PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE PADA TINGKAT KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON BANTEN

1. PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN GOOD
GOVERNANCE PADA TINGKAT KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON
BANTEN
Yuwan Ditra krahara, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, MPM
(Universitas Mercu Buana Jakarta)
ABSTRAK
Tujuan pembuatan artikel ini yaitu sebagai informasi dalam pengelolaan good
governante pada pemerintahan kecamatan Jombang Kota Cilegon banten, good governance
sangat berpengaruh terhadap pemerintahan kecamatan tentunya yaitu sebagai pengelolaan
administrasi yang baik, saling berkesinambungan antara pemerintah pusat yang ada di kota
cilegon dengan pemerintah kecamatan Jombang tersebut, Penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif, jenis penelitian ini pengumpulan data primernya menggunakan observasi
dan wawancara Data sekunder dari kantor Kecamatan, seperti monografi Kecamatan, hasil
sensus pertanian, hasil sensus perusahaan, Hasil sensus ekonomi, rekapitulasi hasil Pemilu 2014
- 2019, melalui paparan dalam penerapan Good governance pegawai pemerintahan kecamatan
Jombang harus memaksimalkan dalam pengelolaan administrasi tesebut sehingga dalam
kaitannya dengan pelayanan kepda publik akan dapat meminimalisir waktu oleh karena itu
pemerintahan kecamatan Jombang perlu pemahaman dalam penerapannya good governance,
sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi pemerintahan kecamatan tersebut dan dapat
terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kecamatan tersebut
Kata Kunci : Good governance
INTRODUCTION
Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah
Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada
beberapa kelurahan dan Kecamatan-Kecamatan. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau
kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Sebuah
kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau Kecamatan administratif. Dalam Hal
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu
dibawah pimpinan Camat.

2. Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia. Jumlah kecamatan dan
kelurahan/Kecamatan yang terdaftar setiap tahun mengalami peningkatan. Daftar ini dibuat
berdasarkan Permendagri no.137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dimana terdapat 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.490 kelurahan,
dan 74.957 Kecamatan di Indonesia. Daftar berikut hanya mencamtumkan jumlah kecamatan
dan kelurahan pada masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia, serta tidak mencantumkan
artikel kecamatan dan kelurahan pada badan artikel. Artikel terkait kecamatan dan masing-
masing kelurahan/Kecamatan/gampong/pekon/kampung/nagari-nya terdapat pada masing-
masing sub-daftar di kabupaten/kota.
Kecamatan Jombang Kota Cilegon merupakan salah satu dari 8 kecamatan yang ada di
wilayah Pemerintah Kota Cilegon, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor
15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Empat Kecamatan Baru, mempunyai tugas pokok
memimpin dan merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan tugas-tugas
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan ekonomi, pembangunan serta
kesejahteraan sosial berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota. Kecamatan Jombang
khususnya dan kecamatan-kecamatan di Kota Cilegon pada umumnya, dibentuk untuk
memudahkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan khususnya diwilayah Kecamatan Jombang serta memudahkan pemberian
pelayanan kepada masyarakat, seiring dengn perkembangan dalam paradigma dan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good governance).
Kecamatan Jombang, secara geografis mempunyai luas wilayah 11.55 km2 , yang
terbagi kedalam 5 Kelurahan :
1. Kelurahan Jombang Wetan
2. Kelurahan Masigit
3. Kelurahan Sukmajaya
4. Kelurahan Panggung Rawi
5. Kelurahan Gedong Dalem
Pentingnya penerapan Good governance di berbagai negara sudah mulai
meluas mulai ± tahun 1980, dan di Indonesia Good governance itu mulai dikenal secara lebih
dalam kurang lebih tahun 1990, sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai
pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha
swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi.

3. LITERATURE REVIEW
Pengertian Good governance
istilah pemerintahan (government) secara luas mengandung pengertian sebagai
perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan negara (legislatif, eksekutif,
yudikatif, dan badan-badan negara lainnya) dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan
negara.Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit ialah perbuatan memerintah yang dilakukan
oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.
Pamudji (1996)
Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Adapula yang
mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya
sebagai sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah governance
sebagai proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik good and
services, Ari Dwipayana (2003: 47).
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses
pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara
bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor
swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.Good governance diIndonesia
sendiri mulai benar -- benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang
dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses
demokrasi yang bersih sehingga Good governance merupakan salah satu alat Reformasi yang
mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru.
Tata kelola yang baik adalah istilah yang banyak digunakan sehingga saya merasa perlu
untuk terlebih dahulu mengklarifikasi apa yang saya pahami dengan tata kelola yang baik. Jika
tata kelola mencakup pelaksanaan wewenang dalam mengelola sumber daya suatu negara,
maka tata kelola yang baik adalah memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan ini membantu
meningkatkan kualitas hidup yang dinikmati oleh semua warga negara. UNDP (United
Nations Development Programme)
Governance adalah kata sifat dari govern, yang diartikan sebagai the action of manner
of governing atau tindakan (melaksanakan) tata cara penegendalian. Sebagai sebuah kata,
governance sebenarnya tidaklah baru. Pada tahun 1590 kata ini dipahami sebagai state of being
governed, berkembang menjadi mode of living (1600), kemudian menjadi the office, function,
or power of governing (1643), berkembang menjadi method of management, system of
regulation (1660) dan kemudian dibakukan menjadi the action or manner governing. Sementara
itu, berarti to rule with authority atau mengatur atas nama kewenangan. Pelaksanaannya biasa

