Tujuan pemberian dana kapitasi kepada FKTP: Efisiensi teknis berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi klinis dalam pemberian layanan UKP yang diukur dengan tingkat rujukan dan penguasaan jenis penyakit yang merupakan kompetensi Puskesmas . Efisiensi alokatif terkait upaya menjaga peserta agar tidak sakit melalui berbagai upaya promotif dan preventif serta out reach.

1. KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN
KEBIJAKAN PERPRES 46/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES 32/2014 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
PADA FKTP MILIK PEMDA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
30 Agustus 2021

2. TUGAS
1. Menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) urusan Kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK);
2. Memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan
penugasan Presiden.
FUNGSI
1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L terkait dengan isu di bidang PMK;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang PMK;
4. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet.
TUGAS DAN FUNGSI KEMENKO PMK (Perpres 35/2020 ttg Kemenko PMK)
PENCAPAIAN TARGET
K S P
Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah Daerah
1. RPJMN 2020-2024
2. RKP Tahun 2021
3. IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN
(PERPRES 46/2021 DAN REGULASI
TURUNANNYA)
4. PENUGASAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
PENYELENGGARAAN PROGRAM JKN

3. Tujuan pemberian dana kapitasi kepada FKTP:
 Efisiensi teknis berkaitan dengan
kemampuan atau kompetensi klinis dalam
pemberian layanan UKP yang diukur dengan
tingkat rujukan dan penguasaan jenis
penyakit yang merupakan kompetensi
Puskesmas .
 Efisiensi alokatif terkait upaya menjaga
peserta agar tidak sakit melalui berbagai
upaya promotif dan preventif serta out
reach.
DANA KAPITASI DALAM PROGRAM JKN
Dana Kapitasi
JKN
Minimal 60% untuk
Pembayaran Jasa
Pelayanan
Sisa 40% Dukungan
Operasional
Pelayanan Kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
pada FKTP Pemda Non-BLUD
( Permenkes 21/2016)

4. Penganggaran SiLPA dana
kapitasi yang hanya dapat
dilakukan di APBD perubahan
karena harus melalui audit BPK
Peraturan atau regulasi
di daerah yang kurang
mendukung Pemanfaatan dana
kapitasi
Pemahaman yang kurang tentang
pemanfaaan dana kapitasi
terutama untuk pengadaan
barang dan jasa pada tenaga
di Puskesmas
Kurangnya kemampuan tenaga
Puskesmas untuk melakukan
perencanaan, penganggaran
dan pemanfaatan dana
kapitasi
1 2
3
4
Belum optimalnya penggunaan dana dukungan operasional dari hasil pemantauan
adalah bukan karena tidak diperlukannya dana tersebut akan tetapi lebih kepada
kendala dalam proses tata kelola keuangan daerah.
Kendala Pemanfaatan Dana Kapitasi
(Untuk Dukungan Operasional)

5. Hasil Audit BPKP Dengan Tujuan Tertentu
DJS Kesehatan Tahun 2018
TEMUAN :
1. Kapitasi tidak sesuai dengan persyaratan FKTP
(jumlah peserta dan jumlah dokter tidak sesuai)
Rp3,6 Milyar
2. Kapitasi berbasis komitmen pelayanan tidak
optimal Rp46,9 Milyar
3. SILPA dana kapitasi yang mengendap/tidak
digunakan Rp2,5 Triliun
REKOMENDASI :
Meninjau ulang kebijakan mengenai pemberian
dana kapitasi kepada FKTP

6.  Melakukan reformasi besaran
pembayaran kapitasi kepada FKTP
dengan mengacu pada standar tarif dan
capaian indikator kinerja yang merujuk
pada kualitas pelayanan medis dan
nonmedis yang diberikan, kelengkapan
sumber daya kesehatan serta
kepatuhan dan komitmen dalam
pencegahan kecurangan
 Melakukan reformasi peran FKTP yang
merupakan garda terdepan dalam
sistem layanan kesehatan di Indonesia,
melalui optimalisasi dana dibidang
kesehatan dari APBN/APBD di fasilitas
milik Pemerintah dalam rangka
meningkatkan upaya promotif,
preventif dan pola rujukan layanan
kesehatan yang ideal

7. Mendorong peningkatan
peran FKTP (termasuk
puskesmas milik Pemda)
sebagai gate keeper melalui
optimaliasi pemanfaatan dana
kapitasi
Rekomendasi
BPKP & BPK
Tindak Lanjut
Pemerintah
Perbaikan
Regulasi
Revisi Perpres
32/2014
 Meninjau ulang
kebijakan kapitasi
 Meningkatkan upaya
promotif & preventif
OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA KAPITASI
DI FKTP MILIK PEMDA NON BLUD

8. 1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak
digunakan seluruhnya pada tahun
anggaran berkenaan, dana kapitasi
tersebut diperhitungkan BPJS Kesehatan
dalam pembayaran dana kapitasi tahun
anggaran berikutnya (Pasal 7).
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pencatatan pengesahan dana kapitasi JKN
pada FKTP milik Pemerintah Daerah diatur
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Pasal 10 A).
SUBSTANSI UTAMA PERPRES 46/2021

9. PERPRES
46/2021
Permendagri
28/2021
Revisi Permenkes
21/2016
Sistem Tata Cara
Pembayaran Kapitasi
Memperhitungkan
SiLPA Kapitasi
Sosialisasi dan
Advokasi kepada
Pemda
IMPLEMENTASI MULAI SEPTEMBER 2021

10. T E R I M A K A S I H
kemenkopmkri @kemenkopmk @kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmk.go.id