9, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Corporate Ethics Rights, Privileges, Problems and Protection, Universitas Mercu Buana, 2018.

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
CORPORATE ETHICS RIGHTS, PRIVILEGES, PROBLEMS
AND PROTECTION
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
DISUSUN OLEH :
RIANA FITRI (55117120028)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018

2. TEORI DAN KONSEP CORPORATE ETHICS RIGHTS, PRIVILEGES,
PROBLEMS AND PROTECTION.
a. Hak Etika Perusahaan,
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari
organisasi. Salah satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilai-nilai dan
etika perusahaan adalah penting bahwa Dewan menetapkan "nada dari atas." Para direktur
harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan standar perilaku yang baik meresap
ke seluruh tingkat organisasi. Ini akan membantu mencegah perilaku tidak senonoh, tidak etis,
dan mendukung penyampaian kesuksesan jangka panjang. Corporate Ethics Rights merupakan
etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala
kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi
ke generasi yang lain. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan,
karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai
ukuran (kriteria) yang berlainan. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi
konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan
nilai-nilai etika).
Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai :
a. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia
b. Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang
umum diterima.
Hak Etika dalam perusahaan memberi manusia pegangan dalam menjalani kehidupan di
perusahaan. Ini berarti tindakan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin
dicapainya. Berikut ini teori etika perusahaan, yaitu sebagai berikut.
a. Etika Deontologi
Istilah ‘deontologi’ berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban. Karena itu, etika
deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.
Ada tiga prinsip yg harus dipenuhi :
- Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban.
- Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu
melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan
tindakan itu, berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik.
- Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari
tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

3. b. Etika Teleologi
Etika Teleologi, dari kata Yunani, telos = tujuan, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan
berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang
ditimbulkan oleh tindakan itu. Misalnya, mencuri bagi teleologi tidak dinilai baik atau buruk
berdasarkan tindakan, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Kalau tujuannya
baik, maka tindakan itu dinilai baik. Seperti, seorang anak kecil yang mencuri demi biaya
pengobatan ibunya yang sedang sakit. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa etika teleologi
lebih situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi
khusus tertentu.
Dua aliran etika teleologi :
• Egoisme Etis : bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar
pribadi dan memajukan dirinya sendiri.
• Utilitarianisme : bermanfaat. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa
manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat
sebagai keseluruhan.
Utilitarianisme, dibedakan menjadi dua macam :
1. Utilitarianisme Perbuatan (Act Utilitarianism)
2. Utilitarianisme Aturan (Rule Utilitarianism)
c. Teori Hak
Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan kewajiban.
Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat
manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana
pemikiran demokratis dimana pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi
baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.
d. Teori Keutamaan (Virtue)
Memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu
adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut
: disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku
baik secara moral.
Contoh keutamaan :
a. Kebijaksanaan
b. Keadilan
c. Suka bekerja keras
d. Hidup yang baik

