Penyampaian informasi kepada masyarakat

1. AMBAR MARTHA DIRA
NIP. 199507122020122008
Pelayanan publik sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan tujuan negara yang
tertuang dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, secara tersirat menggambarkan pentingnya negara
memenuhi pelayanan publik. Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat
membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik.
Pada sisi aturan misalnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam hal tersebut.
Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari
pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip
transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam
mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh
pemerintah. Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan oleh
pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan
publik ? Sebaliknya, apabila masyarakat tidak dapat mengawasi pelayanan publik, maka
bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud ? Sampai pada akhirnya berdampak
pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan carut marutnya penyelenggaraan negara.
Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Asas Transparansi
Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara dan pelaksana urusan
negara dalam mewujudkan transparansi ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah
dapat mewujudkannya melalui keterbukaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya
keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang
transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak
asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah
satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan
adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah
serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat dapat
mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat
memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada
kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance. Sebagai contoh, pemerintah
dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan
publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah
tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dan transparansi
dapat membentuk suatu check and balance dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui
tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada.
Implikasi positif terbesar dari transparansi adalah penegakan hukum yang mantap dan
pemberantasan praktik KKN. Mengapa ? Karena apabila transparansi rendah akan
memberikan peluang dan kesempatan para penegak hukum dan pejabat publik untuk
menyalahgunakan kekuasaan.
Indikator dalam Mengukur Transparansi

2. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting transparansi terhadap pelayanan publik ?
Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat
terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan
jelas. Terdapat tiga indikator dalam mengukur transparansi pelayanan publik. Pertama,
tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik. Kedua, transparansi pada peraturan
dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, transparansi pelayanan
melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan
pelayanan publik. Melalui tiga indikator tersebut, maka dapat dilakukan pengukuran tentang
sejauh mana Indonesia menerapkan transparansi dalam pelayanan publik. Pengukuran
tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi transparansi pelayanan publik.
Transparansi dan Partisipasi
Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa transparansi sangat penting diwujudkan pada
pelayanan publik. Ada satu asas lagi yang saling berkaitan dengan transparansi atau dapat
dipahami sebagai implikasi positif dari transparansi, yaitu partisipasi. Pada era modern ini,
masyarakat memiliki kebebasan dalam bertindak dan bernegara dengan keterbukaan
informasi publik melalui berbagai kanal. Positifnya adalah masyarakat saat ini dapat aktif dan
kritis dalam mengawasi perilaku pemerintah yang diwujudkan secara halus dalam dialog
publik maupun demontrasi. Meskipun, tidak serta merta partisipasi harus dilakukan secara
anarkis. Masyarakat perlu memahami pula tentang sikap apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan dalam melakukan pengawasan pada pelayanan publik.
Namun, apakah semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan semakin rendah
transparansi publik ? Pertanyaan tersebut seringkali menjadi polemik. Sehingga perlu
dipahami bersama bahwa transparansi dan partisipasi sangat berkaitan erat. Namun, untuk
mewujudkannya, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah sebagai penyelenggara negara
(pelayan publik) dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Dengan kata lain,
belum tentu semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan semakin rendah transparansi
publik. Bahkan, apabila partisipasi masyarakat tinggi, maka menunjukkan bahwa pemerintah
mewujudkan transparansi yang baik karena masyarakat dapat menjalankan kewajibannya
untuk terlibat dalam mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa kurang
optimal serta terwujudnya welfare state. Untuk membentuk sinergitas tersebut, maka perlu
upaya pemberdayaan kepada masyarakat dan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya
informasi dalam mengawasi pelayanan publik. Kemudian, dari sisi pemerintah, perlu
dipahami bahwa pemerintah merupakan pelayan publik sehingga segala aktivitasnya
dilakukan demi kepentingan publik bukan kepentingan elit birokrasi dan politik. Sehingga
redefinisi antara penyelenggara negara dengan masyarakat sebagai sentral pemegang
kekuasaan dan pengawas pelayanan publik perlu diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat
dipahami bahwa pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik untuk
melindungi hak-hak politik, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya.
