dinamika kehidupan bernegara

1. DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA
DALAM KONTEKS GEOPOLITIK INDONESIA
SMA 1 KUDUS
XI IPS 1
Nama Anggota :
Arum Puspaningtyas (04)
Aulia Maharani A. (05)
Liana Agustya D. (12)
Rifda Maurida (17)
Yona Milenia F. (28)

2. 1.
A. Pengertian Geopolitik
 Geopolitik ilmu penyelenggaraan negara yang setiap
kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi
wilayah/tempat tinggal suatu bangsa.
 Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani)
yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik
dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri
sendiri atau negara; dan teia yang berarti urusan (politik)
bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
 Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang
setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi
wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa .
 Aspek-aspek geografi suatu negara memengaruhi sistem
politik/peraturan-peraturan (kebijakan dan strategi nasional).

3.  Bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis) dan
segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik
geografi suatu negara.
 Geopolitik dapat efektif jika dilandasi oleh wawasan
kebangsaan yang mantap. Wawasan nusantara adalah
geopolitik Indonesia.
 Wawasan Nusantara berlandaskan pada Pancasila dan UUD
1945. oleh karena itu, perlu ditumbuhkan kesadaran
berbangsa dan bernegara pada seluruh bangsa indonesia
untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan konsep
wawasan Nusantara.
 Wawasan Nusantara menyataka bahwa wilayah Indonesia
merupakan kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan
pertahanan keamanan yang berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945. (Menurut LKS)

4. 1. Kesatuan Politik
a. Seluruh wilayah nasional beserta isi dan kekayaannya
merupakan ruang hidup, modal, dan milik bersama seluruh
bangsa Indonesia
b. Seluruh wilayah nasional merupakan satu kesatuan hukum.
c. Rakyat indonesia yang terdiri dari berbagai macam latar
belakang merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
d. Sebagai satu bangsa, rakyat Indonesia harus merasa satu,
senasib, dan sepenanggungan serta mempunyai satu tekad
untuk mencapai cita-cita bangsa.
2. Kesatuan Sosial Budaya
a. Keragaman budaya bngsa menjadi modal dan landasan
pengembangan budaya bangsa.
b. Rakyat harus membina kehidupan yang serasi satu sama lain
demi kemajuan seluruh bangsa.

5. 3. Kesatuan Ekonomi
a. Kekayaan Indonesia menjadi modal dan milik seluruh bangsa.
b. Perkembangan kesejahteraan harus serasi dan seimbang di seluruh
daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimilikinya.
4. Kesatuan Pertahanan Keamanan
a. Ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman terhadap
seluruh bangsa dan negara.
b. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk
membela bangsa dan negara.
 Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor kewilayahan Indonesia.
Salah satunya yang memengaruhi wawasan Nusantara yaitu karakteristik
wilayah Indonesia.
 Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai
kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak yang berdaulat di
luar wilayah kedaulatannya dan sebagainya untuk dikelola dan
dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

6.  Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan wilayah
negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan
satu kesatuan wilayah daratan, perairan, dan laut teritorial,
serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber
kekayaan yang terkandung di dalamnya.
 Bangsa Indonesia mempunyai perasaan sebangsa, senasib,
dan sepenanggungan serta mempunyai satu tekad untuk
mencapai cita-cita bersama. Memiliki satu kesatuan
pertahan dan keaman untuk seluruh kepulauan Nusantara.
Artinya, setiap ada ancaman terhadap satu pulau/daerah,
maka ancaman tersebut juga merupakan ancaman seluruh
bangsa. Oleh karena itu, kita mempunyai hak dan
kewajiban yang sama untuk membela dan
mempertahankan bangsa dan negara kita.

7. B. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakikat dari Wawasan Nusantara
adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia . (Menurut paket)
Cara pandang Bangsa Indonesia tersebut mencakup :
a. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik
1) Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya
merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan
mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara
dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu
kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad
dalam mencapai cita-cita bangsa, dll.

8. b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
1) Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah
modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari
harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah,
tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam
mengembangkan ekonominya, dll.
c. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus
merupakan kehidupan yang serasi.
2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam
budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan
landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat
dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia,dll
d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
1) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman
bagi seluruh bangsa dan negara.
2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di
dalam pembelaan negara.

