Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mempersiapkan mahasiswa STAN menjadi pegawai negeri yang beretika dan anti korupsi, serta meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan reformasi birokrasi."

1. Maksud dan Tujuan
1. Mempersiapkan mahasiswa STAN yang bukan saja harus terampil
dalam teknis operasional pekerjaan, tapi juga harus terampil dalam
membangun karakter yang beretika.
2. Mempersiapkan mahasiswa STAN kelak bekerja dengan nurani,
tidak menghalalkan segala cara dan menelantarkan kewajibannya
sebagai abdi masyarakat.
3. Mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa STAN yang nanti akan
bekerja secara jujur, bernurani dan berfokus pada kepuasan
stakeholders menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
4. Mempersapkan mahasiswa STAN menjadi pegawai yang beretika
anti korupsi dapat menjadi agent of change (agen perubahan)
dalam reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan yang bersih
(clean goverment), meningkatkan kesadaran untuk mempraktekkan
kode etik yang berlaku di tempat kerja.

2. Latar Belakang
 Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih
berlangsung hingga saat ini;
 Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu
memenuhi harapan publik;
 Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari birokrasi
pemerintahan belum Optimal;
 Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan
yang masih rendah;
 Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah;
 Tingkat efektifitas pengawasan fungsional dan pengawasan
internal dari birokrasi pemerintahan belum dapat berjalan
secara optimal.

3. Pelayanan Publik Profesional
Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan
adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur
pemerintah) dengan ciri sebagai berikut:
1. Efektif, Lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan
sasaran.
2. Sederhana, prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah,
cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit.
3. Transparan, Adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur,
persyaratan, dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan
publik tersebut.
4. Efisiensi, Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan
yang berkaitan.
5. Keterbukaan, Berarti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat
penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian
waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib
di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh
masyarakat, baik diminta maupun tidak.
6. Ketepatan waktu

4. Tahukan Anda…
 Profesional mengandung makna kualitas yang
sangat tinggi (baik), sedangkan profesi memiliki
pengertian pekerjaan yang ditekuni dan menjadi
tumpuan hidup, atau dapat juga berarti bidang
pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan
keahlian tertentu.
 Profesional (seorang profesional) adalah orang
yang menjalani suatu profesi, mempunyai
tanggung jawab yang tinggi untuk berkarya
dengan standar kualitas tinggi dilandasi dengan
komitmen moral yang tinggi pula.
 Etika profesi atau etika profesional merupakan
pembeda utama antara para profesional dan
orang-orang yang hanya sekadar ahli di bidang
yang mereka pilih untuk ditekuni.

5. Komitmen Pelayanan Publik
Penetapan standar pelayanan
◦ komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu
kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat
dan kemampuan penyelenggara pelayanan
Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP)
◦ memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted
◦ memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
◦ memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan
prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan
◦ Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan
◦ semua petugas yang terlibat dalam proses
◦ pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas
Pengembangan Survei Kepuasan Pelanggan
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan, perlu didisain suatu sistem
pengelolaan pengaduan yang secara efektif dan efisien mampu mengolah berbagai
pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikankualitas pelayanan

6. Reformasi Birokrasi
Max Weber (1864-1920) seorang ahli sosiolog Jerman yang
menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan
dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang
dengan jelas. Menurutnya organisasi ideal pastilah sebuah
birokrasi yang aktivitas dan tujuannya dipikirkan secara
rasional dan pembagian tugas dari para karyawannya
dinyatakan dengan jelas.
Peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung
adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas
berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih
sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi
tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan

7. ...Lanjutan
Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-
aspek berikut :
a. Kelembagaan (organisasi)
b. Ketatalaksanaan (business process)
c. sumber daya manusia aparatur
Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata
lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk
membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional
Birokrasi menyelenggarakan pelayanan umum atau pelayanan
publik (public services), dan pelaksananya, yaitu pegawai negeri
dikenal sebagai pelayan (abdi) masyarakat (public servants)

