TEORI / ALIRAN HUBUNGAN ANTARA UU, HUKUM, & HAKIM.

1. Tugas 4
MATA KULIAH PENGHANTAR ILMU HUKUM
SEBUTKAN DAN JELASKAN TEORI / ALIRAN HUBUNGAN ANTARA UU,
HUKUM, & HAKIM.
TEORI YANG MENCERMINKAN DI INDONESIA.
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Penghantar Ilmu Hukum Semester 1 (Satu)
Dosen Pembimbing : Dr.Hj.Yeti Sumiati,SH.,MH
Disusun oleh :
KELAS B
Dian Permata Sari (10040017064)
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2017

2. 1) SEBUTKAN DAN JELASKAN TEORI / ALIRAN
HUBUNGAN ANTARA UU, HUKUM, & HAKIM.
 Aliran Legisme
Pengertian paham legisme yaitu adalah menjujung tinggi azas legalitas dan atau
mengedepankan peraturan perundang, sebagai sumber hukum yang paling utama di dalam
prosese penegakan hukum. Aliran ini mengharuskan hakim dalam memutus sebuah perkara
terikat oleh Undang-Undang , sehingga hakim tinggal menggunakan silogisme saja dalam
memutus . Hakim yang menggunakan aliran ini mendapat julukan la baoche de la loi yang
artinya “ Hakim adalah corong undang-undang “ .
Tokoh aliran paham legisme yaitu Hans Kelsen, Montesquieu dan Nawiasky.
Timbulnya aliran ini dari gerakan kodifikasi , sehingga Undang-Undang sebagai satu-satunya
sumber hukum . Aliran legisme yaitu aliran dalam ilmu peradilan maupun pengetahuan yang
tidak mengakui hukum diluar Undang-Undang.
Contoh Aliran legisme : ada nenek yang mengambil 2 batang cokelat tanpa meminta dan
membayar . lalu hakim mengsilogismekannya dengan KUHP pasal 362 yang berbunyi “
Barang siapa mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum , diancam karena pencurian ,
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah * tempo dulu
* . Setelah disilogismekan hasilnya adalah nenek itu mencuri 2 batang cokelat dan masuk
dalam tindak pidana pencurian pasal 362 . Lalu di vonis dengan penjara selama 4 tahun
karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan .
Aliran Legisme mempunyai kurang dan lebihnya . Kelebihannya adalah adanya sebuah
kepastian hukum yang dirumuskan karena ada sebuah kodifikasi , lalu kekurangannya adalah
Undang-undang sering ketinggalan zaman , sehingga banyak kejahatan yang tidak termasuk
Undang-undang dan hilangnya rasa keadilan . Dengan kata lain aliran ini mengartikan bahwa
“ Hukum untuk manusia , bukan manusia untuk hukum “ .
Sifat undang-undang yang abstrak dan umum menimbulkan kesulitan dalam penerapannya
secara “in-konkreto” oleh para hakim di pengadilan. Tidak mungkin hakim mampu
menyelesaikan persengketaan, jika hakim hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”.
Hakim harus melakukan kreasi. Inilah yang kemudian melahirkan pandangan tentang
bolehnya hakim melakukan penemuan hukum melalui putusannya.
 Kelebihan paham legisme yaitu sebagai berikut ini:
Kepastian hukum yang akan diperoleh bagi setiap individu akan lebih terjamin dan
memperoleh kepastian hukum yang lebih baik.
Jaminan yang akan diperoleh bagi setiap individu untuk memperoleh hak perorangan
terhadap kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh penguasa

3.  Kelemahan aliran paham legisme yaitu sebagai berikut ini:
Para hakim akan mempelajari, menganalisa, dengan mengunakan deduksi logis.
Banyak peraturan perundang-undangan yang relatif terbatas atau minimnya undang-
undang yang digunakan untuk menghukum.