9. C. Teori - teori mengenai geopolitik
a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu
seperti organisme yang hidup.Negara identik dengan ruangan yang
ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa).
b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
Ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu
organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem
politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi
politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik.
c. Teori Geopolitik Karl Haushofer
Karl Haushofer (1896–1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan
Kjellen terutama pandangan tentang lebensraum (hak suatu bangsa
atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan
keamanannya) dan paham ekspansionisme.

10. d. Teori Geopolitik Halford Mackinder
Ia mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan
penguasaan daerah-daerah ‘jantung’ dunia, sehingga pendapatnya
dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai ‘daerah
jantung’ (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia
(Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia.
e. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
Ia mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan
memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber
daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan
armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun
kekuatan maritime.
f. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC
Fuller
Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam
memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka
berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih
menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri
tanpa dibantu oleh angkatan lainnya.

11. D. Konsep Geopolitik Indonesia
 Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai
ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam
menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan
kedudukan wilayah geografis Indonesia. Dengan kata lain, bangsa
Indonesia ingin dapat menjamin kepentingan bangsa dan negara
(persatuan dan kesatuan nasional, identitas /jati diri bangsa, serta
kelangsungan hidup bangsa dan negara).
 Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali oleh
Ir. Soekarno. Pada pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
 Berdasarkan pidato tersebut, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan
wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak antara dua
samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan
wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan
kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu.
 Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa
untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan
wilayah yang sebelumnya, bernama Nusantara.

12. E. Karakteristik Wilayah Negara Indonesia
1. Indonesia Merupakan Negara Kepulauan
Negara Kepulauan adalah Negara yang terdiri dari pulau – pulau
atau gugusan kepulauan yang dipersatukan oleh laut. Bangsa Indonesia
menyebut kepulauan Indonesia bercirikan Nusantara. Hal tersebut sesuai
dengan bunyi UUD 1945 pasal 25 A yaitu “ Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan undang –
undang “. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau
dan antara maksudnya bahwa pulau – pulau tersebut berada di antara dua
benua dan dua samudra.
2. Letak Bujur dan Lintang
Garis bujur adalah garis yang membujur utara- selatan. Garis bujur
dihitung dari Greenwich, sebuah kota di inggris. Karena Indonesia terletak
di sebelah timur Greenwich yaitu antara 95° BT – 141° BT, maka Indonesia
terletak pada garis bujur timur 95° BT – 141° BT. Letak berdasarkan garis
bujur ini penting untuk mengetahui perbedaan waktu di berbagai tempat.

13.  Di Indonesia terdapat tiga pembagian daerah waktu yaitu :
a. Waktu Indonesia Barat (WIB) = Sumatra, Jawa, Kalimantan Barat, dan
Kalimantan Tengah.
b. Waktu Indonesia Tengah (WITA) = Kalimatan Utara, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi.
c. Waktu Indonesia Timur (WIT) = Papua, Maluku, dan Maluku Utara.
 Antara WIT dan WITA selisih waktunya 60 menit. Begitupula antara WITA
Dan WIB. Sehingga antara WIT dan WIB mempunyai selisih waktu 120
menit.
 Garis lintang adalah garis yang melingkari bumi dengan arah timur barat.
Garis ini sejajar dengan garis Khatulistiwa atau Ekuador. Garis ini
membagi bumi menjadi dua sama besar, yaitu belahan bumi utara dan
belahan bumi selatan. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di
belahan bumi selatan. Garis yang berada di utara Ekuador disebut lintang
utara (LU), sedangkan yang di selatan Ekuador disebut lintang selatan
(LS).
 Indonesia terletak antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT.
 Letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang disebut letak astronomis.

