eduation pajak di buku desktirpsi

1. Kuliah 11
“Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”
Lukluk Fuadah, SE. MBA, Ak.

2. Dasar Hukum PPN
UU No. 18 tahun 2000 perubahan atas UU No. 8
tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM
Peraturan lain yang bersifat mendasar: PP No. 143
tahun 2000

3. Karakteristik PPN
1) Pajak atas konsumsi dalam negeri
2) Pajak tidak langsung
3) Pajak Objektif
4) Menggunakan sistem multi stage tax
5) Menggunakan sistem pengkreditan pajak
6) Mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak
7) PPN bersifat netral
8) Tidak menimbulkan dampak pajak berganda

4. Objek PPN
A. Barang Kena Pajak (BKP)
 Barang berwujud yang menurut sifat &
hukumnya dapat berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak maupun barang tidak
berwujud.
 PPN dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP).

5. B. Jasa Kena Pajak (JKP)
Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang
menyebabkan suatu barang/fasilitas, atau
kemudahan, atau hak, tersedia untuk dipakai.
Termasuk di dalamnya adalah kegiatan untuk
menghasilkan barang sesuai dengan pesanan atau
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk
pemesanan.
 PPN dikenakan atas Jasa Kena Pajak (JKP)
Objek PPN

6. Penyerahan Kena Pajak
Ps 4 UU PPN PPN dikenakan atas:
a) Penyerahan BKP/JKP dalam daeran pabean
b) Impor BKP
c) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar
daerah pabean di dalam daeran pabean
d) Ekspor BKP
e) Kegiatan membangun sendiri
f) Penyerahan aktiva oleh PKP tidak utk diperjualbelikan

7. a) Barang hasil pertambangan atas hasil
pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya.
b) Barang kebutuhan pokok
c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, warung.
d) Uang, emas batangan dan surat berharga.
Barang yang Tidak Dikenakan PPN:

8. a) Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik
b) Jasa dibidang pelayanan sosial
c) Jasa pengiriman surat dengan prangko
d) Jasa dibidang keagamaan
e) Jasa di bidang pendidikan
f) Jasa di bidang kesenian & hiburan tlh dikenakan Pajak Tontonan
g) Jasa di bidang penyiaran
h) Jasa di bidang ketenagakerjaan
i) Jasa di bidang angkutan umum di darat
j) Jasa di bidang perhotelan
k) Jasa disediakan oleh pemerintah.
Jasa yang tidak dikenakan PPN:

9. Subjek PPN
Pengusaha Kena Pajak (PKP): “orang pribadi atau
badan dalam bentuk apapun yang dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar daerah pabean, melakukan
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
daerah pabean.
 PPN dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak
Tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak:
Pengusaha Kecil

10. a) Penyerahan BKP/JKP
b) Impor BKP
c) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah
pabean
d) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
e) Ekspor BKP
 Menganut Sistem Akrual
Saat Terutang PPN

11. Tarif 10%
- Tarif tunggal mudah dalam pelaksanaanya
- Tidak perlu penggolongan harta
0%  PPN atas ekspor BKP
Tarif PPN

12. Dasar Pengenaan Pajak atas PPN
Ialah : “ Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai
Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai
dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.
Utk menghitung PPN menggunakan:
1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Ekspor
4. Nilai Impor

13. Cara Menghitung Pajak
PPN yg terutang = Tarif PPN X DKP
DKP = Dasar pengenaan Pajak

14. Mekanisme PPN
Secara Skematis:
 Pajak Keluaran (tarif pajak x harga jual/penggantian)Rp xx
 Pajak Masukan (yang boleh dikreditkan) Rp xx
 Pajak lebih / kurang bayar Rp xx

15. Contoh Perhitungan PPN
PKP “X” menjual tunai BKP dengan harga
jual sebesar Rp 25.000.000,-
PPN = 10% X Rp 25.000.000
= Rp 2.500.000 (Pajak Keluaran)

16. Contoh Perhitungan PPN
Jika diketahui PT. “X” membeli barang yang
mempunyai Harga termasuk PPN sebesar Rp
11.000.000
PPN yang terutang:
PPN = 10/110 X Rp 11.000.000
= Rp 1.000.000 (Pajak Masukan)
PPN Kurang Bayar (Rp 2.500.000 > Rp 1.000.000)

17. PPN Sebagai Kredit Pajak
 Jika Pajak keluaran > Pajak Masukan,
PPN Kurang Bayar
 Jika Pajak Keluaran < Pajak Masukan,
PPN Lebih Bayar
 Jika Pajak Keluaran = Pajak Masukan,
nihil/sama/impas

18. Tempat Pajak Terutang
 Atas penyerahan BKP
 Atas impor
 Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud/
JKP dari luar daerah pabean
 Atas kegiatan membangun sendiri
 Perusahaan yg mempunyai cabang-
cabang