4. Keutamaan-keutamaan yang dimilliki manajer dan karyawan sejauh mereka mewakili
perusahaan, adalah : Keramahan, Loyalitas, Kehormatan dan Rasa malu. Keramahan
merupakan inti kehidupan bisnis, keramahan itu hakiki untuk setiap hubungan antar manusia,
hubungan bisnis tidak terkecuali. Loyalitas berarti bahwa karyawan tidak bekerja semata-mata
untuk mendapat gaji, tetapi mempunyai juga komitmen yang tulus dengan perusahaan.
Kehormatan adalah keutamaan yang membuat karyawan menjadi peka terhadap suka dan duka
serta sukses dan kegagalan perusahaan. Rasa malu membuat karyawan solider dengan
kesalahan perusahaan.
Prinsip-prinsip Hak Etika Perusahaan:
1. Prinsip otonomi
Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak
berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip Kejujuran
a. Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak
b. Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding
c. Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan
3. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan
yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabka.
4. Prinsip saling menguntungkan
Menuntut agar bisnis menguntungkan semua pihak.
5. Integritas moral
Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam pelaku bisnis.
6. Tanggung jawab
Tanggung jawab mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau
dan bersedia melakukan tindakan itu.
Teori Etika Dan Paradigma Hakikat Manusia
1. Tampaknya sampai saat ini telah muncul beragam paham atau teori etika, dimana masing-
masing teori mempunyai pendukung dan penentang yang cukup berpengaruh.
2. Munculnya beragam teori etika karena adanya perbedaan paradigma, pola pikir atau
pemahaman tentang hakikat hidup sebagai manusia.
3. Hampir semua teori etika yang ada didasarkan atas paradigma tidak utuh tentang hakikat
manusia.
4. Semua teori yang seolah-olah saling bertentangan tersebut sebenarnya tidaklah
bertentangan.
5. Teori-teori yang tampak bagikan potongan-potongan terpisah ini dapat dipadukan menjadi
satu teori tunggal berdasarkan paradigm hakikat manusia secara utuh.

5. 6. Inti dari etika manusia utuh adalah keseimbangan pada :
· Kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat dan kepentingan Tuhan.
· Keseimbangan moral materi (PQ dan IQ), modal sosial (EQ) dan modal spiritual (SQ).
· Kebahagiaan lahir (duniawi), kesejahteraan masyarakat dan kebahgiaan batin surgawi.
· Keseimbangan antara hak (individu) dengan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan.
Ilmu etika ke depan hendaknya didasarkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir
yang mengutamakan integrasi dan keseimbangan pada :
1. Pertumbuhan PQ, IQ, EQ dan SQ.
2. Kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan Tuhan.
3. Keseimbangan tujuan lahiriah (duniawi) dengan tujuan rohaniah (spiritual).
Hakikat utuh manusia adalah keseimbangan yang bisa diringkas sebagai berikut :
1. Keseimbangan antara hak (teori hak) dan kewajiban (teori deontologi).
2. Keseimbangan tujuan duniawi (teori teologi) dan rohani (teori teonom).
3. Kesiembangan antara kepentingan individu (teori egoisme) dan kepentingan masyarakat
(teori utilitarianisme).
4. Gabungan ketiga butir di atas akan menentukan karakter seseorang (teori keutamaan).
5. Hidup adalah suatu proses evolusi kesadaran.
b. Hak Istimewa,
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Dalam
bidang hukum ada Hak Prerogatif yaitu hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada
pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang,
yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Secara teoritis, hak
prerogatif diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga/ perusahan
tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara
yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala
negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu.
c. Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhannya. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa,
konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen
sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.
Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari
akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih ja untuk memperjuangkan hak-haknya.
Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah
dilanggar oleh pelaku usaha.

6. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah :
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal
27 , dan Pasal 33.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
No. 3821.
- Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Usaha Tidak Sehat.
- Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
PenyePerusahaanggaraan Perlindungan Konsumen.
- Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang
Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag
Prop/Kab/Kota.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005
tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 1,2 dan 3 :
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Seperti dalam
UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah
sebagai berikut :
 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri;
 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut
hak-haknya sebagai konsumen;
 Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

7.  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai
usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:
 Asas Manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen
harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan.
 Asas Keadilana dalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
 Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,
pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
 Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Adalah untuk memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
 Asas Kepastian Hukum Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara
menjamin kepastian hokum.
Implementasi Corporate Ethics Rights, Privileges, problems and Protection pada
PT. Len Industri
Perusahaan Len Industri mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
dalam setiap aspek bisnis dan operasional dengan mengacu pada pemenuhan 5 prinsip dasar
Good Corporate Governance yakni meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency) serta kewajaran
dan kesetaraan (fairness). Setiap perusahaan menyakini bahwa pelaksanaan GCG secara
konsisten akan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha,
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya perusahaan,
memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan para
stakeholders. Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang
baik dan berupaya keras menerapkan GCG secara berkesinambungan lebih dari sekedar
kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundangan, dimana dalam implementasi Good
Corporate Governance Perusahaan mengadopsi standar ketentuan Kementerian Negara
BUMN. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkomitmen untuk melaksanakan
praktik-praktik Good Corporate Governance atau Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai
bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan. Penyusunan Code of Conduct
ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan nilai-nilai dalam Budaya
Kerja PT Perusahaan Industri (Persero) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika
usaha dan tata perilaku. Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini disusun untuk
menjadi acuan perilaku bagi Komisaris termasuk perangkatnya, Direksi dan karyawan sebagai