14. 3. Letak Geografis dan Iklim Indonesia
 Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua
Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra
Pasifik. Letak demikian disebut letak geografis.
 Letak geografis ini tentu saja memberikan keuntungan bagi kita,
karena menjadi pusat lalu lintas antara Benua Eropa dan Benua
Australia, serta Asia Barat dan Asia Timur. Hal ini tentu akan
berdampak pada peningkatan pemasukan Negara, dengan kata lain
meningkatkan perekonomian rakyat.
 Iklim, Indonesia merupakan Negara yang beriklim tropis (panas).
Suhu rata – rata dalam satu tahun mencapai 27° C, bahkan di kota
besar dan daerah pantai mencapai 30° C, sedangkan untuk daerah
pegunungan antara 12° C - 18° C.
 Karena pada bagian selatan ekuador ada Benua Australia dan
bagian utara ada Benua Asia, maka berakibat pada pergantian arah
angin tiap 6 bulan sekali (angin musim atau angin muson).

15.  Pada bulan Oktober - April angin bertiup dari Benua Asia ke Benua
Australia. Pada saat itulah Indonesia mengalami musim hujan, dan
sebaliknya.
 Indonesia bisa dikatakan beriklim muson tropis karena terletak di
daerah tropis dan terpengaruh angin muson.
4. Luas Wilayah
Indonesia merupakan Negara kepulauan karena terdiri dari pulau –
pulau baik besar maupun kecil. Pulau – pulau ini membentang dari
Sabang (NAD) hingga Merauke (Papua). Luas pulau (kecuali laut dan
selat) kurang lebih mencapai 1,9 juta km². Perincian luas pulau secara
lengkap :
a. Sumatra : 473.606 km²
b. Jawa : 132.107 km²
c. Kalimantan : 539.460 km²
d. Sulawesi : 189.216 km²
e. Papua : 421.981 km²
f. Pulau – pulau lain : 148.188 km²

16. 2.
A. Dinamika Kehidupan Bernegara dalam Konsep NKRI
 Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa
”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk
Republik.”
 Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara
kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan
adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara
Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide
persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari
berbagai latar belakang (dasar pemikiran).
 Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi
kewilayahan. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
nucsantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan oleh undang-undang”.

17.  Kesatuan wilayah juga mencakup :
1) Kesatuan politik
2) kesatuan hukum
3) kesatuan sosial-budaya
4) kesatuan pertahanan dan keamanan.
 Dapat disimpulkan bahwa Negara kesatuan merupakan negara
yang bersusunan tunggal, artinya hanya ada satu pemerintahan
pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah
dan tidak ada negara-negara bagian ataupun daerah yang bersifat
negara.
 Pemerintah menduduki tingkat tertinggi dan dapat memutuskan
segala sesuatu yang terjadi dalam negara.
 Negara kesatuan disebut juga sebagai negara bersusun tunggal
sehingga hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang
dasar, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen yang
mewakili seluruh rakyat.

18. Penyelenggaraan negara kesatuan dapat dilakukan melalui 2 cara :
a. Sistem Sentralisasi
Dalam sistem ini, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan
diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah tinggal
melaksanakan.
b. Sistem Desentralisasi
Dalam sistem ini, daerah diberi kesempatan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, yang berarti bahwa daerah
memiliki hak otonomi untuk menyelenggarakan kekuasaan.
Ciri-ciri negara kesatuan adalah sebagai berikut :
a. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala
negara, satu dewan menteri, dan satu DPR
b. Hanya terdapat satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik,
ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan
c. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan ke luar yang
ditangani pemerintah pusat.

19.  Negara kesatuan yang dipakai di Indonesia adalah sistem desentralisasi.
Latar belakang diterapkannya sistem desentralisasi adalah dorongan
dan keinginan untuk mewujudkan demokrasi, pemerataan, dan
efisiensi.
 Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Kata republik berasal
dari res punlica, res artinya kepentingan, publica artinya umum,
sehingga republik adalah bentuk pemerintahan umum (rakyat).
 Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Dipimpin oleh seorang presiden
b. Kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan pilihan
rakyat(pemilu) dan menduduki jabatan untuk jangka waktu
tertentu(terbatas).
 Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan
para menteri. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
 Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan
masa jabatan 5 tahun. Namun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk
satu kali masa jabatan.

