SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
BAB VII
WAWASAN
NUSANTARA
SEBAGAI GEOPOLITIK
INDONESIA
2
INDONESIA,dalam keutuhan
wilayah dengan Wawasan Nusantara
Wilayah sebagai Ruang Hidup
• Ruang hidup suatu negara meliputi darat, laut, udara
• Antara satu negara dengan negara lain memiliki wilayah
negara yang tidak sama
• Setiap negara memiliki kepentingan nasional untuk
mencapai cita-cita dan tujuan nasional
• Indonesia yang memiliki wilayah negara yang sangat luas
di satu sisi, sedang di sisi lain Indonesia juga harus
mewujudkan tujuan negara, maka Indonesia harus
memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman.
• Pedoman tersebut sbg pandangan atau wawasan yg
menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan
segenap aspek kehidupan nasional Indonesia.
…lanjutan…
• Kesatuan pandangan atau wawasan itu secara
nasional di Indonesia dikenal dengan WAWASAN
NUSANTARA. (catatan istilah nusantara digunakan
utk wilayah NKRI).
• Diharapkan seluruh warga negara, aparatur negara/
pemerintah dan masyarakat jika pedomannya satu,
wawasannya satu dlm melihat wilayah, bangsa,
maka bangsa ini (Indonesia) akan satu, utuh, damai
jauh dari konflik, disharmonisasi, atau gejala
disintegrasi bangsa. Sehingga pembangunan dapat
dilakukan dengan baik dalam mengawal
kepentingan nasional guna menggapai tujuan dan
cita-cita nasional.
SUMBER : DKP
POTENSI SUMBER DAYA DI LAUT INDONESIA
• PERIKANAN : US$ 31.935.651.400/tahun
• WILAYAH PESISIR LESTARI : US$ 56.000.000.000 (total)
• BIOTEKNOLOGI LAUT : US$ 40.000.000.000 (total)
• WISATA BAHARI : US$ 2.000.000.000/tahun
(40% x US$ 5.000.000.000)
• MINYAK BUMI : US$ 22.595.000.000/tahun
(0,9 juta barrel/hari x US$ 100/barrel x 365 x 70%)
(PKSPL-IPB, 1997)
(ADB, 1996)
(PKSPL-IPB, 1997)
(DEP.BUDPAR, 2000)
5
• DI PALUNG LAUT  TERDAPAT EMAS DAN MINERAL
Konsep Geopolitik
• Secara etimologi Geopolitik dari bahasa Yunani: geo = bumi
yang menjadi wilayah hidup; polis = kesatuan masyarakat yg
berdiri sendiri atau negara; teia = urusan (politik) bermakna
kepentingan umum warga negara suatu bangsa
• Konsep Geopolitik, merupakan ilmu penyelenggaraan negara
yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah
geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.
• Dikemukakan oleh Frederic Ratzel sebagai ilmu bumi politik
(political geogrephy). Juga Rudolph Kjellen dan Karl
Haushofer, sebagai Geographical Politic, disingkat
GEOPOLITIK.
• Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.
• Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam
menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk
mewujudkan tujuan tertentu.
Teori-teori Geopolitik
• Teori Geopolitik Frederich Ratzel: negara seperti organisme yang hidup.
Membutuhkan ruangan utk tumbuhberkembangnya organisme hidup.
Teori ini dikenal sbg teori organisme atau teori biologis.
• Teori Geopolitik Rudolf Kjellen: negara adalah suatu organisme bukan
hanya mirip. Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Keduanya
mengajukan paham ekspansionisme yang melahirkan ajaran adu
kekuatan (power politics atau theory of power).
• Teori Geopolitik Karl Haushofer:melanjutkan teori Ratzel dan Kjellen.
Jika jml penduduk suatu negara bertambah maka negara hrs
memperluas wilayah, dg bermacam cara antara lain: (a) autarki,
memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung negara lain; (b)
wilayah-wilayah yg dikuasai (pan regional),mis: Pan Amerika, Pan Asia
Timur, Pan Rusia India, Pan Eropa Afrika. Teori Haushofer dipraktikkan
oleh Nazi Jerman sehingga terjadi Perang Dunia II.
• Teori Geopolitik Halford Mackinder: penguasaan daerah-daerah
jantung dunia. Dikenal teori daerah jantung. Barang siapa menguasai
‘daerah jantung’ (eropa timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau
dunia (eropa, asia, dan afrika) yg pada akhirnya akan menguasai dunia
…lanjutan…
Teori Geopolitik
• Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan: perlu memanfaatkan dan
mempertahankan sumberdaya laut, juga akses laut. Dikenal konsep
bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan
akan menguasai kekayaan dunia.
• Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC
Fuller: kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan
peperangan melawan musuh. Muncul konsep wawasan dirgantara atau
konsep kekuatan di udara.
• Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman: dikenal dg teori daerah batas. Ia
membagi dunia dlm empat wilayah: (a) pivot area, wilayah jantung, (b)
offshore continen land, wilayah pantai benua Eropa – Asia, (c) oceanic
belt, wilayah pulau di luar Eropa – Asia, Afrika Selatan, (d) new world,
wilayah Amerika. Spijkman memandang perlu kekuatan kombinasi dari
angkatan-angkatan perang untuk menguasai wilayah-wilayah dimaksud.
Pandangan ini menghasilkan Teori Garis Batas (Rimland) yang
dinamakan Wawasan Kombinasi
Teori Universal Geopolitik
WAWASAN DARAT
Strabo (Abad ke-1)
Friedrich Ratzel (1844-1904)
Rudolf Kjellen (1864-1922)
Sir Halford Mackinder (1861-1947)
Karl Haushofer (1869-1946)
WAWASAN BAHARI
Sir Walter Raleigh (Abad XV)
Alfred Thayer Mahan (1860-1914)
Karl Haushofer
Sir Halford Mackinder
Sir Walter Raleigh
9
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
WAWASAN KOMBINASI
( KONTINENTAL DAN BAHARI)
Nicholas J. Spykman
Gerald Toal (2001)
WAWASAN ANGKASA
Hakekat Perang
Penggunaan Senjata Udara Strategis
Giulio Douhet
10
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
Paham Geopolitik Bangsa Indonesia
• GEOPOLITIK BANGSA INDONESIA diwujudkan dengan nama WAWASAN
NUSANTARA
• Wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Didalam wawasan
Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang
yg tdk saja secara fisik tetapi secara keseluruhan
• Sbg negara kepulauan dg masyarakat yg berbhinneka, penyelenggaraan
NKRI bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan
hidup dan konstitusi UUD 1945
• Bangsa Indonesia adalah bangsa yg cinta damai tetapi lebih cinta
kemerdekaan.
• Bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan
yg berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham
rasialisme krn manusia memiliki hak dan kewajiban yg sama.
• Dalam hub internasional, bgs Indonesia berpijak pd paham
kebangsaan, dg menolak chauvisme. Bgs Indonesia selalu terbuka
menjalin kerjasama antar bangsa yg saling menolong dan saling
menguntungkan, semua dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian
dan ketertiban dunia
GEOPOLITIK EFEKTIF BILA DILANDASI WAWASAN KEBANGSAAN YG
MANTAP UTK WUJUDKAN SATU NUSA, BANGSA, BAHASA, SHG
WAWASAN NUSANTARA DIRUMUSKAN KEDALAM BNTK KONSEPSI
KESATUAN MELIPUTI KESATUAN POLITIK, EKONOMI, HUKUM, IPTEK,
AGAMA, SOSBUD, HANKAM YG MRPKN JABARAN SUMPAH PEMUDA.
GEOPOLITIK INDONESIA
DASAR GEOPOLITIK, SEMANGAT KEBANGSAAN, KEBANGKITAN
BANGSA & SUMPAH PEMUDA SERTA PROKLAMASI
KEMERDEKAAN :
• SATU NUSA : Keutuhan Ruang Nusantara
• SATU BANGSA : Landasan Kebangsaan Indonesia
• SATU BAHASA : Pemersatu Ruang Nusantara