 Aliran Begriffsjurisprudenz
 Aliran yang membolehkan hakim melakukan penemuan hukum, diawali dengan
yang dikenal sebagai begriffsjurisprudenz. Aliran ini memulai memperbaiki
kelemahan yang ada pada ajaran legisme.
 Aliran ini mengajarkan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap,
namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri,
karena undang-undang memiliki daya meluas.
 Aliran ini memandang hukum sebagai satu sistem tertutup, di mana pengertian
hukum tidaklah sebagai sarana melainkan sebagai tujuan, sehingga teori hukum
menjadi teori tentang pengertian (Begriffsjurisprudenz).
 Aliran ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim daripada legisme.
Hakim tidak perlu terikat pada bunyi undang-undang, tetapi dapat mengambil
argumentasinya dari peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Dengan demikian,
peradilan lebih bersandar pada ilmu hukum. Maka kegiatan hakim terdiri dari sistematisasi,
penghalusan hukum dan pengolahan hukum dalam sistem itu melalui penjabaran logis
peraturan undang-undang menjadi berbagai asas hukum. (Mertokusumo, 2001: 96).
Aliran yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering (1818-1890) yang menekankan pada
sistematik hukum. Setiap putusan baru dari hakim harus sesuai dengan sistem hukum.
Berdasarkan ketentuan yang dibentuk oleh sistem hukum, maka setiap ketentuan undang-
undang harus dijelaskan dalam hubungannya dengan ketentuan undang-undang yang lain,
sehingga ketentuan-ketentuan undang-undang itu mrupakan satu kesatuan yang utuh.
Menurut aliran ini yang ideal adalah apabila sistem yang ada itu berbentuk suatu suatu
piramida dengan pada puncaknya suatu asas utama, dari situ dapat dibuat pengertian-
pengertian baru (Begriff).
Khas bagi aliran Begriffsjurisprudenz ini ialah hukum dilihat sebagai satu sistem tertutup
mencakup segala-galanya yang mengatur semua perbuatan sosial. Pendekatan hukum secara
ilmiah dengan sarana pengerian-pengertian yang diperhalus ini merupakan dorongan
timbulnya postivisme hukum, tetapi juga memberi argumentasi-argumentasi yang berasal dari
ilmu hukum, dan dengan demikian obyektif, sebagai dasar putusan-putusan. Pasal-pasal yang
tidak sesuai dengan sistem dikembangkan secara “ilmiah” dan diterapkan inttepretasi
restriktif.

4.  Aliran Freirechtsschule / Interessenjurisprudenz
Sebagai kritikanterhadapaliranBegriffsjurisprudenz,muncul aliranInteressenjurisprudenz
(Freirechtsshule).Menurutaliranini,undang-undangjelastidaklengkap.Undang-undang
bukansatu-satunyasumberhukum, sedangkanhakimdanpejabatlainnyamempunyai
kebebasanyangseluas-luasnyauntukmelakukan“penemuanhukum”denganmemperluas
dan membentukperaturanmelalui putusannya.Untukmencapai keadilanyangsetinggi-
tingginya,hakimbahkanbolehmenyimpangdari undang-undangdemi kemanfaatan
masyarakat.(Ali,2002: 138 dan Mertokusumo,2001: 97-98)
Timbulnya aliran ini karena kodifikasi yang tidak lengkap maka harus mencari
sumber lain untuk menemukan hukum . Aliran ini mengharuskan hakim untuk
menemukan hukum secara bebas karena kodifikasi yang tidak lengkap , sehingga
hukum hanya sebagai sarana dan hakim boleh mengambil sumber lain . Hakim yang
menggunakan aliran ini mendapat julukan sebagai “ Pencipta Hukum “ . Tokoh aliran
ini adalah Kantorowicz .