8. Perusahaan dalam mengelola perusahaan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan
melalui peningkatan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
Tujuan Penerapan Etika Perusahaan dan Tata Perilaku (Code of Conduct) :
 Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Perusahaan dalam
melaksanakan tugas.
 Mengidentifikasi nilai - nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi perusahaan
 Menjadi acuan perilaku Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders perusahaan.
 Menjelaskan secara rinci standar etika agar Perusahaan dapat menilai bentuk kegiatan yang
diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam
bertindak.
Nilai Budaya yang terdiri dari nilai-nilai untuk membangun :
Personal Character. Nilai-nilai budaya 4-I :
 Integrity (Integritas). Setiap memiliki pandangan dan pemikiran bahwa dirinya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan selalu ingin bersikap jujur
dan memberikan kontribusi positif kepada perusahaan.
 Innovation (Inovasi) : Setiap memiliki sikap kreatif dan dapat mengembangkan ide -ide
(out of the box) serta mampu menjabarkan ide-ide tersebut secara operasional .
 Independence (Independensi) : Setiap memiliki kemandirian dalam berpikir, bertindak,
bekerja dan berani mengambil keputusan dengan memperhitungkan risiko yang
bertanggung jawab.
 Insistence (Pantang Menyerah) : Setiap memiliki semangat yang tinggi, gigih, pantang
menyerah, dan berusaha keras untuk kepentingan perusahaan dan memiliki motivasi
yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
Working Principle. Nilai-nilai budaya 4-C :
 Customer Focus (Fokus Pada Pelanggan) : Setiap fokus terhadap kebutuhan dan
keinginan Pelanggan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut
dalam mewujudkan kepuasan Pelanggan.
 Continuous Improvement (Perbaikan Berkesinambungan) : Setiap berusaha melakukan
perbaikan -perbaikan terhadap kualitas produk dan jasa secara berkesinambungan.
 Commitment (Komitmen). Setiap memiliki ikatan yang kuat terhadap pekerjaan dan
selalu berusaha menghasilkan yang terbaik.
 Competence (Kompetensi). Setiap memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan
karyawanan dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan.

9. Performance. Nilai-nilai budaya 2-E :
o Effectiveness (Efektivitas). Setiap menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan
target atau standar ditinjau dari sudut kualitas, biaya, dan waktu.
o Efficiency (Efisiensi). Setiap menghasilkan produk atau jasa dengan cara yang tepat,
sehingga terjadi keseimbangan antara keluaran (output) dan masukan (input).
Tanggung Jawab
1. Perusahaan
- Mempelajari secara detil Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)
yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Perusahaan harus memahami standar etika
yang dituangkan dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini;
- Menghubungi atasan langsung, Unit Kerja Corporate Secretary, Unit Kerja Human
Capital & General Affairs, atau pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, apabila
Perusahaan mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan Pedoman Etika Usaha dan
Tata Perilaku (Code of Conduct);
- Segera membicarakan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, setiap
dijumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha
dan Tata Perilaku (Code of Conduct);
- Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan
kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of
Conduct);
- Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan
pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct).
2. Pemimpin Perusahaan
a. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata
Perilaku (Code of Conduct) melalui:
o Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata
Perilaku (Code of Conduct);
o Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang bertujuan
untuk mendorong kepatuhan Perusahaan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata
Perilaku (Code of Conduct);
o Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam bertindak sehari-
hari.
b. Memastikan bahwa setiap Perusahaan mengerti bahwa ketaatan atas Pedoman Etika
Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) sama pentingnya dengan pencapaian unjuk
kerja.
c. Mendorong Perusahaan untuk bertanya mengenai berbagai masalah integritas dan etika
bisnis.
d. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata
Perilaku (Code of Conduct) dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada
Perusahaan.
e. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan
Tata Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) melalui upaya :

