hih

1. 7/21/2017 Sistem Lelang Jabatan Terobosan Baru dalam Birokrasi Indonesia (?)
http://www.hukumpedia.com/bemfhunpad/sistem-lelang-jabatan-terobosan-baru-dalam-birokrasi-indonesia 1/4
Skor 0
0 Komentar
Cogito Ergo Sum
Pendahuluan
Lelang Jabatan, is lah yang sering didengungkan dalam dinamika birokrasi di
Indonesia. Is lah ini mulai terdengar pada tahun 2013, di Jakarta dibawah pemerintahan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahtja Purnama, dimana posisi
Camat, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan beberapa jabatan lain diisi
dengan metode lelang jabatan. Metode lelang jabatan tersebut dilakukan dengan
serangkaian tes tulis dan wawancara sehingga dapat diketahui kinerja dari calon pejabat
tersebut.
Keberhasilan yang diyakini pemerintah mengenai lelang jabatan di DKI Jakarta,
maka isu mengenai pengisian pejabat mulai berhembus kepada pemerintah pusat, yaitu
kementrian-kementrian. Diawali dengan lelang jabatan eselon 1 di tubuh Kementrian
Keuangan Republik Indonesia dengan metode lelang jabatan mulai terhembus kencang,
yaitu pengisian jabatan untuk 4 jabatan, yaitu irjen Pajak, Kepala Badan Kebijakan
Fiskal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang
Penerimaan Negara. Kabar yang sedang menghangat juga lelang jabatan ini akan
melibatkan KPK dan PPATK dalam hal pemeriksaan harta kekayaan calon pejabat yang
mengiku lelang jabatan tersebut.
Dasar Hukum
Untuk dasar hukum prosedur lelang jabatan, hal ini diatur dalam Undang Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat ketentuan perihal
wewenang kepala daerah untuk menentukan struktur Organisasi Pemerintahan Daerah
(OPD) dan pengisian jabatannya. Adapun dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok
Kepegawaian juga mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS), yaitu pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan. berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk
jabatan itu serta syarat obyek f lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
agama, ras atau golongan.”
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Sistem Lelang Jabatan Terobosan Baru dalam Birokrasi Indonesia
(?)
by Badan Ekseku f Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran - 01/30/2015, 01:15
Hukum dan Masyarakat
Menanamkan Nilai-Nilai Karakter An
Korupsi Pada Anak
10/07/2017 06:56:21
Hukum dan Masyarakat
Indonesia Negara Hukum
Atau Negara "Angket"
Kekuasaan?
Hukum dan Masyarakat
Urgensi Revisi UU Terorisme
Hukum dan Masyarakat
Apakah Guru Swasta Berhak
Atas UMP/UMK?
Hukum dan Masyarakat
Menanamkan Nilai-Nilai
Karakter An Korupsi Pada
Anak
Hukum dan Masyarakat
Hak Angket DPR terhadap
KPK, Tidak Salah dan Tidak
Benar
Cari Masuk | Da arKategori Debat-Online Mul media hukumpediaisme