Contoh aliran Interessenjurisprudenz : Dian menjadi hakim *aamiin , terus ada kasus
tentang seseorang yang mencuri uang dengan menggunakan internet ( Crack / hacker )
. lalu didalam kodifikasi tidak diatur pencurian dengan menggunakan internet , tetapi
karena hakim dian menggunakan aliran bebas sebagai pencipta hukum , maka hakim
dian memutus bahwa itu termasuk tindakan pidana pencurian walaupun lewat dunia
internet . Sehingga keputusan hakim dian ini disebut Aliran bebas dan menjadi
Sumber Yurisprudensi .
Freirechtsschule memiliki kurang dan lebihnya . Kelebihannya adalah hukumnya
selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga dirasakan lah keadilan. Hanya saja,
kekurangannya adalah tidak ada sebuah kepastian hukum karena tidak ada kodifikasi
secara lengkap dan adanya kebebasan hakim dalam membuat keputusan dan peraturan,
memungkinkan terjadi kesewenang-wenangan hakim dalam membuat keputusan. Itulah
salah satu kelemahan nya.
 Pandangan
1) Aliran ini menolak pandangan 1 dan 2
2) Hakim tidak terikat oleh uu
3) Hakim diberikan (frei ermessen) kebebasan berpendapat
 Kelebihan
1) Hakim diberi kebebasan menilai dan menimbang kepentingan-kepentingan masyarakat
 kelemahan
1) Kesewenang-wenangan hakim
2) Hakim terlalu berkuasa (subjektif)

5.  Aliran Freirechtbewegung
Reaksi yang tajam terhadap legisme baru muncul sekitar 1900 di Jerman. Reaksi itu
dimulai oleh Kantorowicz (1877-1940) yang dengan nama samaran Gnaeus Flavius dalam
tahun 1906 menulis “Der Kamph um die Rechtswissenschaft”. Aliran baru ini disebutnya
“Freirechtllich” (bebas) dan dari situlah timbul istilah “Freirechtbewegung”.
Pengikut-pengikut aliran ini menentang pendapat bahwa kodifikasi itu lengkap dan bahwa
hakim dalam proses penemuan hukum tidak mempunyai sumbangan kreatif. Tidak seluruh
hukum terdapat dalam undang-undang. Di samping undang-undang masih terdapat sumber-
sumber lain yang dapat digunakan oleh hakim untuk menemukan hukumnya. Mereka
menganggap titik tolak Montesquieu bahwa hakim tidak lebih dari corong undang-undang
secara tegas merupakan fiksi. Tiap pemikiran yang melihat hakim sebagai subsumptie
automaat dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata. Menurut mereka hakim tidak hanya
mengabdi pada fungsi kepastian hukum, tetapi mempunyai tugas sendiri dalam merealisasi
keadilan. Pengertian-pengertian yang umum, luas dan oleh karena itu kabur atau samar-samar
seperti misalnya pengertian “itikad baik”, “ketertiban umum”, “kepentingan umum”, yang
digunakan oleh pembentuk undang-undang, dalam peristiwa konkrit tiap kali masih harus
diisi atau dilengkapi. Putusan hakim tidak selalu dapat dijabarkan dari undang-undang,
karena setiap peristiwa itu sifatnya khusus dan tidak benar kalau hakim selalu dapat
menerapkan peraturan undang-undang yang umum sifatnya pada situasi konkrit. Hakim tidak
hanya wajib menerapkan atau melaksanakan undang-undang, tetapi juga menghubungkan
semua sifat-sifat yang khusus dari sengketa, yang diajukan kepadanya, dalam putusannya.
Freirechtbewegung mencoba mengarahkan perhatiannya kepada sifat-sifat yang
khusus pada peristiwa konkrit dan kepentingan yang berkaitan. Rasa hukum hakim harus
dipusatkan pada hal-hal ini dan juga pada tujuan yang tersirat dalam peraturan. Kalau
penyelesaian menurut undang-undang, maka hakim wenang dan wajib untuk menyimpang
dari penyelesaian menurut undang-undang. Tidak mengakui undang-undang sebagai satu-
satunya sumber hukum mengarah pada subyektivasi putusan hakim dengan demikian disadari
bahwa putusan hakim mengandung karya yang bersifat menciptakan. Pelakasanaan hukum
bergeser kearah penemuan hukum atau pembentukan hukum.