20.  NKRI sesuai dengan jiwa Pancasila yang menghendaki persatuan dan
kesatuan. Hal ini juga sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka
Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
 Kita mempunyai alat pemersatu bangsa yaitu :
a. Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia
b. Bendera negara yaitu Indonesia Raya
c. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya
d. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila
e. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila
 Jumlah penduduk Indonesia sangat padat yaitu melebihi 200 juta jiwa.
Apabila jumlah penduduk yang sangat besar ini bisa dikelola dan
dikembangkan potensinya, maka akan menjadi sumber daya manusia yang
luar biasa.
 Banyaknya suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai
keanekaragaman budaya. Selain itu ada pula yang merupakan gabungan
dari kebudayaan luar yang masuk pada zaman dahulu. Dengan berbagai
kebudayaan ini membuat Indonesia semakin kaya budaya dan mempunyai
keunikan tersendiri.

21. B. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menurut Dadang Sundawa dalam tulisannya yang berjudul Kerangka
Sosial Budaya Masyarakat Indonesia (2007:20 - 22) diantaranya
adalah:
a. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu
menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan
Amerika Serikat.
b. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan
sosial budaya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak
menjadikan bangsa Indonesia bercerai- berai, namun justru
merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi
bangsa yang besar.
c. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep
wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai
keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan,
yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu
kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
d. Semangat sumpah pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu
bangsa Indonesia.

22. e.Memiliki tata krama atau keramahtamahan, sehingga sangat menarik
bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia.
f. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu diposisi silang dunia
sehingga membuat Negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai
dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain.
g.Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, seperti pantai-pantai di
Bali (Pantai Kuta, Pantai Sanur dan sebagainya). Keanekaragamann flora
dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh
bangsa-bangsa lain.
h.Salah satu keajaiban didunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi
Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke
Indonesia. Selain candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban
dunia lainnya yaitu Pulau Komodo.
i. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 Km2 yang meliputi daratan
seluas 2.027.087 Km2 dan lautan seluas 3.166.163 Km2.
j. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam.

23.  NKRI adalah harga mati. Dalam pernyataan tersebut tergambar
ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia
diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep
negara kesatuan diimplementasikan di bumi Indonesia.
 Di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai- nilai yang dapat
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu:
1. Pro patria dan primus patrialis yaitu mencintai tanah air dan
mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas dan setia kawan
3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa antaragama, antarsuku,
antar golongan dan antarbangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab.
5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung
unsur dendam.

24. 3.
A. Ciri-ciri pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia
Ciri-cirinya yaitu :
a. Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip
otonomi yang luas
b. Wilayah negara terdiri dari 34 provinsi, yaitu Nanggroe
Aceh Darussalam, Bali, Banten, Bangka Belitung,
Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jambi,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kep. Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimatan
Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua,
Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,
Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.

25. c. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan
presidensial.
d. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang menjadi
kepala negara sekaligus kepala pemeritahan. Pada awalnya
presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat ole MPR
dengan masa jabatan lima tahun. Akan tetapi mulai pemilu
tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu
paket secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima
tahun.
e. Kabinet/menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,
serta bertanggung jawab kepada presiden.
f. Parlemen terdiri dari 2 badan (bikameral), yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD adalah anggota MPR. DPR terdiri dari
para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPD
merupakan wakil tiap provinsi. DPR mempunyai kekuasaan
legislatif dan juga mengawasi jalannya pemerintahan.

26.  Fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penertiban, dalam hal ini negara harus bertindak
sebagai “stabilisator” terhadap gangguan atau ancaman dari dalam
ataupun luar negeri guna menciptakan ketertiban dalam
masyarakat.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya,
pelaksanaan fungsi ini dapat kita lihat pada pembangunan sektor-
sektor umum yang berkesinambungan.
c. Pertahanan, fungsi ini berkaitan dengan kelangsungan hidup
negara untuk menghadapi segala kemungkinan. Misalnya gangguan
keamanan dari dalam maupun luar, maka negara mempunyai alat-
alat pertahanan , baik tenaga ataupun kelengkapan yang lain.
d. Menegakkan keadilan, fungsi ini dilaksanakan melalui badan
peradilan yang merdeka dan tidak memihak.

