Undang Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pola manajemen karir dilaksanakan dengan promosi dan Seleksi terbuka. Promosi dan seleksi ini dilakukan untuk menempatkan PNS dalam jabatan pemerintahan (Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi) yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang baik. Selama ini promosi jabatan dilakukan dengan mekanisme Baperjakat secara tertutup yang pada kenyataannya kurang berhasil memposisikan pejabat ASN dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi jabatannya. Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada berbagai problematika dalam penerapan kebijanak promosi dan seleksi terbuka dengan pendekatan analisis kebijakan publik. Hasilnya adalah apabila mekanisme promosi dan seleksi terbuka dilakukan secara konsisten dan menghindari kepentingan tertentu maka akan terpilihlah pejabat yang memiliki kapasitas yang memadai dalam pelayanan masyarakat. Sebaliknya bila tidak diterapkan secara konsisten maka kebijakan ini hanya akan memperpanjang prosedur birokrasi dan tidak berpengaruh bagi perbaikan kinerja pemerintahan.

1. PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI LELANG JABATAN PUBLIK
Oleh : Drs. Mahmun Syarif Nasution, M.AP *
Telah dimuat diWeb Balai Diklat Keagamaan Medan 2015
Abstract
Undang Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
mengamanatkan pola manajemen karir dilaksanakan dengan promosi dan Seleksi
terbuka. Promosi dan seleksi ini dilakukan untuk menempatkan PNS dalam jabatan
pemerintahan (Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi) yang memiliki
kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang baik. Selama ini promosi jabatan
dilakukan dengan mekanisme Baperjakat secara tertutup yang pada kenyataannya
kurang berhasil memposisikan pejabat ASN dengan kualifikasi dan kompetensi yang
sesuai dengan standar kompetensi jabatannya. Pembahasan dalam tulisan ini
difokuskan pada berbagai problematika dalam penerapan kebijanak promosi dan
seleksi terbuka dengan pendekatan analisis kebijakan publik. Hasilnya adalah apabila
mekanisme promosi dan seleksi terbuka dilakukan secara konsisten dan menghindari
kepentingan tertentu maka akan terpilihlah pejabat yang memiliki kapasitas yang
memadai dalam pelayanan masyarakat. Sebaliknya bila tidak diterapkan secara
konsisten maka kebijakan ini hanya akan memperpanjang prosedur birokrasi dan
tidak berpengaruh bagi perbaikan kinerja pemerintahan.
Key Word : Promosi dan Seleksi Terbuka dan Jabatan ASN.
Pendahuluan
Istilah lelang jabatan atau lebih tepatnya promosi dan seleksi terbuka bagi jabatan publik
semakin populer di tengah masyarakat. Populer ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan lelang jabatan untuk lurah dan
camat pada tahun 2013. Sebelum Jokowi Bupati Jembrana, Bali Prof. I Gede Winasa dan
Walikota Samarinda Syaharie Ja’ang telah mempelopori pemberlakuan promosi jabatan eselon
II, III dan IV secara terbuka walau saat itu kurang populer. Saat ini promosi terbuka telah
mendapat payung hukum yang jelas dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan dengan implementasi kebijakan ini
jabatan pemerintahan sebagai amanat rakyat dapat diemban oleh ASN yang memiliki
kompetensi dan profesionalitas yang baik sekaligus memiliki integritas dan moralitas yang baik
pula.
Berbagai kalangan memandang optimis atas berlakunya undang undang ini sebagai
tonggak perbaikan manajemen karir ASN yang dilaksanakan secara fair dan adil. Tidak ada
kualitas tanpa melalui mekanisme persaingan, begitu pendapat sebagian pakar. Karena dengan
persaingan terbuka akan terpilih para pemimpin yang memiliki kualifikasi dan kompetensi
Praktek jual beli jabatan yang selama ini sulit dihilangkan akan digantikan dengan system merit.