Hakim memang harus menghormati undang-undang. Tetapi ia dapat tidak hanya
sekedar tunduk dan mengikuti undang-undang, melainkan menggunakan undang-undang,
sebagai sarana untuk menemukan pemecahan peristiwa konkrit yang dapat diterima. Dapat
diterima karena pemecahan yang diketemukan dapat menjadi pedoman bagi peristiwa konkrit
serupa lainnya. Di sini hakim tidak berperan sebagai penafsir undang-undang, tetapi sebagai
pencipta hukum. Penemuan hukum semacam itu yang tidak secara ketat terikat pada undang-
undang disebut penemuan hukum bebas.
Yang dimaksud dengan penemuan hukum bebas bukannya peradilan di luar undang-undang.
Dalam penemuan hukum bebas peran undang-undang adalah subordinated. Undang-undang
bukanlah merupakan tujuan bagi hakim, tetapi suatu sarana. Bagi hakim yang melaksanakan
penemuan hukum bebas tugas utamanya bukanlah menerapkan undang-undang, melainkan
menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk peristiwa
konkrit sedemikian, sehingga peristiwa-peristiwa serupa kemudian diselesaikan dengan
memuaskan. Maka penemuan hukum bebas berarti penemuan hukum menurut kepatutan.

6. Penggunaan metode penemuan hukum bebas kebanyakan dapat menuju kepada
akibat-akibat yang sama seperti dengan metode-metode penemuan hukum yang lain. Hakim
yang melakukan penemuan hukum bebas tidak akan mengatakan: “saya harus memutuskan
demikian, sebab bunyi undang-undangnya adalah demikian”. Ia akan mendasari putusannya
dengan pelbagai alasan (antara lain yang terpenting adalah undang-undang) karena diakuinya
bahwa pilihan argumentasinya (dan metode penafsirannya) menjadi tanggung jawabnya yang
tidak dapat diserahkannya kepada pembentuk undang-undang.
Yang sering dianggap khas dalam penemuan hukum bebas ialah bahwa hakim yang
melakukan penemuan hukum,” mengikuti zaman” dan mengganti peraturan hukum lama
(usang) dengan yang baru. Akan tetapi perlu dipertanyakan kapankan suatu peraturan itu
sudah usang dan peraturan manakah yang harus menggantikannya. Pada asasnya selama
belum ada undang-undang baru, hakim tetap akan berpedoman pada undang-undang yang
lama.
Dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu pembentuk undang-undang sudah
membentuk undang-undang, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum, karena masih dalam
pembicaraan di lembaga legislatif. Dalam hal ini hakim dapat berpedoman pada undang-
undang baru yang belum mempunyai kekuatan berlaku itu: ini merupakan bentuk terpenting
dalam penemuan hukum bebas, yang disebut metode penemuan hukum antisipatif atau
futuristis. Dengan metode ini hakim setidak-tidaknya mempunyai pegangan pada pendirian
Pemerintah, sehingga memperoleh petunjuk bagaimana pandangan pembentuk undang-
undang dan bagaimana hukumnya yang akan datang. Dengan demikian hakim
memungkinkan terjadinya peralihan yang luwes dari hukum yang lama ke yang baru (dengan
anggapan bahwa rancangan undang-undang itu kemudian menjadi undang-undang).