10. o Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika
Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang berhubungan dengan proses bisnis
dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
o Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan terhadap
kegiatan anak perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat menimbulkan
kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of
Conduct);
o Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang Pedoman Etika Usaha
dan Tata Perilaku (Code of Conduct) bagi seluruh Perusahaan, anak perusahaan,
afiliasi dan melakukan sosialisasi kepada mitra kerja agar pihak-pihak tersebut
mengerti dan memahami Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)
secara menyeluruh.
f. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan
Tata Perilaku (Code of Conduct) melalui:
o Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil resiko kemungkinan terjadinya
pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct);
o Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman
Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang sesuai untuk melindungi
kerahasiaan dari Perusahaan yang melaporkan;
o Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pedoman
Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) oleh Satuan Pengawasan Internal
untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan
yang ada.
g. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika
Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) melalui:
o Memperbaiki secara cepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan
atas pelaksanaan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct);
o Memberikan tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai;
o Melakukan konsultasi dengan Corporate Secretary cq Unit Kerja Legal dan Satuan
Pengawasan Internal, serta Unit Kerja Human Capital & General Affairs jika
pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku yang terjadi
memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

11. Etika Perusahaan dengan Karyawan
Perusahaan memperlakukan karyawan secara setara (fair) dan tidak membedakan suku, agama,
ras dan antar golongan dalam segala aspek. Perusahaan menyadari bahwa karyawan
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
Perusahaan. Oleh karena itu setiap karyawan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif
dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis,
harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan karyawan.
Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan:
o Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan karyawan,
penyediaan sarana dan prasarana kerja.
o Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
o Memastikan setiap karyawan telah mendapat sosialisasi isi PKB.
o Menempatkan Ikatan Karyawan Perusahaan (IKL) sebagai mitra Perusahaan terkait
dengan hubungan industrial.
Etika Perusahaan dengan Pelanggan
Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan:
1. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Membuka layanan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan pelanggan tanpa melakukan
diskriminasi terhadap pelanggan.
3. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan
serta diterima oleh norma-norma masyarakat.
Etika Perusahaan dengan Pesaing
Perusahaan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan
cara:
1. Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui posisi pesaing.
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan
yang bermutu.
Etika Perusahaan dengan Pemasok
Perusahaan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan
dengan pemasok sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :
1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat
jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan
pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk
menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya e-procurement).

12. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja
Perusahaan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan
dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:
1. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja
dan tidak melanggar aturan dan prosedur.
2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang
terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
Etika Perusahaan dengan Kreditur /Investor
Perusahaan menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis
dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:
1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor.
2. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan
klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness).
4. Berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur/Investor sesuai perjanjian yang
telah disepakati bersama.
5. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur/Investor
sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.
6. Berkomitmen melaksanakan kegiatan bisnis dengan sebaik-baiknya dan berhasil dalam
upaya memberikan imbal balik yang wajar kepada investor.
7. Menghindari benturan kepentingan dengan kreditur/investor.
8. Mendasarkan hubungan dengan kreditur/investor pada persamaan, kesetaraan dan saling
percaya
9. Memberikan informasi tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan
kreditur/investor.
10. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur/Investor untuk meningkatkan pertumbuhan
Perusahaan.
Etika Perusahaan dengan Pemerintah
Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan cara:
1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan peraturan yangberlaku
mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

13. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
Perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan dapat bersinergi dengan
program-program Pemerintah terkait, dengan cara:
1. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan
Perusahaan dalam batas tertentu.
2. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
3. Melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
4. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat
berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.
Etika Perusahaan dengan Media Massa
Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra
yang baik dengan:
1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media
massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
3. Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang Perusahaan.
Etika Perusahaan mengenai keterbukaan dan kerahasiaan informasi
Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi bersifat material yang penting
dalam pengambilan keputusan kepada pihak berkepentingan. Pengungkapan informasi
material dan relevan tentang perusahaan kepada stakeholders perusahaan merupakan hal
penting untuk penerapan transparansi dan pembentukan citra yang baik bagi perusahaan.
Namun informasi yang berakibat menurunkan daya saing perusahaan tidak diperkenankan
untuk diungkapkan.
Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi
Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk
memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan
permasalahan yang terjadi dengan:
1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

14. Etika Kerja Sesama Perusahaan
Etika kerja antar sesama Perusahaan dilandasi dengan:
1. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah
denganmusyawarah mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang
konstruktif secara santun.
8. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.
Priveleges
Kebijakan
Perusahaan menempatkan karyawan merupakan aset yang mendukung keberlangsungan bisnis
Perusahaan, sehingga hubungan dengan karyawan serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja
karyawan menjadi prioritas Perusahaan, yang meliputi aspek :
• Pengakuan Para Pihak dan Fasilitas Ikatan Karyawan Perusahaan (IKL)
• Kewajiban dan Hak Karyawan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Sistem Karir
• Remunerasi
• Fasilitas Kesehatan
• Waktu Kerja, Lembur dan Dinas Luar
• Libur, cuti, izin tidak masuk kerja
• Disiplin dan Tata Tertib Kerja
• Sanksi
• Pemutusan Hubungan Kerja
• Penyelesaian Keluh Kesah

15. Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kebijakan
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dan untuk mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan ke area masyarakat, Perusahaan telah berkomitmen kuat
dalam menjaga pengelolaan lingkungan sekitar, baik yang berdampak langsung maupun tidak
langsung pada aktifitas lingkungan hidup. Tujuan Program CSR dalam cakupan Bidang
Lingkungan adalah untuk menunjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup dalam menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang.
Terkait pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan Perusahaan membagi program menjadi:
1. Program Bina Lingkungan (BL) Perusahaan yang mengacu pada kebijakan Direksi No
09/SKEP/DU/I/2011. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN
tentang Program PKBL Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-05/MBU/2007
tanggal 27 April 2007.
2. Program K3L Perusahaan yang mengacu pada standar OHSAS 18001 dan ISO 14001.
3. Selain program tersebut Perusahaan juga melakukan kegiatan CSR dibawah koordinasi
Sekretaris Perusahaan.
Program & Strategi
Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tanggung jawab sosial terhadap
lingkungan hidup tahun 2013, Perusahaan melaksanakan strategi sebagai berikut:
a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka program bantuan sosial dan
penghijauan dikabupaten Bandung
b. Berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Pemerintah dan
dinas terkait di Kabupaten Bandung untuk mendukung program program penciptaan
lingkungan hidup yang sehat
c. Menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap implementasi program CSR terhadap
lingkungan, sehingga bantuan yang diberikan dapat bertahan lama dan terpelihara.
Sedangkan program yang dijalankan secara umum dikelompokkan menjadi enam bidang yaitu
- kesehatan,
- pendidikan,
- penghijauan,
- sarana ibadah,
- sarana dan
- prasarana umum serta bencana alam.
Berikut adalah kegiatan yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir:
· Gerakan Sejuta Pohon dan Gerakan Sejuta Biopori
Pengelolaan perusahaan yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan
suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara optimal. Dengan adanya penerapan penghijauan berupa gerakan