27. e. Perlindungan, negara harus memberikan pengayoman serta
perlindungan bagi warga masyarakatnya, baik yang ada di dalam
maupun luar negeri.
f. Pelayanan, fungsi ini dilaksanakan negara melalui alat-alat
kelengkapannya untuk berusaha melayani segala hal yang
menjadi kepentingan masyarakat.
 Adapun tujuan NKRI adalah seperti yang termuat dalam
Pembukaan IID 1945 alinea IV, yaitu sebagai berikut :
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

28.  Ciri-ciri negara serikat adalah sebagai berikut :
a. Pemerintahan pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara
untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam.
b. Setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi
kekuasaan asli tetapi kekuasaan asli tetap pada negara bagian.
c. Kepala negara memiliki hak veto/pembatalan keputusan yang
diajukan oleh parlemen.
d. Setiap negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-
undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan
pemerintahan pusat.
 Pada negara serikat terjadi penyerahan kekuasaan dari negara bagian
kepada negara serikat yang disebut dengan istilah limiatif (sebuah demi
sebuah). Kekuasaan asli dalam negara serikat tetap ada pada negara
bagian karena negara bagian memiliki hubungan langsung dengan
rakyatnya. Beberapa kekuasan yang diserahkan yang diserahkan negara
bagian kepada negara serikat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan
persoalan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, serta
urusan pos.

29.  Kekuasaan tersebut dinamakan kekuasan yang didelegasikan
(delegated powers). Contoh negara yang berbentuk serikat adalah
India, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Swiss, Brasil, dan Malaysia.
 Perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan negara serikat
adalah sebagai berikut.
a. Dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara
umum telah diatur/ditetapkan oleh pembentuk undang-undang
pusat. Sedangkan pada negara serikat, negara bagian suatu federasi
mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang dasar
sendiri (pouvoir constituant) guna mengatur bentuk organisasi
sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federal.
b. Dalam negara kesatuan, wewenang membentuk undang-undang
pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang
membentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal/daerah)
bergantung pada lembaga pembentuk undang –undang pusat
tersebut. Sedangkan dalam negara serikat, wewenang membentuk
undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah
terperinci secara detail dalam konstitusi federal.

30. 4.
A. Dinamika Kehidupan Bernegara dalam Konsep NKRI
 Kehidupan bernegara kita mengalami perubahan dan
perkembangan.
A. Periode 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949
 Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan
 Bentuk pemerintahan republik sehingga presiden
berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.
 Sistem sistem pemerintahan presidensial.
 Pada masa ini negara masih mendapat rong- rongan dari
berbagai pihak, termasuk Belanda yang menuduh Indonesia
sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara dianggap
terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda
belanda pada dunia internasional tersebut maka pemerintah
RI mengeluarkan 3 buah maklumat yang memberi dampak
besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

31.  Ketiga maklumat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Maklumat Wakil presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang
menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden dan memberikan
kekuasaan MPR dan DPR yang di pegang oleh presiden kepada
KNIP.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang
pembentukan partai politik sebanyak- banyaknya oleh rakyat.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang mengubah
sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemeritahan
parlementer.
 Pada dasarnya, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16
Oktober 1945 dan Maklumat Pemeritah tanggal 14 November 1945
adalah menyalahi ketentuan UUD 1945. Perubahan sistem
presidensial menjadi parlementer secara konseptual di maksudkan
agar negara mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada,
namun kenyataannya bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak
stabil. Hal ini dikarenakan kabinet- kabinet parlementer yang
terbentuk mudah di jatuhkan.

32.  Kabinet yang terbentuk selama berlakunya sistem
pemerintahan parlementer sebagai berikut :
1. Kabinet Amir Syarifudin l = 3 Juli 1947- 11 November 1947
2. Kabinet Amir Syarifudin II = 11 November 1947 – 29 Januari
1948
3. Kabinet Hatta I = 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949
4. Kabinet Darurat (Mr. Syafruddin Prawiranegara) = 19
Desember 1948 – 13 Juli 1949
5. Kabinet Hatta II = 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949
 Pada masa ini masalah yang dialami bangsa Indonesia adalah
kondisi pemerintahan yang tidak stabil, rombongan kolonial
Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, serta
pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
 Periode Negara Kesatuan RI berakhir seiring dengan hasil
kesepakatan KMB yang mengubah bentuk negara Indonesia
menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

33. B. Periode 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950
 Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi RI Serikat tahun 1949.
 Berdasarkan KRIS, parlemen RIS terdiri dari 2 badan yaitu senat
dan DPR.
 Bentuk negara Indonesia adalah Serikat (federasi)
 Bentuk pemerintah republik dan sistem pemerintahannya adalah
sistem parlementer Kabinet semu (quasi parlementer) dengan
beberapa karakteristik sebagai berikut:
1.Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden bukan
oleh parlemen seperti sebagaimana lazimnya.
2.Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden dan bukan oleh
parlemen.