12
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
WAWASAN NUSANTARA
(penerapan Geopolitik Indonesia)
• Wawasan nusantara berasal dari kata ‘wawas’ berarti
memandang, meninjau, melihat, cara melihat.
Nusantara berasal dari nusa dan antara. Artinya
kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau
Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan
Samudera Indonesia, serta diantara benua Asia dan
benua Australia.
• Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai geografi wilayah
nusantara yg menjiwai kehidupan bangsa dalam
mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.
Faktor Kewilayahan yg
mempengaruhi Wawasan Nusantara
• Asas Kepulauan (archipelagic principle)
• Kepulauan Indonesia
• Konsepsi tentang Wilayah Indonesia
• Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
• Karakteristik Wilayah Nusantara
• Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar
Hukumnya
ASPEK KEWILAYAHAN NUSANTARA
- “ORDONANSI” 1939 (TZMKO 1939) : LEBAR LAUT 3 MIL
- DEKLARASI JUANDA 1957 BATAS LAUT TER. 12 MIL
DIUKUR DR GRS YG MENGHUB TITIK2 TERLUAR PULAU.
- BENTUK NEGARA KEPULAUAN DITETAPKAN
DG UU No : 4/Prp /1960 TTG PERAIRAN INDONESIA
- PENGAKUAN INTER’L DLM UNCLOS ’82 “HUKUM LAUT”
ZONE EKONOMI EKSKLUSIF 200 MIL
POTENSI MENINGKAT
KERAWANAN BERTAMBAH BESAR
- RUANG UDARA/ANTARIKSA
- KONVENSI CHICAGO 1944 ttg HUKUM UDARA
- PENGUASAAN WILAYAH DIRGANTARA BELUM MAKS
- “SPACE TREATY” 1967 TTG ANTARIKSA BHW RUANG
ANTARIKSA MRPK WIL. BANGSA-BANGSA YG DPT
DIMANFAATKN SETIAP BANGSA, BUKAN WIL KDAULATN
PERJUANGAN INDONESIA WUJUDKAN NEG KEPULAUAN
15
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
Wilayah Indonesia
• Wilayah adalah ruang yg merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek
fungsional (PP No 10/ 2000)
• Ruang bermakna sbg wadah yg meliputi ruang daratan, lautan,
dan udara sbg satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
mkhluk lainnya melakukan kegiatan dan kelangsungan hidupnya.
• Bagi bgs Indonesia, Ruang mrpk sumberdaya alam yg hrs dikelola
bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (pasal 33 (3) UUD 1945
• Indonesia terletak pada koordinat 6 LU – 95 BB – 141 45 BT;
diantara benua Asia dan Australia/Oceania serta antara
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga disebut
NUSANTARA.
…lanjutan…
Wilayah Indonesia
• Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia,
jumlah pulau sebanyak 18.110 buah (pulau besar dan
kecil); 6000 pulau tidak berpenghuni.
• Luas daratan 1.922.570 km2 sedangkan luas
perairannya 3.257.483 km2.
• Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI menjadi
kewajiban seluruh rakyat Indonesia
• Konsep penguasaan wilayah geografis hrs menyatu dg
sistem politik, sehingga penjagaan thdp sejengkal
wilayah NKRI sama dengan kedaulatan negara.
2. LUAS WILAYAH 3.205.908 km2
- Luas Teritorial 0.3 juta km2
- Perairan Kepulauan 2.905.743 km2
4. PANJANG GARIS PANTAI 81.290 km
DATA KEPULAUAN INDONESIA
1. JUMLAH PULAU 17.504
- Pulau Bernama 7.870
- Pulau Tidak Bernama 9.634
3. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF 2.707.092 km2
4. PANJANG GARIS PANTAI 81.290 km
18
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
NEGARA KEPULAUAN
• BOLEH MENETAPKAN PERAIRAN
KEP, DGN MENARIK GRS
PANGKAL KEP.
• DI PERAIRAN KEP. BERLAKU
KETENTUAN PELAYARAN
INNOCENT PASSAGE.
• DI PERAIRAN KEP. TETAP DIAKUI
“TRADITIONAL FISHING RIGHTS”
• KAPAL DAN PES TERBANG ASING
MENIKMATI HAK “LINTAS ALUR 19
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
 TENTUKAN ALUR LAUT & RUTE PENERBANGAN SESUAI
KETENTUAN INTERNASIONAL.
 DPT MEMBUAT SKEMA PEMISAH LALU LINTAS
 TUNJUKKAN SUMBU2 ALUR LAUT & SKEMA PEMISAH LALU LINTAS
DLM PETA & UMUMKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
KEWAJIBAN
NEGARA KEPULAUAN
20
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
Batas Wilayah NKRI
• Berdasarkan UU No 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia. Negara
Indonesia mrpk negara kepulauan. Didalam negara kepulauan
diterima asas bhw segala perairan di sekitar, di antara dan yg
menghubungkan pulau2 termasuk daratan NKRI adl bagian
integral dan mrpk kedaulatan NKRI
• Kedaulatan NKRI meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan
perairan pedalaman serta udara di atas laut teritorial, perairan
kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah
dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yg terkandung
didalamnya.
• Berdasarkan hal itu maka wilayah NKRI meliputi tanah (daratan),
air (lautan), serta udara di atasnya
TIMTIM PRA INTEGRASI
PETA WILAYAH LAUT SEBELUM DEKLARASI JUANDA,
PERAIRAN TERITORIAL SELUAS 3 MIL (TZMKO)
LEBAR LAUT TERITORIAL 3 MIL
22
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat,
PETA WILAYAH REP INDONESIA
SESUAI UU NO. 4 PRP 1960 (DEKLARASI JUANDA)
KETERANGAN :
LAUT WILAYAH 12 MIL
PETA WILAYAH R.I MENURUT UNCLOS’82 (UU No. 6/1996)
Rep. Timor Leste
ALKI-I
ALKI-II
ALKI-III
PERAIRAN NUSANTARA
PERAIARAN ZEE
A
B
C
24
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
KONSEP AMERIKA
KONSEP INGGRIS
NORMALLY USED
25
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
1) DAMPAK ADANYA KONFLIK KLAIM WILAYAH KEPULAUAN SPRATLY & PARACEL
DI LAUT CINA SELATAN, SEPERTI DIGUNAKANNYA WILAYAH ALKI - I UTK
KEGIATAN MANUVER ANGKATAN PERANG NEGARA YANG TERLIBAT.
2) DAMPAK KEPADATAN LALU LINTAS PELAYARAN DI SELAT MALAKA, SEPERTI
DIGUNAKANNYA WILAYAH ALKI - I OLEH PEROMPAK UTK MENGHINDARI
KEJARAN APARAT KEAMANAN INDONESIA & APARAT KEAMANAN GABUNAN
(INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA) ATAU PENYELUNDUPAN.
3) DAMPAK BAHAYA ANCAMAN BENCANA ALAM & TSUNAMI DI SELAT SUNDA,
SEPERTI ANCAMAN GEMPA VULKANI/ERUPSI GUNUNG BERAPI (ANAK
KRAKATAU).
4) DAMPAK POLITIK EKSPANSIONAL MALAYSIA, SEPERTI KEMUNGKINAN KLAIM
WILAYAH TERITORIAL BARU.
A L K I - I
JALUR ALKI-I DIFUNGSIKAN :
1. UNTUK PELAYARAN DARI LAUT CINA SELATAN MELINTASI LAUT
NATUNA, SELAT KARIMATA, LAUT JAWA DAN SELAT SUNDA KE
SAMUDERA HINDIA, DAN SEBALIKNYA.
2. UNTUK PELAYARAN DARI SELAT SINGAPURA MELALUI LAUT NATUNA
DAN SEBALIKNYA (ALUR LAUT CABANG I A).
POTENSI ANCAMAN ALKI-I :
26
1) DAMPAK KONFLIK BLOK AMBALAT, SEPERTI DIGUNAKANNYA WILAYAH
ALKI II UTK MANUVER ANGKATAN PERANG NEGARA TETANGGA.
2) DAMPAK LEPASNYA PULAU SIPADAN & LIGITAN, SEPERTI
PENANGKAPAN IKAN & SUMBER DAYA ALAM LAINNYA SECARA
ILLEGAL.
3) DAMPAK DARI PUSAT PARIWISATA DUNIA DI BALI, SEPERTI
PENYELUNDUPAN BARANG SECARA ILLEGAL DAN PERDAGANGAN
MANUSIA, SERTA TERORISME.
4) DAMPAK POLITIK EKSPANSIONAL MALAYSIA, SEPERTI KEMUNGKINAN
BARU KLAIM WILAYAH TERITORIAL SETELAH BERHASIL MENGUASAI
PULAU SIPADAN & LIGITAN, SERTA PROVOKASI ATAS WILAYAH BLOK
AMBALAT.
A L K I - II
JALUR ALKI-II DIFUNGSIKAN : UNTUK PELAYARAN DARI
LAUT SULAWESI MELINTASI SELAT MAKASAR, LAUT FLORES DAN
SELAT LOMBOK KE SAMUDERA HINDIA, DAN SEBALIKNYA.
POTENSI ANCAMAN ALKI-II :
27
1) DAMPAK KONFLIK INTERNAL NEGARA TETANGGA DI UTARA (PHILIPINA) &
