Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to budaya kerja slides baru.ppt
Similar to budaya kerja slides baru.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
budaya kerja slides baru.ppt
- 1. Oleh :
- 2. Kep.Men.PAN No. 25/KEP/M.PAN/4/2002 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara Lampiran I Kebijakan Pengembangan Budaya Kerja Aaparatur Negara 1. Latar Belakang 2. Arah Kebijakan Pengembangan Budaya Kerja 3. Manfaat Pengembangan Budaya Kerja 4. Syarat-syarat Pengembangan Budaya Kerja 5. Metode Pengembangan Budaya Kerja 6. Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja 7. Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja 8. Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Lampiran II Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara 1. Pokok-pokok Pikiran 2. Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Lampiran III Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja Aparatur Negara Lampiran IV Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
- 3. PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA LATAR BELAKANG Tantangan yang dihadapi aparatur negara cukup memprihatinkan, terutama dalam praktek selama ini para pemimpin dan aparatur negara masih sering mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja aparatur negara LANDASAN HUKUM Kep.Men.PAN No. 4/1991 tentang Pedoman Pemasyarakatan Budaya Kerja TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas KKN TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijaksanaan Pemberantasan dan Pencegahan KKN TAP MPR No. II dan VI/MPR/2002 BUDAYA KERJA Merupakan cara pandang seseorang terhadap bidang yang ditekuninya dan prinsip-prinsip moral yang dimilikinya, yang menimbulkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakini, memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan prestasi kerja yang baik SASARAN UTAMA Mewujudkan aparatur negara yang etis, bermoral, profesional, berdisiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari agar dapat meningkatkan produksi, kualitas pelayanan masyarakat dan daya saing di dalam negeri maupun dunia internasional
- 4. SASARAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH (ARAH KEBIJAKAN) 1) Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur negara 2) Memperbaiki persepsi, pola pikir dan perilaku aparatur negara yang menyimpang dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sekaligus untuk mempercepat pemberantasan praktek KKN; 3) Meningkatkan kinerja aparatur negara melalui kelompok-kelompok kerja dan forum-forum profesional, 4) Memperbaiki citra aparatur negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA Nilai-nilai dasar budaya kerja terdiri dari 34 unsur nilai atau 17 pasang nilai yang diharapkan dapat dikembangkan oleh setiap aparatur negara, sehingga antara nilai-nilai yang diyakini dan budaya kerja sebagai bentuk aktualisasi keyakinan tersebut, akan menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja. Komitmen dan konsisten; Wewenang dan tanggung jawab; Keikhlasan dan kejujuran; Integritas dan profesionalisme;; Kreativitas dan kepekaan/sensivitas; Kepemimpinan dan keteladanan; Kebersamaan dan dinamika kelompok kerja; Ketepatan / keakurasian dan kecepatan; Rasionalitas dan kecerdasan emosi; Keteguhan dan ketegasan; Disiplin dan keteraturan bekerja; Keberanian dan kearifan; Dedikasi dan loyalitas; Semangat dan motivasi; Ketekunan dan kesabaran; Keadilan dan keterbukaan; Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (yang diperlukan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan, terutama metode analisis dan pengambilankeputusan, keahlian/keterampilan manajerial, teknis, hukum, administrasi, keterampilan social dan komunikasi.
- 5. TAP MPR NO. II/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional Bahwa untuk menghindari ekonomi biaya tinggi haruslah dilakukan melalui penataan kelembagaan negara, reformasi birokrasi, pemberantasan segala bentuk pungutan liar dan KKN. Karenanya dalam rekomendasi kebijakan MPR menyebutkan perlunya kemauan politik riil seluruh penyelenggara negara, elite politik, dan seluruh masyarakat untuk memberikan prioritas utama terhadap upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu MPR mendesak terciptanya penyelenggara negara dan pengelola dunia usaha yang baik dan bersih dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk memperlancar dan mengembangkan lebih lanjut kehidupan dunia usaha, termasuk pemberatansan penyelundupan secara tegas dan tuntas.
- 6. TAP MPR NO. VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Pelaksanaan Putusan MPR No. X/MPR/2001 Oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara Lainnya huruf f tentang Reformasi Birokrasi Bahwa kultur birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sering merugikan dan bahkan menjadi beban masyarakat dan negara. MPR melalui TAP No. VI tersebut merekomendasikan kepada Presiden untuk membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih, dan bertanggung jawab serta menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh, dan teladan masyarakat.
- 7. PEMBANGUNAN FISIK Versus PEMBANGUNAN SDM APARATUR NEGARA Bila Aparatur Negara tidak segera menyadari kekeliruan cara berfikir dalam memahami dan menjabarkan PROPENAS/GBHN, maka pembangunan moral dan profesionalisme Aparatur Negara akan tetap terus terabaikan sehingga sangat sulit dilaksanakan, walaupun konsep Strategi dan Implementasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara telah disiapkan dengan baik.