2. 7/21/2017 Sistem Lelang Jabatan Terobosan Baru dalam Birokrasi Indonesia (?)
http://www.hukumpedia.com/bemfhunpad/sistem-lelang-jabatan-terobosan-baru-dalam-birokrasi-indonesia 2/4
Prosedur Lelang Jabatan
Proses promosi jabatan dilakukan dengan tahapan:
Pertama; pengumuman secara terbuka kepada instansi lain dalam bentuk surat
edaran melalui papan pengumuman,dan/atau media cetak, media elektronik
(termasuk media on-line/internet) sesuai dengan anggaran yang tersedia. Se ap
pegawai yang telah memenuhi syarat administra f berupa ngkat kepangkatan dan
golongan, diperbolehkan menda arkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia
Kedua, mekanisme seleksi/ penilaian kompetensi manejerial dan kompetensi bidang
(substansi tugas) Penilaian kompetensi manejerial dilakukan dengan menggunakan
metodologi psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus danpresentasi.
Sedangkan penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan
wawancara (Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing
instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.
Ke ga, Pani a Seleksi mengumumkan hasil dari se ap tahap seleksi secara terbuka
melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk
media online/internet).
Hal posi f sistem lelang jabatan
Pengaruh posi f dengan adanya sistem lelang jabatan adalah :
1. Dengan sistem lelang jabatan, yaitu adanya fit and proper test, maka diharapkan
akan menciptakan persaingan posi f dalam kinerja, sehingga nan nya akan tercipta
pejabat yang berkompeten pada saat mengemban amanah jabatan.
2. Pada saat dilakukan lelang jabatan, maka akan dilihat bagaimana track record kinerja
pejabat tersebut. Oleh karena itu pula, pengaruh posi f dengan adanya lelang
jabatan tersebut adalah penempatan pejabat yang bersih dan berkompeten pada
saat menduduki suatu jabatan.
3. Menghindari dari pengisian jabatan yang merupakan “pesenan” dari pihak lain yang
memiliki kepen ngan dalam hal tugas dan wewenang dari jabatan tersebut.
4. Memberikan peluang yang sama bagi PNS yang ingin berkarier berdasarkan kinerja
dan prestasi kerjanya.
5. Merupakan bentuk keterbukaan birokrasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat
akan lebih percaya kepada pemerintahan, sehingga gol “good governance” akan
tercipta.
Dampak adanya lelang jabatan
Pada awal diberlakukannya sistem lelang jabatan, dengan contoh tempat di DKI
Jakarta, terjadi polemik yang menjadi “rahasia umum” di kalangan PNS, terutama PNS
yang sudah golongan nggi, karena tesnya yang begitu susah, banyak dari mereka yang
sudah dak hafal materi ujian, walau sudah diisi dengan pengalaman. Kemudian dalam
jangka waktu tertentu, ditemukan bahwa terjadi kecurangan pada pelaksanaan lelang
jabatan, terutama untuk posisi Kepala Sekolah (dalam berita kompas.com, tanggal 21
Desember 2013), dimana Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menindak tegas pelaku
tersebut.
Kemudian terlihatlah dampak posi f atas pemberlakuan sistem lelang jabatan. Para
PNS berusia rela f muda menduduki posisi pen ng dalam pemerintahan dengan
kompetensi yang mumpuni. Tercatat di DKI Jakarta, 3 camat mendapatkan penghargaan
sebagai camat berprestasi secara nasional. Poli k kasta yang selama ini menggerogo
birokrasi mulai terkikis karena penilaian pemilihan pejabat dilakukan berdasarkan prestasi
dan kompetensi yang dimiliki.
Ar kel Hukumonline.com

3. 7/21/2017 Sistem Lelang Jabatan Terobosan Baru dalam Birokrasi Indonesia (?)
http://www.hukumpedia.com/bemfhunpad/sistem-lelang-jabatan-terobosan-baru-dalam-birokrasi-indonesia 3/4
Dikategorisasi sebagai Kenegaraan
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai
Dibaca 10079 kali
Kesimpulan
Dengan metode baru lelang jabatan tersebut, akan menjadi trobosan baru dalam birokrasi
Indonesia yang oleh berbagai kalangan dinilai bermasalah, apalagi jika menggunakan
sistem promosi “poli k kasta”, yaitu penunjukan pejabat untuk menduduki suatu jabatan
oleh pejabat yang lebih nggi –yang rawan KKN-, sehingga nan nya akan tercipta pejabat
yang betul-betul kompeten dalam menjalankan jabatannya, bersih dari KKN, berprestasi
dalam proses pelayanan masyarakat.
Ghifari Auliya Sani
Staff Biro Kajian dan Advokasi Mahasiswa
BEM FH Unpad Kabinet Harmoni
Atribusi (CC BY)
Topik lainnya dari Badan Ekseku f Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran
Contact Loca on
Kota Bandung
Posts
14
Badan Ekseku f Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Pemula di Hukumpedia.com
Badan Ekseku f Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Hukum dan Masyarakat
Membangun Asa Dalam
Pemberantasan Korupsi
Hukum dan Masyarakat
Notulensi Diskusi Publik
tentang Rancangan RKUHP
(Kerja Sama dengan ICJR)
Administrasi Peradilan
Rekonseptual Lembaga
Praperadilan Dalam Konteks
Hukum Posi f
Percakapan Hukumpedia Percakapan Facebook

4. 7/21/2017 Sistem Lelang Jabatan Terobosan Baru dalam Birokrasi Indonesia (?)
http://www.hukumpedia.com/bemfhunpad/sistem-lelang-jabatan-terobosan-baru-dalam-birokrasi-indonesia 4/4
Kirim
Hukumpediaisme | Karir | Syarat & Ketentuan
Copyright © 2017 hukumpedia.com. All rights reserved