SELATAN (TIMOR LESTE), SEPERTI DIJADIKANNYA WILAYAH ALKI IIIA SBG
SARANA PELARIAN ATAU KEGIATAN LAIN YG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN LAUT.
2) DAMPAK DARI LEPASNYA TIMUR TIMUR MENJADI NEGARA BERDAULAT (TIMOR
LESTE) TERKAIT DGN BLOK MIGAS DI SEBELAH SELATAN PULAU TIMOR, SEPERTI
PELANGGARAN WILAYAH, PENYELUNDUPAN & KLAIM TERITORIAL.
3) DAMPAK KONFLIK INTERNAL SEPERTI SEPARATISME RMS DI MALUKU DAN DAN
GPM DI PAPUA.
4) DAMPAK POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA, SEPERTI PELEBARAN PENGARUH
AUSTALIA TERHADAP WILAYAH SEKITAR DI UTARA (INDONESIA, TIMOR LESTE &
PAPUA NEW GUINEA) SERTA DUKUNGANNYA THD GERAKAN SEPARATISME.
5) DAMPAK POTENSI SKA MELIMPAH YANG BELUM TERKELOLA, SEPERTI
PENCURIAN IKAN, DAN PENCURIAN KEKAYAAN ALAM LAINNYA.
A L K I - IIIA, IIIB, IIIC
JALUR ALKI-II DIFUNGSIKAN : UNTUK UNTUK PELAYARAN DARI
SAMUDERA PASIFIK, MELINTASI LAUT MALUKU, LAUT SERAM, LAUT BANDA,
SELAT OMBAI DAN LAUT SAWU.
POTENSI ANCAMAN ALKI-IIIA, IIIB, IIIC :
28
1. LAUT TERITORIAL SBG BAGIAN DARI WIL NEG ADALAH : 12
MIL LAUT YG DIHITUNG DARI GARIS PANGKAL DAERAH LAUT.
2. ZONA TAMBAHAN DIMANA NEGARA MEMILIKI YURISDIKSI
KHUSUS 24 MIL LAUT YG DIHITUNG DARI GARIS PANGKAL
KEARAH LAUT.
3. ZEE : 200 MIL LAUT YG DIHITUNG DARI GARIS PANGKAL
KEARAH LAUT.
4. LANDAS KONTINEN ANTARA 200-350 MIL LAUT DAR
GARIS PANGKAL ATAU SAMPAI 100 MIL LAUT DARI ISOBATH
(KEDALAMAN 2500 M).
5. PERAIRAN KEPULAUAN PADA SISI DALAM DARI GARIS-
GARIS PANGKAL KEPULAUAN.
6. PERAIRAN PEDALAMAN PADA PERAIRAN PEDALAMANNYA.
29
YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA
0 MIL 12 MIL 24 MIL 200 MIL350 MIL
D a r a t a n
LANDAS KONTINEN
12 - 350 Mil
KAWASAN
BEBAS
ZONA EKONOMI EKLUSIF
( ZEE )
12 - 200 MIL
LAUT
TERITORIAL
0 - 12 MIL
ZONA
TAMBAHAN
12 - 24 MIL
KET : CARA PENARIKAN
BATAS REZIM O MIL = TITIK DASAR
30
HAK LINTAS DIATAS ALKI
(PASAL 53 DAN 54 HUKLA 1982)
TERBANG DG CARA NORMAL UTK TRANSIT TERUS
MENERUS LANGSUNG DAN SECEPATNYA
TERBANG LINTAS TANPA IJIN, TETAP MEMATUHI
KETENTUAN KESELAMATAN PNB ICAO
 MONITOR FREQ RADIO ATC INDONESIA
TDK MELAKUKAN PROVOKASI THD KEAMANAN DAN
KEDAULATAN NEG RI
TDK MELAKUKAN GIAT LAIN SELAIN TRANSIT
12
31
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
 RUANG UDARA ALKI JADI SUMBER LANGGAR WIL
UDARA RI
 SARANA INTAI UDARA THD RI
SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN NEG ASING
 INTERPRESTASI SEPIHAK NEG PENGGUNA RUTE UDARA
DI ATAS ALKI SSI KEPENTINGAN MASING-MASING
32
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
WIL ZEE INDONESIA
200 MIL DR PANGKL LAUT
PANJANG KATULISTIWA
IND 6110 KM BATAS WIL UDARA NAS
WIL TERITORIAL RI
12 MIL DR GARIS
PANGKAL LAUT
LEBAR GSO 150 KM
33979 KM = SELURUH KELILING GSO
GSO INDONESIA BATAS ANTRIKSA
INDONESIA
35761 KM
110 KM
TEBAL GSO 350 KM
40.000 KM
ALAM JAGAD RAYA
33
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
34
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
ORBIT SATELIT GEO STASIONER
(” GEO STATIONARY ORBIT ”)
SUATU ORBIT SIRKULER BERUPA CINCIN YG MENGITARI
KHATULISTIWA PD KETINGGIAN + 35.786.557 KM DARI
PERMUKAAN LAUT, DENGAN LEBARAN 150 KM DAN
KETEBALAN 30 KM. BILA SATELIT DI TEMPATKAN PD
ORBIT TSB, MAKA MASA KITARNYA MENGELILINGI BUMI
SAMA DENGAN MASA ROTASI BUMI ITU SENDIRI,
SEHINGGA SATELIT TSB AKAN BERKEDUDUKAN
STATIONER THD TITIK DI BUMI.
GSO ADALAH SUMBER DAYA ALAM TERBATAS.
35
Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
Unsur-unsur Dasar
Wawasan Nusantara
• 1. WADAH: wujud wilayah, tata inti organisasi,
tata kelengkapan organisasi
• 2. isi wawasan Nusantara:cita-cita bangsa
Indonesia, asas keterpaduan, manunggal, utuh
menyeluruh
• 3. tata laku Wawasan Nusantara: tata laku
batiniah, tata laku lahiriah
• 4.implementasi wawasan Nusantara sbg
pancaran Pancasila dan pembangunan nasional
PANCASILA
UUD 1945
CARA
PANDANG
BANGSA
UTUH
WILAYAH
N.K.R.I
PERWUJUDAN
KEPULAUAN NUS.
sebagai
S A T U
KESATUAN
SELURUH
ASPEK HIDUP
• W A D A H
( R.A.K )
• I S I
( ASPIRASI )
•TATA LAKU
( KESEPAKATAN )
UTAMA
PERST. KEST.
BANGSA
GANI, AWAL 2005
DIRI &
LING.
Wawasan Nusantara sebagai
pancaran falsafah Pancasila
• Konsep wawasan nusantara berpangkal pada
dasar Ketuhanan YME sbg sila pertama yg
melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yg
terjabarkan pada sila2 berikutnya.
• Wawasan nusantara sbg aktualisasi falsafah
Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi
upaya mewujudkan kesatuan kehidupan
nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan
dan keutuhan bangsa serta upaya mewujudkan
ketertiban dan perdamaia dunia
Wawasan Nusantara dalam
Pembangunan Nasional
• Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu
kesatuan Politik
• Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu
kesatuanEkonomi
• Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu
kesatuan Sosial Budaya
• Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu
kesatuan Pertahanan Keamanan
Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg
satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial
Budaya, Pertahanan Keamanan
Penerapan Wawasan Nusantara
dan tantangan implementasinya
• Penerapan wawasan Nusantara di bidang wilayah, diterimanya
konsepsi Nusantara di Forum Internasional. Laut menjadi bagian
integral kedaulatan, pengakuan thdp landas kontinen, dan ZEE
sehingga luas wilayah Indonesia menjadi semakin besar/luas.
• Bertambahnya luas wilayah berdampak pada semakin
banyaknya sumberdaya alam yg dimiliki utk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
• Dalam pembangunan negara tampak pada proyek
pembangunan sarana prasarana komunikasi dan transportasi
• Di bidang sosial budaya pada kebijakan sebangsa dan setanah
air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila
• Di bidang hankam, melalui sishankamrata untuk menghadapi
segala ancaman bgs dan negara
Tantangan Implementasi Wawasan
Nusantara di era Globalisasi
• Penetrasi globalisasi mempengaruhi kepribadian dan jati diri bangsa. Ada
bbrp nilai baru yg dibawa negara maju dg kekuatan penetrasi globalnya.
Beberapa teori ttg nilai-nilai baru tsb, antara lain:
• A. pemberdayaan masyarakat oleh John Naisbit dlm bukunya “Global
Paradox”. Intinya negara hrs memberikan peran besar kpd rakyat
• B. Kenichi Omahe dg dua bukunya “Boderless World” dan “The End of
Nation State”. Intinya kehidupan suatu negara tdk bs membatasi kekuatan
global berupa informasi, investasi, industri, dll
• C. Sloan dan Zureker dl bukunya “Dictionary of Economics”. Intinya hrs ada
keseimbangan kepentingan individu dg masyarakat
• D. Lester Thurrow, dlm bukunya “The Future of Capitalism”. Intinya hrs
ada keseimbangan antara paham individualistik dg sosialis
• E. Hezel Henderson, dlm bukunya “Building win win world “ . Intinya
masyarakat dunia perlu bekerjasama utk kelestarian lingk hidup
• F. Ian Mariso, dlm bukunya “The Second curve” . Intinya peran pasar,
konsumen dan teknologi sangat besar terwujudnya masyarakat baru
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