2. Mengacu UU No. 5 Tentang ASN bahwa system merit dalam manajemen karir bagi ASN
didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
Akankah optimisme ini dapat terwujud menjadi kenyataan mengingat persoalan budaya
kerja birokrasi kita yang telah terkontaminasi dengan praktek jual beli jabatan, Lagi pula
perubahan system dari kebijakan sebelumnya dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999
majajemen karir ASN belum mengenal istilah promosi terbuka. Seleksi dan promosi dalam
aturan ini dilakukan dengan mekanisme Baperjakat secara tertutup dan pengusulannya
merupakan rahasia jabatan. Karena sifatnya yang tertutup dan telah dipraktekkan dalam waktu
yang cukup lama maka kebijakan yang bersifat terbuka ini sedikit diragukan keberhasilannya
tanpa diikuti langkah dan tindakan nyata. Akankah kebijakan promosi dan seleksi terbuka ini
berdampak positif bagi peningkatan layanan publik atau justeru akan memperpanjang jalur
birokrasi yang sarat akan kepentingan. Bagaimana pula kendala dan peluang dalam penerapan
kebijakan ini. Tulisan berikut ini akan mencoba membahasnya dalam perpektif administrasi dan
kebijakan publik.
Perspektif Administrasi Publik
Lelang jabatan atau sering disebut dengan istilah job tender sebenarnya bukan hal baru
dalam perspekif administrasi publik. Dalam konsep New Public Management (NPM), lelang
jabatan sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara Barat, dengan istilah yang
berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memilih aparatur yang memiliki kualifikasi, kompetensi
dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan
tugas yang lebih efektif dan efisien Lelang jabatan merupakan salah satu cara untuk
memperkecil potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena rekrutmen jabatan dilakukan
secara transparan, menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral dan
kompeten melakukan seleksi.
Proses lelang jabatan atau lebih tepat disebut promosi jabatan sebetulnya memiliki
dasar hukum yang sangat kuat. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sudah diatur mengenai wewenang kepala daerah untuk menentukan
struktur Organisasi Pemerintahan Daerah dan pengisian jabatannya. Undang Undang Nomor
43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok Pokok Kepegawaian juga sudah mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa Pengangkatan PNS
dalam suatu jabatan dilaksanakan. berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan

3. kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
Untuk menjamin terpilihnya orang-orang yang profesional dan kompeten sesuai dengan
standar kompetensi jabatan, maka diperlukan mekanisme seleksi dan promosi terbuka.
Sebetulnya konsep lelang jabatan tidak jauh berbeda dengan fit and proper test. Namun ada
pula persepsi sementara orang yang memandang bahwa lelang jabatan sama seperti lelang
atau tender dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lelang jabatan dalam
pandangan masyarakat sarat dengan makna negative yaitu praktek suap menyuap untuk
mendapatkan proyek.. Padahal sejatinya lelang jabatan justru bisa memperkecil potensi KKN
karena dilakukan secara transparan, menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh Panitia
Seleksi dan Assesor yang dibentuk secara khusus..
Sejalan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah meluncurkan program Grand Design Reformasi
Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi
Birokrasi dan salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi jabatan ASN secara
terbuka. Program ini bertujuan untuk menjamin tersedianya para pejabat struktural yang
memiliki kompetensi jabatan sesuai kompetensi dan persyaratan yang diperlukan oleh jabatan
tersebut. Untuk mencapai hal ini, perlu diadakan promosi jabatan structural berdasarkan sistem
merit dan terbuka, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan.
Program reformasi birokrasi ini kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 13 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan
Instansi Pemerintah.
Seleksi dan Promosi Jabatan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengelompokkan jabatan PNS menjadi tiga,
yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Jabatan
Administrasi terdiri dari Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan
Pelaksana. Sedangkan Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli
Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama. Pengembangan karir PNS dalam untuk menempati jabatan
tertentu dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan
Instansi Pemerintah serta dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas (Pasal 69).