8. Birokrasi dan Kewibawaan
Pemerintah
Dalam pelaksanaan birokrasi menjalankan kekuasaan atau
kewenangannya tersebut apakah sudah benar, atau
menyelewengkan kewenangannya tersebut demi
kepentingan peribadi selain kepentingan masyarakat, maka
diperlukan etika sebagai panduan dalam pengambilan
keputusan dan sekaligus sebagai kriteria untuk menilai
baik atau buruknya suatu keputusan tersebut.
Kewibawaan Pemerintah, pemerintahan yang bersih dan
berwibawa merupakan dambaan penyelenggara
pemerintahan sendiri dan masyarakat secara umum.
Kebersihan dan kewibawaan ini pada dasarnya hanya
dapat di peroleh jika birokrasi dan pelaksananya bebas
dari perilaku negatif atau tercela.
Sumber kewibawaan birokrasi dan aparaturnya bukanlah
kekuasaan yang mereka miliki, melainkan kualitas
pengabdian mereka kepada kepentingan masyarakat,
bangsa dan negara

9. Tahukah Anda..
Pejabat birokrasi disebut dengan birokrat. Di negara demokrasi, birokrat adalah
pejabat publik (pemerintahan) yang diangkat, dipertahankan, dan dipromosikan
melalui sistem merit (berdasarkan prestasi atau kinerja).
Pejabat publik diangkat secara politis, mereka mempunyai posisi yang relatif sangat
aman.
Birokrat berbeda dengan pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan
umum.
Di Indonesia, para menteri adalah pejabat negara (publik) yang berkait erat secara
langsung dengan (diangkat oleh) presiden yang dipilih rakyat melalui pemilihan
umum, oleh sebab itu, mereka tidak termasuk sebagai birokrat.
Birokrat adalah mereka yang menduduki jabatan eselon I kebawah, di kementerian
atau lembaga-lembaga non-kementerian
Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Nomor 17 Tahun 1974
yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999), pegawai negeri yang membentuk
pelayanan publik (public service) di Indonesia meliputi pegawai negeri sipil (PNS),
anggota TNI, dan POLRI, dan pegawai BUMN/D.
Etika pelayanan publik = etika birokrasi = etika pegawai negeri (khususnya PNS)
Pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan integeritas dalam pelayanan publik
(public service integrity)
Pelayanan publik sering dinyatakan sebagai kepercayaan publik (public service is a
public trust)

10. Camkan
Di sektor manapun, termasuk sektor publik (pemerintahan), ada dua aspek penting yang umumnya diyakini
sebagai penentu kinerja prima, yaitu profesionalisme dan etika. Seperti halnya di sektor bisnis, sektor publik juga
dituntut untuk mencapai kinerja prima, dengan ukuran-ukuran seperti efisiensi, produktivitas, dan efektivitas, dan
pada saat yang sama dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi standar etika, seperti integritas, objektivitas
atau imparsialitas, keadilan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, sektor publik, seperti sektor bisnis, dituntut
memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulan teknis (profesionalisme) dan keunggulan moral (etika), baik normatif
maupun objektif.
Etika diperlukan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai kriteria untuk menilai
baik atau buruknya suatu keputusan tersebut
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan dambaan penyelenggara pemerintahan sendiri dan
masyarakat secara umum. Kebersihan dan kewibawaan ini pada dasarnya hanya dapat diperoleh jika birokrasi
dan pelaksananya bebas dari perilaku negatif atau tercela
Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, setiap warga negara memiliki hak
untuk memperoleh pelayanan dari negara
Rakyat, warga negara mengharapkan aparatur birokrasi benar-benar menjadi “abdi negara” dan “abdi
masyarakat”, menempatakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, mengelola sumber daya publik yang
telah dipercayakan secara professional dan menjunjung tinggi standar etika.

11. Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil
Kewajiban, tanggung jawab, tingkah laku,
dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai
hakiki profesinya yang dikaitkan dengan
nilai-nilai yang hidup dan berkembang di
masyarakat serta pandangan hidup
Bangsa dan Negara Indonesia.

12. Nilai-Nilai Perilaku Kedinasan
 Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya
wajib berusaha meningkatkan kemampuan,
pengetahuan, dan profesionalisme di bidang tugasnya.
 Pegawai Negeri Sipil karena kedudukan atau
jabatannya wajib menyimpan informasi resmi negara
yang sifatnya rahasia.
 Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati dan melaksanakan
dengan sebaik-baiknya segala Peraturan Perundang-
undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku.
 Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan pelayanan
sebaik-baiknya kepadamasyarakat.
 Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya senantiasa mentaati perintah kedinasan
dari atasan yang berwenang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

13. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil
 Aspek Kuantitas, menggambarkan kesepakatan tentang
jumlah barang yang dihasilkan, atau jumlah pelayanan atau
jasa yang diberikan dalam pelaksanaan suatu tugas pokok
seorang Pegawai Negeri Sipil pada periode tertentu
 Aspek Kualitas, menggambarkan kesempatan tentang mutu
barang yang dihasilkan, atau mutu pelayanan/jasa yang
diberikan, dalam pelaksanaan suatu tugas pokok seorang
Pegawai Negeri Sipil pada periode tertentu
 Aspek waktu, menggambarkan kesempatan tentang lamanya
seorang Pegawai Negeri Sipil menghasilkan jumlah barang
dan pelayanan dengan kualitas yang telah disepakati, dalam
pelaksanaan tugas pokoknya
 Aspek biaya, menggambarkan kesepakatan tentang
besarnya anggaran yang digunakan seorang Pegawai Negeri
Sipil untuk menghasilkan jumlah barang dan memberikan
pelayanan dengan kualitas yang telah ditentukan, dengan
pelaksanaan tugas pokoknya

14. Yang Harus Dimiliki Oleh Setiap PNS Kementerian Keuangan
Profesional, memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa
depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa
berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, serta menjunjung
tinggi etika profesi.
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional,efektif, dan efisien.
Kompetensi merupakan tolok ukur seseorang untuk menduduki
jabatan tertentu
Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah kewajiban,tanggung jawab,
tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai hakiki
profesinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan
berkembang dimasyarakat serta pandangan hidup Bangsa dan
Negara Indonesia.
 Penilaian 360 Derajat : selaku pribadi, pegawai , maupun pejabat,
dilakukan penilaian secara hierarki, keatas, kebawah,maupun
kesamping

15. Diskusi
 Kesalehan Individu dan Kesalehan
Sosial
 Jelaskan secara ringkas relevansi
pentingnya etika dalam pelayanan
publik

16. Pengertian Etika
Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, ethikos, berarti timbul dari
kebiasaan. Etika memiliki banyak makna antara lain:
◦ Semangat khas kelompok tertentu, misalnya ethos kerja, kode etik
kelompok profesi.
◦ Norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan masyarakat
tertentu mengenai perbuatan yang baik dan benar.
◦ Studi tentang prinsip-prinsip perilaku baik dan benar sebagai falsafat
moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional tentang norma-norma
yang terwujud dalam perilaku hidup manusia.
◦ Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia
sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.