34. 3. Presiden mencampuri kekuasaan perdana menteri. Hal ini
terlihat dari kedudukan presiden dalam pemerintahan yang
berhak memimpin menteri sedangkan seharusnya presiden
hanya berkedudukan sebagai kepala negara, adapun kepala
pemerintahan berada ditangan perdana menteri.
4. Pertanggung jawaban kabinet kepada DPR, namun harus melalui
keputusan pemerintah.
5. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada
kabinet
6. Presiden RIS berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan.
 Parlemen RIS terdiri dari 2 badan yaitu senat dan DPR. Senat
beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh
peerintahan pust dimana setiap negara bagian diwakili oleh 2
orang.

35. C. Periode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959
 Konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. UUDS RI 1950
merupakan perubahan dari Konstitusi RIS 1949 yang
diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara
pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950.
 Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, dan kekuasaan
dipegang oleh pemerintah pusat dengan hubungan antara
pusat dan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi.
 Bentuk pemerintahan adalah republik dengan kepala negara
seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden.
 Adapun sistem pemerintahannya adalah parlementer dengan
menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh
seorang perdana menteri.
 Alat-alat perlengkapan negara meliputi : presiden dan wakil
presiden, mentri-mentri, DPR, MA , DPK.

36.  Selama berlakunya UUDS 1950 terjadi 7 kali pergantian kabinet
yaitu:
1. Kabinet Natsir = 6 September 1950- 27 April 1951
2. Kabinet Sukiman = 27 April 1951- 3 April 1952
3. Kabinet Wilopo = 3 April 1952- 30 Juli 1953
4. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I = 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
5. Kabinet Burhanuddin Harahap = 12 Agustus 1955- 24 Maret
1956
6. Kabinet Ali Satroamidjoo II = 24 Maret 1956- 9 April 1957
7. Kabinet Djuanda = 9 April 1957- 10 Juli 1959
 Jatuh bangunya kabinet selama periode ini, menyebabkan
pemerintahan terganggu, pembangunan terhambat, dan timbul
berbagai masalah stabilitas keamanan, munculnya pemberontakan-
pemberontakan yang menjadikan kondisi negara kacau.

37.  Berlangsungnya pemilu yang pertama pada masa Kabinet
Buhanuddin Harap dan berlangsung dalam 2 tahap (29
September 1955 dan 25 Desember 1955)
 Badan konstituante dibentuk dengan tugas utamanya
adalah merumuskan UUD, karena UUDS 1950 bersifat
sementara, tetapi badan ini gagal menjalankan tugasnya
yang menyebabkan kondisi ketatanegaraan menjadi tidak
menentu. Sehingga dibentuklah rancangan tetang konsep
demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.
 Kondisi Indonesia yang semakin memburuk mendorong
presiden untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada
tanggal 5 Juli 1959, yang berisi :
1) Pembubaran badan konstituante,
2) Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak
berlakunya UUDS 1950,
3) Pembentukan MPRS dan DPAS.

38. D. Periode 5 Juli 1959-11 Maret 1966 (Masa Orde Lama)
 Kembali pada UUD 1945.
 Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala
pemeritahan.
 Kabinet yang terbentuk adalah Kabinet Kerja (9 Juli 1959), kabinet ini
terdiri dari :
1) Kabinet inti, terdiri dari seorang perdana menteri yang dijabat
oleh presiden dan 10 orang menteri.
2) Menteri-menteri offico, pejabat-pejabat negara yang karena
jabatannya diangkat menjadi menteri.
3) Menteri-menteri muda yang berjumlah 60 orang.
 Sebagai akibat kekecewaan atas pelaksanaan demokrasi liberal,
maka Presiden Suekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin.
 Mulanya ide dalam demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.

