SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA (TKD)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
Nomor SOP 6.7.14
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Nama SOP Rekomendasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa;
2. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas PP No 60 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa;
Minimal SMU
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Administrasi Surat Masuk
2. SOP Administrasi Surat Keluar
3. SOP Perjalanan Dinas;
4. SOP Administrasi Keuangan;
1. Komputer; 5. Materi; 9. Transportasi
2. Printer; 6. Akomodasi dan Konsumsi;
3. Mesin foto Copy; 7. Alat komunikasi;
4. Faximile; 8. Dokumen.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Memverifikasi data guna memperoleh kebenaran materil dan formil data yang
tertuang dalam Berita Acara;
2. Koordinasi saat tinjauan lapangan dengan BPMPD, Biro Pemerintahan dan Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemdes
dan BPN;
3. Keluarnya surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait Tukar Menukar TKD
Bukan Untuk Kepentingan Umum
UraianProsedur
Pelaksana
MutuBaku
Ke
t
Dirjen Direktur Kasubdit Kasi JFU Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima,memeriksa dan memberi
arahan kepada Direktur atas Surat
Gubernur dan Berita Acara Tukar
Menukar TKD Bukan untuk
KepentinganUmum
1. Surat dan BA Gubernur
2. Disposisi MDN
20 Menit Disposisi
2. Menerima,memeriksa dan memberi
arahan kepada Kasubdit Fasilitasi
Pengelolaan Aset Desa
1. Surat dan BA Gubernur
2. Disposisi Dirjen
20 Menit Disposisi
3. Menerima, memeriksa, menelaah,
memberi arahan kepada kasi Penataan
Aset Desa atau PemanfaatanAset Desa
1. Surat dan BA Gubernur
2. Disposisi Direktur
60 Menit Disposisi
4. Menerima,memeriksa, menelaah dan
mendiskusikan dengan Kasubdit dan
melakukan verifikasi ke lapangan.
1. Surat dan BA Gubernur
2. Disposisi Kasubdit
3. Peraturan Perundangan
4. Surat Tugas
3 hari laporan hasil
verifikasi
5. Melaporkan hasil verifikasi kepada
Direktur
1. Surat dan BA Gubernur
2. Laporan Hasil verifikasi
60 menit disposisi
6. Menerima, menelaah dan
mendisposisikan kepada Kasubdit
Fasilitasi PengelolaanAset Desa untuk
menyiapkan rapat pembahasan bersama
instansi /pihak terkait.
1. Surat dan BA Gubernur
2. Laporan Hasil verifikasi
3. Disposisi Direktur
20 menit disposisi
Mulai
1
1
1
7. menerima, memberi arahan dan
mendisposisikan kepada kasi Penataan
Aset Desa atau PemanfaatanAset Desa
untuk menyusun draft undangan rapat
1. Surat dan BA Gubernur
2. Laporan Hasil verifikasi
3. Disposisi Kasubdit
20 menit Disposisi
8. menerima, menelaah dan menyusun
surat undangan bersama JFU
1. Surat dan BA Gubernur
2. Laporan Hasil verifikasi
3. Disposisi Kasubdit
4. Komputer
5. Printer
6. Kertas
60 Menit surat undangan
9. Memimpin rapat penelaahan dan
mendisposisikan kepada kasubdit
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
untuk menindaklanjuti hasil
telaahan
1. Surat Undangan rapat
2. Peraturan Perundangan
3. Laporan Hasil Verifikasi
1 Hari 1. Notulensi/
Hasil
Telaahan
2. Disposisi
10. Menerima dan menindaklanjuti hasil
rapat dan bersama-sama Kepala
Seksi mengkonsep nota dinas
laporan Dirjen kepada MDN dan
surat rekomendasi tukar menukar
TKD bukan untuk kepentingan
Umum
1. Notulesi Rapat/Hasil
Telaahan
2. Disposisi Direktur
120
menit
1. Nota Dinas
Dirjen
Kepada MDN
2. Draf Surat
rekomendasi
MDN kepada
Gubernur
11. Menerima, membaca dan memberi
paraf nota dinas laporan Dirjen
kepada MDN dan surat rekomendasi
tukar menukar TKD bukan untuk
kepentingan Umum untuk
disampaikan kepada Dirjen melalui
Sekretaris
1. Notulesi Rapat/Hasil
Telaahan
2. Draft Surat MDN
3. Draft Nota Dinas Pengantar
Direktur sekaligus laporan
hasil telaahan
60 menit 1.Draft Surat
MDN
2.Draft Nota
Dinas
Pengantar
Direktur
sekaligus
laporan hasil
telaahan
3.Draft Nota
Dinas
1
2
2
2
Pengantar
Dirjen
sekaligus
laporan hasil
telaahan
4.Disposisi
12. Menerima, membaca dan memberi
paraf nota dinas laporan Dirjen
kepada MDN melalui Sekjen
Notulesi Rapat/Hasil Telaahan 60 menit 1. Draft Surat
MDN
2.Draft Nota
Dinas
Pengantar
Direktur
sekaligus
laporan hasil
telaahan
3.Draft Nota
Dinas
Pengantar
Dirjen
sekaligus
laporan hasil
telaahan
4.Disposisi
2
selesai
a