17. Lanjutan
Etika juga memiliki pengertian arti yang berbeda-beda jika dilihat dari
sudut pandang masing-masing pengguna :
1. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang
moralitas.
2. Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan dan perilaku orang-orang
dari lingkungan budaya tertentu.
3. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan
lainnya etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi
harapan (ekspektasi) profesi dan masyarakat, serta bertindak dengan
cara-cara yang profesional. Jadi etika adalah salah satu kaidah yang
menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa profesi
secara wajar, jujur, adil, profesional, dan terhormat.
4. Bagi eksekutif puncak, etika berarti kewajiban dan tanggung jawab
khusus terhadap stakeholder (pemangku kepentingan), terhadap
organisasi dan staff, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap
pemerintah dan pada tingkat akhir walaupun tidak langsung terhadap
masyarakat. Wajar, jujur, adil, profesional dan terhormat
5. Bagi asosiasi profesi, etika adalah kesepakatan bersama dan
pedoman untuk diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi
tentang apa yang dinilai baik dan buruk dalam pelaksanaan dan
pelayanan profesi itu

18. Teori-Teori Etika
1. Teori Teleologi
2. Teori Deontologi
3. Teori Etika Keutamaan

19. Teori Teleologi
Dalam buku karangan Kusmanadji (2004, II-1-II-2)
dikemukakan bahwa teori teleologi disebut juga teori
konsekuensialis, menyatakan bahwa nilai moral suatu
tindakan ditentukan semata-mata oleh konsekuensi
tindakan tersebut. Benar atau salahnya tindakan di
tentukan oleh hasil atau akibat dari tindakan tersebut.
Maka, yang menyebabkan tindakan itu benar atau salah
adalah bukan tindakan itu sendiri melainkan akibat dari
tindakan tersebut. Akibat dalam hal ini adalah
konsekuensi baik. Oleh karena itu, kebaikan merupakan
konsep fundamental dalam teori teleleologi.

20. Lanjutan Teori Teleologi
Menurut Aristoteles, Etika teleologis atau Etika Aristoteles,
yakni etika yang mengukur benar/salahnya tindakan manusia
dari menunjang tidaknya tindakan tersebut ke arah
pencapaian tujuan(telos) akhir yang ditetapkan sebagai
tujuan hidup manusia. Setiap tindakan menurut Aristoteles
diarahkan pada suatu tujuan, yakni pada yang
baik(agathos). Yang baik adalah apa yang secara kodrati
menjadi arah tujuan akhir(causa finalis) adanya sesuatu
yang baik yang menjadi tujuan akhir hidup manusia
menurut dia adalah kebahagiaan atau kesejahteraan
(eudaimonia). Itulah sebabnya teori etikanya sering disebut
sebagai teori etika Eudaimonisme.

21. Lanjutan Teori Teleologi
 Ucok Sarimah (2008, 5-6) membedakan teori teleleologi menjadi 3, yaitu:
1. Egoisme Etis, Suatu ti ndakan benar atau salah tergantung semata-mata pada
baik buruknya akibat tindakan tersebut bagi pelakunya.
2. Altruisme Etis, Berlawanan dengan egoisme etis, bahwa baik buruknya suatu
tindakan ditentukan oleh baik buruknya akibat tindakan tersebut terhadap orang
lain, kecuali pelaku.
3. Utilitarianisme, Gabungan antara egoisme etis dan altruisme etis, bahwa benar
salahnya tindakan tergantung pada baik buruknya konsekuensi ti ndakan
tersebut bagi siapa saja yang dipengaruhi ol eh tindakan tersebut.
Dari ketiga teori tersebut, teori teleleologi yang sangat menonjol adalah
utilitarianisme yang biasanya dihubungkan dengan filsuf Inggris, Jeremy Betham
dan John Stuart Mill. Sesuai dengan namanya utilitarisme berasal dari kata utility
dengan bahasa latinnya utilis yang arti nya “bermanfaat” dalam mengukur baik
dan buruk. Kebaikan di defi nisikan sebagai kesenangan sedangkan keburukan
didefi nisikan sebagai kesedi han. Bentuk klasik utilitarianisme dinyatakan
sebagai berikut: “Suatu tindakan adal ah benar jika dan hanya jika ti ndakan itu
menghasilkan selisih terbesar kesenangan di atas kesedihan bagi setiap orang.”

22. Lanjutan Teori Teleologi
Dalam buku karangan Kusmanadji (2004, 2),
Utilitarianisme mencakup empat prinsip, yaitu:
Konsekuensialisme, prinsip yang berpendirian bahwa
kebenaran tindakan ditentukan semata-mata oleh
konsekuensinya.
Hedonisme, manfaat (utility) dalam teori ini
didefinisikan sebagai kesenangan dan tidak adanya
kesedihan. Hedonisme adalah prinsip bahwa
kesenangan dan hanya kesenanganlah yang
merupakan perbuatantertinggi .
Maksimalisme, tindakan yang benar adalah tindakan
yang tidak hanya memiliki konsekuensi berupa
beberapa kebaikan, tetapi juga jumlah terbesar
konsekuensi baik setelah memperhitungkan
konsekuensi buruk.
Universalisme, konsekuensi yang harus
dipertimbangkan adalah konsekuensi bagi setiap
orang.

23. 2. Teori Deontologi
Menurut Teori Deontologi perbuatan tertentu adalah benar bukan
karena manfaat bagi kita sendiri atau orang lain tetapi karena sifat
atau hakikat perbuatan itu sendiri atau kaidah yang diikuti untuk
berbuat. Dalam buku karangan Ucok Sarimah (2008, 6) dalam
kaitannnya dengan teori deontologi dikenal:
1. Deontologi Tindakan Menurut teori ini, bila seseorang dihadapkan
pada situasi dimana harus mengambil keputusan, seseorang
harus segera memahami apa yang harus dilakukan tanpa
mendasarkan pada peraturan atau pedoman.
2. Deontologi Kaidah, Suatu tindakan benar atau salah karena
kesesuaian atau tidak sesuainya dengan suatu prinsip moral yang
benar.
3. Deontologi Monistik, Teori ini mendukung suatu kaidah umum
seperti “the golden rule” sebagi rinsip moral tertinggi yang
menjadi dasar untuk menurunkan kaidah atau prinsip-prinsip
moral lainnya.
4. Dentologi Pluralistik, Teori ini dikemukakan oleh William David
Ross yang mengidentifikasi tujuh kewajiban moral pada pandangan
pertama(prime face).

24. 7 Kewajiban Moral
1. Kewajiban menepati janji atau kesetiaan (fidelity)
2. Kewajiban ganti rugi (reparation)
3. Kewajiban terima kasih (gratitude)
4. Kewajiban keadilan (justice)
5. Kewajban berbuat baik (beneficence)
6. Kewajiban mengembangkan diri (self improvement)
7. Kewajiban untuk tidak merugikan (non-malificence)

25. Teori Deontologi sebenarnya sudah ada sejak periode
filsafat Yunani Kuno, tetapi baru mulai diberi perhatian
setelah diberi penjelasan dan pendasaran logis oleh filsuf
Jerman yaitu Immanuel Kant. Kata deon berasal dari
Yunani yang artinya kewajiban. Sudah jelas kelihatan
bahwa teori deontologi menekankan pada pelaksanaan
kewajiban. Suatu perbuatan akan baik jika didasari atas
pelaksanaan kewajiban, jadi selama melakukan kewajiban
berarti sudah melakukan kebaikan. Deontologi tidak
terpasak pada konsekuensi perbuatan, dengan kata lain
deontologi melaksanakan terlebih dahulu tanpa memikirkan
akibatnya. Berbeda dengan utilitarisme yang
mempertimbangkan hasilnya lalu dilakukan perbuatannya

26. Kewajiban menurut deontologi, contoh utuk
mempermudah dalam memahaminya. Misalnya,
tidak boleh menghina, membantu orang tua,
membayar hutang, dan tidak berbohong adalah
perbuatan yang bisa diterima secara universal.
Jika ditanya secara langsung apakah boleh
menghina orang? Tidak boleh, apakah boleh
membantu orang tua? Tentu itu harus. Semua
orang bisa terima bahwa berbohong adalah
buruk dan membantu orang tua adalah baik.
Nah, kira-kira seperti itulah kewajiban yang
dimaksud.