- 8. background masih dirasakan bahwa belum semua instansi mempunyai budaya kerja yang cukup kuat untuk mempengaruhi tingkat produktifitas dan kinerja individu aparatur negara penggunaan sistem dan metode kerja yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (universal & terbuka) menjadi sangat penting agar nilai-nilai, kepercayaan dan norma-norma yang telah disepakati akan berpengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja Strategi dan Metode dalam Manajemen Strategis Efektif dan Efisien Sosialisa si Internali sasi dan Institusi
- 9. I. Pengembangan Jati Diri, Sikap & Perilaku II. Pengembangan Kerjasama dan Dinamika Kelompok Kerja III. Memperbaiki Kebijakan Publik IV. Memperbaiki Sistem Manajemen dan Pelayanan Masyarakat V. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja Aparatur Negara
- 10. a. Memahami Jati Diri b. Perilaku Aparatur Negara c. Pengembangan Kultur Pelayanan Aporatur Negara Budaya Kerja (Corporate Culture) Sekumpulan nilai, sistem dan perilaku manajemen dan karyawan untuk mencapai sesuatu. I. PENGEMBANGAN JATI DIRI, SIKAP & PERILAKU PEDOMAN PENGEMBANGAN SIKAP & PERILAKU APARATUR NEGARA SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT YANG BAIK a) Berorientasi pada pelayanan masyarakat b) Mengembangkan Profesionalisme c) Membangun jiwa dan semangat melayani d) Memberikan insentif e) Menumbuhkembangkan Budaya Malu
- 11. MENGABAIKAN : - Nilai-nilai dasar Budaya Kerja - Rendah Komitmen - Konsistensi, disiplin, jujur, kreatif - Kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan hukum dan peraturan - Melecehkan kebijakan negara dan prinsip-prinsip manajemen LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN JATI DIRI APARATUR NEGARA 1. BERSUJUD & BERSYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 2. RENUNGKAN KEMBALI SIAPA DIRI KITA 3. RENUNGKAN KEMBALI KELEMAHAN & KEKURANGAN 4. TENTUKAN DAN PERBAIKI TUJUAN KEHIDUPAN 5. TEGUH DALAM KOMITMEN 6. BUAT RENCANA KERJA 7. LAKSANAKAN RENCANA KERJA SECARA KONSISTEN 8. EVALUASI, INTROSPEKSI DAN KOREKSI SETIAP HARI 9. BERSUJUD, BERSYUKUR DAN BERSERAH DIRI KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA KINERJA BANGSA TERENDAH DI ASIA TENGGAR A
- 12. a. Faktor Keberhasilan Komitmen para atasan Sadar DKK cara penting untuk kembangkan SDM dan kinerja Pemerintah Nilai-nilai dasar (sikap & perilaku) yang positif dan produktif dapat dipahami oleh semua Kesediaan untuk transparan -terbuka untuk perubahan Saling percaya Terkait langsung dengan pelaksanaan tugas Perhatian besar & dukungan penuh Tindak lanjut nyata Dukungan sosial dari lingkungan kerja Dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan b. Faktor Kerjasama dalam kelompok kerja Nilai hakiki dan satu keharusan Team work: hasil lebih besar Motivasi tinggi Interaksi positif Komitmen, konsistensi, kejujuran, kreativitas dan terbuka Target jelas dan disepakati Pembagian tugas jelas & adil Kebanggaan kelompok Penyelesaian konflik Stabilitas kelompok Suasana kondusif Proses sosialisasi, internalisasi Menghormati norma/aturan Kesediaan berkorban Interaksi terbuka, lancar & harmonis II. PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN DINAMIKA KELOMPOK KERJA
- 13. c. Dinamika Kelompok Kerja Gaya Kepemimpinan Partisipatif menunjukkan pandangan dan sikap kebersamaan adalah hal utama dalam meningkatkan kinerja aparatur negara Dinamika Kelompok Kerja : melahirkan keeratan hubungan, komitmen yang tinggi, konsistensi pelaksanaan tugas dan aturan yang jelas. Manfaat Pengembangan Dinamika Kelompok Kerja Keberanian anggota lebih besar dalam mengambil keputusan dan resiko Tekad dan semangat kerja meningkat Komunikasi mendorong semangat dan jiwa kebersamaan Rasa solidaritas meningkat Kesamaan persepsi; rasa senasib dan kesediaan untuk memikul resiko dan tanggung jawab bersama meningkat Kesetikawanan makin dalam Pandangan dan cara kerja lebih sinergis Sistem pengendalian internal semakin efektif
- 14. Diperlukan : Pimpinan yang 1 Tanggap, tangguh, tangkas, tegas dan berwibawa, dipatuhi, dihormati, dipercaya dan disegani 2 Memiliki komitmen yang tinggi pada visi, misi, kelompok kerja, jujur, disiplin, professional, kreatif, arif dan konsisten. 3 Berwenang dan partisipatif Unggul : ilmu, ahli, pengalaman, prestasi, moral, sikap dan perilaku 4) Berwibawa pro jaga moral dan penyelamat organisasi (stabilitator, dinamisator, akselerator) d. Kepemimpinan Kelompok Kerja • masalah psikologis yang rumit, tidak terlihat, tapi ada • persaingan atasan, persaingan anggota • kerjasama menuntut hubungan harmonis • pengembangan menuntut semangat, motivasi kerja, prestasi tinggi Melakukan : persaingan tidak sehat, tidak transparan disintegrasi kelompok kinerja merosot tajam, lamban