Strategi dalam Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik
Beberapa strategi agar transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik dapat berjalan
beriringan antara lain, pertama, mengidentifikasi Peran Masyarakat. Aspek ini menjadi
penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi
publik. Menurut Korten dan Uphoff bahwa masyarakat merupakan akar rumput yang harus
diperhatikan hak dan kewajibannya. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk

3. mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kedua, meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal. Ombudsman RI merupakan
lembaga negara pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi
pelayanan publik. Ombudsman juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam
menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal.
Sehingga lembaga ini perlu didukung penuh oleh pemerintah sehingga terwujud pelayanan
publik yang prima.
Ketiga, komitmen dari pemerintah. Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi
penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam
mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik. Sehingga masyarakat dapat
dengan mudah mengakses informasi dan mampu mengawal proses pelayanan publik. Selain
itu, mengajak masyarakat, misalnya dalam dialog publik untuk sama-sama mengevaluasi
pelayanan publik yang dirasa masih kurang optimal.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya transparansi,
maka partisipasi tidak dapat berjalan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut harus didukung pula
oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.
Sehingga transparasi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada
masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi
dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik.
Berdasar data statistik pengguna internet dan media jejaring sosial di Indonesia yang begitu
besar. Terdapat peluang untuk meningkatkan peringkat e-Government di Indonesia, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai salah satu perwujudan implementasi e-
Governance. Peluang tersebut dapat dilihat dari kenyataan :
ebook ke-4 (empat) terbesar di dunia dan ke-2 (dua) di
Asia, dan
-5 (lima) terbesar di dunia dan ke 2 (dua) di
Asia. Kini, sudah saatnya pemerintah bersikap tanggap dalam menyikapi kebutuhan akan
layanan publik yang lebih transparan. Salah satunya, dengan mengoptimalkan peluang
memanfaatkan media jejaring sosial. Memang tidak mudah dalam prakteknya, karena banyak
faktor yang menyebkan mengapa media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti :
penggunaan TIK untuk melayani msyarakat. Kalaupun banyak para aparat di
pemerintahansudah mengenal dan memanfaatkan tekknologi, mereka belum secara maksimal
memanfaatkannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya efektifitas dan
efisiensi,tetapi menggunakan TIK hanya sebagai sarana hiburan semata. Situs jejaring sosial
semacam facebookdan sejenis lainnya bukan dimanfaatkan untuk mempermudah pelayanan
masyarakat namun menjadi salah satu sumber penurunan produktivitas kerja.
Indonesia tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kebanyakan situs portal di instansi
pemerintah Indonesia baru menerapkan web 1.0 yang kaku dan tidak interaktif, belum

4. memenuhi harapan sebagai tempat dimana pelayanan online yang interaktif sesungguhnya
mudah untuk dilakukan.
cara kerja sebagian besar aparatur pemerintah untuk diajak bekerja sesuai dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat.Hal ini dikarenakan kultur untuk berbagi informasi
yang masih rendah di Indonesia.
berbasiskan jejaring media sosial sebagai visi besar dalam menjalankan roda organisasi
publik yang efektif dan efisien. Permasalahan utama hal ini disebabkan karena
ketidakpahaman pimpinan atas manfaat penggunaan teknologi pada sistem birokrasi. Sebagai
cara pemerintah dalam peningkatan kinerja, peluang pemanfaatan media sosial adalah sebuah
keniscayaan.
Disadari, media sosial memang memiliki kemudahan untuk diakses, namun memiliki aspek
penting yang perlu diperhatikan,yaitu:
apat direspon dengan cepat,
pengaturan dalam pembangunan sebuah model interaksi antara pemerintah dan warganya,
yaitu dengan desain model yang flexibel dengan kontrol penggunaan dalam implementasinya.