27. 3. Teori Keutamaan(Virtue).
Teori keutamaan (virtue) adal ah teori yang
memandang sikap atau akhlak seseorang.
Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan
tertentu adil, atau jujur, atau murah hati,
melainkan: apakah orang itu bersikap adil,
jujur, murah hati, dan sebagainya. (Vel
asquez;2005) .
Isu utama teori keutamaan adalah
membicarakan tentang karakter apa saja yang
membuat seseorang sebagai orang baik
secara moral. Teori keutamaan sering juga
dikatakan sebagai teori yang membicarakan
tentang karakter yang merupakan keutamaan
moral. Karakter yang pada umumnya
dianggap sebagai keutamaan moral adalah
watak baik yang ada pada seti ap individu

28. Tiga Bagian Utama Etika
1. Meta-Etika (Studi Konsep Etika)
Meta-Etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar
atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam meta-etika,
tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan
hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya.
Sebagai contoh,"Seorang anak menendang bola hingga kaca
jendela pecah.“ Secara meta-etis, baik-buruknya tindakan
tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral.
Pertama, dari sudut pandang si anak, bukanlah suatu
kesalahan apabila ia menendang bola ketika sedang bermain,
karena memang dunianya (dunia anak-anak) adalah bermain,
ia tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi kalau dilihat dari
pihak pemilik jendela, tentu ia akan mendefinisikan hal ini
sebagai kesalahan yang telah dibuat oleh si anak. Si pemilik
jendela berasumsi demikian karena ia merasa dirinya telah
dirugikan

29. Lanjutan, Tiga Bagian Utama Etika
2. Etika Normatif (Studi Penentuan Nilai Etika).
Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku
yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau
apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan
tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika
Normatif merupakan norma-norma yang dapat
menuntun agar manusia bertindak secara baik dan
menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan
kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di
masyarakat

30. Lanjutan, Tiga Bagian Utama Etika
3. Etika Terapan (Studi Penggunaan Nilai-Nilai Etika).
Etika terapan memberi pemahaman tentang
spektrum bidang terapan etika sekaligus
menunjukkan bahwa etika merupakan
pengetahuan praktis. Berbagai bidang terapan
di antaranya adalah bidang kesehatan,
tanggung-jawab sosial perusahaan atau yang
biasa dikenal dengan istilah Corporate Social
Responsibility (CSR), pengolahan tanah, dan
masih banyak lainnya.

31. Prinsip Dalam Etika
Salah satu karakteristik pokok sudut
pandang etika adalah objektivitas atau
ketidak berpihakan (impartiality),
artinya setiap hubungan khusus yang
kita miliki dengan orang-orang
(keluarga, teman, pegawai) harus
dikesampingkan pada saat kita
mengambil keputusan atau melakukan
tindakan

32. Manfaat Etika
1. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam
mengambil keputusan secara otonom; mengarahkan
perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib,
teratur, damai dan sejahtera.
2. Mencegah 'power tends to corrupt", Absolute power corrupts
absolutely”. Artinya Kekuasaan cenderung disalahgunakan,
jika kekuasaan itu absolut, penyalahgunaannyapun
absolute. Jadi kekuasaan harus disertai dengan
pengawasan dan penegakan hukum. "the end justifies the
means, even at all out” tujuan menghalalkan segala cara,
apapun resikonya, pokoknya menang atau untung, sehingga
siapapun yang merintangi harus disingkirkan atau dilibas.
3. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan
mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak
4. Mencegah agar orang tidak mengalami krisis moral yang
berkepanjangan. Etika dapat membangkitkan kembali
semangat hidup agar manusia dapat menjadi manusia yang
baik dan bijaksana melalui eksistensi profesinya