Hendaknya disadari bahwa Freirechtbewegung ini tidak hendak memberi fungsi yang
bersifat menciptakan hukum yang otonom kepada hakim, tetapi hendak menyadarkan hakim
kepada kenyataan bahwa ia dalam aktivitasnya tidak dapat menghindari mengikutsertakan
unsur penilaian subyektif. Pendapat subyektif hakim ini tidaklah seindividualistis seperti
yang digambarkan oleh lawan Freirechtbewegung: hakim dibesarkan dalam suasana sistem
hukum yang diterapkannya, kecuali itu ia mengenal peraturan hukumnya. Oleh karena itu
putusannya sebagian besar ditetapkan berdasarkan peraturan hukum tertulis yang berlaku dan
asas-asas hukum yang berlaku umum.
Freirechtbewegung berpendapat bahwa hakim terikat pada batas-batas yang dapat
dijabarkan dari sistem: ini menuju pada pemecahan masalah yang mendasarkan pada sistem
(gesystematiseerd probleemdenken atau berpikir problemantik tersistemisasi).

7.  Aliran Soziologisme Rechts Schule
Reaksi terhadap Aliran Freiredits Schule & Freirechtbewegung, aliran ini
memunculkan aliran soziologische rechtsshule yang pada pokoknya hendak menahan
kemungkinan munculnya kesewenang-wenangan hakim. Penganutnya Hamaker dan Hymans
dari Negeri Belanda dan dari Amerika misalnya : Roscoe Pound.
Aliran ini tidak setuju jika hakim diberi kebebasan dalam membuat peraturan, akan
tetapi tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sekedar “terompet undang-undang”,
melainkan di samping berdasarkan pada undang-undang, hakim juga harus memperhatikan
kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta
kesadaran hukum warga masyarakat. Aliran ini menolak adanya kebebasan dari hakim
sebagaimana yang diinginkan freirechtsshcule. Undang-undang harus tetap dihormati, tetapi
sebaliknya memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, akan
tetapi kebebasan tersebut terbatas dalam rangka undang-undang.
Menurut penganut aliran ini, hakim hendaknya mendasarkan putusan-putusannya
pada peraturan undang-undang, tapi tidak kurang pentingnya, supaya putusan-putusan
tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran dan perasaan
hukum yang sedang hidup dalam masyarakat. Dan hanya yang seperti itulah yang dapat
disebut hukum yang sebenarnya.
Aliran ini menuntut adanya hakim yang memiliki wawasan ilmu dan pengetahuan yang
cukup luas, bukan sekedar menguasai peraturan-peraturan hukum yang tertuang dalam
berbagai perundang-undangan, melainkan juga menguasai ilmu ekonomi, sosiologi, politik,
antropologi, dan lain-lain. Supaya kebebasan dari hakim ditetapkan batas-batasnya (seperti
tentang hukuman maksimal/minimal, keadaan belum dewasa, jangka kadaluwaras dan lain-
lain) dan supaya putusan-putusan hakim dapat diuji oleh public opinion (pemeriksaan
putusan terbuka, tindakan apel, kasasi, dan alin-lain). Untuk memperoleh hakim yang
berkualitas seperti itu, banyak ditentukan pula oleh “proses rekrutmen” calon hakim.
Sebaiknya yang diterima sebagai calon hakim adalah lulusan-lulusan terbaik dari fakultas-
fakultas hukum serta yang memiliki mentalitas yang cukup baik. Selain itu, peningkatan
kualitas bagi para hakim sendiri juga harus senantiasa dilakukan, baik dengan penataran atau

8. kursus-kursus, maupun dengan sering-sering mengikutkan para hakim dalam pertemuan-
pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium, dan sebagainya.
 Aliran Rechtfinding (Penemuan Hukum)
Aliran ini berpendapat bahwa hakim terikat pada undang-undang / berpegang pada
Undang-Undang, tetapi tidak seketat legisme dan tidak sebebas freirechtsschule, sebab
hakim juga mempunyai kebebasan. dapat diartikan bahwa kebebasanya adalah terikat
dan terkait , terikat dengan UU dan terkait dengan perkembangan zaman .(Ggebonden
vrijheid), atau keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid). Jadi tugas hakim adalah
melakukan rechtsvinding, yakni menyelaraskan undang-undang yang mempunyai arti luas
dengan perkembangan zaman yang nyata. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang
bebas terbukti dari adanya beberapa kewenangan hakim, seperti penafsiran undang-
undang,menentukan komposisi yang terdiri dari analogi dan membuat pengkhususan dari
suatu asas undang-undang yang mempunyai arti luas.
