1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
Shinta Nurhidayatin (118694249)
Yunastiti Pusparini (118694263)
Ilona Inneke Wati (118694268)
Riskikhia Exky Wulantina (118694269)
Rahmanita Kurnia Putri (118694276)
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat
atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau
barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.
BARANG KENA PAJAK (BKP)
3. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan
suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan
suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan
harang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan
atas petunjuk dari pemesanan.
Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan
undang-undang PPN 1984
JASA KENA PAJAK (JKP)
4. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN 1984
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
5. PPN dikenakan atas:
Penyerahan BKP di dalam Daerah pabean yang dilakukan
oleh pengusaha.
Impor BKP
Penyerahan JKP di dalam daerah Pabeanyang dilaukan oleh
engusaha.
Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean.
Pemanfaaan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean
OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
6. Ekpor BKP berwujud oleh Pengusaha kena Pajak
Ekpor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha kena pajak
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan yang dilakukan
tidak dalam kegiatan usaha tau pekerjaan oleh orang pribadi
atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan
pihak lain.
Penyerahan BKP berupa aktiva yang enurut tujuan seula
tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas
penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat
dikreditkan
Lanjutan...
7. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan
penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti
pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan
oleh direktorat jenderal Bea dan Cukai. Setiap
pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan
BKP dan atau JKP wajib membuat faktur pajak.
FAKTUR PAJAK
8. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP, dan atau JKP
Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, atau penerima JKP
Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian,
dan potongan harga
PPN yang dipungut
PPn BM yang dipungut
Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak
menandatangani faktur pajak
Syarat Faktur Pajak
9. Contoh :
Sepanjang bulan Maret 2011, PT ABC mempunyai transaksi
sebagai berikut :
Membeli bahan baku seharga Rp 100.000.000,00 ( dipungut
PPN sebesar Rp 10.000.000,00 )
Membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000,00 (
dipungut PPN sebesar Rp 4.000.000,00 )
MEKANISME PENGENAAN PPN
10. Menjual produknya seharga Rp 200.000.000,00 (
memungut PPN sebesar Rp 20.000.000,00 )
Perhitungan PPN :
Jumlah Pajak Keluaran 20.000.000,00
Jumlah Pajak Masukan 14.000.000,00
PPN kurang bayar 6.000.000,00
Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 6.000.000,00 ini
harus disetorkan ke kas negara
Lanjutan...
11. PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak
Contoh :
Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai BKP kepada
Pengusaha Kena Pajak B dengan harga jual Rp
25.000.000,00. PPN yang terutang :
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
PPN sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupaka Pajak
Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.
Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak B, PPN tersebut
merupakan Pajak Masukan
Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan
nilai impor Rp 15.000.000,00. PPN yang dipungut melakui
Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai = 10% x Rp
15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
Cara menghitung PPN adalah sebagai
berikut :
12. PPn BM = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak
Contoh :
PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil
produksinya dengan harga jual Rp 10.000.000,00. Barang
tersebut merupakan BKP yang Tergolong Mewah dengan
tarif PPn BM sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus
dipungut adalah sebagai berikut :
PPN = 10% x Rp 10.000.000,00 = Rp 1.000.000,00
PPn BM = 40% x Rp 10.000.000,00 = Rp 4.000.000,00
Cara menghitung PPn BM adalah
sebagai berikut :