More Related Content

What's hot

Filsafat hukum pengertian ruang lingkup manfaat
Filsafat hukum pengertian ruang lingkup manfaatFilsafat hukum pengertian ruang lingkup manfaat
Filsafat hukum pengertian ruang lingkup manfaatRetno Wulandari
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumDian Permata Sari
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`HIMA KS FISIP UNPAD
 
pengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumpengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumFitria Novita
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalKau Hatiku
 
BAB 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Dalam Konteks NKRI - Mohammad Khalil Ar...
BAB 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Dalam Konteks NKRI - Mohammad Khalil Ar...BAB 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Dalam Konteks NKRI - Mohammad Khalil Ar...
BAB 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Dalam Konteks NKRI - Mohammad Khalil Ar...MohammadKhalilArdhan
 
Makalah hubungan filsafat dengan ilmu fitri diana astuti
Makalah hubungan filsafat dengan ilmu fitri diana astutiMakalah hubungan filsafat dengan ilmu fitri diana astuti
Makalah hubungan filsafat dengan ilmu fitri diana astutiWarnet Raha
 
Filsafat pancasila
Filsafat pancasilaFilsafat pancasila
Filsafat pancasilaifaajja
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswanurulmarkhumah
 
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukumAwal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukumgreghendy
 
Geopolitik dan geostrategi
Geopolitik dan geostrategiGeopolitik dan geostrategi
Geopolitik dan geostrategiRisa Octaviani
 

What's hot (20)

Filsafat hukum pengertian ruang lingkup manfaat
Filsafat hukum pengertian ruang lingkup manfaatFilsafat hukum pengertian ruang lingkup manfaat
Filsafat hukum pengertian ruang lingkup manfaat
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
 
Hukum benda
Hukum bendaHukum benda
Hukum benda
 
Geopolitik ppt
Geopolitik pptGeopolitik ppt
Geopolitik ppt
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
pengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumpengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukum
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Ppt pkn wawasan nusantara
Ppt pkn wawasan nusantaraPpt pkn wawasan nusantara
Ppt pkn wawasan nusantara
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikal
 
BAB 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Dalam Konteks NKRI - Mohammad Khalil Ar...
BAB 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Dalam Konteks NKRI - Mohammad Khalil Ar...BAB 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Dalam Konteks NKRI - Mohammad Khalil Ar...
BAB 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Dalam Konteks NKRI - Mohammad Khalil Ar...
 
Makalah hubungan filsafat dengan ilmu fitri diana astuti
Makalah hubungan filsafat dengan ilmu fitri diana astutiMakalah hubungan filsafat dengan ilmu fitri diana astuti
Makalah hubungan filsafat dengan ilmu fitri diana astuti
 
Filsafat pancasila
Filsafat pancasilaFilsafat pancasila
Filsafat pancasila
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Makalah wewenang pemerintah daerah
Makalah wewenang pemerintah daerahMakalah wewenang pemerintah daerah
Makalah wewenang pemerintah daerah
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
 
Pancasila dan pengetahuan ilmiah
Pancasila dan pengetahuan ilmiahPancasila dan pengetahuan ilmiah
Pancasila dan pengetahuan ilmiah
 
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukumAwal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
 
Geopolitik dan geostrategi
Geopolitik dan geostrategiGeopolitik dan geostrategi
Geopolitik dan geostrategi
 

Similar to WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

Pertahanan dan keamanan negara maritim
Pertahanan dan keamanan negara maritimPertahanan dan keamanan negara maritim
Pertahanan dan keamanan negara maritimNazela F
 
08-GEOPOLITIK-INDO.ppt
08-GEOPOLITIK-INDO.ppt08-GEOPOLITIK-INDO.ppt
08-GEOPOLITIK-INDO.pptReyunidoank
 
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasiPemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasiMohamad Khaidir
 
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesiaDinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesiaaulia maharani arianti
 
Geopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaYahya M Aji
 
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AWWAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AWDjoko Adi Walujo
 
Materi_pertemuan_ketiga_PKN_and_WASBANG.pptx
Materi_pertemuan_ketiga_PKN_and_WASBANG.pptxMateri_pertemuan_ketiga_PKN_and_WASBANG.pptx
Materi_pertemuan_ketiga_PKN_and_WASBANG.pptxchandrayuliansyah2
 
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptxBAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptxcelvinsinaga2
 
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
Bab 7 geopolitik dan geostrategiBab 7 geopolitik dan geostrategi
Bab 7 geopolitik dan geostrategiTitikbudiarti
 
Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.hildaangraeni
 
Geopolitik indonesia STIE BI
Geopolitik indonesia STIE BIGeopolitik indonesia STIE BI
Geopolitik indonesia STIE BIYaniAntariksa
 
p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdf
p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdfp-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdf
p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdfNangimal
 
Wawasan Nasional dan Geopolitik
Wawasan Nasional dan GeopolitikWawasan Nasional dan Geopolitik
Wawasan Nasional dan GeopolitikNadia Eva
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitikyeoja99
 

Similar to WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA (20)

Pertahanan dan keamanan negara maritim
Pertahanan dan keamanan negara maritimPertahanan dan keamanan negara maritim
Pertahanan dan keamanan negara maritim
 
Materi
MateriMateri
Materi
 
08-GEOPOLITIK-INDO.ppt
08-GEOPOLITIK-INDO.ppt08-GEOPOLITIK-INDO.ppt
08-GEOPOLITIK-INDO.ppt
 
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 1
 
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasiPemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
 
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesiaDinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
 
Geopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia
Geopolitik Indonesia
 
9 wasantara
9 wasantara9 wasantara
9 wasantara
 
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AWWAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
 
Materi_pertemuan_ketiga_PKN_and_WASBANG.pptx
Materi_pertemuan_ketiga_PKN_and_WASBANG.pptxMateri_pertemuan_ketiga_PKN_and_WASBANG.pptx
Materi_pertemuan_ketiga_PKN_and_WASBANG.pptx
 
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptxBAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
 
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
Bab 7 geopolitik dan geostrategiBab 7 geopolitik dan geostrategi
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
 
Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.
 