4. Sedangkan PNS yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi tertentu memiliki
hak yang sama untuk dipromosikan kedalam jabatan yang lebih tinggi (Pasal 72).
Bagi PNS yang akan menduduki JPT dipersyaratkan kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, diklat, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
Untuk melaksanakan promosi dan seleksi bagi JPT yang lowong di lingkungan pemerintah
pusat dan daerah Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Panitia Seleksi secara kompetitif
dan terbuka dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Proses
promosi jabatan dilakukan dengan tahapan: Pertama; pengumuman secara terbuka kepada
instansi lain dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman,dan/atau media cetak,
media elektronik (termasuk media on-line/internet). Setiap pegawai yang telah memenuhi syarat
administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk
mengisi lowongan yang tersedia Kedua, mekanisme seleksi/ penilaian kompetensi manejerial
dan kompetensi bidang (substansi tugas) Penilaian kompetensi manejerial dilakukan dengan
menggunakan metodologi psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus dan
presentasi. Sedangkan penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan
wawancara (Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi
sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor. Ketiga, Panitia Seleksi
mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman,
dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media online/internet). Panitia Seleksi
selanjutnya mengusulkan tiga nama calon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
ditetapkan dalam JPT.
Promosi pejabat administrasi dan fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK/ Menteri, Gubernur, Bupati Walikota). setelah mendapat pertimbangan Tim
Penilai Kinerja PNS Instansi Pemerintah yang dibentuk oleh PPK. UU ASN membedakan
promosi dan seleksi untuk JPT dengan Jabatan Administrator. Untuk jabatan Administrator
(eselon III) dan Pengawas (eselon IV), dilakukan dengan mekanisme seleksi terbuka secara
internal di lingkungan instansi masing-masing dengan membentuk Panitia Seleksi. Panitia
Seleksi terdiri dari unsur internal (45 %) dan eksternal (55 %) berjumlah minimal 5 orang dan
maksimal 9 orang dan berjumlah ganjil. Panitia Seleksi dibantu oleh tim penilai kompetensi
(assessor) minimal 2 orang. Dengan demikian proses seleksi dan promosi terbuka dalam
jabatan administrasi juga sudah berlaku.
Promosi Jabatan Untuk Apa ?
Ditengah kritikan masyarakat tentang rendahnya kinerja pelayanan publik di segala
bidang seperti perilaku PNS yang kurang disiplin, moralitas yang rendah, pembangunan yang

5. tidak merata, infrastruktur jalan yang rusak, penataan kota yang yang semrawut, lalu lintas yang
macet dan sebagainya tentu kita perlu mengapresiasi langkah-langkah reformasi birokrasi yang
dimotori oleh Kementerian PAN dan RB sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintahan.
Sisi positif dari kebijakan ini diharapkan membawa dampak sebagai berikut; Pertama;
dengan adanya seleksi dan promosi terbuka bisa mendapatkan outcome yang positif yaitu
terangkatnya PNS yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai sesuai dengan
jabatannya sekaligus memiliki hati nurani yang bersih atau paling tidak memiliki rekam jejak
yang baik. Kita masih percaya masih ada PNS yang memiliki jiwa pengabdian dan ketulusan
kepada bangsa dan Negara ini. Namun sedikit diantara mereka yang terangkat menjadi
pemimpin birokrasi. Melalui promosi secara terbuka, diharapkan terpilih JPT yang profesional,
memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik, berintegritas, dan sesuai harapan organisasi dan
masyarakat pada umumnya.
Kedua, dengan adanya fit and proper test persaingan positif akan terbuka. Ada logika
yang mengatakan bahwa tidak ada kualitas yang lahir tanpa sebuah persaingan. Tentu dengan
adanya persaingan mendorong semangat bagi peningkatan kualitas, kinerja dan disiplin PNS.
Selama ini PNS yang duduk dalam jabatan tertentu masih banyak yang belum teruji kualitasnya
namun karena factor tertentu diberdayakan menduduki jabatan. Disamping itu budaya birokrasi
kita masih mengindikasikan adanya keterkaitan emosional dan ekonomis tertentu dalam
mendudukkan seseorang dalam jabatan. Keterkaitan emosional seperti adanya kedekatan
secara kekerabatan, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan sehingga
seseorang mendapat kesempatan untuk dipromosikan dalam jabatan. Keterkaitan secara
ekonomis terkait dengan jual beli jabatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik
tertentu.
Ketiga, bagi PPK dan pejabat eselon I, II yang berwewenang dalam memberi mandat
bagi PNS dalam jabatan tertentu, lelang jabatan dapat bermanfaat untuk menghindarkan diri
dari intervensi berbagai fihak yang berusaha menempatkan “orangnya” dalam jabatan strategis
di lingkungan masing-masing. Jabatan politik, kepartaian serta keormasan saat ini memiliki
bargaining position untuk mempengaruhi keputusan pejabat public, karena memang atasan
pejabat public secara structural adalah pejabat politik (menteri, gubernur dan seterusnya)
Keempat, memperkuat sistem managemen karir berdasarkan merit sistem dimana
terbuka peluang yang sama bagi setiap PNS untuk meningkatkan karir berdasarkan kompetensi
yang dimilikinya. Selama ini terkesan proses rekrutmen PNS dalam jabatan yang dilakukan oleh
Baperjakat berjalan kurang objektif dan transparan sehingga PNS malas untuk meraih prestasi

