SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PENCATATAN, PERHITUNGAN DAN
PENYESUAIAN SILPA KAPITASI UNTUK
PENINGKATAN MUTU LAYANAN FKTP
Jakarta, 30 Agustus2021
dr. Ari Dwi Aryani, M.KM
Deputi Direksi Bidang JPKP
2
GAMBARAN KAPITASI FKTP PEMDA
Jumlah Puskesmas
• Kerjasama : 10.162
• BLUD : 3.825
• Non BLUD : 6.337 (62,36%)
Peserta Program JKN
• Jumlah Peserta JKN : 224 Juta
• Jumlah peserta terdaftar
di Puskesmas : 155 Juta (69,2%)
Pembayaran Kapitasi th 2020
Total : Rp. 14,01 T
Puskesmas : Rp. 9,73 T (69,5%)
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 52 Tahun 2016
3
PEMBIAYAAN KAPITASI
Tarif Kapitasi Untuk FKTP yang
memberikan pelayanan :
10,39
8,35
1
1
,83 12,27
13,21
14,4 14,04
201
4 2015 201
6 201
7 201
8 201
9 2020
PEMBIAYAAN KAPITASI (TRILIUN RUPIAH)
2014-2020
0,13
0,01
0,87
3,31
9,73
Praktik Dokter Gigi
RS D Pratama
Dokter Praktik Perorangan
Klinik Pratama
Puskesmas
PEMBIAYAAN KAPITASI (TRILIUN RUPIAH)
PER JENIS FKTP TAHUN 2020
Administrasi Pelayanan
Promotif dan preventif
Pemeriksaan, pengobatan
dan konsultasi medis
Tindakan medis non
spesialistik, baik operatif
maupun non operatif
Obat dan bahan medis habis
pakai
Pemeriksaan penunjang
diagnostic laboratorium
tingkat pertama
EMPAT FUNGSI PELAYANAN PRIMER
Kontak Pertama
FKTP merupakan pilihan utama peserta
untuk kebutuhan kesehatannya
Kontinuitas
FKTP mampu mengelola status kesehatan
peserta terpelihara optimal dan
berkelanjutan
Koordinasi
Optimalnya komunikasi dan kerja sama
antar FKTP dan FKTP dengan FKRTL
sehingga rujukan & rujuk balik dapat
terkontrol
Komprehensif
Tatalaksana kesehatan peserta secara
komprehensif mencakup promotif
preventif, kuratif dan rehabilitatif
1 3
2 4
Implementasi empat fungsi pelayanan primer diharapkan dapat mengoptimalkan Program JKN.
4
5
SINERGI KAPITASI BERBASIS KINERJA
DENGAN ARAH RPJMN BIDANG KESEHATAN
Agenda Pembangunan RPJMN 2020 –
2024 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan
kesehatan
reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan
stunting)
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup
Sehat (Germas); dan
5. Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat
dan
makanan.
Dukungan BPJS Kesehatan untuk
meningkatkan mutu layanan kesehatan di FKTP
melalui pengambangan sistem pembayaran
Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)
No Indikat
or
KBK
Program Pemerintah
1 Angka
Kontak
a. Peningkatan kesehatan KIA, KB, TB dan HIV
b. Percepataan perbaikan gizi masyarakat
c. Peningkatan pengendalian penyakit
d. Pembudayaan Gerakan masyarakat
Hidup Sehat (Germas)
e. Penguatan sistem kesehatan
pengawasan obat dan makanan
2 RRNS a. Peningkatan kesehatan KIA, KB, TB dan HIV
b. Peningkatan pengendalian penyakit
3 RPPT a. Peningkatan pengendalian penyakit (DM dan
HT)
b. Penguatan sistem kesehatan
pengawasan obat dan makanan
Sinergi KBK dengan arah RPJMN Bidang Kesehatan
UTILISASI FKTP DAN INDEKS KEPUASAN PESERTA