Geopolitik di indonesia
Geopolitik di indonesiaGeopolitik di indonesia
Geopolitik di indonesia
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
 
Geopolitik indonesia STIE BI
Geopolitik indonesia STIE BIGeopolitik indonesia STIE BI
Geopolitik indonesia STIE BI
 
p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdf
p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdfp-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdf
p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdf
 
Wawasan Nasional dan Geopolitik
Wawasan Nasional dan GeopolitikWawasan Nasional dan Geopolitik
Wawasan Nasional dan Geopolitik
 
wawasan nusantara
wawasan nusantara wawasan nusantara
wawasan nusantara
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
 

More from muhammadsahir5

2017_biopsiko_PENCIPTAAN MANUSIA.pdf
2017_biopsiko_PENCIPTAAN MANUSIA.pdf2017_biopsiko_PENCIPTAAN MANUSIA.pdf
2017_biopsiko_PENCIPTAAN MANUSIA.pdfmuhammadsahir5
 
Pertemuan 9 dan 10.pptx
Pertemuan 9 dan 10.pptxPertemuan 9 dan 10.pptx
Pertemuan 9 dan 10.pptxmuhammadsahir5
 
07. PLATYHELMINTHES.ppt
07. PLATYHELMINTHES.ppt07. PLATYHELMINTHES.ppt
07. PLATYHELMINTHES.pptmuhammadsahir5
 
mata-kuliah-penanganan-hasil-perikanan.ppt
mata-kuliah-penanganan-hasil-perikanan.pptmata-kuliah-penanganan-hasil-perikanan.ppt
mata-kuliah-penanganan-hasil-perikanan.pptmuhammadsahir5
 
Pertemuan 5 (Manajemen Marikultur).ppt
Pertemuan 5 (Manajemen Marikultur).pptPertemuan 5 (Manajemen Marikultur).ppt
Pertemuan 5 (Manajemen Marikultur).pptmuhammadsahir5
 
kuliah-6-PERIKANAN-BUDIDAYA.ppt
kuliah-6-PERIKANAN-BUDIDAYA.pptkuliah-6-PERIKANAN-BUDIDAYA.ppt
kuliah-6-PERIKANAN-BUDIDAYA.pptmuhammadsahir5
 
Pengantar-Ilmu-Perikanan-dan-Kelautan.pdf
Pengantar-Ilmu-Perikanan-dan-Kelautan.pdfPengantar-Ilmu-Perikanan-dan-Kelautan.pdf
Pengantar-Ilmu-Perikanan-dan-Kelautan.pdfmuhammadsahir5
 
04. Echinodermata.pptx
04. Echinodermata.pptx04. Echinodermata.pptx
04. Echinodermata.pptxmuhammadsahir5
 
PERTUMBUHAN IKAN 2.ppt
PERTUMBUHAN IKAN 2.pptPERTUMBUHAN IKAN 2.ppt
PERTUMBUHAN IKAN 2.pptmuhammadsahir5
 
1-151031154917-lva1-app6891.pptx
1-151031154917-lva1-app6891.pptx1-151031154917-lva1-app6891.pptx
1-151031154917-lva1-app6891.pptxmuhammadsahir5
 
Materi 1. Kontrak Belajar dan Pengantar MKA.pptx
Materi 1. Kontrak Belajar dan Pengantar MKA.pptxMateri 1. Kontrak Belajar dan Pengantar MKA.pptx
Materi 1. Kontrak Belajar dan Pengantar MKA.pptxmuhammadsahir5
 
Menganalisis_peluang_usaha.ppt
Menganalisis_peluang_usaha.pptMenganalisis_peluang_usaha.ppt
Menganalisis_peluang_usaha.pptmuhammadsahir5
 
MATERI 4 FEKUNDITAS.ppt
MATERI 4 FEKUNDITAS.pptMATERI 4 FEKUNDITAS.ppt
MATERI 4 FEKUNDITAS.pptmuhammadsahir5
 
MATERI 3 TINGKAT KEMATANGAN GONAD ( TKG ).ppt
MATERI 3 TINGKAT KEMATANGAN GONAD ( TKG ).pptMATERI 3 TINGKAT KEMATANGAN GONAD ( TKG ).ppt
MATERI 3 TINGKAT KEMATANGAN GONAD ( TKG ).pptmuhammadsahir5
 
MATERI 2 SEKSUALITAS.ppt
MATERI 2 SEKSUALITAS.pptMATERI 2 SEKSUALITAS.ppt
MATERI 2 SEKSUALITAS.pptmuhammadsahir5
 

More from muhammadsahir5 (20)

10. PROTOZOA.pptx
10. PROTOZOA.pptx10. PROTOZOA.pptx
10. PROTOZOA.pptx
 
2017_biopsiko_PENCIPTAAN MANUSIA.pdf
2017_biopsiko_PENCIPTAAN MANUSIA.pdf2017_biopsiko_PENCIPTAAN MANUSIA.pdf
2017_biopsiko_PENCIPTAAN MANUSIA.pdf
 
Pertemuan 9 dan 10.pptx
Pertemuan 9 dan 10.pptxPertemuan 9 dan 10.pptx
Pertemuan 9 dan 10.pptx
 
07. PLATYHELMINTHES.ppt
07. PLATYHELMINTHES.ppt07. PLATYHELMINTHES.ppt
07. PLATYHELMINTHES.ppt
 
mata-kuliah-penanganan-hasil-perikanan.ppt
mata-kuliah-penanganan-hasil-perikanan.pptmata-kuliah-penanganan-hasil-perikanan.ppt
mata-kuliah-penanganan-hasil-perikanan.ppt
 
4. Plankton Laut.pptx
4. Plankton Laut.pptx4. Plankton Laut.pptx
4. Plankton Laut.pptx
 
Pertemuan 5 (Manajemen Marikultur).ppt
Pertemuan 5 (Manajemen Marikultur).pptPertemuan 5 (Manajemen Marikultur).ppt
Pertemuan 5 (Manajemen Marikultur).ppt
 
PERT.2.pptx
PERT.2.pptxPERT.2.pptx
PERT.2.pptx
 
kuliah-6-PERIKANAN-BUDIDAYA.ppt
kuliah-6-PERIKANAN-BUDIDAYA.pptkuliah-6-PERIKANAN-BUDIDAYA.ppt
kuliah-6-PERIKANAN-BUDIDAYA.ppt
 
Pengantar-Ilmu-Perikanan-dan-Kelautan.pdf
Pengantar-Ilmu-Perikanan-dan-Kelautan.pdfPengantar-Ilmu-Perikanan-dan-Kelautan.pdf
Pengantar-Ilmu-Perikanan-dan-Kelautan.pdf
 
04. Echinodermata.pptx
04. Echinodermata.pptx04. Echinodermata.pptx
04. Echinodermata.pptx
 
PERTUMBUHAN IKAN 2.ppt
PERTUMBUHAN IKAN 2.pptPERTUMBUHAN IKAN 2.ppt
PERTUMBUHAN IKAN 2.ppt
 
1-151031154917-lva1-app6891.pptx
1-151031154917-lva1-app6891.pptx1-151031154917-lva1-app6891.pptx
1-151031154917-lva1-app6891.pptx
 
Materi 1. Kontrak Belajar dan Pengantar MKA.pptx
Materi 1. Kontrak Belajar dan Pengantar MKA.pptxMateri 1. Kontrak Belajar dan Pengantar MKA.pptx
Materi 1. Kontrak Belajar dan Pengantar MKA.pptx
 
PERTEMUAN 5.ppt
PERTEMUAN 5.pptPERTEMUAN 5.ppt
PERTEMUAN 5.ppt
 
PETA-JALAN.pdf
PETA-JALAN.pdfPETA-JALAN.pdf
PETA-JALAN.pdf
 
Menganalisis_peluang_usaha.ppt
Menganalisis_peluang_usaha.pptMenganalisis_peluang_usaha.ppt
Menganalisis_peluang_usaha.ppt
 
MATERI 4 FEKUNDITAS.ppt
MATERI 4 FEKUNDITAS.pptMATERI 4 FEKUNDITAS.ppt
MATERI 4 FEKUNDITAS.ppt
 
MATERI 3 TINGKAT KEMATANGAN GONAD ( TKG ).ppt
MATERI 3 TINGKAT KEMATANGAN GONAD ( TKG ).pptMATERI 3 TINGKAT KEMATANGAN GONAD ( TKG ).ppt
MATERI 3 TINGKAT KEMATANGAN GONAD ( TKG ).ppt
 