6. tertentu. Ada kesan kemampuan adalah nomor dua, nomor satunya adalah kedekatan dengan
pejabat dan factor nasib.
Kelima, bagi masyarakat, ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan apakah
kinerja pelayanan publik akan semakin baik? Secara teori tentu iya, namun apakah
kenyataannya akan berbanding lurus dengan konsep teoritisnya. Tentu peran aktif masyarakat
juga menjadi faktor penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, mestinya hal
ini juga dibarengi dengan upaya pengawasan masyarakat yang jauh lebih intens agar pejabat
yang telah diseleksi lebih fokus pada kerja pelayanan masyarakat.
Kendala dalam Promosi Jabatan
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses seleksi dan promosi mengalami
kendala yang besar, antara lain. Pertama, mekanisme seleksi pastilah memakan waktu yang
relative lama dan biaya yang besar. Proses seleksi pastilah melibatkan berbagai lembaga
terkait seperti Badan Kepegawaian Negara, Kemenpan dan RB dan Perguruan tinggi.
Disamping proses seleksi tentu harus melewati prosedur standar bagi setiap daerah, ini
menyebabkan proses asssesmen berjalan relative lama. Lain lagi kalau kita hitung biaya
penyelenggaraannya. Mengingat jabatan eselon di setiap level itu sangat banyak, mulai jabatan
eselon I, II, II dan IV yang kosong akibat mutasi atau pensiun setiap bulannya pastilah biayanya
juga besar. Saat ini walau belum dilakukan penelitian telah banyak jabatan administrasi yang
lowong karena kebijakan ini telah diberlakukan sementara system dan prosedur tehnisnya
belum berjalan.
Kedua, mekanisme seleksi juga tidak menjamin hasilnya baik, mengingat pengalaman
bernegara kita ada saja oknum-oknum yang diberi kepercayaan tertentu kurang amanah.
Panitia Seleksi maupun assesor bisa saja tidak memberi nilai secara objektif karena ada
kepentingan tertentu, baik kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain secara tidak
sah. Budaya birokrasi kita belum menunjukkan perubahan perilaku yang berintegritas dan layak
dipercaya. Perbaikan system seleksi dan promosi sebaiknya diikuti dengan perbaikan budaya
kerja. Kebijakan yang baik dan adil bila tidak diimplementasikan dengan konsisten hasilnya
tidak akan membawa dampak yang baik. Sementara konsistensi terhadap kebijakan adalah
barang yang mahal sampai hari ini.
Ketiga, keterbatasan aparatur yang professional di bidang tugasnya. Mengapa
pelayanan public saat ini kurang baik ? Salah satu jawabannya adalah kurangnya PNS yang
profesional. Kurangnya profesionalitas ini diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang kurang
memadai, pelatihan jabatan yang terbatas dan sedikit minat untuk belajar secara mandiri. Oleh
karena itu kalaupun proses penyaringan dalam jabatan tertentu sudah dilakukan dengan baik

7. namun karena kompetensi dan profesionalitas yang ada masih terbatas maka hasilnya juga
kurang memuaskan.
Kesimpulan
Lelang jabatan adalah bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara transparan
dan selektif. Transparan karena dilakukan secara terbuka dan setiap orang yang memiliki syarat
administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk
mengisi lowongan yang tersedia. Selektif karena proses pelaksanaannya dilakukan uji
kompetensi ataupun fit and proper test. Promosi dan Seleksi Jabatan memiliki nilai fositif dalam
rangka reformasi birokrasi yaitu untuk merekrut ataupun menempatkan pejabat eselon yang
memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai. Namun disisi lain kita berharap bahwa
Panitia Seleksi dan Assesor yang diberi amanah dapat bekerja secara professional. Sebab
kalau tidak keadaan ini dapat memperpanjang jalur birokrasi sekalugus memperluas
kesempatan untuk melakukan KKN ria. Wallohu a’lam.
Daftar Pustaka
1. Prof. Dr. Yeremias T. Keban, SU, MURP, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Penerbit Gaya
Media, 2008
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun
1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian
3. Undang Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Undang Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor
13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Hasibuan, M.S.P., 2000, Manajemen sumber daya manusia, Penerbit :Bumi aksara, Jakarta.
6. Mangkuprawira, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik , Penerbit Ghalia Indonesia,
Jakarta.
7. http://www.menpan.go.id/berita-terkini/928-lelang-jabatan-siapa-takut
8. http://www.tenderindonesia.com/tender_home/innerNews2.php?id=18955&cat=CT0023
9. http://samarinda.lan.go.id/promosi_terbuka_jabatan_struktural_150.htm
 Penulis adalah Widyaiswara di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan.