Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi pendamping dalam program PKH, etika pendampingan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pendamping PKH bertugas untuk memfasilitasi, mendampingi, dan mewakili peserta PKH dalam mengakses program dan layanan sosial. Etika pendampingan mencakup sikap saling menghargai, terbuka, dan membangun kemandirian peserta. Pengelolaan SDM pendamping meliputi penilaian kinerja,

1. PENDAMPINGAN PKH
TAHUN 2018

2. outline Peran & Fungsi Etika Pendampingan Pengelolaan SDM

3. PERAN DAN
FUNGSI
PENDAMPING
1

4. PEMERINTAH : Mitra Kerja
MASYARAKAT : Subjek Pembangunan
TRANSFORMASI
MASYARAKAT : Objek Pembangunan
PEMERINTAH : Provider
TOP-DOWN BOTTOM-UP
PARADIGMA PEMBANGUNAN

5. PROSES PEMBANGUNAN DARI –
OLEH - UNTUK RAKYAT
MASYARAKAT DENGAN
KETERBATASAN WAWASAN
MASYARAKAT YANG MAJU MANDIRI
DAN SEJAHTERA
PERAN DAN FUNGSI
PENDAMPING
MENGAPA DIPERLUKAN
PENDAMPING…!!!!
 fasilitasi
 mediasi
 advokasi
KATALIS

6. MEMBANGUN KEMAMPUANNYA UNTUK :
• Merumuskan persoalan sendiri
• Mengambil keputusan sendiri
• Menentukan masa depannya sendiri
MENGUBAH PERILAKU KELUARGA KE ARAH YANG LEBIH BAIK
MEMBANGUN MASYARAKAT TERORGANISASI UNTUK :
• Menggalang potensi kelompok (Keluarga/Masyarakat)
• Mengakses sumber daya
• Mengembangkan jaringan kerja
PERAN PENDAMPING PKH
MENDAMPINGI PESERTA PKH (didalam keluarga/masyarakat)
1
3
2

7. PERAN PESERTA PKH
SEMAKIN BERTAMBAH
PERAN PENDAMPING SEMAKIN
BERKURANG
MASAKEPESERTAANPKH
TAHUN 6
TAHUN 5
TAHUN 4
TAHUN 3
TAHUN 2
TAHUN 1
SKEMA PERAN DAN FUNGSI PENDAMPINGAN
Proses Pendampingan:
o Proses pembelajaran terus-menerus
bagi KPM PKH dengan tujuan
kemandirian keluarga dalam
upaya-upaya peningkatan taraf
hidupnya.
o Inisiatif pendamping akan pelan-
pelan dikurangi dan akhirnya akan
berhenti.
o Peran pendamping akan dipenuhi
oleh pengurus kelompok atau pihak
lain yang dianggap mampu oleh
masyarakat.

8. outline Peran & Fungsi Etika Pendampingan Pengelolaan SDM

9. ETIKA
PENDAMPINGAN2

10. PERILAKU HUMANIS
LANDASAN SIKAP DAN
PERILAKU PENDAMPING
Etika Pendamping
”Tata krama untuk bersikap dan
berperilaku bagi Pendamping
yang dilandasi nilai-nilai universal
”.
Kode etik Pendamping
“ Aturan main yang menjadi
dasar moral bagi seseorang
Pendamping untuk berbuat dan
mempertanggung jawabkan
moralnya ke masyarakat “
 TOLONG
 MAAF
 TERIMA KASIH

11. SABAR
Sabar dalam mendampingi
KPM dalam PROSES
BELAJAR mandiri
MENYIMAK MEMBERI KESEMPATAN
KPM untuk AKTIF
SIKAP DAN PERILAKU
PENDAMPING YANG BAIK

12. MENGHARGAI DAN
RENDAH HATI
Hargai KPM dengan MENUNJUKAN
MINAT YANG SUNGGUH-SUNGGUH
pada pengetahuan dan pengalaman
mereka
Mau MEMAHAMI dan BELAJAR tentang mereka.
Seringkali “orang luar” menganggap keluarga yang
serba ketinggalan yang perlu belajar padahal kita
bisa juga belajar mengenai ‘mengapa’ sebuah
keluarga mengalami ketinggalan
MAU BELAJAR

