5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan
reproduksi
Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan stunting)
Peningkatan pengendalian penyakit
Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan
makanan.
1. PENCATATAN, PERHITUNGAN DAN
PENYESUAIAN SILPA KAPITASI UNTUK
PENINGKATAN MUTU LAYANAN FKTP
Jakarta, 30 Agustus2021
dr. Ari Dwi Aryani, M.KM
Deputi Direksi Bidang JPKP
2. 2
GAMBARAN KAPITASI FKTP PEMDA
Jumlah Puskesmas
• Kerjasama : 10.162
• BLUD : 3.825
• Non BLUD : 6.337 (62,36%)
Peserta Program JKN
• Jumlah Peserta JKN : 224 Juta
• Jumlah peserta terdaftar
di Puskesmas : 155 Juta (69,2%)
Pembayaran Kapitasi th 2020
Total : Rp. 14,01 T
Puskesmas : Rp. 9,73 T (69,5%)
3. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 52 Tahun 2016
3
PEMBIAYAAN KAPITASI
Tarif Kapitasi Untuk FKTP yang
memberikan pelayanan :
10,39
8,35
1
1
,83 12,27
13,21
14,4 14,04
201
4 2015 201
6 201
7 201
8 201
9 2020
PEMBIAYAAN KAPITASI (TRILIUN RUPIAH)
2014-2020
0,13
0,01
0,87
3,31
9,73
Praktik Dokter Gigi
RS D Pratama
Dokter Praktik Perorangan
Klinik Pratama
Puskesmas
PEMBIAYAAN KAPITASI (TRILIUN RUPIAH)
PER JENIS FKTP TAHUN 2020
Administrasi Pelayanan
Promotif dan preventif
Pemeriksaan, pengobatan
dan konsultasi medis
Tindakan medis non
spesialistik, baik operatif
maupun non operatif
Obat dan bahan medis habis
pakai
Pemeriksaan penunjang
diagnostic laboratorium
tingkat pertama
4. EMPAT FUNGSI PELAYANAN PRIMER
Kontak Pertama
FKTP merupakan pilihan utama peserta
untuk kebutuhan kesehatannya
Kontinuitas
FKTP mampu mengelola status kesehatan
peserta terpelihara optimal dan
berkelanjutan
Koordinasi
Optimalnya komunikasi dan kerja sama
antar FKTP dan FKTP dengan FKRTL
sehingga rujukan & rujuk balik dapat
terkontrol
Komprehensif
Tatalaksana kesehatan peserta secara
komprehensif mencakup promotif
preventif, kuratif dan rehabilitatif
1 3
2 4
Implementasi empat fungsi pelayanan primer diharapkan dapat mengoptimalkan Program JKN.
4
5. 5
SINERGI KAPITASI BERBASIS KINERJA
DENGAN ARAH RPJMN BIDANG KESEHATAN
Agenda Pembangunan RPJMN 2020 –
2024 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan
kesehatan
reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan
stunting)
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup
Sehat (Germas); dan
5. Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat
dan
makanan.
Dukungan BPJS Kesehatan untuk
meningkatkan mutu layanan kesehatan di FKTP
melalui pengambangan sistem pembayaran
Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)
No Indikat
or
KBK
Program Pemerintah
1 Angka
Kontak
a. Peningkatan kesehatan KIA, KB, TB dan HIV
b. Percepataan perbaikan gizi masyarakat
c. Peningkatan pengendalian penyakit
d. Pembudayaan Gerakan masyarakat
Hidup Sehat (Germas)
e. Penguatan sistem kesehatan
pengawasan obat dan makanan
2 RRNS a. Peningkatan kesehatan KIA, KB, TB dan HIV
b. Peningkatan pengendalian penyakit
3 RPPT a. Peningkatan pengendalian penyakit (DM dan
HT)
b. Penguatan sistem kesehatan
pengawasan obat dan makanan
Sinergi KBK dengan arah RPJMN Bidang Kesehatan
6. UTILISASI FKTP DAN INDEKS KEPUASAN PESERTA
RASIO RUJUKAN (%) PER JENIS FKTPTAHUN 2020
14,88
12,55 12,92 13,52
5,51
Puskesmas Klinik Pratama Dokter Praktik
Perorangan
RS D Pratama Praktik Dokter
Gigi
Sumber: LPP dan SSBI
34,15
10,97
Puskesmas Klinik Pratama Dokter Praktik RS D Pratama Praktik Dokter
Perorangan Gigi
RATE KUNJUNGAN (‰) PER JENIS FKTP TAHUN 2020
169,7
150,69
112,78
UTILISASI FKTP INDEKS KEPUASAN PESERTA
Perlu adanya peningkatan akses dan mutu layanan
di FKTP untuk peningkatan kepuasan peserta
7. 7
KAPITASI SiLPA KAPITASI
• Jumlah Peserta terdaftar
• Jumlah Nakes
• Indikator Kinerja
• Layanan Non Spesialistik
Optimalisasi Layanan
Kepuasan Peserta
Peningkatan Kualitas Layanan FKTP
• Meningkatkan angka kontak layanan kepada
peserta JKN
• Menurunkan rasio rujukan
• Meningkatkan kepuasan peserta JKN
• Mendukung pembangunan Kesehatan di daerah
Diharapkan Pemda melalui Dinkes dapat
mendorong FKTP dalam pemanfaatan
Kapitasi untuk meningkatkan kualitas
layanan di Puskesmas Non BLUD
Mekanisme PengelolaanMengacu
Permendagri 28/2021
Mekanisme Pemanfaatan Mengacu
Permenkes 21/2016 atau Revisinya
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 / Surat Dirjen
Nomor 900/5444/Keuda
Revisi Permenkes No 21 tahun 2016
Penyesuaian Sistem BPJS Kesehatan untuk Pencatatan dan
Perhitungan SiLPA untuk transparansi pembayaran
PENYESUAIANREGULASI PERPRES 46/2021
1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran
berkenaan, dana kapitasi tersebut diperhitungkan BPJS Kesehatan dalam pembayaran
dana kapitasi tahun anggaran berikutnya (Pasal 7).
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengesahan dana kapitasi JKN pada FKTP milik
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pasal 10 A).
SUBSTANSI UTAMA PERPRES 46/2021
Agar Pemda Berkoordinasi dengan Kantor Kedeputian
Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan
Pelaporan data
SiLPA Kapitasi
TA 2020
Penyesuaian
Kapitasi mulai
September 2021
Adendum
Perjanjian
Kerjasama (PKS)
Rekonsiliasi Data
Kapitasi
9. TINDAK LANJUT DAN HARAPAN
TINDAKLANJUT
HARAPAN
• Melakukan sosialisasi bersama dengan
K/L, Dinkes, dan asosiasi faskes agar
ada persamaan persepsi semua
pemangku kepentingan
• Koordinasi antara Pemda dengan BPJS
Kesehatan dalam pelaporan dan
penyesuaian SiLPA Kapitasi mulai
September 2021
• Adendum Perjanjian Kerjasama
• Rekonsiliasi data pembayaran kapitasi
pemangku kepentingan
• Adanya pemahaman bersama semua
dalam
Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun
2021
• Pemda melalui Dinkes dapat mendorong
pemanfaatan dana kapitasi secara optimal
untuk peningkatan kualitas layanan di
Puskesmas
• Peningkatan akses dan mutu layanan FKTP