Geopolitik mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Negara. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara.

1. 1. Moch. Rizqi Gumilang 135060400111015
2. Shabrina Arifah 135060400111016
3. Fisabella Rilamsari Putri 135060400111022
4. Olda Fadhillah A.R 135060400111026
5. Muh. Iqbal Banu S 135060400111030
6. Annida Lisyahadah 135060401111048
7. Yahya M. Aji 135060401111051
8. Gio Fonseca Asprilia 135060401111072

2. GEOPOLITIK

3. “Hijau merimbuni daratannya,
Biru lautan di sekelilingnya,
Itulah negeri Indonesia,
Negeri yang subur serta kaya raya,…”
“Indonesia” (Rhoma Irama)
Mukadimah

4. Pengertian
Geopolitik :
- mempelajari keterkaitan antara
kondisi geografis suatu negara
dan perumusan kebijakan
penyelenggaraan negara

5. ge·o·po·li·tik /géopolitik/ n 1 ilmu tt pengaruh faktor geografi thd ketatanegaraan;
2 kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dng posisi geografisnya
Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia
dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional
Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi
geopolitik bangsa Indonesia.
Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi
wawasan nusantara.

6. Soemiarno, 2005 6
Wawasan Nusantara
MENINJAU
Cara pandang bangsa Indonesia :
MENELITI
MENINJAU
MENGAMATI
MEMANDANGWAWAS
TINJAUAN
KONSEPSI PANDANGAN, CARA PANDANG
WAWASAN
Cara pandang suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara.
Merupakan hasil perenungan kultural, historis, georafis/ruang
hidup, Idealisme, ideologi/falsafah, konstitusi, aspirasi, identitas,
integritas kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya
serta kemampuannya/daya saingnya.
WAWASAN
NASIONAL
Tentang diri dan lingkungannya yang sarwa nusantara, dalam
lingkungan strategi yang dinamik, berdasarkan Pancasila & UUD 45.
Persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional.
WAWASAN
NUSANTARA

7. Latar belakang
Orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan ! Tidak dapat
dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Soekarno
Karena orang dan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang
menjadi hal yang menimbulkan konflik antar antar manusia—individu, keluarga,
masyarakat, bangsa—hingga kini. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya
bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan
nasional atau disebut geopolitik.

8. Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan
2. Berada diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan
(Lautan India dan Lautan Pasifik) sehingga menjadi nusa diantara laut
yang selanjutnya dinamakan Nusantara.
3. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah nusantara berada di Garis
Khatulistiwa dan diliwati oleh Geo Stationary Satelite Orbit (GSO).
Ruang hidup (geografi)
Profil (sejarah,
ideologi, budaya)
Wawasan Nasional
(Geopolitik)
Kenapa Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara?

9. Dasar pemikiran
1. Falsafah Pancasila
2. Aspek Kewilayahan Nusantara
3. Aspek Sosial Budaya

10. 1. Falsafah Pancasila
Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan Wawasan nusantara,
a.l. gotong royong. Suatu nilai khas dari bangsa Indonesia. Gotong
royong merupakan kerja kolektif dari berbagai eleman masyarakat
yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Nilai kemanusiaan
Indonesia juga menjadi dasar wawasan nusantara yang kemudian
melahirkan HAM. Dalam filsafat Pancasila juga mengedepankan
kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan,
tanpa mematikan kepentingan golongan. Selain itu, musyawarah
dilakukan untuk mencapai mufakat.

11. 2. Aspek Kewilayahan Nusantara
Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, memiliki karakteristik
berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu
fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung
beraneka ragam kekayaan alam (baik di dalam maupun di
permukaan bumi) dan jumlah penduduk yang besar. Dengan
demikian secara kontekstual kondisi geografi Indonesia mengandung
keunggulan sekaligus kelemahan/kerawanan. Kondisi ini perlu
diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia

13. 3. Aspek Sosial Budaya
Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis dan 748 bahasa Ibu. Tata kehidupan
nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan masyarakat
mengandung potensi konflik yang besar, terlebih lagi kasadaran nasional masyarakat
masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas

14. Kedudukan Geopolitik
a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan
sebagai landasan idiil.
b. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara; berkedudukan
sebagai landasan konstitusional.
c. Wawasan Nusantara (geopolitik) sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai
landasan konsepsional.
d. Ketahanan Nasional (geostrategi) sebagai konsepsi nasional; berkedudukan
sebagai landasan konsepsional.
e. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar
nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.