RASIO RUJUKAN (%) PER JENIS FKTPTAHUN 2020
14,88
12,55 12,92 13,52
5,51
Puskesmas Klinik Pratama Dokter Praktik
Perorangan
RS D Pratama Praktik Dokter
Gigi
Sumber: LPP dan SSBI
34,15
10,97
Puskesmas Klinik Pratama Dokter Praktik RS D Pratama Praktik Dokter
Perorangan Gigi
RATE KUNJUNGAN (‰) PER JENIS FKTP TAHUN 2020
169,7
150,69
112,78
UTILISASI FKTP INDEKS KEPUASAN PESERTA
Perlu adanya peningkatan akses dan mutu layanan
di FKTP untuk peningkatan kepuasan peserta
7
KAPITASI SiLPA KAPITASI
• Jumlah Peserta terdaftar
• Jumlah Nakes
• Indikator Kinerja
• Layanan Non Spesialistik
Optimalisasi Layanan
Kepuasan Peserta
Peningkatan Kualitas Layanan FKTP
• Meningkatkan angka kontak layanan kepada
peserta JKN
• Menurunkan rasio rujukan
• Meningkatkan kepuasan peserta JKN
• Mendukung pembangunan Kesehatan di daerah
Diharapkan Pemda melalui Dinkes dapat
mendorong FKTP dalam pemanfaatan
Kapitasi untuk meningkatkan kualitas
layanan di Puskesmas Non BLUD
Mekanisme PengelolaanMengacu
Permendagri 28/2021
Mekanisme Pemanfaatan Mengacu
Permenkes 21/2016 atau Revisinya
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 / Surat Dirjen
Nomor 900/5444/Keuda
 Revisi Permenkes No 21 tahun 2016
 Penyesuaian Sistem BPJS Kesehatan untuk Pencatatan dan
Perhitungan SiLPA untuk transparansi pembayaran
PENYESUAIANREGULASI PERPRES 46/2021
1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran
berkenaan, dana kapitasi tersebut diperhitungkan BPJS Kesehatan dalam pembayaran
dana kapitasi tahun anggaran berikutnya (Pasal 7).
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengesahan dana kapitasi JKN pada FKTP milik
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pasal 10 A).
SUBSTANSI UTAMA PERPRES 46/2021
Agar Pemda Berkoordinasi dengan Kantor Kedeputian
Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan
Pelaporan data
SiLPA Kapitasi
TA 2020
Penyesuaian
Kapitasi mulai
September 2021
Adendum
Perjanjian
Kerjasama (PKS)
Rekonsiliasi Data
Kapitasi
TINDAK LANJUT DAN HARAPAN
TINDAKLANJUT
HARAPAN
• Melakukan sosialisasi bersama dengan
K/L, Dinkes, dan asosiasi faskes agar
ada persamaan persepsi semua
pemangku kepentingan
• Koordinasi antara Pemda dengan BPJS
Kesehatan dalam pelaporan dan
penyesuaian SiLPA Kapitasi mulai
September 2021
• Adendum Perjanjian Kerjasama
• Rekonsiliasi data pembayaran kapitasi
pemangku kepentingan
• Adanya pemahaman bersama semua
dalam
Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun
2021
• Pemda melalui Dinkes dapat mendorong
pemanfaatan dana kapitasi secara optimal
untuk peningkatan kualitas layanan di
Puskesmas
• Peningkatan akses dan mutu layanan FKTP
PerluAdanyaKoordinasiBersamaAntar
PemangkuKepentinganDalamPemanfaata
n DanaKapitasiDanSilpaKapitasiSebagai
U
payaPeningkatanA
ksesD
anM
utuL
ayana
n FKTP
Terima Kasih
Kini Semua Ada
Dalam Genggaman!
www.bpjs-kesehatan.go.id
DownloadAplikasi MobileJKN
11

