Dokumen tersebut membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1998 beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penerapannya, seperti pembentukan lembaga independen untuk mendorong etika bisnis dan penilaian pelaksanaan GCG perusahaan setiap tahunnya. Dokumen tersebut juga memberikan kritik dan rekomendasi untuk pemeringkat GCG agar

1. GOVERNANCE RATING
WILDAN KARIM ANGGAPERBATA
Good Governance diIndonesia mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya
era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan
yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah
satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat
dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan Good
Governance diIndonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita
Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam
pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.
Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan
pemerintah dalam menciptaka iklim Good Governance yang baik, diantaranya ialah mulai
diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga
memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam
proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus
menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih
baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang
pelaksanaan Good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika
dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir
pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai agent
of development bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang
sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis Good Governance.
Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam
sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap

2. badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan
landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan
yang bersih dan amanah.
Dilatarbelakangi krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 dan tuntutan penegakan good corporate
governance (GCG), Masyarakat Transparansi Indonesia bersama dengan para profesional,
tokoh masyarakat, dan pelaku bisnis berinisiatif membentuk lembaga independen yang
mendorong perilaku bisnis yang etis dan bermartabat. The Indonesian Institute for Corporate
Governance berdiri pada 2 Juni 2000 sebagai lembaga pusat kajian pengembangan, pendidikan,
pelatihan dan pemasyarakatan implementasi tata-kelola korporasi yang bertujuan untuk
menyebarluaskan konsep, praktik, dan manfaat GCG demi terciptanya dunia usaha yang
tepercaya.
Corporate Governance Perception Index (CGPI) merupakan Program tahunan riset dan
pemeringkatan penerapan GCG di Indonesia sejak 2001. The Indonesian Institute of Corporate
Governanace (IICG) dan Majalah SWA memberikan apresiasi dan pengakuan kepada
perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menerapkan GCG dan mengikuti program CGPI
melalui Indonesia Most Trusted Companies Awards.
Pada tahun 2015, CGPI mengangkat tema Good Corporate Governance dalam perspektif
penciptaan nilai. Tema penilaian ini secara khusus menilai tata kelola perusahaan dalam
melakukan transformasi atas sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai
tambah perusahaan secara etis dan bermartabat. Lingkup penilaian tata kelola dan penciptaan
nilai yang mencakup pemastian pemenuhan kepatuhan, pemastian kepatutan penyelenggaraan,
dan pemastian capaian kinerja yang diharapkan.

3. Kritik saya terhadap pemeringkat pelaksanaan GCG di Indonesia adalah harus benar-benar
bebas dari kepentingan personal atau kelompok. Sehingga penilaian yang berlangsung akan
lebih fair dan sesuai dengan semangat GCG.
Rekomendasi saya untuk pemeringkat GCG di Indonesia, harus ada upaya kolektif antara
berbagai elemen dalam menciptakan iklim GCG di semua organisasi di Indonesia, Upaya
kolaboratif ini baik dari pihak pemerintah, swasta maupun pebisnis bersinergi dalam
menerapkan GCG.