MATERI 2 SEKSUALITAS.ppt
MATERI 2 SEKSUALITAS.pptMATERI 2 SEKSUALITAS.ppt
MATERI 2 SEKSUALITAS.ppt
 

Recently uploaded

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 

Recently uploaded (20)

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

  • 3. Wilayah sebagai Ruang Hidup • Ruang hidup suatu negara meliputi darat, laut, udara • Antara satu negara dengan negara lain memiliki wilayah negara yang tidak sama • Setiap negara memiliki kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional • Indonesia yang memiliki wilayah negara yang sangat luas di satu sisi, sedang di sisi lain Indonesia juga harus mewujudkan tujuan negara, maka Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. • Pedoman tersebut sbg pandangan atau wawasan yg menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional Indonesia.
  • 4. …lanjutan… • Kesatuan pandangan atau wawasan itu secara nasional di Indonesia dikenal dengan WAWASAN NUSANTARA. (catatan istilah nusantara digunakan utk wilayah NKRI). • Diharapkan seluruh warga negara, aparatur negara/ pemerintah dan masyarakat jika pedomannya satu, wawasannya satu dlm melihat wilayah, bangsa, maka bangsa ini (Indonesia) akan satu, utuh, damai jauh dari konflik, disharmonisasi, atau gejala disintegrasi bangsa. Sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan baik dalam mengawal kepentingan nasional guna menggapai tujuan dan cita-cita nasional.
  • 5. SUMBER : DKP POTENSI SUMBER DAYA DI LAUT INDONESIA • PERIKANAN : US$ 31.935.651.400/tahun • WILAYAH PESISIR LESTARI : US$ 56.000.000.000 (total) • BIOTEKNOLOGI LAUT : US$ 40.000.000.000 (total) • WISATA BAHARI : US$ 2.000.000.000/tahun (40% x US$ 5.000.000.000) • MINYAK BUMI : US$ 22.595.000.000/tahun (0,9 juta barrel/hari x US$ 100/barrel x 365 x 70%) (PKSPL-IPB, 1997) (ADB, 1996) (PKSPL-IPB, 1997) (DEP.BUDPAR, 2000) 5 • DI PALUNG LAUT  TERDAPAT EMAS DAN MINERAL
  • 6. Konsep Geopolitik • Secara etimologi Geopolitik dari bahasa Yunani: geo = bumi yang menjadi wilayah hidup; polis = kesatuan masyarakat yg berdiri sendiri atau negara; teia = urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa • Konsep Geopolitik, merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. • Dikemukakan oleh Frederic Ratzel sebagai ilmu bumi politik (political geogrephy). Juga Rudolph Kjellen dan Karl Haushofer, sebagai Geographical Politic, disingkat GEOPOLITIK. • Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. • Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu.
  • 7. Teori-teori Geopolitik • Teori Geopolitik Frederich Ratzel: negara seperti organisme yang hidup. Membutuhkan ruangan utk tumbuhberkembangnya organisme hidup. Teori ini dikenal sbg teori organisme atau teori biologis. • Teori Geopolitik Rudolf Kjellen: negara adalah suatu organisme bukan hanya mirip. Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Keduanya mengajukan paham ekspansionisme yang melahirkan ajaran adu kekuatan (power politics atau theory of power). • Teori Geopolitik Karl Haushofer:melanjutkan teori Ratzel dan Kjellen. Jika jml penduduk suatu negara bertambah maka negara hrs memperluas wilayah, dg bermacam cara antara lain: (a) autarki, memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung negara lain; (b) wilayah-wilayah yg dikuasai (pan regional),mis: Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, Pan Eropa Afrika. Teori Haushofer dipraktikkan oleh Nazi Jerman sehingga terjadi Perang Dunia II. • Teori Geopolitik Halford Mackinder: penguasaan daerah-daerah jantung dunia. Dikenal teori daerah jantung. Barang siapa menguasai ‘daerah jantung’ (eropa timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (eropa, asia, dan afrika) yg pada akhirnya akan menguasai dunia
  • 8. …lanjutan… Teori Geopolitik • Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan: perlu memanfaatkan dan mempertahankan sumberdaya laut, juga akses laut. Dikenal konsep bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. • Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller: kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Muncul konsep wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. • Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman: dikenal dg teori daerah batas. Ia membagi dunia dlm empat wilayah: (a) pivot area, wilayah jantung, (b) offshore continen land, wilayah pantai benua Eropa – Asia, (c) oceanic belt, wilayah pulau di luar Eropa – Asia, Afrika Selatan, (d) new world, wilayah Amerika. Spijkman memandang perlu kekuatan kombinasi dari angkatan-angkatan perang untuk menguasai wilayah-wilayah dimaksud. Pandangan ini menghasilkan Teori Garis Batas (Rimland) yang dinamakan Wawasan Kombinasi
  • 9. Teori Universal Geopolitik WAWASAN DARAT Strabo (Abad ke-1) Friedrich Ratzel (1844-1904) Rudolf Kjellen (1864-1922) Sir Halford Mackinder (1861-1947) Karl Haushofer (1869-1946) WAWASAN BAHARI Sir Walter Raleigh (Abad XV) Alfred Thayer Mahan (1860-1914) Karl Haushofer Sir Halford Mackinder Sir Walter Raleigh 9 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 10. WAWASAN KOMBINASI ( KONTINENTAL DAN BAHARI) Nicholas J. Spykman Gerald Toal (2001) WAWASAN ANGKASA Hakekat Perang Penggunaan Senjata Udara Strategis Giulio Douhet 10 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 11. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia • GEOPOLITIK BANGSA INDONESIA diwujudkan dengan nama WAWASAN NUSANTARA • Wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Didalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yg tdk saja secara fisik tetapi secara keseluruhan • Sbg negara kepulauan dg masyarakat yg berbhinneka, penyelenggaraan NKRI bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi UUD 1945 • Bangsa Indonesia adalah bangsa yg cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. • Bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yg berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme krn manusia memiliki hak dan kewajiban yg sama. • Dalam hub internasional, bgs Indonesia berpijak pd paham kebangsaan, dg menolak chauvisme. Bgs Indonesia selalu terbuka menjalin kerjasama antar bangsa yg saling menolong dan saling menguntungkan, semua dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia
  • 12. GEOPOLITIK EFEKTIF BILA DILANDASI WAWASAN KEBANGSAAN YG MANTAP UTK WUJUDKAN SATU NUSA, BANGSA, BAHASA, SHG WAWASAN NUSANTARA DIRUMUSKAN KEDALAM BNTK KONSEPSI KESATUAN MELIPUTI KESATUAN POLITIK, EKONOMI, HUKUM, IPTEK, AGAMA, SOSBUD, HANKAM YG MRPKN JABARAN SUMPAH PEMUDA. GEOPOLITIK INDONESIA DASAR GEOPOLITIK, SEMANGAT KEBANGSAAN, KEBANGKITAN BANGSA & SUMPAH PEMUDA SERTA PROKLAMASI KEMERDEKAAN : • SATU NUSA : Keutuhan Ruang Nusantara • SATU BANGSA : Landasan Kebangsaan Indonesia • SATU BAHASA : Pemersatu Ruang Nusantara 12 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 13. WAWASAN NUSANTARA (penerapan Geopolitik Indonesia) • Wawasan nusantara berasal dari kata ‘wawas’ berarti memandang, meninjau, melihat, cara melihat. Nusantara berasal dari nusa dan antara. Artinya kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia. • Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai geografi wilayah nusantara yg menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.
  • 14. Faktor Kewilayahan yg mempengaruhi Wawasan Nusantara • Asas Kepulauan (archipelagic principle) • Kepulauan Indonesia • Konsepsi tentang Wilayah Indonesia • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) • Karakteristik Wilayah Nusantara • Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya
  • 15. ASPEK KEWILAYAHAN NUSANTARA - “ORDONANSI” 1939 (TZMKO 1939) : LEBAR LAUT 3 MIL - DEKLARASI JUANDA 1957 BATAS LAUT TER. 12 MIL DIUKUR DR GRS YG MENGHUB TITIK2 TERLUAR PULAU. - BENTUK NEGARA KEPULAUAN DITETAPKAN DG UU No : 4/Prp /1960 TTG PERAIRAN INDONESIA - PENGAKUAN INTER’L DLM UNCLOS ’82 “HUKUM LAUT” ZONE EKONOMI EKSKLUSIF 200 MIL POTENSI MENINGKAT KERAWANAN BERTAMBAH BESAR - RUANG UDARA/ANTARIKSA - KONVENSI CHICAGO 1944 ttg HUKUM UDARA - PENGUASAAN WILAYAH DIRGANTARA BELUM MAKS - “SPACE TREATY” 1967 TTG ANTARIKSA BHW RUANG ANTARIKSA MRPK WIL. BANGSA-BANGSA YG DPT DIMANFAATKN SETIAP BANGSA, BUKAN WIL KDAULATN PERJUANGAN INDONESIA WUJUDKAN NEG KEPULAUAN 15 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 16. Wilayah Indonesia • Wilayah adalah ruang yg merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional (PP No 10/ 2000) • Ruang bermakna sbg wadah yg meliputi ruang daratan, lautan, dan udara sbg satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mkhluk lainnya melakukan kegiatan dan kelangsungan hidupnya. • Bagi bgs Indonesia, Ruang mrpk sumberdaya alam yg hrs dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (pasal 33 (3) UUD 1945 • Indonesia terletak pada koordinat 6 LU – 95 BB – 141 45 BT; diantara benua Asia dan Australia/Oceania serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga disebut NUSANTARA.
  • 17. …lanjutan… Wilayah Indonesia • Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jumlah pulau sebanyak 18.110 buah (pulau besar dan kecil); 6000 pulau tidak berpenghuni. • Luas daratan 1.922.570 km2 sedangkan luas perairannya 3.257.483 km2. • Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia • Konsep penguasaan wilayah geografis hrs menyatu dg sistem politik, sehingga penjagaan thdp sejengkal wilayah NKRI sama dengan kedaulatan negara.
  • 18. 2. LUAS WILAYAH 3.205.908 km2 - Luas Teritorial 0.3 juta km2 - Perairan Kepulauan 2.905.743 km2 4. PANJANG GARIS PANTAI 81.290 km DATA KEPULAUAN INDONESIA 1. JUMLAH PULAU 17.504 - Pulau Bernama 7.870 - Pulau Tidak Bernama 9.634 3. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF 2.707.092 km2 4. PANJANG GARIS PANTAI 81.290 km 18 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 19. NEGARA KEPULAUAN • BOLEH MENETAPKAN PERAIRAN KEP, DGN MENARIK GRS PANGKAL KEP. • DI PERAIRAN KEP. BERLAKU KETENTUAN PELAYARAN INNOCENT PASSAGE. • DI PERAIRAN KEP. TETAP DIAKUI “TRADITIONAL FISHING RIGHTS” • KAPAL DAN PES TERBANG ASING MENIKMATI HAK “LINTAS ALUR 19 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 20.  TENTUKAN ALUR LAUT & RUTE PENERBANGAN SESUAI KETENTUAN INTERNASIONAL.  DPT MEMBUAT SKEMA PEMISAH LALU LINTAS  TUNJUKKAN SUMBU2 ALUR LAUT & SKEMA PEMISAH LALU LINTAS DLM PETA & UMUMKAN SEBAGAIMANA MESTINYA. KEWAJIBAN NEGARA KEPULAUAN 20 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 21. Batas Wilayah NKRI • Berdasarkan UU No 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia. Negara Indonesia mrpk negara kepulauan. Didalam negara kepulauan diterima asas bhw segala perairan di sekitar, di antara dan yg menghubungkan pulau2 termasuk daratan NKRI adl bagian integral dan mrpk kedaulatan NKRI • Kedaulatan NKRI meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yg terkandung didalamnya. • Berdasarkan hal itu maka wilayah NKRI meliputi tanah (daratan), air (lautan), serta udara di atasnya
  • 22. TIMTIM PRA INTEGRASI PETA WILAYAH LAUT SEBELUM DEKLARASI JUANDA, PERAIRAN TERITORIAL SELUAS 3 MIL (TZMKO) LEBAR LAUT TERITORIAL 3 MIL 22 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat,
  • 23. PETA WILAYAH REP INDONESIA SESUAI UU NO. 4 PRP 1960 (DEKLARASI JUANDA) KETERANGAN : LAUT WILAYAH 12 MIL
  • 24. PETA WILAYAH R.I MENURUT UNCLOS’82 (UU No. 6/1996) Rep. Timor Leste ALKI-I ALKI-II ALKI-III PERAIRAN NUSANTARA PERAIARAN ZEE A B C 24 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 25. KONSEP AMERIKA KONSEP INGGRIS NORMALLY USED 25 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 26. 1) DAMPAK ADANYA KONFLIK KLAIM WILAYAH KEPULAUAN SPRATLY & PARACEL DI LAUT CINA SELATAN, SEPERTI DIGUNAKANNYA WILAYAH ALKI - I UTK KEGIATAN MANUVER ANGKATAN PERANG NEGARA YANG TERLIBAT. 2) DAMPAK KEPADATAN LALU LINTAS PELAYARAN DI SELAT MALAKA, SEPERTI DIGUNAKANNYA WILAYAH ALKI - I OLEH PEROMPAK UTK MENGHINDARI KEJARAN APARAT KEAMANAN INDONESIA & APARAT KEAMANAN GABUNAN (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA) ATAU PENYELUNDUPAN. 3) DAMPAK BAHAYA ANCAMAN BENCANA ALAM & TSUNAMI DI SELAT SUNDA, SEPERTI ANCAMAN GEMPA VULKANI/ERUPSI GUNUNG BERAPI (ANAK KRAKATAU). 4) DAMPAK POLITIK EKSPANSIONAL MALAYSIA, SEPERTI KEMUNGKINAN KLAIM WILAYAH TERITORIAL BARU. A L K I - I JALUR ALKI-I DIFUNGSIKAN : 1. UNTUK PELAYARAN DARI LAUT CINA SELATAN MELINTASI LAUT NATUNA, SELAT KARIMATA, LAUT JAWA DAN SELAT SUNDA KE SAMUDERA HINDIA, DAN SEBALIKNYA. 2. UNTUK PELAYARAN DARI SELAT SINGAPURA MELALUI LAUT NATUNA DAN SEBALIKNYA (ALUR LAUT CABANG I A). POTENSI ANCAMAN ALKI-I : 26
  • 27. 1) DAMPAK KONFLIK BLOK AMBALAT, SEPERTI DIGUNAKANNYA WILAYAH ALKI II UTK MANUVER ANGKATAN PERANG NEGARA TETANGGA. 2) DAMPAK LEPASNYA PULAU SIPADAN & LIGITAN, SEPERTI PENANGKAPAN IKAN & SUMBER DAYA ALAM LAINNYA SECARA ILLEGAL. 3) DAMPAK DARI PUSAT PARIWISATA DUNIA DI BALI, SEPERTI PENYELUNDUPAN BARANG SECARA ILLEGAL DAN PERDAGANGAN MANUSIA, SERTA TERORISME. 4) DAMPAK POLITIK EKSPANSIONAL MALAYSIA, SEPERTI KEMUNGKINAN BARU KLAIM WILAYAH TERITORIAL SETELAH BERHASIL MENGUASAI PULAU SIPADAN & LIGITAN, SERTA PROVOKASI ATAS WILAYAH BLOK AMBALAT. A L K I - II JALUR ALKI-II DIFUNGSIKAN : UNTUK PELAYARAN DARI LAUT SULAWESI MELINTASI SELAT MAKASAR, LAUT FLORES DAN SELAT LOMBOK KE SAMUDERA HINDIA, DAN SEBALIKNYA. POTENSI ANCAMAN ALKI-II : 27