13. BERSIKAP
SEDERAJAT
Jangan MEMBANDINGKAN,
KEMBANGKAN SIKAP
KESEDERAJATAN agar kita
diterima sebagai teman atau mitra
kerja oleh keluarga
BERSIKAP AKRAB DAN
MELEBUR
Lakukan hubungan secara INFORMAL,
AKRAB DAN SANTAI agar melebur
kedalam kehidupan mereka

14. TIDAK MENGGURUI
Jauhi BERSIKAP SEBAGAI GURU YANG
SERBA TAHU, SEBAIKNYA KITA BELAJAR
DENGAN SALING BERBAGI PENGALAMAN
BERWIBAWA
Tunjukkan kesungguhan
dalam bekerja bersama
dengan KPM PKH

15. TIDAK MEMIHAK,
MENILAI DAN
MENGKRITIK
Jauhi sikap sering MENILAI DAN
MENGKRITIK SEMUA PENDAPAT,
dan BERSIKAP MEMIHAK.
FASILITASI KOMUNIKASI
secara netral
BERSIKAP
TERBUKA
Tumbuhkan
kepercayaan agar KPM
lebih TERBUKA.
Berterus terang lah
bila merasa kurang
mengetahui sesuatu.
BERSIKAP
POSITIF
Ajak KPM untuk menemukan
potensi-potensi positif.
Potensi terbesar setiap individu
adalah kemauan manusianya
untuk mengubah keadaan

16. outline Peran & Fungsi Etika Pendampingan Pengelolaan SDM

17. PENGELOLAAN
SDM3
 Pengakhiran Kerja
 Sanksi
 Penilaian Kinerja
 Tugas
 Struktur Organisasi Kerja
 Hak dan Kewajiban

18.  Diklat
 Bimbingan Pemantapan
 Bimbingan Teknis
 Honor
 Fasilitas Kerja
 Libur/Cuti
 Reward
 Jaminan Kesehatan
 Jaminan Ketenagakerjaan
Hak SDM Pelaksana PKH

19. Kewajiban
Pendamping Sosial PKH
 fasilitasi
 mediasi
 advokasi
Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga
(P2K2)
Verifikasi
Komitmen
anggota KPM PKH
Pemutakhiran
Data
Fasilitasi Program
Komplementer
Penyaluran
Bansos PKH
anggota KPM PKH
mengakses layanan
fasilitas kesehatan,
pendidikan, dan
kesejahteraan
sosial.
memfasilitasi KPM PKH mendapatkan program bantuan
komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi,
ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
paling sedikit
1 (satu) kali
setiap bulan;
Memastikan setiap ada
perubahan sebagian atau
seluruh data anggota KPM PKH
Memastikan Bansos
PKH diterima KPM tepat
jumlah dan tepat
sasaran

20. Pendamping
PKH
7. Menghimpun dan melaporkan
pengaduan masyarakat ke PPKH
Kab/Kota
8. Memotivasi KPM
menggunakan dana secara
tepat dan produktif
5. Laporan
berkala kepada
PPKH Kab/Kota
3. Bantuan sosial PKH
tepat jumlah dan
tepat sasaran
6. Pertemuan
berkala bersama
PPKH Kab/Kota
1. Pertemuan
Awal & Validasi
2. Pertemuan
Peningkatan
Kemampuan Keluarga
(P2K2)
Tugas

21. Kabupaten
/Kota
Koordinator
Kabupaten
/Kota
DBAdmin
Kabupaten
/Kota
Peksos
Supervisor
Pendamping
Asisten
Pendamping
Kecamatan
Struktur Organisasi Kerja
Tugas dan Kewajiban :
1.Monitoring Pelaksanaan P2K2
2.Manajemen Kasus
3.Penanganan Pengaduan
4.Media promosi dan Informasi
Tugas dan Kewajiban :
1.Koordinasi dan Komunikasi
dengan mitra kerja tingkat
Kab/Kota terkait implementasi
PKH dan sinkronisasi program
Komplementer lainnya.
2.Mengkoordinasikan,
mengelola data dan
melaporkan implementasi
bisnis proses PKH
3.Memastikan kehandalam SIM
PKH di tingkat Kab/Kota
melalui pengawasan pada
penggunaan aplikasi SIM PKH
4.Memastikan penyelesaian
seluruh isu, keluhan dan
kasus, melakukan mediasi,
fasilitasi dan advokasi terkait
PKH dan program
komplementer lainnya
Tugas dan Kewajiban :
1.Melakukan Sosialisasi PKH kepada Mitra Kerja Kecamatan dan Masyarakat
2.Melakukan Kegiatan Proses Bisnis PKH (Pertemuan Awal, Validasi, Verifikasi Komitmen,
Pemutakhiran Data dan Penyaluran Bantuan)
3.Melakukan Kegiatan P2K2 pada waktu yang ditetapkan
4.Melakukan Mediasi, Fasilitasi dan Advokasi pada KPM terkait Penyaluran bantuan dan Program
Komplementer lainnya.
5.Memfasilitasi pemecahan isu, keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH.
6.Menyediakan informasi dan laporan secara berkala terkait Bisnis proses PKH dan Pelaksanaan P2K2