Contoh aliran rechtfinding seperti ini : Dian menjadi hakim *Aamiin ya Allah , ketika
itu harus mengurus kasus seseorang yang mengambil aliran listrik orang lain secara
diam-diam . Didalam Undang-undang tidak ada pengertian tentang listrik . Maka
hakim dian memakai sumber hukum lain yaitu Doktrin . Doktrin ini beranggapan
bahwa listrik itu adalah benda , tetapi benda yang tidak berwujud , sehingga orang
yang mengambil listrik tersebut didakwa sebagai pencuri listrik dan mendapatkan
hukuman. Jadi kesimpulannya mula-mula hakim berpegang pada Undang-undang
apabila hakim tidak menemukan hukumnya maka ia harus menciptakan hukum
sendiri dengan cara interpretasi dan konstruksi hukum .
Menurut aliran rechtsvinding bahwa yurisprudensi sangat penting untuk dipelajari di
samping undang-undang, karena di dalam yurisprudensi terdapat makna hukum yang
konkret diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak ditemui dalam kaedah yang
terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian memahami hukum dalam perundang-
undangansaja,tanpa mempelajari yurisprudensi tidaklahlengkap, Namun demikian, hakim
tidaklah mutlak terikat dengan yurisprudensi seperti di negara Anglo Saxon, yakni bahwa
hakim secara mutlak mengikuti yurisprudensi.
Aliran ini memiliki kekurangan dan kelebihan . Kelebihannya adalah adanya sebuah
Kepastian hukum dan Hukumnya selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga
ada rasa keadilan , sedangkan kekurangannya adalah sangat sulit menyeimbangkan
kehendak UU dengan kehendak hakim sehingga terjadinya pertentangan antara UU
dengan hati nurani hakim.

9.  Aliran Sistem Hukum Terbuka
Aliran Sistem Hukum Terbuka (Open System Van Het Recht) merupakan satu sistem
yang berarti semua aturan saling berkaitan aturan-aturan dapat di susun. Sistem hukum
membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah
luasnya system hukum tersebut. Karena sistem hukum bersifat terbuka.
Aliran sistem hukum terbuka meletakkan persoalan Undang-undang Hakim-Hukum
secara lebih tepat. Karena pandangan dan pendapat dari semua aliran-aliran terdahulu adalah
berat sebelah; kadang-kadang cerderung mengutamakan dogma, kepastian hukum, dengan
mendudukkan Hakim sebagai alatnya saja, dan kadang-kadang sebaliknya terlalu
mementingkan peranan Hakim atau kenyataan-kenyataan sosial.
Paul Scholten (dalam Achmad Sanusi, 1984: 96) berpandangan bahwa: Hukum itu
merupakan suatu sistim, yang semua peraturan-peraturannya saling berhubungan, yang satu
ditetapkan oleh yang lain, dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat
dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada azas-azasnya. Sistem hukum itu
bersifat logis, akan tetapi karena sifatnya sendiri, hukum tidak tertutup, tidak beku, sebab ia
memerlukan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang akan menambah luasnya sistem
hukum. Oleh karenanya, lebih tepat apabila hukum dikatakan sistem terbuka.
Pandangan Paul Scholten diatas, mengisyaratkan kepada kita bahwa sistem hukum
itu sebenarnya dinamis, bukan saja karena pembentukan baru secara sadar oleh badan
perundang-undangan, tetapi juga karena pelaksanaannya di dalam masyarakat tidak boleh
berpandangan bahwa badan perundang-undangan pekerjaannya membentuk hukum dan
hakim hanya mempertahankannya semata-mata, atau bahwa badan perundang-undangan
merupakan kebebasan yang lebih primair, sedangkan hakim adalah kebebasan terikat.