Dalam model yang dibangun, pemerintah perlu mengatur mekanisme penggunaan media
sosial dalam menentukan batas-batas antara penggunaan untuk keperluan pribadi dan
penggunaan resmi sebuah instansi pemerintah. Secara khusus,hal-hal penting yang harus
diatur untuk memperkecil kemungkinan timbulnya masalah-masalah tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Manajemen Account Sama seperti identitas resmi pemerintah lainnya, sebuah account
media sosial juga merupakan identitas resmi online suatu instansi pemerintah. Hal yang harus
dipertimbangkan adalah sebisa mungkin mengadopsi nama yang sama pada account jejaring
media sosial yang berbeda untuk memastikan kemudahan pencarian di internet.
b. Pengaturan Penggunaan Penting menentukan petugas atau tim yang diberikan kewenangan
dalam pengelolaan media jejaring sosial, seperti siapa saja pengguna yang dapat bergabung,
mem-posting isu atau informasi apa yang akan disajikan, dan siapa dari pejabat yang dapat
memberikan tanggapan mewakili pemerintah. Karena sifatnya yang terbuka, dan tanpa
mengurangi esensi media sosial dalam transparansi publik, diperlukan aturan dan kode etik
yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna.
c. Pengelolaan Konten Sebagai sebuah institusi resmi, diperlukan pengeloaan konten yang
baik. Pemerintah memiliki kesempatan yang luas untuk menyampaikan berbagai kebijakan
yang ada, dan sejauh mana pencapaian atau prestasi yang telah dihasikan. Pada sisi yang lain,
warga negara sebagai pengguna media sosial dapat memberikan tanggapan, dimungkinkan
pula untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas kinerja layanan yang diberikan
pemerintah. Harus dipastikan bahwa setiap informasi penting apapun dicatat dan disimpan.
Sehingga interaksi yang terjadi dapat di respon dan ditindak lanjuti.
d. Keamanan Data dan Informasi Komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan warga
negara melalui media sosial harus mengikuti kebijakan keamanan data dan informasi yang
sama seperti penggunaan saluran elektronik lainnya. Pemerintah diharapkan mengembangkan
teknik terbaik untuk memastikan keamanan data dan infrastruktur teknis yang berkaitan
dengan penggunaan media sosial. Beberapa kebijakan dapat difokuskan pada keamanan
password, otentikasi identitas pengguna menggunakan infrastrukturkunci publik, pencegahan

5. terhadap serangan virus dan malware. Karena platform media sosial yang ada bukan milik
pemerintah, demi keamanan informasi diperlukan kerja sama dengan penyedia layanan media
sosial, dalam bentuk Service LevelAgreements.
e. Keamanan Data dan Informasi Penggunaan media sosial memang dapat menimbulkan
masalah bagi pemerintah, yaitu bagaimana memastikan bahwa setiap pengguna mematuhi
hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itulah, perlu disusun perundang-undangan yang
mengakomodasi pengaturan dalam bidang-bidang, seperti: kebebasan berbicara, kebebasan
informasi, tranparansi publik, aksesibilitas, dan bidang teknis lainnya.
Mengingat governance esensinya adalah interaksi, maka pola komunikasi pemerintahan yang
harus dikembangkan adalah interaktif. Maraknya penggunaan media sosial, kiranya menjadi
kesempatan emas untuk mengoptimalkan interaksi negara dengan rakyatnya. Dengan
informasi dan layanan interaktif yang dapat menghubungkan masyarakat melintasi batas-
batas geografis, e-Governance seharusnya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pemerintahan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan kinerja pemerintah.
Dalam konteks ini, perlu dirumuskan model pengembangan teknologi untuk memfasilitasi
interaksi rakyat-pemerintah yang interaktif, yang saling memperkuat. Makalah ini disusun
untuk mencari model untuk mengoptimalkan pemanfaatan media jejaring sosial. Dengan
harapan mutu layanan publik dan kinerja pemerintah menjadi lebih baik, sehingga terjadi
peningkatan tata kelola pemerintahan Indonesia yang transparan dan akuntabel. Belajar dari
negara-negara lain, sesungguhnya sosial media memiliki potensi signifikan untuk
meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warganya, karenanya lembaga-lembaga di
instansi pemerintah di Indonesia perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi media sosial
sebagai cara untuk menjangkau seluruh anggota masyarakat, memperluas layanan
pemerintah, dan melibatkanperan aktif anggota masyarakatdalam tata kepemerintahan
Pada intinya, media sosial dapat berfungsi mendorong interaksi antara pemerintah dan warga
negara, namun informasi kebijakan tersebut harus menjelaskan persoalan khusus aksesibilitas
pemanfatan media sosial pemerintah yang benar-benar tepat.