22. Penilaian Kinerja…(1)
Kinerja
Perilaku
• Komunikasi dan Hubungan interpersonal
• Orientasi terhadap kualitas
• Analisis dan penyelesaian masalah
• Pengendalian diri
• Ketaatan dan disiplin kerja
• Pelaksanaan bisnis proses: validasi, penyaluran bansos,
P2K2, verifikasi, pemutakhiran data, transformasi
kepesertaan
• Administrasi dan Pelaporan kegiatan
Aspek/Indikator Penilaian Kinerja
Aspek/Indikator Penilaian Perilaku

23. Penilaian Kinerja…(2)
Kinerja
Perilaku
Aspek Penilaian Kinerja
Aspek Penilaian Perilaku
SKALA DEFINISI
1 Tidak mampu,selalu gagal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,serta tidak ada upaya perbaikan kinerja
2 Kurang mampu,sering gagal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kurang ada upaya perbaikan kinerja
3 Cukup mampu,cukup baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta ada upaya perbaikan kinerja
4 Mampu, pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan dengan baik serta selalu berupaya meningkatkan kinerja
5 Sangat mampu,pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan dengan sangat baik serta selalu berupaya meningkatkan kinerja
SKALA DEFINISI
1 Tidak mampu,selalu menunjukkan sikap negative dan perilaku kerja selalu bermasalah
2 Kurang mampu,sering menunjukkan sikap negative dan perilaku kerja sering bermasalah
3 Cukup mampu,cenderung menunjukkan sikap positip dan perilaku kerja tidak bermasalah
4 Mampu, selalu menunjukkan sikap positip dan perilaku kerja produktif
5 Sangat mampu,selalu menunjukkan sikap positip dan perilaku kerja produktif

24. Pihak yang Menilai pada semua jenjang jabatan (atasan langsung)
• Dinas Sosial Kab/Kota; Dinas Sosial Provinsi; Dit JSK
• Korkab/Kota; Korwil; Dit JSK
Standar Passing Grade Hasil Penilaian Kinerja (Gabungan penilaian atasan langsung)
1. Sangat Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai lebih
besar dari 45, sangat layak dilanjutkan kontrak kerjanya.
2. Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai antara 36 - 45,
layak dilanjutkan kontrak kerjanya.
3. Cukup Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai antara 26 -
35, dipertimbangkan dilanjutkan kontrak kerjanya.
4. Buruk, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai 25 - 0, tidak
layak dilanjutkan kontrak kerjanya.
Penilaian Kinerja…(3)
“Periode Penilaian Kinerja dan Perilaku bagi SDM Pelaksana PKH dilakukan pada semua jenjang
jabatan minimal sekali dalam setahun”

25. Sanksi
 Teguran lisan
• Tidak tertib/terlambat masuk kerja
• Tidak mengikuti pertemuan/rapat rutin
• Penyerahan laporan tidak sesuai ketentuan
• Tidak masuk kerja/meninggalkan tugas tanpa ijin
• Tidak berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
 Teguran Tertulis (SP)
• SP-1
• Mendapat teguran lisan lebih dari dua kali
• SP-2 (Pelanggaran Sedang)
• Lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban
• Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban utama
• Tidak masuk kerja lebih dari tiga hari tanpa
ijin/keterangan
 SP-3 (Pelanggaran Berat)
• Melanggar hukum/norma yang berlaku dimasyarakat
• Melakukan pelanggaran kode etik (moral hazard);
mark-up data, penyalah gunaan dana, terlibat partai
dan pemilu, dobel job.
Pengakhiran
Kerja
• Mendapat SP-3
• Wanprestasi
• Terlibat Kasus Hukum
• Mengundurkan Diri
• Menginggal Dunia
• Force Majeur
• Passing grade penilaian
kinerja kurang dari 26

26. Terima Kasih
Pantang Tugas Tidak Tuntas
!!!!