10.  TEORI YANG MENCERMINKAN DI INDONESIA.
Aliran / Teori yang mencerminkan di Indonesia adalah aliran rechtsvinding, bahwa
hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada undang-undang dan hukum
lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terikat (gebonden
vrijheid) dan keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid). Tindakan hakim tersebut
berdasarkan pada pasal 20,22 AB dan Pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
Pasal 20 AB mengatakan bahwa:
Hakim harus mengadili berdasakan undang-undang
Pasal 22 AB mengatakan bahwa:
Hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak
jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi:
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi:
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian tersebut diatas dapat maka kami menarik kesimpulan yakni :
1. bahwa di dalam tiap-tiap aliran itu terdapat sesuatu yang dapat dibenarkan serta dapat
diambil manfaatnya serta aliran sistem hukum terbukalah yang meletakkan persoalan undang-
undang, hakim, dan hukum ini secara lebih tepat,
2. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sebagai seorang warganegara yang
baik hendaklah kita mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis
maupun hukum yang tidak tertulis di dalam masyarakat.

11. DAFTAR PUSTAKA
 Sanusi, Achnad. 1977. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia. Bandung :
Transito.
 Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum(Suatu Kajian Filosofisdan Sosiologis), Jakarta:
Toko Gunung Agung.
 Ardhiwisastra, Yudha Bahkti, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni.
 Dirjosisworo, Sujono, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
 Hamidi, Jazim, 2005, Hermeneutika Hukum,Yogyakarta:UII Press.
 Kansil, C. S. T, 1989, Pengantar Ilmu Hukumdan Tata HukumIndonesia, Jakarta:Balai
Pustaka
 Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 1999, PengantarIlmu Hukum, Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
 Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Yogyakarta:Liberty.
 —————–,2005, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty.
 Rahardjo, Satjipto, 2005, “Penafsiran Hukum yang Progresif” dalam Anthon Freddy Susanto,
Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna, Bandung:Refika
Aditama.
 Sudarsono, 1991, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Rineka Cipta
 Suherman, Ade Maman, 2004, Pengantar Perbandingan SistemHukum, Jakarta:Raja
Grafindo Persada.
 Susanto, Anthon Freddy, 2005, Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju
Progresivitas Makna, Bandung: Refika Aditama.
 Utrecht,E. dan Moh. Saleh Djindang, 1989, cet. XI, Pengantar dalamHukum Indonesia,
Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
 https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/05/aliran-aliran-hukum/
 http://kabacarr.blogspot.co.id/2015/12/undang-undang-hakim-dan-hukum.html
 http://www.hukumpedia.com/sifauzi174/macam-macam-aliran-penemuan-hukum-yang-
dipakai-oleh-hakim
 http://kabacarr.blogspot.co.id/2015/12/undang-undang-hakim-dan-hukum.html
 http://anonymousdx.blogspot.co.id/2016/05/makalah-undang-undang-hukum-dan-hakim.html
 https://yogisaputera.wordpress.com/2012/11/24/undang-undang-hakim-dan-hukum/
 https://windewal.wordpress.com/about/
 https://logikahukum.wordpress.com/tag/aliran-aliran-penemuan-hukum/
 https://sofianasma.wordpress.com/2010/12/16/interpretasi-hukum-menuju-penafsiran-hukum-
yang-berkeadilan/
 http://ilmuhukummenurutparapakar.blogspot.co.id/2012/05/penemuan-hukum-ditinjau-dari-
beberapa_06.html
 https://mattakula.wordpress.com/2010/06/04/aliran-aliran-hukum-dan-aliran-hukum-yang-
berlaku-di-indonesia/