Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tugas administrator database Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengenalan basis data PKH. Administrator database bertugas mengelola data peserta PKH, memverifikasi data, menginput data ke dalam aplikasi, serta menyiapkan laporan. Basis data PKH berisi data peserta, wilayah, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hasil verifikasi, pembayaran, dan sumber daya manusia. Data awal berasal dari Basis Data Terpadu kemudian divalid

1. ADMINISTRATOR DATABASE
DAN
PENGENALAN BASIS DATA
TAHUN 2018
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA
DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI 1

2. outline
Tugas
Administrator
Database
Pengenalan
Basis Data
Pengelolaan Kerja
2

3. Administrator pangkalan data
bertugas mengumpulkan,
memverifikasi, mengolah, dan
mendistribusikan data PKH di
pusat, daerah provinsi, dan
daerah kabupaten/kota.
Pasal 20
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8
Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
TUGAS
ADMINISTRATOR DATABASE
3

4. ADMINISTRATOR DATABASE
Tugas :
• Menerima data dan Formulir serta mendistribusikan kepada Pendamping terkait : (1)
Validasi calon KPM PKH; (2) Verifikasi dan Pemutakhiran Data KPM PKH
• Menerima, memverifikasi dan menginput data hasil Validasi, verifikasi, Pemutakhiran
Data dan Realisasi Penyaluran Bantuan dari Pendamping kedalam Aplikasi SIM PKH
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan bagi para pemangku
kepentingan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Regional.
4

5. Kewajiban:
• Memastikan kelancaran penggunaan aplikasi SIM PKH, pemutakhiran data secara
berkala serta koordinasi dengan pihak terkait untuk pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras dan perangkat lunak.
• Memastikan kelengkapan dan validitas data/dokumen hasil validasi calon KPM,
pemutakhiran data, verifikasi komitmen,realisasi penyaluran bantuan dan
dokumen lainnya yang diterima dari seluruh pendamping.
• Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai pedoman PKH
dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
• Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada
Koordinator Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota
ADMINISTRATOR DATABASE
5

6. PENGENALAN TUGAS YANG MENYANGKUT APLIKASI DAN DATA
1. Pengelolaan operasional aplikasi.
2. Pengawasan kualitas data.
3. Pengawasan keamanan data dan informasi.
4. Pengolahan data untuk kebutuhan wilayahnya.
5. Analisa data untuk membuat pelaporan lokal.
6. Koordinasi pengunaan aplikasi dengan pendamping dan pusat.
7. Pencadangan aplikasi dan database.
ADMINISTRATOR DATABASE
6

7. • SIMPKH : Aplikasi ini sudah berjalan sejak 2011, menangani bisnis proses
utama PKH sesuai kebijakan yang berlaku pada masa itu. Hingga saat ini
SIMPKH masih digunakan.
• E-PKH : Aplikasi baru yang direncanakan sebagai pengembangan dari
SIMPKH yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi kebijakan saat ini.
E-PKH juga direncanakan akan memiliki modul modul yang belum terdapat dalam SIMPKH.
Sampai saat ini e-PKH baru dibuat sebanyak 3 modul berbasis android, yaitu : Validasi,
Pemuktahiran data sosial ekonomi dan sistem rekrutmen online.
Selain itu juga sudah dibuat satu modul monitorning validasi dan pemuktahiran data sosial
ekonomi, yang berbasis web.
PENGELOLAAN APLIKASI
7

8. ELIGIBLE DAN NON ELIGIBLE
Memantau kondisi eligibletas KPM, meliputi keberadaan KPM, kriteria
komponen, kondisi ekonomi KPM.
MANDATORY DATA
Kelengkapan data-data demografi KPM, kesesuaian dengan data kependudukan yang dimililiki
(KTP, KK, Surat Keterangan), data dukung lainnya (KMS, raporr, ijazah, buku nikah) jika
diperlukan.
KNOW YOUR COSTUMER (KYC)
Keunikan identitas (NIK), Nama Ibu Kandung, Alamat,
DATA KOMPLEMENTARITAS
Data kepesertaan KPM di program lain selain PKH, sperti KKS, KIS dan KIP, BPNT, dan lain-lain.
PENGAWASAN KUALITAS DATA
8

9. PENGAWASAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI
• OTORISASI DATA
Menjaga kerahasian data, memantau distribusi data, mencegah kebocoran data.
• USER ACCOUNT
Menjaga kerahasian user ID dan Password, mencegah kebocoran user account.
• HAK AKSES (LEVELING)
Pemantauan penggunaan hak akses aplikasi dan database sesuai kebijakan Manajemen.
• ENKRIPSI DAN DEKRIPSI DATA
Enkripsi adalah pengacakan data, dan dekripsi mengembalikan data acak menjadi data normal.
• TRANSMISI DATA
Pengelolaan ekspor/impor data dari aplikasi mobile ke aplikasi utama.
• PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
Menjaga aturan dan tata cara publikasi informasi/data ke media sosial yang diakses publik
PENGAWASAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI
9