More Related Content

More from MAHMUN SYARIF

Publikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxPublikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxMAHMUN SYARIF
 
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptxMAHMUN SYARIF
 
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfpermenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfMAHMUN SYARIF
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiMAHMUN SYARIF
 
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptpenentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptMAHMUN SYARIF
 
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docxENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docxMAHMUN SYARIF
 
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).docREKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).docMAHMUN SYARIF
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxMAHMUN SYARIF
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptMAHMUN SYARIF
 
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxBahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxMAHMUN SYARIF
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsiMAHMUN SYARIF
 
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2MAHMUN SYARIF
 
TOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa
TOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desaTOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa
TOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desaMAHMUN SYARIF
 
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsistrategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsiMAHMUN SYARIF
 
Motivasi Membangun Desa
Motivasi Membangun DesaMotivasi Membangun Desa
Motivasi Membangun DesaMAHMUN SYARIF
 
Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentingan
Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentinganIntegritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentingan
Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentinganMAHMUN SYARIF
 
Tata kearsipan dinamis
Tata kearsipan dinamisTata kearsipan dinamis
Tata kearsipan dinamisMAHMUN SYARIF
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 

More from MAHMUN SYARIF (20)

Publikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxPublikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptx
 
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
 
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfpermenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan Evaluasi
 
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptpenentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
 
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docxENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
 
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).docREKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docx
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
 
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxBahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
 
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
 
TOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa
TOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desaTOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa
TOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa
 
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsistrategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
 
Motivasi Membangun Desa
Motivasi Membangun DesaMotivasi Membangun Desa
Motivasi Membangun Desa
 
Analisis SWOT
Analisis SWOTAnalisis SWOT
Analisis SWOT
 
Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentingan
Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentinganIntegritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentingan
Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentingan
 
Tata kearsipan dinamis
Tata kearsipan dinamisTata kearsipan dinamis
Tata kearsipan dinamis
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 

BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx

  • 1. PENCATATAN, PERHITUNGAN DAN PENYESUAIAN SILPA KAPITASI UNTUK PENINGKATAN MUTU LAYANAN FKTP Jakarta, 30 Agustus2021 dr. Ari Dwi Aryani, M.KM Deputi Direksi Bidang JPKP
  • 2. 2 GAMBARAN KAPITASI FKTP PEMDA Jumlah Puskesmas • Kerjasama : 10.162 • BLUD : 3.825 • Non BLUD : 6.337 (62,36%) Peserta Program JKN • Jumlah Peserta JKN : 224 Juta • Jumlah peserta terdaftar di Puskesmas : 155 Juta (69,2%) Pembayaran Kapitasi th 2020 Total : Rp. 14,01 T Puskesmas : Rp. 9,73 T (69,5%)
  • 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 3 PEMBIAYAAN KAPITASI Tarif Kapitasi Untuk FKTP yang memberikan pelayanan : 10,39 8,35 1 1 ,83 12,27 13,21 14,4 14,04 201 4 2015 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 PEMBIAYAAN KAPITASI (TRILIUN RUPIAH) 2014-2020 0,13 0,01 0,87 3,31 9,73 Praktik Dokter Gigi RS D Pratama Dokter Praktik Perorangan Klinik Pratama Puskesmas PEMBIAYAAN KAPITASI (TRILIUN RUPIAH) PER JENIS FKTP TAHUN 2020 Administrasi Pelayanan Promotif dan preventif Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif Obat dan bahan medis habis pakai Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama
  • 4. EMPAT FUNGSI PELAYANAN PRIMER Kontak Pertama FKTP merupakan pilihan utama peserta untuk kebutuhan kesehatannya Kontinuitas FKTP mampu mengelola status kesehatan peserta terpelihara optimal dan berkelanjutan Koordinasi Optimalnya komunikasi dan kerja sama antar FKTP dan FKTP dengan FKRTL sehingga rujukan & rujuk balik dapat terkontrol Komprehensif Tatalaksana kesehatan peserta secara komprehensif mencakup promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif 1 3 2 4 Implementasi empat fungsi pelayanan primer diharapkan dapat mengoptimalkan Program JKN. 4
  • 5. 5 SINERGI KAPITASI BERBASIS KINERJA DENGAN ARAH RPJMN BIDANG KESEHATAN Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” 5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan: 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan stunting) 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan 5. Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan makanan. Dukungan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di FKTP melalui pengambangan sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) No Indikat or KBK Program Pemerintah 1 Angka Kontak a. Peningkatan kesehatan KIA, KB, TB dan HIV b. Percepataan perbaikan gizi masyarakat c. Peningkatan pengendalian penyakit d. Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas) e. Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan makanan 2 RRNS a. Peningkatan kesehatan KIA, KB, TB dan HIV b. Peningkatan pengendalian penyakit 3 RPPT a. Peningkatan pengendalian penyakit (DM dan HT) b. Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan makanan Sinergi KBK dengan arah RPJMN Bidang Kesehatan
  • 6. UTILISASI FKTP DAN INDEKS KEPUASAN PESERTA RASIO RUJUKAN (%) PER JENIS FKTPTAHUN 2020 14,88 12,55 12,92 13,52 5,51 Puskesmas Klinik Pratama Dokter Praktik Perorangan RS D Pratama Praktik Dokter Gigi Sumber: LPP dan SSBI 34,15 10,97 Puskesmas Klinik Pratama Dokter Praktik RS D Pratama Praktik Dokter Perorangan Gigi RATE KUNJUNGAN (‰) PER JENIS FKTP TAHUN 2020 169,7 150,69 112,78 UTILISASI FKTP INDEKS KEPUASAN PESERTA Perlu adanya peningkatan akses dan mutu layanan di FKTP untuk peningkatan kepuasan peserta
  • 7. 7 KAPITASI SiLPA KAPITASI • Jumlah Peserta terdaftar • Jumlah Nakes • Indikator Kinerja • Layanan Non Spesialistik Optimalisasi Layanan Kepuasan Peserta Peningkatan Kualitas Layanan FKTP • Meningkatkan angka kontak layanan kepada peserta JKN • Menurunkan rasio rujukan • Meningkatkan kepuasan peserta JKN • Mendukung pembangunan Kesehatan di daerah Diharapkan Pemda melalui Dinkes dapat mendorong FKTP dalam pemanfaatan Kapitasi untuk meningkatkan kualitas layanan di Puskesmas Non BLUD Mekanisme PengelolaanMengacu Permendagri 28/2021 Mekanisme Pemanfaatan Mengacu Permenkes 21/2016 atau Revisinya
  • 8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 / Surat Dirjen Nomor 900/5444/Keuda  Revisi Permenkes No 21 tahun 2016  Penyesuaian Sistem BPJS Kesehatan untuk Pencatatan dan Perhitungan SiLPA untuk transparansi pembayaran PENYESUAIANREGULASI PERPRES 46/2021 1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut diperhitungkan BPJS Kesehatan dalam pembayaran dana kapitasi tahun anggaran berikutnya (Pasal 7). 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengesahan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pasal 10 A). SUBSTANSI UTAMA PERPRES 46/2021 Agar Pemda Berkoordinasi dengan Kantor Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pelaporan data SiLPA Kapitasi TA 2020 Penyesuaian Kapitasi mulai September 2021 Adendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Rekonsiliasi Data Kapitasi
  • 9. TINDAK LANJUT DAN HARAPAN TINDAKLANJUT HARAPAN • Melakukan sosialisasi bersama dengan K/L, Dinkes, dan asosiasi faskes agar ada persamaan persepsi semua pemangku kepentingan • Koordinasi antara Pemda dengan BPJS Kesehatan dalam pelaporan dan penyesuaian SiLPA Kapitasi mulai September 2021 • Adendum Perjanjian Kerjasama • Rekonsiliasi data pembayaran kapitasi pemangku kepentingan • Adanya pemahaman bersama semua dalam Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2021 • Pemda melalui Dinkes dapat mendorong pemanfaatan dana kapitasi secara optimal untuk peningkatan kualitas layanan di Puskesmas • Peningkatan akses dan mutu layanan FKTP
  • 11. Terima Kasih Kini Semua Ada Dalam Genggaman! www.bpjs-kesehatan.go.id DownloadAplikasi MobileJKN 11