4. disebut sebagai government yang selain mempunyai arti sempit sebagai action of ruling and
directing the affairs of a state, atau pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan
negara. Dengan demikian government indentik dengan pengelolaan atau pengurus dengan
makna spesifik atau pengurus negara. Nugroho (2004:207).
Jadi, good governance pada esensinya merupakan pemerintahan yang efektif
dan modern, yakni suatu pemerintahan yang demokratik (demokratic governance) yang
elemen utamanya partisipasi masyarakat, Goffrey R. Njeru (2000:213).
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses
pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi
penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara, Good governance diIndonesia sendiri
mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada
era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi
yang bersih sehingga Good governancemerupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak
diterapkan dalam pemerintahan baru.
Prinsip-Prinsip Good governance
Menurut kamus besar bahas Indonesia dikatakan bahwa prinsip mengandung
pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya).
Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung
tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. KoAk (2002:55)
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman (mengerti) atas prinsip-
prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan.Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu
persatu sebagaimana tertera di bawah ini:
Partisipasi Masyarakat (Participation)
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan
mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi
bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi
masyarakat.

5. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)
Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan
publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses
mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule
of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy
of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang
konsisten dan non-diskriminatif, Indepedensi peradilan.
Transparansi (Transparency)
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai.
Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua
pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi
mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat
berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya.
Berorientasi pada Konsensus (Consensus)
Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah
melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua
pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik
bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua
komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Kesetaraan (Equity)
Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat
mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip
kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat
dan memadai.
Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik
dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-
guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau
sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.

6. Visi Strategis (Strategic Vision)
Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan
datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas
tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang
dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.
Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka faktor yang ditekankan disini adalah
bagaimana suatu "Prinsip" dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai
suatu kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada
prinsip itu sendiri. Selain itu juga berbicara mengenai bagaimana suatu prinsip diterapkan
secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan
(overlapping) dalam kehiduapan masyrakat, bangsa dan Negara.
Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian Good governance yaitu
penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan
efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara,
sektor swasta, dan masyarakat.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan
yang baik terdiri dari :
1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan
agar mampumemberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang
terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala
bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal batik antara pemerintah dan masyarakat
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang
baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan
prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut
kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung
jawab.

7. 7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya
penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi
HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
METODE PENELITIAN
Studi pelembagaan nilai-nilai tata pemerin- tahan yang baik (good governance) pada
tingkat Kecamatan Jombang Kota Cilegon dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data primer
dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam (indepth interview),
bertujuan untuk menggali dan menemukenali hambatan yang dihadapi oleh pemerintah
Kecamatan dalam pelembagaan tata pemerintahan yang baik. Data primer dikumpulkan dari
para key informan yang terdiri dari para perangkat Kecamatan, sesepuh Kecamatan, anggota
BPD, tokoh masyarakat di dukuh, tokoh pemuda, pengusaha Kecamatan, kyai, dan partai politik
di tingkat Kecamatan/ kecamatan.
Data sekunder dari kantor Kecamatan, seperti monografi Kecamatan, hasil sensus
pertanian, hasil sensus perusahaan, Hasil sensus ekonomi, rekapitulasi hasil Pemilu 2014 -
2019, peraturan-peraturan Kecamatan yang relevan dengan topik studi dikumpulkan sebagai
bahan untuk analisis data. Tujuan penggunaan berbagai metode dalam penelitian ini ialah untuk
memperoleh gambaran subyek kajian secara mendalam serta melakukan triangulasi.
Berdasarkan profiling pemerintahan kecamatan secara holistik, maka proses perubahan
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat dilakukan dengan lebih cermat. Selanjutnya
analisis dilakukan secara deskriptif interpretatif.
Sebagai salah satu metode penelitian, studi kasus digunakan dalam banyak situasi untuk
memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, bagi individu, kelompok, organisasi, sosial
dan politik, serta fenomena yang berhubungan satu dengan lainnya. Studi kasus banyak
diterapkan pada penelitian-penelitian psikologi, ilmu politik, pekerja sosial, bisnis dan
perencanaan sosial.
Lokasi Studi Kasus
Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah kecamatan Jombang Kota
Cilegon Banten Pemilihan lokasi studi kasus ini dilatar belakangi karena sistem strukturalisasi
pada kecamatan Jombang tersebut yang pertama masih belum sepenuhnya baik, sehingga kami
meneliti kasus tersebut alasannya yaitu untuk mengetahui dimana letak kekeliruan yang ada
pada pemerintahan Kecamatan Jombang tersebut.

8. PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa kesiapan pemerintah pusat
dalam monitoring kecamatan di berbagai daerah yang ada di kota cilegon masih belum
sepenuhnya tersusun dengan baik, kasus yang saat ini masih menjadi permasalahan yaitu masih
belum siapnya mengelola arsip dan pengelolaan perizinan yang dilakukan oleh kecamatan
Jombang tersebut, dimana ketika melakukan studi kasus tersebut masih lambatnya pengelolaan
administrasi dikarenakan masih banyaknya sistem yang berbelit dan tumpang tindih sehingga
harus ada perbaikan dalam sistem tersebut dalam mencapai pemerintahan good governance,
permasalahan tersebut tentunya dapat diperbaiki dengan beberapa tahapan yang kami terliti
yaitu sebagai berikut:
 Pegawai yang belum solid
Temuan di lapangan yang kami temui yaitu pegawai atasan hingga bawahan
yang belum solid, sehingga itu yang menjadi hambatan dalam mencapai
pemerintahan yang good governance, ada treatment yang perlu dilakukan dalam
memperbaiki sistem tersebut yaitu perlu adanya pengelolaan yang baik dari
sistem yang digunakan sehingga pegawai satu sama lain dapat saling bekerja
sama
 Sistem yang rumit
Lalu selanjutnya yaitu sistem yang rumit akan menghambat dalam proses
pengurusan tugas-tugas yang di emban, sistem tersebut saling tumpang tindih
sehingga dalam mengurus perizinan tidak efisien dan meakan waktu yang lama
outputnya yaitu dapat memberikan kekecewaan kepada masyarakat dalam
mengurus perizinan tersebut
 Kurangnya monitoring pemerintah pusat
Kurangnya monitoring pusat yang membuat sistem tersebut tak terkendali,
sehingga ada beberapa sistem yang tidak sesuai dengan semestinya, dengan
begitu pemerintah pusat perlu memberikan sistem yang baik untuk pemerintahan
bawahanya seperti kecamatan sehingga relasi antara pemerintah pusat dan
pemerintah kecamatan hingga desa itu menjadi satu tujuan dan dengan begitu
maka akan menjadi pemerintahan good governance
KETERBATASAN
Penelitian ini hanya menganalisis data berdasarkan good governance yang ada di teori
dengan membandingkan data yang ada di lapangan. Penelitian ini belum sepenuhnya

9. mengevaluasi corporate governance pada pelaksanaan dan penyelenggaraan program-program
pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan sehingga kurang untuk menginterpretasikan
pengelolaan keuangan karena itu terlalu sensitif sehingga kami hanya sebatas meneliti tentang
sistem yang berjalan saat ini.
Lalu batasan selanjutnya yaitu perlu ditambahkan variabel lain yang dapat memberikan
dampak yang signifikan, ada beberapa variabel yang perlu di masukan pada penetlitian
selanjutnya yaitu tentang kualitas layanan publik, sehingga dengan menambahkan variabel
tersebut dampaknya akan memberikan value yang bagus bagi pemerintahan Jombang sehingga
akan menjadi pemerintahan yang good governance dari sistem hingga pegawi pada
pemerintahan tersebut yang akan di teliti
KESIMPULAN
Pemerintah kecamatan Jombang harapannya menjadi pemerintah yang transparan saling
keterkaitan antara pemerintah pusat maupun pemerintah bawahan, kemudian dengan diaturnya
sistem yang baik dan tidak berbelit-belit maka itu akan menjadi pemerintahan yang good
governance, saling berhubungan, dan memiliki pegawai yang solid dengan begitu maka akan
saling kerja sama dalam mengelola pemerintahan tersebut
Perlunya pengawasan antara pemerintah pusat akan memberikan dampak yang
signifikan bagi pemerintah kecamatan, pengawasan tersebut meliputi pengawasan sistem yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pengawasan pegawai tersebut sehingga akan
menjadikan pemerintahan kecamatan jombang yang good governance
SARAN
Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang waktu penelitian sehingga akan
mendapatkan informasi yang lebih banyak dalam mempelajari sistem-sistem yang ada pada
pemerintahan kecamatn tersebut, kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat
menilai efisiensi dan efektivitas dari program-program yang ada di kecamatan dan dapat
mengevaluasi sistem yang dilakukan oleh kecamatan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi, 2000, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktif, Jakarta, Rineka
Cipta

10. Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Tata Kelola
Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Universitas
PGRI Yogyakarta.
Soeprapto, R. (2003). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good
governance. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, Nomor,
4, 2003.
Utami, I. W., & Nugrahaningsih, W. (2017). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI
KELURAHAN MANAHAN KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA.
ProBank, 2(2), 1-8.
Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pelayanan Publik Di
Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). Jurnal
Politico, 1(3).
Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good governance Pengelolaan Keuangan Desa
Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan
Keuangan Indonesia, 1(1).
http://kecjombang.cilegon.go.id/index.php/web/data/sejarah di akses tanggal 04 Januari 2019
jam 19.30