10. • Pengolahan lokal adalah tugas operator mengolah data –data
transaksional menjadi informasi yang butuhkan pimpinan di daerah
masing – masing.
Contoh :
- Laporan distribusi KPM di Kabupaten ….
Laporan distribusi ibu hamil di kabupaten….
PENGAWASAN DATA LOKAL
10

11. • Memberikan pemahaman kepada pendamping mengenai tata cara
aplikasi.
• Mengelola user Account Aplikasi para pendamping.
• Menyiapkan data awal untuk para pendamping.
• Melakukan monitoring hasil kerja aplikasi oleh pendamping.
• Melakukan konsultasi teknis kepada pelaksanan PKH pusat.
• Memberikan bantuan teknis / troubleshooting kepada pendamping.
• Monitoring jaringan komputer.
KOORDINASI PENGUNAAN APLIKASI DENGAN PENDAMPING
DAN PELAKSANA PKH PUSAT
11

12. • Mengelola backup data dan aplikasi di kabupaten / kota.
PENCADANGAN DATA
12

13. PENGENALAN TUGAS YANG MENYANGKUT APLIKASI DAN DATA
• PENGENALAN PROSES PADA SIM PKH
• PENGENALAN APLIKASI BERBASIS ANDROID – E-PKH
• PENGGUNAAN / CARA ENTRY DATA.
• EKSPOR / IMPOR DATA
• MONITORING HASIL EKSPOR DATA
• SIMULASI E-PKH
PENDAMPING
13

14. II
PENGENALAN
BASIS DATA
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA
DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI 14

15. • PKH BERBASISKAN DATA YANG VALID.
• DATA-
DATA
YANG
DIGUNAKA
N DALAM
BISNIS
PROSES
PKH
• Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
• Data Wilayah.
• Data Fasdik dan Faskes.
• Data Hasil Verifikasi.
• Data Bayar.
• Data Penyaluran Tunai dan non Tunai.
• Data Pengaduan.
• Data Sumber Daya Manusia.
DATABASE PKH
15

16. • Sumber Data Awal PKH Adalah BDT Dikelola Pusdatin.
• BDT Selalu Di Muktahirkan Dengan Aplikasi Siks-NG Oleh Pusdatin.
• Data Calon Peserta PKH Di Ambil Dari Data BDT Dengan Presentil < 11%.
• Data Calon Peserta PKH Di Validasi Oleh Pendamping.
• Hasil Validasi Yang Eligible Akan Menjadi Data Peserta PKH Di Kukuhkan Dengan Surat Ketetapan.
• Data Peserta PKH Di Muktahiran Setiap Bulan.
• Peserta PKH Di Verifikasi Setiap Bulan.
• Hasil Pemuktahiran Data Dan Hasil Verifikasi Peserta PKH Akan Menjadi Data Penyaluran.
• Data Penyaluran Di Serahkan Di Bank Untuk Buka Rekening Dan Pembayaran Bantuan.
• Hasil Pemuktahiran Data PKH Juga Akan Memuktahirkan Data BDT.
SUMBER –SUMBER DATA
16

17. APLIKASI VALIDASI APLIKASI SIMPKH
DATA BAYAR
(SPM)
DATA AWAL
REKONSILIASI
PEMBAYARAN
PEMUKTAHIRA
N VERIFIKASI
LAPORAN
ALUR PROSES DATA
17

18. KODE DATA MASTER
18

19. KODE PESERTA
KODE ANGGOTA KELUARGA
KODE FASDIK
32710101600001
3271010160000101
Kode Wilayah Tahun Nomor Urut
Kode Wilayah Tahun Nomor Urut Urut
Anggota
163471001
KODE PENDAMPING DALAM APLIKASI
KODE FASKES
Kode Wilayah Nomor UrutTahun
20107712
Sumber referensi dari :
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index.php
PENGENALAN PRIMARY KEY
19

20. • IBU HAMIL • USIA DINI MENINGKAT SD
• ANAK SD MENINGKAT SMP
• ANAK SMP MENINGKAT
SMA
• MENYELESAIKAN SEKOLAH
ATAU BERHENTI
BERSEKOLAH
• KOMPONEN MENINGGAL
DUNIA
• LANJUT USIA • DISABILITAS BERAT
KONTROL DATA
20

21. •NIK
•TEMPAT
LAHIR
•TANGGAL
LAHIR
•NAMA IBU
KANDUNG
KYC data sangat diperlukan sebagai syarat pembukaan rekening untuk penyaluran bantuan PKH.
KNOW YOUR COSTUMER
21

