijakan atas pelaksanaan hubungan kerja
yang baik dengan instansi pemerintah terkait merupakan hal
yang terpenting. Kebijakan dibangun berdasarkan hasil

27. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 20
pemetaan atas kebijakan yang sudah ada dan kebijakan yang
masih perlu dibuat atau diperbaiki. Dalam hal ini, perlu
memertimbangkan kebijakan yang berhubungan dengan:
a. Pengelolaan anggaran;
b. Akuntansi dan perbendaharaan;
c. Pelaporan keuangan dan anggaran;
d. Pengendalian intern; dan
e. Kinerja.
Di samping itu, agar tercipta hubungan kerja yang baik
dengan lingkungan di luar organisasi, termasuk IP lainnya
yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang
bersifat lintas sektoral, perlu dibuat kebijakan terkait kegiatan
apa saja yang perlu dikoordinasikan dengan IP tersebut.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
a. Identifikasi unit-unit mana saja dalam IP tersebut yang perlu
melakukan koordinasi dengan IP lainnya sehubungan
dengan: pengelolaan anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan, pelaporan dan anggaran, serta
pengendalian intern dan kinerja IP.
b. Identifikasi terhadap program atau kegiatan mana saja
yang tercakup dalam bagian dari lintas sektoral
2. Internalisasi (Forming)
Tahap internalisasi adalah proses untuk mewujudkan
infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-
hari. Perwujudannya dapat tercermin dalam konteks seberapa
jauh proses penyelesaian koordinasi berlangsung dalam
rangka menunjang pengambilan keputusan.

28. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 21
Untuk tujuan internalisasi tersebut, instansi pemerintah
dapat melakukan kegiatan berikut:
a. Melakukan komunikasi atas kebijakan koordinasi yang telah
dibuat oleh pimpinan.
b. Menginformasikan dan mendorong seluruh pegawai
mengenai perlunya koordinasi dengan instansi lainnya. Hal
ini dilakukan dengan mengomunikasikan bahwa unit yang
dipimpinnya seringkali memiliki ketergantungan data dan
informasi dengan IP lainnya yang terkait.
c. Menginformasikan dan mendorong seluruh pegawai
tentang perlunya mengidentifikasi jenis kegiatan yang
memerlukan koordinasi dengan instansi lainnya.
d. Mendorong jajaran pimpinan dan seluruh pegawai untuk
melakukan koordinasi. Hal ini dilakukan antara lain dengan
membuat jadwal kegiatan dan pengorganisasian fasilitas
dan bahan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya
sehubungan dengan koordinasi yang akan dilakukan.
e. Membentuk organisasi yang akan menjadi pelaksana
koordinasi dengan pihak instansi pemerintah lainnya.
3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)
Penyelenggaraan pengendalian intern perlu selalu
dipantau dan dievaluasi secara terus menerus untuk
mengetahui apakah pengendalian intern tersebut telah
terselenggara dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan
atau masih memerlukan perbaikan. Pemantauan dibutuhkan
karena lingkungan intern maupun ekstern organisasi selalu
berubah sehingga pengendalian intern pun perlu selalu
disesuaikan dengan perubahan. Dengan demikian, sistem
pengendalian intern akan memerlukan pengembangan yang
berkelanjutan.

29. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 22
Pada tahap awal penerapan SPIP, pemantauan
penerapan SPIP dilaksanakan oleh tim Satuan Tugas
Penerapan SPIP. Pada periode di saat penerapan SPIP telah
berjalan dengan baik, pemantauan menjadi bagian yang
integral dari sistem pengendalian intern.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, area-area
yang memerlukan perbaikan diidentifikasi dan dijadikan
umpan balik bagi pengembangan dan peningkatan sistem
pengendalian intern lebih lanjut.
Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi perlu dipantau
secara periodik untuk mengetahui apakah hasil-hasil
koordinasi telah efektif atau belum sebagaimana yang
diharapkan. Pemantauan ini penting agar dapat dilakukan
perbaikan demi pengembangan yang berkelanjutan.
Pemantauan secara periodik untuk perbaikan, dilakukan
antara lain dengan cara:
a. Memantau kebijakan yang telah ditetapkan apakah masih
perlu pengembangan lebih lanjut.
b. Memantau kesiapan masing-masing unit untuk menyiapkan
data yang perlu dikoordinasikan dengan IP lainnya.
c. Memantau kesiapan jadwal yang dibuat untuk
melaksanakan koordinasi dengan pihak luar.
d. Memantau identifikasi jenis-jenis program yang
memerlukan koordinasi yang telah dibuat oleh masing-
masing unit.
e. Memantau efektivitas pelaksanaan koordinasi untuk melihat
kelemahan yang perlu perbaikan lebih lanjut.

30. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 23
Umpan balik dari hasil pemantauan dan evaluasi dapat
langsung ditindaklanjuti oleh jajaran pimpinan terkait.
Tentunya setiap hambatan atau permasalahan memiliki
penyebab. Jajaran pimpinan dapat menetapkan alternatif solusi
permasalahan sehingga tujuan koordinasi akan tercapai.
C. Tahap Pelaporan
Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan
penyelenggaraan sub unsur perlu didokumentasikan.
Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang
tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan
penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi:
1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:
a. Kegiatan pemahaman, antara lain seperti kegiatan
sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan
fokus group) mengenai hubungan kerja yang baik dengan
instansi pemerintah terkait.
b. Kegiatan pemetaan keberadaan dan penerapan
infrastruktur, yang antara lain berisi: 1) pemetaan penerapan
pengendalian atas hubungan kerja yang baik dengan
instansi pemerintah terkait, 2) masukan atas rencana tindak
yang tepat untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur
pengendalian yang sudah ada.
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang antara lain berisi:
1) kebijakan dan prosedur hubungan kerja yang baik
dengan instansi pemerintah terkait, 2) pedoman
penyusunan hubungan kerja yang baik dengan instansi
pemerintah terkait, 3) persyaratan yang harus dipenuhi oleh
pelaksana hubungan kerja yang baik dengan instansi
pemerintah terkait.

31. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 24
d. Kegiatan internalisasi, yang antara lain berisi: 1) kegiatan
sosialisasi kebijakan dan prosedur hubungan kerja yang
baik dengan instansi pemerintah terkait, 2) kegiatan yang
memastikan bahwa hubungan kerja yang baik dengan
instansi pemerintah terkait telah dilaksanakan.
e. Kegiatan pengembangan berkelanjutan, yang antara lain
berisi: 1) kegiatan pemantauan penerapan kebijakan dan
prosedur hubungan kerja yang baik dengan instansi
pemerintah terkait, 2) masukan bagi pimpinan instansi
pemerintah untuk perbaikan sistem hubungan kerja yang
baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Hambatan kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan
kegiatan tersebut, dijelaskan penyebab terjadinya hambatan
tersebut.
3. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan
pelaksanaan kegiatan dan dicarikan saran pemecahan
masalah untuk tidak berulangnya kejadian serupa dan guna
peningkatan pencapaian tujuan. Saran/rekomendasi yang
diberikan agar yang realistis dan benar-benar dapat
dilaksanakan.
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya
Disini dilaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran
yang telah diberikan pada kegiatan periode sebelumnya.

32. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 25
Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi
penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan
penyusunan laporan dapat dilihat pada buku Pedoman Teknis
Umum Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian
menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan yang hasilnya
disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai
bentuk akuntabilitas, melalui satuan tugas penyelenggaraan
SPIP (Satgas SPIP) di instansi pemerintah yang bersangkutan.

33. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 26

34. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 27
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian yang
kondusif, dalam suatu IP perlu diciptakan hubungan kerja yang baik
dengan IP terkait. Media yang selama ini sudah berjalan pada IP
adalah dengan melakukan rapat koordinasi, rekonsiliasi, dan
musrenbang.
Prinsip yang utama dalam menciptakan hubungan yang baik
dengan IP terkait adalah sinkronisasi dan harmonisasi tujuan,
program dan kegiatan diantara IP, serta adanya komitmen yang
kuat untuk mencapai kesepakatan dan konsensus dalam rangka
mencapai tujuan IP.
Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi
pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan dan
melaksanakan sistem pengendalian intern, khususnya pada unsur
lingkungan pengendalian dengan sub unsur ”Hubungan Kerja yang
Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait” di lingkungan instansi
yang dipimpinnya.
Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan
mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh instansi
pemerintah yang minimal perlu dipenuhi dalam menerapkan
hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, serta
tidak mengatur secara spesifik bagi instansi tertentu. Instansi
pemerintah hendaknya dapat mengembangkan lebih jauh langkah-
langkah yang perlu diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi,
dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

35. 1.8 hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 28
Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem
pengendalian intern, pedoman ini perlu disesuaikan secara terus
menerus.