15. Fungsi Geopolitik
Dalam
menentukan
Kebijakan
Keputusan
Tindakan
Perbuatan
bagi penyelenggara negara di tingkat pusat
dan daerah maupun bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara.
Sebagai:
• Pedoman
• Motivasi
• Dorongan
• Rambu-rambu

16. Tujuan Wawasan Nusantara
Hakekat tujuan wawasan nusantara adalah:
◦ Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan
potensi geografi serta kebhinekaan budaya.
◦ Pedoman pola tindak dan pola pikir kebijaksanaan nasional
◦ Persatuan dan kesatuan dalam ke-bhinekaan.
Tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin
meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa
Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

17. Peranan Wawasan Nusantara
1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan
selaras, segenap aspek kehidupan nasional.
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-nya.
3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.
4. Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan
perdamaian dunia.

18. Perkembangan Teori Geopolitik
1. F. Ratzel (1844-1904) negara mirip organisme
2. R. Kjellen (1864-1922) negara adalah organisme
3. Karl Haushofer (1896-1946) teori ruang dan kekuatan : “Lebensrum” cukup
mengikuti hukum alam; swasembada / autarkhi. Implementasinya adalah
berupa pembagian wily ( Pan Regionalisme ) :
Pan Amerika (Monroe Doctrine, USA)
Pan Asia Timur (Doktrin Hoka I Chiu, Jepang)
Pan Rusia India (wily Asia Barat dan Eropa Timur, Rusia)
Pan Eropa Afrika (Eropa Barat - tidak termasuk Inggris dan Rusia, Jerman)
Teori Geopolitik Jerman

19. Teori Geopolitik Inggris
• Sir Walter Raleight (1554 – 1618) menekankan wawasan
maritim, yaitu penguasaan laut yang bertujuan untuk
menguasai perdagangan, pada akhirnya bertujuan akhir
terhadap penguasaan dunia, dan untuk itu diperlukan
keseriusan dalam pembangunan armada laut.
• Sir Halford Mackinder (1861 – 1947) penguasaan daerah-
daerah ’jantung’ dunia, dikenal dengan teori Daerah
Jantung. Untuk menguasai dunia, maka harus menguasai
daerah jantung sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau
dunia, dan 1/12 pulau.

20. Teori Geopolitik Amerika
• Alfred Thayer Mahan mengembangkan konsepsi Raleight dengan
mempertahankan & memanfaatkan sumber daya laut (kekuatan maritim).
• Guilio Douhet, lebih melihat kekuatan dirgantara dalam memenangkan
peperangan.
• Nicholas J. Spijkman terkenal dengan teori Daerah Batas, yaitu membagi
dunia dalam empat wilayah atau area :
1.Pivot area, mencakup wilayah daerah jantung
2.Offshore continent land, mencakup wily pantai benua Eropa-Asia
3.Oceanic Belt, mencakup wily pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Selatan
4.New World, mencakup wilayah Amerika

21. Teori Geopolitik Indonesia
Bangsa Indonesia tidak dapat menerima rumusan Karl Haushofer dan rumusan-
rumusan lain yang pada prinsipnya sama karena bertentangan dengan Pancasila.
Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun
kekerasan
Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, teori yang dianut adalah:
Ruang Hidup bangsa terbatas wilayah yang diakui internasional
Setiap bangsa sama derajatnya
Setiap bangsa wajib menegakkan berdamaian dunia
Kekuatan bangsa :
1. Eksistensi, integrasi nasional
2. Kesejahteraan & kemakmuran rakyat bukan untuk kuasai negara lain

22. Isi wawasan Nusantara
1. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD
1945 yang meliputi:
a. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
b. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas.
c. Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

23. Isi Wawasan Nusantara
2. Asas keterpaduan yang berciri manunggal, utuh dan menyeluruh
a) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan, perairan dan
dirgantara secara terpadu.
b) Satu kesatuan politik dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta
satu ideologi dan identitas nasional.
c) Satu kesatuan sosial budaya atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
d) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan
asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
e) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu
(sishankamrata).
f) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembagian dan
hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

24. Isi wawasan Nusantara
3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan
Lahiriah
a. Tata laku batiniah berdaasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap
mental bangsa yang memilki kekuatan batin.
b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan
kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengadilan.