16. sejuta pohon dan gerakan sejuta biopori ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam
menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia.
· Kegiatan Filiantropi
Perusahaan juga berupaya untuk responsif terhadap kejadian yang sifatnya insidental, ataupun
tanggap darurat, yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial masyarakat dan kemanusiaan
atau biasa dikenal sebagai program filantropi. Kegiatan filantrofi yang telah dilaksanakan
dalam beberapa tahun terakhir antara lain :
• Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dll
• Donasi bencana alam
• Direksi BUMN mengajar
• Program Vaksinasi Influenza
• Boseh Bandung Juara
• Peduli Ramadhan
· Green Office
Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Perusahaan menerapkan program Green
Office yang merupakan konsep kantor yang kegiatannya dijalankan dengan cara yang ramah
lingkungan, yaitu seluruh pegawai serta pihak manajemen kantor berupaya untuk menerapkan
berbagai penghematan, seperti hemat kertas, hemat listrik, hemat air, hemat BBM serta upaya
perusahaan dalam mengelola sampah.
Problems and Protection Di Perusahaan
Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
Perusahaan menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari,
perusahaan beresiko dikenai tuduhan tindak pidana suap. untuk itu perusahaan telah
menerbitkan suatu pedoman pengendalian Gratifikasi sebagai upaya untuk mencegah dan
melindungi perusahaan, pedoman pengendalian gratifikasi bertujuan untuk memberikan arah
dan acuan bagi perusahaan mengenai pentingnya kepatuhan untuk melaporkan gratifikasi bagi
perlindungan dari kemungkinan dikenai tuduhan tindak pidana suap. dengan adanya kesadaran
individu itu diharapkan pada gilirannya dapat membentuk lingkungan yang terkendali dalam
penanganan Gratifikasi sehingga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat
terlaksana.
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
Apabila terdapat penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah
diatur perusahaan, maka Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui:
· Atasan Langsung

17. Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan oleh Perusahaan yang menerima
hadiah/cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan
menyampaikan form penerimaan hadiah/cinderamata.
· Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilakukan apabila
pelapor adalah Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan Mitra Kerja dan Masyarakat)
yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perusahaan
yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelapor melalui
sistem pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing Systemdilaksanakan sesuai dengan mekanisme
tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System di
Perusahaan.
Implementasi Kebijakan Gratifikasi
Untuk memastikan bahwa pedoman ini diketahui oleh seluruh Perusahaan dan Pihak lain,
maka ditugaskan kepada Perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan
(entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di
lingkungan Perusahaan, dengan merujuk pada pedoman ini.
b. Fungsi Corporate Secretary Perusahaan ditugaskan untuk secara terus menerus
memberikan informasi kepada seluruh Perusahaan, Pihak lain dan pihak-pihak lainnya
mengenai diberlakukannya pedoman ini di lingkungan Perusahaan.
c. Fungsi Logistik dan Fungsi Pemasaran & Penjualan masing-masing di lingkungan
Perusahaan ditugaskan untuk menyampaikan pedoman ini kepada seluruh pihak terkait
dalam mata rantai supply di lingkungan Perusahaan, dalam hal ini termasuk namun tidak
terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder
lainnya.
d. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui
isi Pedoman ini.
e. TPG ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya
termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasinya.
Implementasi Kebijakan Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan adalah situasi dimana seorang Perusahaan yang mendapatkan
kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap
penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja
yang seharusnya. Situasi dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan
dengan kepentingan ekonomis pribadi seluruh karyawan Perusahaan, termasuk Dewan
Komisaris dan Direksi. Perusahaan membuat Pedoman Benturan Kepentingan sebagai upaya
pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perusahaan. Pedoman
Benturan Kepentingan dibuat untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Perusahaan yang
berkenaan dengan Konflik Kepentingan atau Conflict of Interest di lingkungan Perusahaan,
agar sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga dapat mendorong

18. terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku
lainnya. Seluruh karyawan Perusahaan dilarang menerima uang, barang, tip, komisi atau
fasilitas lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelanggan, mitra usaha atau
pihak lain yang memiliki potensi terciptanya benturan kepentingan.
Keberadaan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)
Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam implementasi GCG, Len senantiasa
memperhatikan kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan
sesuai prinsip GCG. Mengingat penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh stakeholders
merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan dan menjamin hak-hak stakeholders
dalam berhubungan dengan perusahaan dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan
dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, pemerintah dan aparat berwajib. Oleh
karenanya Perusahaan memandang penting sistem pengaduan tersebut, dengan upaya
menyusun kebijakan dengan menerbitkan Kebijakan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Etika
Usaha dan Tata Perilaku (Whistleblowing System) .
Mekanisme Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)
Mekanisme Pelaporan Pelanggaran diberlakukan bagi Len di lingkungan perusahaan sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG. Mekanisme penyaluran pengaduan/pengungkapan oleh pelapor
pada dasarnya dilakukan melalui atasan langsung atau Direksi PT Len Industri (Persero),
namun bila pelapor memandang sarana pengaduan/pengungkapan hal tersebut tidak efektif
atau ada keraguan, maka pelapor membuat pelaporan/pengungkapan dan mengirimkannnya
kepada penanggung jawab sarana/media Whistleblowing System yaitu Sekretaris Perusahaan
melalui sarana/media yang telah ditetapkan Adapun lingkup pengaduan yang dapat
disampaikan antara lain gratifikasi, kecurangan, konflik kepentingan, korupsi, pelanggaran
hukum, pelanggaran peraturan perusahaan, pencurian dan suap. Lingkup ini tidak termasuk
permasalahan yang terkait dengan Ketenagakerjaan/Serikat Pekerja, Lingkungan dan
Kesehatan & Keselamatan Kerja (LK3), Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas
perusahaan.
Perlindungan Pelapor
1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor.
2. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan
pelanggaran.
3. Perlindungan pelapor meliputi:
- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporban.
- Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
4. Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap
perlakuan yang merugikan, seperti:
– Pemecatan yang tidak adil.
– Penurunan jabatan atau pangkat.
– Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan;
– Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (personal file record).

19. Apresiasi & Sanksi Bagi Pelapor
Apresiasi Bagi Pelapor: setiap pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya
pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan menyelamatkan aset
dan keuangan perusahaan berhak mendapat penghargaan. Ketentuan mengenai bentuk dan
besarnya penghargaan yang diberikan akan ditetapkan dengan peraturan perusahaan tersendiri.
Sanksi Bagi Pelapor yang Menyalahgunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran:
Pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh
sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi
yang dikenakan sesuai dengan peraturan internal perusahaan, misalnya Pedoman Perilaku
Etika, Kode Etik dan Perjanjian Kerja Bersama, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, misalnya KUHP Pasal 310 dan 311 yang terkait dengan perbuatan tidak
menyenangkan atau pencemaran nama baik.

20. Daftar Pustaka
1. Hapzi Ali, 2018. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana (9 November 2018, 13.36 Wib)
2. Riantopurba, 2013. http://riantopurba.blogspot.com/2013/10/teori-etika-bisnis.html (9 November 2018, 14.35 Wib)
3. Khoyunitapublish, 2013. https://khoyunitapublish.wordpress.com/2013/12/10/teori-teori-etika/ (9 Nov 2018, 14.35 Wib)
4. Anonym-1, https://www.academia.edu/8390883/TEORI-TEORI_ETIKA_BISNIS(9 November 2018, 15.36 Wib)
5. Anonym-2, http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf (9 Nov 2018,
16.30 Wib)
6. https://www.len.co.id/tata-kelola-perusahaan/standar-etika-usaha-dan-tata-perilaku/ (8 November 2018, 03.00 Wib)
7. https://www.len.co.id/tata-kelola-perusahaan/gratifikasi-dan-benturan-kepentingan/ (8 November 2018, 03.15 Wib)
8. https://www.len.co.id/tata-kelola-perusahaan/sistem-pengaduan-pelanggaran/ (8 November 2018, 03.25 Wib)