Menurut Bertot et al. (2010) media sosial memiliki empat potensi kekuatan besar, yaitu:
kolaborasi, partisipasi, pemberdayaan, dan waktu. Media sosial adalah kolaborasi dan
partisipasi yang hakikatnya merupakan sebuah interaksi sosial. Hal Ini memberikan
kemampuan pengguna untuk berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk komunitas-
komunitas untuk bersosialisasi, berbagi informasi, atau untuk mencapai suatu tujuan atau
kepentingan bersama. Media sosial dapat memberdayakan para penggunanya karena
memberikan platform untuk berkomunikasi. Hal ini memungkinkan siapa pun dengan akses
Internet memiliki kemampuan untuk mempublikasikan atau menyiarkan informasi sebagai
media demokratisasi yang efektif. Dalam hal waktu, teknologi media sosial memungkinkan
pengguna untuk segera mempublikasikan informasi dalamwaktu realtime.
Perlu dipahami bahwa komunikasi pemerintahan yang baik adalah yang berlangsung dua arah
secara berimbang. Lebih dari itu, esensi dari e-Governance adalah hubungan timbal balik
antara pemerintah (penyelenggara otoritas negara) dengan rakyat atau warga negara. Ukuran
keberhasilan e-Governance dalam hal ini adalah, adalah hubungan timbal balik yang saling
memperkuat ataupun saling memperbaiki antara keduanya. Pemerintah sebagai
penyelenggara negara diharapkan memberikan pelayanan yang maksimal dan adil berkat
komunikasinya yang membaik dengan masyarakat. Dengan e-Govervenance harusnya
semakin tersedia kemudahan saluran
untuk menyampaikan respon atas kualitas pelayanan yang diberikan.

6. Penyebaran informasi mengenai kegiatan kecamatan Rasanae Barat sehingga lebih
transparan, disamping itu juga adanya pemanfaatan media sosial untuk membangun
hubungan dengan publik dengan cara yang baru. Media sosial digunakan sebagai salah satu
sarana penyampaian saran dan kritikan bagi publik kepada kecamatan rasanae barat
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupannya agar
lebih meningkat. Dengan membanjirnya informasi bagi masyarakat memungkinkan
bertambahnya orang memperoleh ilmu dan pengetahuan yang biasanya hanya dimiliki oleh
kelompok profesional sehingga dapat dimasyarakatkan.
Tanpa menguasai informasi maka orang akan pasif, tetapi dengan menguasai informasi seseorang
akan mendapat suatu rangsangan sehingga akan menimbulkan kreativitas untuk melakukan sesuatu.
Apalagi di era informatika yang sangat kompetitif ini, informasi menjadi sangat penting agar
seseorang,masyarakat,suatu institusi dan negara dapat mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk
mencapai kesejahteraan diperlukan adanya suatu kemampuan daya saing yang ditunjang oleh
informasi, ilmu, knowledge, wisdom, sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan pasar. Untuk
memenuhi kebutuhan informasi dibutuhkan adanya mekanisme akses terhadap informasi dan
ketersediaan informasi, salah satunya adalah media sosial Facebook.
Media sosial saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari sebagian besar
masyarakat Indonesia. Mulai dari yang hanya sekedar mencari hiburan sampai, mencari
informasi hingga mencari penghasilan, disadari atau tidak media sosial benar-benar sudah
menjadi bagian yang selalu terlibat di dalamnya. Menyadari akan hal itu, saat ini banyak
instansi pemerintah yang sudah aktif terjun ke media sosial agar dapat menjangkau
masyarakat lebih luas. Pemerintah Kecamatan Rasanae Barat merupakan salah satu instansi
pemerintah yang memiliki akun media sosial, namun selama ini penggunaan media sosial ini
tidak dimanfaatkan secara optimal. Seharusnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana
sosialisasi informasi kepada masyarakat dapat dioptimalkan dengan pertimbangan murah dan
efektif, disamping itu jangkauan penyebaran informasi kepada masyarakat sangat luas dan
proses penyebarannya sangat cepat.
Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan akan internet Sehat dengan Literasi media sehingga
dapat mengenali ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis,
mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita