Tanjung Redeb, 17 Februari 2009 PKP2A III LAN SAMARINDA Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administras...
<ul><li>Mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah dalam pembangunan wilayah guna meningkatkan peran daera...
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DEPUTI 3 DEPUTI 2 DEPUTI 1 DEPUTI 5 DEPUTI 4 Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat PKP2A I  Bandung PKP...
<ul><li>Program Kepemerintahan yang Baik. </li></ul><ul><li>Program Peningkatan Pengawasan. </li></ul><ul><li>Program Pena...
Strategic Networking PKP2A III Lembaga Diklat Vertikal & Daerah Pem. Prov. dan Kab/Kota Se Kalimantan Puslitbang Dept., Pe...
Awal 2004 : 32 provinsi dan 434 kab/kota.  Awal 2009 : 33 provinsi & 489 kab/kota.  NKRI Jumlah pulau: 17.508 Luas: 1.919....
Kerangka Filosofis Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat REERO =  R amping ( flat, lean ),  E ffective,  ...
Area Perubahan Program Reformasi Admimistrasi Birokrasi dengan semangat pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau bu...
Fondasi, Pilar & Tujuan Reformasi Birokrasi Pemda
<ul><li>Penataan Kelembagaan & Penetapan Perda OPD (Organisasi Perangkat Daerah).  </li></ul><ul><li>Pengkajian kebutuhan ...
<ul><li>Penyusunan Renstra SKPD (termasuk Kecamatan). </li></ul><ul><li>Pengukuran kinerja pelayanan    IKM, CPP & IPM. <...
<ul><li>Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural. </li></ul><ul><li>Penyusunan pola karir & pengkajian tentang mut...
<ul><li>Pengkajian terhadap potensi tumpang tindih antar peraturan (antar Perda atau antara Perda dengan peraturan lainnya...
<ul><li>Pembentukan KBK (kelompok budaya kerja) untuk setiap SKPD. </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan pelatihan atau bimtek...
SEKIAN Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda

3,683 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
249
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda

  1. 1. Tanjung Redeb, 17 Februari 2009 PKP2A III LAN SAMARINDA Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Daerah
  2. 2. <ul><li>Mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah dalam pembangunan wilayah guna meningkatkan peran daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI </li></ul>MISI Pusat unggulan dalam membangun daerah yang maju, sejahtera, bersatu dan berdaya saing VISI PKP2A III secara efektif terbentuk mulai 1 April 2005 PKP2A III LAN SAMARINDA (Pusat Kajian dan Pendidikan & Pelatihan Aparatur III) PKP2A III LAN SAMARINDA
  3. 3. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DEPUTI 3 DEPUTI 2 DEPUTI 1 DEPUTI 5 DEPUTI 4 Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat PKP2A I Bandung PKP2A II Makasar PKP2A III Samarinda Sestama Inspektorat
  4. 4. <ul><li>Program Kepemerintahan yang Baik. </li></ul><ul><li>Program Peningkatan Pengawasan. </li></ul><ul><li>Program Penataan Kelembagaan. </li></ul><ul><li>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan. </li></ul><ul><li>Program Pengembangan SDM Aparatur. </li></ul><ul><li>Program Pendidikan Kedinasan. </li></ul>Program Unggulan (key leverage)
  5. 5. Strategic Networking PKP2A III Lembaga Diklat Vertikal & Daerah Pem. Prov. dan Kab/Kota Se Kalimantan Puslitbang Dept., Perguruan Tinggi & Pemda Stakeholder Tk. Pusat: LAN, BKN, Menpan, Dagri, BPS, dll LSM, Ormas / Orpol BUMN/BUMD, Swasta Expert groups Professional groups
  6. 6. Awal 2004 : 32 provinsi dan 434 kab/kota. Awal 2009 : 33 provinsi & 489 kab/kota. NKRI Jumlah pulau: 17.508 Luas: 1.919.440 km 2 (terluas ke-15 di dunia) OTDA
  7. 7. Kerangka Filosofis Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat REERO = R amping ( flat, lean ), E ffective, E fficient, R ational, O perational. Coopetiton = Coo peration + Com petition . Otonomi & Demokrasi (UU Nomor 32 Tahun 2004) Flexibility Responsibility Accountability Innovation Code of Ethic / Org. Culture Creativity Performance = Productivity + Behavior Public Services Public Welfare <ul><li>Transformasi Manajemen </li></ul><ul><ul><li>SDM/HRD : Professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem/Struktur: REERO </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultur : Coopetition </li></ul></ul>Inputs Initial Outputs Process Final Outputs Outcomes / Impact Feed Back
  8. 8. Area Perubahan Program Reformasi Admimistrasi Birokrasi dengan semangat pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau budaya unggul. Budaya Kerja Munculnya pola regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Regulasi & Deregulasi Terbangunnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance . Ketatalak-sanaan Sosok pegawai yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera SDM Aparatur Terwujudnya organisasi yg tepat fungsi dan tepat ukuran ( fit in function lean in structure atau right sizing ). Kelembagaan Hasil yang Diharapkan Area Perubahan
  9. 9. Fondasi, Pilar & Tujuan Reformasi Birokrasi Pemda
  10. 10. <ul><li>Penataan Kelembagaan & Penetapan Perda OPD (Organisasi Perangkat Daerah). </li></ul><ul><li>Pengkajian kebutuhan UPTD Dinas/Badan. </li></ul><ul><li>Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas Jabatan  Perbup. </li></ul><ul><li>Pengukuran beban kerja unit  kajian. </li></ul><ul><li>Penyerahan Urusan kpd Desa dan Pelimpahan Urusan kpd Camat & Lurah  Perda & Perbup. </li></ul><ul><li>Pengembangan OBK (Organisasi Berbasis Kinerja)  Bimtek. </li></ul>Program Penguatan Kelembagaan
  11. 11. <ul><li>Penyusunan Renstra SKPD (termasuk Kecamatan). </li></ul><ul><li>Pengukuran kinerja pelayanan  IKM, CPP & IPM. </li></ul><ul><li>Penyusunan SPM dan SP bagi setiap SKPD. </li></ul><ul><li>Penerbitan Juklak, Juknis, atau pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas / tertentu (keuangan, evaluasi program, pelaporan kinerja, koordinasi, dll). </li></ul><ul><li>Penguatan koordinasi, perencanaan, wasdal, dan aspek ketatalaksanaan lainnya  capacity building & bimtek. </li></ul>Program Penataan Ketatalaksanaan
  12. 12. <ul><li>Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural. </li></ul><ul><li>Penyusunan pola karir & pengkajian tentang mutasi / rotasi dalam rangka penyegaran organisasi. </li></ul><ul><li>Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB). </li></ul><ul><li>Analisis kebutuhan pegawai & AKD. </li></ul><ul><li>Pengembangan Jabatan Fungsional. </li></ul><ul><li>Penerapan sistem reward and punishment untuk mendorong motivasi dan kinerja pegawai. </li></ul><ul><li>Pembinaan sistemik dan komprehensif meliputi dimensi personalia sejak tahap rekrutmen hingga pemberhentian / pensiun  Bimtek. </li></ul>Program Pengembangan SDM
  13. 13. <ul><li>Pengkajian terhadap potensi tumpang tindih antar peraturan (antar Perda atau antara Perda dengan peraturan lainnya) </li></ul><ul><li>Penyusunan regulasi baru sesuai dengan kebutuhan dan amanat peraturan perundangan  kajian. </li></ul><ul><li>Revisi, perubahan, atau pencabutan produk hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan  kajian. </li></ul>Program Penataan Regulasi & Deregulasi
  14. 14. <ul><li>Pembentukan KBK (kelompok budaya kerja) untuk setiap SKPD. </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan pelatihan atau bimtek untuk membangun mental model yang lebih sesuai dengan tuntutan birokrasi modern, atau merubah mind-set yg lebih pro-pelayanan publik. </li></ul>Program Penguatan Budaya Kerja
  15. 15. SEKIAN Terima Kasih

×