More Related Content

Similar to REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc

Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021koperasidoaibuharapa
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Husnul Abidin,S.H.,M.Kn.
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.pptMATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.pptkartunlepot
 
Job discription kua
Job discription kuaJob discription kua
Job discription kuaYoyon Asfai
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfHarisKunaifi2
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
Pb 62-2011 (lamp)
Pb 62-2011 (lamp)Pb 62-2011 (lamp)
Pb 62-2011 (lamp)Divi Cell
 
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdfDedeRusmana5
 
Visi bagian kesejahteraan rakyat
Visi bagian kesejahteraan rakyatVisi bagian kesejahteraan rakyat
Visi bagian kesejahteraan rakyatParman Man
 
7 bab iv lkpj desa titian resak
7 bab iv lkpj desa titian resak7 bab iv lkpj desa titian resak
7 bab iv lkpj desa titian resakAgung Gempa
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desasayaperempuan
 
SOP Rencana Kerja.docx
SOP Rencana Kerja.docxSOP Rencana Kerja.docx
SOP Rencana Kerja.docxcahayakasih9
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)Sefnad Bagau
 
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdfSOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdfHardikaSetiady
 

Similar to REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc (20)

Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.pptMATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
 
Job discription kua
Job discription kuaJob discription kua
Job discription kua
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
 
Pb 62-2011 (lamp)
Pb 62-2011 (lamp)Pb 62-2011 (lamp)
Pb 62-2011 (lamp)
 
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw okRktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
 
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
 
PRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM DESAPRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM DESA
 
SOTK Desa
SOTK DesaSOTK Desa
SOTK Desa
 
Visi bagian kesejahteraan rakyat
Visi bagian kesejahteraan rakyatVisi bagian kesejahteraan rakyat
Visi bagian kesejahteraan rakyat
 
7 bab iv lkpj desa titian resak
7 bab iv lkpj desa titian resak7 bab iv lkpj desa titian resak
7 bab iv lkpj desa titian resak
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
SOP Rencana Kerja.docx
SOP Rencana Kerja.docxSOP Rencana Kerja.docx
SOP Rencana Kerja.docx
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
 
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdfSOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
 

More from MAHMUN SYARIF

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxPEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxMAHMUN SYARIF
 
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxBPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxMAHMUN SYARIF
 
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfBahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfPermendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfMAHMUN SYARIF
 
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMAHMUN SYARIF
 
Tata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriTata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriMAHMUN SYARIF
 
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxKebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxMAHMUN SYARIF
 
Digitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxDigitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxMAHMUN SYARIF
 
Publikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxPublikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxMAHMUN SYARIF
 
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptxMAHMUN SYARIF
 
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfpermenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfMAHMUN SYARIF
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiMAHMUN SYARIF
 
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptpenentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptMAHMUN SYARIF
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxMAHMUN SYARIF
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptMAHMUN SYARIF
 
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxBahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxMAHMUN SYARIF
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsiMAHMUN SYARIF
 
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2MAHMUN SYARIF
 

More from MAHMUN SYARIF (20)

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxPEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
 
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxBPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
 
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfBahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfPermendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
 
Tata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriTata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan Kemendagri
 
Manajemen Kearsipan
Manajemen KearsipanManajemen Kearsipan
Manajemen Kearsipan
 
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxKebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
 
Digitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxDigitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptx
 
Publikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxPublikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptx
 
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
 
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfpermenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan Evaluasi
 
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptpenentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docx
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
 
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxBahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
 
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
 

Recently uploaded

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 

Recently uploaded (7)

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc

  • 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA (TKD)
  • 2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA Nomor SOP 6.7.14 Tanggal pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Nama SOP Rekomendasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No 60 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; Minimal SMU Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Perjalanan Dinas; 4. SOP Administrasi Keuangan; 1. Komputer; 5. Materi; 9. Transportasi 2. Printer; 6. Akomodasi dan Konsumsi; 3. Mesin foto Copy; 7. Alat komunikasi; 4. Faximile; 8. Dokumen. Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Memverifikasi data guna memperoleh kebenaran materil dan formil data yang tertuang dalam Berita Acara; 2. Koordinasi saat tinjauan lapangan dengan BPMPD, Biro Pemerintahan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemdes dan BPN; 3. Keluarnya surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait Tukar Menukar TKD Bukan Untuk Kepentingan Umum
  • 3. UraianProsedur Pelaksana MutuBaku Ke t Dirjen Direktur Kasubdit Kasi JFU Kelengkapan Waktu Output 1. Menerima,memeriksa dan memberi arahan kepada Direktur atas Surat Gubernur dan Berita Acara Tukar Menukar TKD Bukan untuk KepentinganUmum 1. Surat dan BA Gubernur 2. Disposisi MDN 20 Menit Disposisi 2. Menerima,memeriksa dan memberi arahan kepada Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1. Surat dan BA Gubernur 2. Disposisi Dirjen 20 Menit Disposisi 3. Menerima, memeriksa, menelaah, memberi arahan kepada kasi Penataan Aset Desa atau PemanfaatanAset Desa 1. Surat dan BA Gubernur 2. Disposisi Direktur 60 Menit Disposisi 4. Menerima,memeriksa, menelaah dan mendiskusikan dengan Kasubdit dan melakukan verifikasi ke lapangan. 1. Surat dan BA Gubernur 2. Disposisi Kasubdit 3. Peraturan Perundangan 4. Surat Tugas 3 hari laporan hasil verifikasi 5. Melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur 1. Surat dan BA Gubernur 2. Laporan Hasil verifikasi 60 menit disposisi 6. Menerima, menelaah dan mendisposisikan kepada Kasubdit Fasilitasi PengelolaanAset Desa untuk menyiapkan rapat pembahasan bersama instansi /pihak terkait. 1. Surat dan BA Gubernur 2. Laporan Hasil verifikasi 3. Disposisi Direktur 20 menit disposisi Mulai 1 1 1
  • 4. 7. menerima, memberi arahan dan mendisposisikan kepada kasi Penataan Aset Desa atau PemanfaatanAset Desa untuk menyusun draft undangan rapat 1. Surat dan BA Gubernur 2. Laporan Hasil verifikasi 3. Disposisi Kasubdit 20 menit Disposisi 8. menerima, menelaah dan menyusun surat undangan bersama JFU 1. Surat dan BA Gubernur 2. Laporan Hasil verifikasi 3. Disposisi Kasubdit 4. Komputer 5. Printer 6. Kertas 60 Menit surat undangan 9. Memimpin rapat penelaahan dan mendisposisikan kepada kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa untuk menindaklanjuti hasil telaahan 1. Surat Undangan rapat 2. Peraturan Perundangan 3. Laporan Hasil Verifikasi 1 Hari 1. Notulensi/ Hasil Telaahan 2. Disposisi 10. Menerima dan menindaklanjuti hasil rapat dan bersama-sama Kepala Seksi mengkonsep nota dinas laporan Dirjen kepada MDN dan surat rekomendasi tukar menukar TKD bukan untuk kepentingan Umum 1. Notulesi Rapat/Hasil Telaahan 2. Disposisi Direktur 120 menit 1. Nota Dinas Dirjen Kepada MDN 2. Draf Surat rekomendasi MDN kepada Gubernur 11. Menerima, membaca dan memberi paraf nota dinas laporan Dirjen kepada MDN dan surat rekomendasi tukar menukar TKD bukan untuk kepentingan Umum untuk disampaikan kepada Dirjen melalui Sekretaris 1. Notulesi Rapat/Hasil Telaahan 2. Draft Surat MDN 3. Draft Nota Dinas Pengantar Direktur sekaligus laporan hasil telaahan 60 menit 1.Draft Surat MDN 2.Draft Nota Dinas Pengantar Direktur sekaligus laporan hasil telaahan 3.Draft Nota Dinas 1 2 2 2
  • 5. Pengantar Dirjen sekaligus laporan hasil telaahan 4.Disposisi 12. Menerima, membaca dan memberi paraf nota dinas laporan Dirjen kepada MDN melalui Sekjen Notulesi Rapat/Hasil Telaahan 60 menit 1. Draft Surat MDN 2.Draft Nota Dinas Pengantar Direktur sekaligus laporan hasil telaahan 3.Draft Nota Dinas Pengantar Dirjen sekaligus laporan hasil telaahan 4.Disposisi 2 selesai a