22. PENGELOLAAN KERJA
3
✓ Pengakhiran Kerja
✓ Sanksi
✓ Penilaian Kinerja
✓ Hak dan Kewajiban
22

23. ✓ Diklat
✓ Bimbingan Pemantapan
✓ Bimbingan Teknis
✓ Honor
✓ Fasilitas Kerja
✓ Libur/Cuti
✓ Reward
✓ Jaminan Kesehatan
✓ Jaminan Ketenagakerjaan
Hak SDM Pelaksana PKH
23

24. Penilaian Kinerja…(1)
Kinerja
Operasional
Kompetensi
Perilaku
• Komunikasi
• Hubungan interpersonal
• Koordinasi
• Analisis dan penyelesaian masalah
• Pengendalian diri
• Perencanaan kerja
• Pelaksanaan bisnis proses: validasi, penyaluran
bansos, P2K2, verifikasi, pemutakhiran data,
transformasi kepesertaan
• Pelaporan kegiatan
Aspek/Indikator Penilaian Kinerja Operasional
Aspek/Indikator Penilaian Kompetensi Perilaku
24

25. Penilaian Kinerja…(2)
Kinerja
Operasional
Kompetensi
Perilaku
Aspek Penilaian Kinerja Operasional
Aspek Penilaian Kinerja Kompetensi Perilaku
SKALA DEFINISI
1 Tidak mampu,selalu gagal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,serta tidak ada upaya perbaikan kinerja
2 Kurang mampu,sering gagal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kurang ada upaya perbaikan kinerja
3 Cukup mampu,cukup baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta ada upaya perbaikan kinerja
4 Mampu, pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan dengan baik serta selalu berupaya meningkatkan kinerja
5 Sangat mampu,pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan dengan sangat baik serta selalu berupaya meningkatkan kinerja
SKALA DEFINISI
1 Tidak mampu,selalu menunjukkan sikap negative dan perilaku kerja selalu bermasalah
2 Kurang mampu,sering menunjukkan sikap negative dan perilaku kerja sering bermasalah
3 Cukup mampu,cenderung menunjukkan sikap positif dan perilaku kerja tidak bermasalah
4 Mampu, selalu menunjukkan sikap positip dan perilaku kerja produktif
5 Sangat mampu,selalu menunjukkan sikap positip dan perilaku kerja produktif
25

26. Pihak yang Menilai pada semua jenjang jabatan (atasan langsung)
• Dinas Sosial Kab/Kota; Dinas Sosial Provinsi; Dit JSK
• Korkab/Kota; Korwil; Dit JSK
Standar Passing Grade Hasil Penilaian Kinerja (Gabungan penilaian atasan langsung)
1. Sangat Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai lebih besar dari 45,
sangat layak dilanjutkan kontrak kerjanya.
2. Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai antara 36 - 45, layak dilanjutkan
kontrak kerjanya.
3. Cukup Baik, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai antara 26 - 35,
dipertimbangkan dilanjutkan kontrak kerjanya.
4. Buruk, merupakan Gabungan jumlah nilai Kinerja Operasional dan Kompetensi dengan nilai 25 - 0, tidak layak dilanjutkan
kontrak kerjanya.
Penilaian Kinerja…(3)
“Periode Penilaian Kinerja Operasional dan Kompetensi bagi SDM Pelaksana PKH dilakukan pada
semua jenjang jabatan minimal sekali dalam setahun”
26

27. Sanksi
▪ Teguran lisan
• Tidak tertib/terlambat masuk kerja
• Tidak mengikuti pertemuan/rapat rutin
• Penyerahan laporan tidak sesuai ketentuan
• Tidak masuk kerja/meninggalkan tugas tanpa ijin
• Tidak berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
▪ Teguran Tertulis (SP)
• SP-1
• Mendapat teguran lisan lebih dari dua kali
• SP-2 (Pelanggaran Sedang)
• Lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban
• Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban utama
• Tidak masuk kerja lebih dari tiga hari tanpa
ijin/keterangan
▪ SP-3 (Pelanggaran Berat)
• Melanggar hukum/norma yang berlaku dimasyarakat
• Melakukan pelanggaran kode etik (moral hazard); mark-
up data, penyalah gunaan dana, terlibat partai dan
pemilu, dobel job.
Pengakhiran
Kerja
• Mendapat SP-3
• Wanprestasi
• Terlibat Kasus Hukum
• Mengundurkan Diri
• Menginggal Dunia
• Force Majeur
• Passing grade penilaian
kinerja kurang dari 26
27

28. Terima Kasih
Pantang Tugas
Tidak Tuntas !!!!
28