25. Sejarah Perkembangan
Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak
tahun 1957  Deklarasi Pemerintah RI (di-kenal sebagai Deklarasi
Juanda) disetujui bangsa lain tahun 1982 di Jamaica (UNCLOS)
kemudian RI meratifikasi dengan UU No. 17 Th. 1985

26. Bentuk Negara Berdasarkan Geografi
1. Negara Daratan (Land Lock Country)
2. Negara Berbatasan dengan laut
Negara Pantai (Coastal archipelago)
Negara Pulau (Oceanic archipelago)
Negara Kepulauan (Archipelago)

27. Merupakan suatu kesatuan utuh wilayah,
yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-
pulau dan gugusan pulau-pulau
Atau
Merupakan gugusan pulau-pulau dengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya
sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubung.
Asas Negara Kepulauan (UNCLOS ps 46)

28. Deklarasi Juanda
Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang TZMKO 1939
Diberlakukannya Point to point theory (12mil garis lurus dari titik terluar pulau terluar
atau baseline) tidak lagi low water line (contour line atau 3mil garis pantai)
Laut teritorial 12 mil laut antara 2 pulau
Memaknai tanah-air (nusantara)  Benua Maritim Indonesia
UNCLOS merupakan pengakuan bahwa Indonesia adalah Negara archipelago (maritim)
terbesar di dunia

30. Otonomi Daerah
Latar Belakang
Pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh
karenanya wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan
tersebut diperlukan asas dalam mengelola daerah.
Bentuk Otonomi
Desentralisasi : Pelayanan langsung kepada rakyat oleh Pemda, bukan pusat
Filosofi  Pemda ada karena ada rakyat yang dilayani
 Rakyat memberikan legitimasi
Output  Public goods & Public regulation
Dekonsentrasi : Tidak semua tugas-tugas teknis dapat dilaksanakan Pemda
Fungsional  kanwil/kandep
Terintergrasi  kepala wilayah

31. Otonomi daerah
Kewenangan daerah
UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud
politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi
kepada dua daerah yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi
daerah kabupaten/kota. Perbedaan antara UU yang lama dengan yang baru adalah:
1. UU yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government
looking).
2. UU yang baru, titik pandang kewenangannya di mulai dari daerah (Local government
looking). UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai dengan tuntutan
reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
untuk semua daerah yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat
madani (civil society).

32. Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tidak menjurus pada
semangat pembentukan daerah berdasarkan etnik atau sub kultur. Pada
masa penjajahan Belanda wilayah kita terbagai atas dasar pembagaian sub
kultur dengan dibentuknya daerah Karesidenan. Otonomi dipandang sebagai
proses terselenggaranya distribusi kewenangan secara serasi dan proporsional
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten
dan kota dalam bingkai keutuhan negara-negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

33. 12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN

34. Studi Kasus
AMBALAT kembali mencuri perhatian. Kapal perang Malaysia berkali - kali melanggar teritori
Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita. Ambalat adalah sebuah gugus pulau di sekitar
118.2558 Bujur Timur (BT)-118.254167 BT dan 2.56861 Lintang Utara (LU)- 3.79722 LU yang terletak
di perairan Laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Kalimantan Timur. Sengketa Ambalat Indonesia-
Malaysia menyeruak karena klaim kepemilikan. Pada 2005, krisis Ambalat ditandai dengan show of
force kedua angkatan bersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia, dan aneka aksi
demonstrasi mengecam Malaysia. Ambalat disebut sebagai wilayah Republik Indonesia (RI) sesuai
Undang-undang No 4 Tahun 1960 tentang Perairan RI yang telah sesuai dengan konsep hukum Negara
Kepulauan (Archipelagic State). Undang-undang ini telah diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum
Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) ditetapkan dalam Konferensi III
PBB di Montego Boy, Jamaika, 10 Desember 1982. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia
dengan Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.
Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai dengan peta wilayah yang
dibuat Malaysia pada 1979. Peta itu didasarkan pada The Convention on The Territorial Sea and the
Contiguous zone 1958 dan The Continental Self Convention 1958. Peta Laut 1979 tersebut juga telah
memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah Malaysia.

36. Analisa
-27 Oktober 1969  Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia, kedua negara masing-
masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969
-Malaysia mengeluarkan peta tahun 1979  masalah di Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut
Sulawesi
-Kasus ini mencuat karena Pulau Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai
bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional.
-Saling klaim atas lempeng benua (continental) shelf) dan ZEE di wilayah itu
-UNCLOS menguatkan Indonesia, dan melemahkan Malaysia
-Kandungan minyak dan gas bumi di Ambalat jika dieksploitasi mencapai Rp 4.200 triliun
-Perundingan bias mencapai puluhan tahun
-Pilihan solusi : Penggunaan cara-cara diplomasi pasal 33 Piagam PBB yakni melalui negosiasi, mediasi,
konsiliasi, arbritase, penyelesaian pengadilan, atau penyelesaian melalui agen-agen regional atau
cara-cara lain menurut pilihan masing-masing negara.