39.  Namun dalam pelaksanaannya menjadi dipimpin oleh
presiden/pemimpin besar revolusi. Sehingga segala sesuatu
didasarkan pada kepemimpinan penguasa yaitu pemerintah.
 Pemerintah menjadi otoriter dan pengultusan individu.
 Pada periode ini terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD
1945. Penyimpangan tersebut di antaranya :
1. Pembubaran DPR hasil pemilu yang kemudian diganti oleh DPR
Gotong Royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan
oleh presiden.
2. Pembentukan MPRS yang anggotanya diangkat dan
diberhentikan oleh presiden.
3. Penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh
MPRS.
4. Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden
Nomor 13 Tahun 1959.
5. Lahirnya paham nasakon (nasionalis, agama, dan komunisme)
yang memberi peluang bangkitnya PKI.

40. E. Periode 11 Maret 1966-21 Mei 199 (Masa orde baru)
 Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melalui
Supersemar “Surat Perintah Sebelas Maret”.
 Konsep yang diusung Presiden Soeharto adalah membangun
kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan prioritas utama adalah bertumpu pada
pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantab.
 Namun dalam kenyataannya, terjadi beberapa penyimpangan
konstitusional pada masa ini, yaitu :
1. Terjadi praktik monopoli ekonomi, dan pembangunan ekonomi
yang bersifat sentralistik sehingga terjadi kesenjangan antara
pusat dan daerah. Selain itu, unsur-unsur kepentingan individu
dan golongan diutamakan dalam pembangunan ekonomi (KKN)
yang akhirnya membawa Indonesia pada krisis moneter.

41. 2. Adanya kecenderungan bahwa pemegang kekuasaan adalah
lembaga eksekutif (kedudukan presiden lebih dominan
daripada lembaga legislatif).
3. Pemerintah tidak transparan dan kebebasan untuk mengkritik
jalannya pemerintahan cenderung tertutup.
4. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan.
 Pemerintahan pada masa Orde Baru melahirkan kekuasaaan yang
disebut absolut. Dan pada tanggal 21 Mei 1998 presiden
mengundurkan diri sebagai presiden yang kemudian digantikan
oleh B.J. Habibie.

42. F. Periode 21 Mei 1998 – Sekarang (Era Reformasi)
 Pada awal masa Reformasi, berkembang beberapa tuntutan dari
masyarakat sebagai berikut :
1. Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI
2. Penegakan supremasi hokum
3. Penghormatan dan penegakan HAM
4. Pemberantasan KKN
5. Mewujudkan kebebasan pers
6. Melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Pelaksanaan otonomi daerah yang melahirkan hubungan yang adil
antara pusat dan daerah
8. Mewujudkan kehidupan yang demokratis
 Pemilu pertama pada masa Reformasi pada tahun 1999 , yang diikuti
oleh 48 partai politik. Presiden terpilih dari hasil Sidang Umum MPR
hasil pemilu 1999 adalah K.H. Abdurrahman Wahid dengan wakil
Presiden Megawati Soekarnoputri.

43.  MPR hasil pemilu 1999 yang diketuai oleh Amin Rais juga berhasil
melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak 4 kali yang
berlangsung tahun 1999 – 2002.
 Pada tanggal 23 Juli 2001, melalui sidang istimewa yang dilakukan oleh
MPR, jabatan Presiden Abdurrahman Wahid dicabut dan digantikan oleh
wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri. Salah satu pemicu dicabutnya
jabatan Presiden Abdurrahman Wahid adalah kebijakan – kebijakannya
yang kontroversial, berpuncak pada dekrit presiden yang ia keluarkan, di
mana salah satu isinya adalah membubarkan MPR/DPR dan partai
Golkar, kebijakan ini melampaui kewenangan seorang presiden.
 Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri terlahir sistem
pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan adanya
lembaga DPD dalam legislatif sebagai amanat dari UUD 1945 hasil
amandemen.
 Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dilaksanakakan
untuk yang pertama kali pada tahun 2004 dengan presiden dan wakil
presiden terpilih adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan M.
Jusuf Kalla.