  • 28. 1) DAMPAK KONFLIK INTERNAL NEGARA TETANGGA DI UTARA (PHILIPINA) & SELATAN (TIMOR LESTE), SEPERTI DIJADIKANNYA WILAYAH ALKI IIIA SBG SARANA PELARIAN ATAU KEGIATAN LAIN YG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN LAUT. 2) DAMPAK DARI LEPASNYA TIMUR TIMUR MENJADI NEGARA BERDAULAT (TIMOR LESTE) TERKAIT DGN BLOK MIGAS DI SEBELAH SELATAN PULAU TIMOR, SEPERTI PELANGGARAN WILAYAH, PENYELUNDUPAN & KLAIM TERITORIAL. 3) DAMPAK KONFLIK INTERNAL SEPERTI SEPARATISME RMS DI MALUKU DAN DAN GPM DI PAPUA. 4) DAMPAK POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA, SEPERTI PELEBARAN PENGARUH AUSTALIA TERHADAP WILAYAH SEKITAR DI UTARA (INDONESIA, TIMOR LESTE & PAPUA NEW GUINEA) SERTA DUKUNGANNYA THD GERAKAN SEPARATISME. 5) DAMPAK POTENSI SKA MELIMPAH YANG BELUM TERKELOLA, SEPERTI PENCURIAN IKAN, DAN PENCURIAN KEKAYAAN ALAM LAINNYA. A L K I - IIIA, IIIB, IIIC JALUR ALKI-II DIFUNGSIKAN : UNTUK UNTUK PELAYARAN DARI SAMUDERA PASIFIK, MELINTASI LAUT MALUKU, LAUT SERAM, LAUT BANDA, SELAT OMBAI DAN LAUT SAWU. POTENSI ANCAMAN ALKI-IIIA, IIIB, IIIC : 28
  • 29. 1. LAUT TERITORIAL SBG BAGIAN DARI WIL NEG ADALAH : 12 MIL LAUT YG DIHITUNG DARI GARIS PANGKAL DAERAH LAUT. 2. ZONA TAMBAHAN DIMANA NEGARA MEMILIKI YURISDIKSI KHUSUS 24 MIL LAUT YG DIHITUNG DARI GARIS PANGKAL KEARAH LAUT. 3. ZEE : 200 MIL LAUT YG DIHITUNG DARI GARIS PANGKAL KEARAH LAUT. 4. LANDAS KONTINEN ANTARA 200-350 MIL LAUT DAR GARIS PANGKAL ATAU SAMPAI 100 MIL LAUT DARI ISOBATH (KEDALAMAN 2500 M). 5. PERAIRAN KEPULAUAN PADA SISI DALAM DARI GARIS- GARIS PANGKAL KEPULAUAN. 6. PERAIRAN PEDALAMAN PADA PERAIRAN PEDALAMANNYA. 29
  • 30. YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA 0 MIL 12 MIL 24 MIL 200 MIL350 MIL D a r a t a n LANDAS KONTINEN 12 - 350 Mil KAWASAN BEBAS ZONA EKONOMI EKLUSIF ( ZEE ) 12 - 200 MIL LAUT TERITORIAL 0 - 12 MIL ZONA TAMBAHAN 12 - 24 MIL KET : CARA PENARIKAN BATAS REZIM O MIL = TITIK DASAR 30
  • 31. HAK LINTAS DIATAS ALKI (PASAL 53 DAN 54 HUKLA 1982) TERBANG DG CARA NORMAL UTK TRANSIT TERUS MENERUS LANGSUNG DAN SECEPATNYA TERBANG LINTAS TANPA IJIN, TETAP MEMATUHI KETENTUAN KESELAMATAN PNB ICAO  MONITOR FREQ RADIO ATC INDONESIA TDK MELAKUKAN PROVOKASI THD KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEG RI TDK MELAKUKAN GIAT LAIN SELAIN TRANSIT 12 31 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 32.  RUANG UDARA ALKI JADI SUMBER LANGGAR WIL UDARA RI  SARANA INTAI UDARA THD RI SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN NEG ASING  INTERPRESTASI SEPIHAK NEG PENGGUNA RUTE UDARA DI ATAS ALKI SSI KEPENTINGAN MASING-MASING 32 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 33. WIL ZEE INDONESIA 200 MIL DR PANGKL LAUT PANJANG KATULISTIWA IND 6110 KM BATAS WIL UDARA NAS WIL TERITORIAL RI 12 MIL DR GARIS PANGKAL LAUT LEBAR GSO 150 KM 33979 KM = SELURUH KELILING GSO GSO INDONESIA BATAS ANTRIKSA INDONESIA 35761 KM 110 KM TEBAL GSO 350 KM 40.000 KM ALAM JAGAD RAYA 33 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 35. ORBIT SATELIT GEO STASIONER (” GEO STATIONARY ORBIT ”) SUATU ORBIT SIRKULER BERUPA CINCIN YG MENGITARI KHATULISTIWA PD KETINGGIAN + 35.786.557 KM DARI PERMUKAAN LAUT, DENGAN LEBARAN 150 KM DAN KETEBALAN 30 KM. BILA SATELIT DI TEMPATKAN PD ORBIT TSB, MAKA MASA KITARNYA MENGELILINGI BUMI SAMA DENGAN MASA ROTASI BUMI ITU SENDIRI, SEHINGGA SATELIT TSB AKAN BERKEDUDUKAN STATIONER THD TITIK DI BUMI. GSO ADALAH SUMBER DAYA ALAM TERBATAS. 35 Prof.DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM
  • 36. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara • 1. WADAH: wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi • 2. isi wawasan Nusantara:cita-cita bangsa Indonesia, asas keterpaduan, manunggal, utuh menyeluruh • 3. tata laku Wawasan Nusantara: tata laku batiniah, tata laku lahiriah • 4.implementasi wawasan Nusantara sbg pancaran Pancasila dan pembangunan nasional
  • 37. PANCASILA UUD 1945 CARA PANDANG BANGSA UTUH WILAYAH N.K.R.I PERWUJUDAN KEPULAUAN NUS. sebagai S A T U KESATUAN SELURUH ASPEK HIDUP • W A D A H ( R.A.K ) • I S I ( ASPIRASI ) •TATA LAKU ( KESEPAKATAN ) UTAMA PERST. KEST. BANGSA GANI, AWAL 2005 DIRI & LING.
  • 38. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila • Konsep wawasan nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan YME sbg sila pertama yg melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yg terjabarkan pada sila2 berikutnya. • Wawasan nusantara sbg aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa serta upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaia dunia
  • 39. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional • Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu kesatuan Politik • Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu kesatuanEkonomi • Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu kesatuan Sosial Budaya • Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu kesatuan Pertahanan Keamanan
  • 40. Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan
  • 41. Penerapan Wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya • Penerapan wawasan Nusantara di bidang wilayah, diterimanya konsepsi Nusantara di Forum Internasional. Laut menjadi bagian integral kedaulatan, pengakuan thdp landas kontinen, dan ZEE sehingga luas wilayah Indonesia menjadi semakin besar/luas. • Bertambahnya luas wilayah berdampak pada semakin banyaknya sumberdaya alam yg dimiliki utk mewujudkan kesejahteraan masyarakat • Dalam pembangunan negara tampak pada proyek pembangunan sarana prasarana komunikasi dan transportasi • Di bidang sosial budaya pada kebijakan sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila • Di bidang hankam, melalui sishankamrata untuk menghadapi segala ancaman bgs dan negara
  • 42. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara di era Globalisasi • Penetrasi globalisasi mempengaruhi kepribadian dan jati diri bangsa. Ada bbrp nilai baru yg dibawa negara maju dg kekuatan penetrasi globalnya. Beberapa teori ttg nilai-nilai baru tsb, antara lain: • A. pemberdayaan masyarakat oleh John Naisbit dlm bukunya “Global Paradox”. Intinya negara hrs memberikan peran besar kpd rakyat • B. Kenichi Omahe dg dua bukunya “Boderless World” dan “The End of Nation State”. Intinya kehidupan suatu negara tdk bs membatasi kekuatan global berupa informasi, investasi, industri, dll • C. Sloan dan Zureker dl bukunya “Dictionary of Economics”. Intinya hrs ada keseimbangan kepentingan individu dg masyarakat • D. Lester Thurrow, dlm bukunya “The Future of Capitalism”. Intinya hrs ada keseimbangan antara paham individualistik dg sosialis • E. Hezel Henderson, dlm bukunya “Building win win world “ . Intinya masyarakat dunia perlu bekerjasama utk kelestarian lingk hidup • F. Ian Mariso, dlm bukunya “The Second curve” . Intinya peran pasar, konsumen dan teknologi sangat besar terwujudnya masyarakat baru