- 15. KEBIJAKAN PUBLIK LEMBAGA NEGARA -LEGISLATIF -EKSEKUTIF -YUDIKATIF (Aparatur Negara) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PELAYANAN MASYARAKAT BUDAYA KERJA NILAI TINGGI CITRA MASYARAKAT, CITRA BANGSA KEPUASAN DUNIA/AKHIRAT a. Pengertian dan Kondisi Umum BERNILAI BAIK DAN BENAR (BERNILAI BURUK) III. MEMPERBAIKI KEBIJAKAN PUBLIK
- 16. TUGAS, KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB APARATUR NEGARA CIPTAKAN SUASANA KONDUSIF WUJUDKAN HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA : TERTIB, ADIL, BAIK DAN BENAR - diterima - dilaksanakan - dipertanggung- jawabkan - Efektif - Efisien 1. Kepastian Hukum 2. Transparan 3. Demokratis 4. Profesional 5. Akuntabilitas (Lakip) 7% Pengambilan & Pelaksanaan Keputusan PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
- 17. Faktor yang sering di- lupakan dalam Pengambila n kepu- tusan Kebijakan Publik - Perlindungan HAM - Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup - Rasa Keadilan Sosial - Keberpihakan pada kaum miskin/lemah - Orientasi Jangka Pendek - Serakah, masa bodoh/peduli - Arogansi pejabat/merasa berkuasa - Merasa benar sendiri - Perhatian sungguh-sungguh - Pemikiran yang jernih - Pertimbangan mendalam 1. Komitmen 2. Memiliki Hati Nurani 3. Konsistensi 4. Kejujuran, Keteguhan, Kearifan, Disiplin, Tanggung jawab Tinggi 5. Tidak Mudah Tergoda APARATUR NEGARA YANG BERBUDAYA TINGGI
- 18. b. Langkah-langkah Perbaikan Kebijakan dan Pelayanan Publik 1) Memperjelas Hubungan Wewenang dan Tanggung Jawab Antar Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif 2) Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan * Sepadan/tidak sebanding anggaran dan sumber-sumber yang digunakan * Instansi yang tepat dengan hasil kualitas terbaik ? * Dapat ditangani unit lain, termasuk swasta ? * Tidak dapat diwujudkan oleh siapapun tapi diperlukan masyarakat * Budaya Kerja jadi sistem aturan formal bagi perilaku operator * Budaya kerja jadikan aparatur negara lebih baik tentang apa yang mereka kerjakan, memotivasi semangat kerja * Standar kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat * Cek peraturan/perundang-undangan, telah sesuai dengan yang diperlukan masyarakat * Mengiliminasi pemisahan hubungan pemerintah dan swasta III. MEMPERBAIKI KEBIJAKAN PUBLIK
- 19. 3) Menerapkan Pengendalian Mutu Kinerja * Melibatkan seluruh sistem dan potensi * Hindari kesalahan, * Efisien & efektif * Tidak menyimpang dari tingkatan pengawasan 4) Perubahan Sikap Mental & Perilaku * tidak memaksakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab * berorientasi pada pelayanan masyarakat * melayani bukan dilayani * bermental positif, profesional
- 20. 1) - Perlu analisa sistematis & tepat sasaran - Tahu apa yang diperbaiki - Tahu penyebab & masalahnya - Tahu cara memperbaikinya Kriteria Layanan yang Baik - Adanya kepastian waktu biaya dan kualitas - Sikap ramah dalam melayani - Adanya Informasi yang terpercaya & mudah diketahui - Petugas sesuai dengan kompetensi - Tidak diskriminatif dan tidak KKN Kenyataan Yang Ada (Menonjol) - Layanan bernuansa KKN - Kualitas layanan rendah - Informasi sedikit/ditutupi/tertutup - Diskriminatif – membingungkan - Prosedur berbelit/birokratis - Kurang kapasitas/perawatan - Kompetensi & Karakter aparatur rendah - Tumpang tindih/kurang koordinasi IV. MEMPERBAIKI SISTIM MANAJEMEN & PELAYANAN MASYARAKAT
- 21. IV. MEMPERBAIKI SISTIM MANAJEMEN & PELAYANAN MASYARAKAT 2) Perumusan Masalah * Tepat dan Benar * Kecuali masalah & penyimpangan * Informasi lengkap 3) Sistem Pengambilan Keputusan * Terjadi dengan baik, tepat, cepat * Berdasarkan Informasi tepat & lengkap * Berkompeten * POAC 4) Perencanaan Terpadu * Fokus pada Visi dan Misi * Sesuai keinginan masyarakat & stakeholder * Tepat waktu dan berkualitas * Berkompeten, komitmen & konsisten * Lintas Sektor – mantap * Disiplin, dedikasi, loyalitas & komitmen pada kesra masyarakat
- 22. 5) Pengorganisasi Tepat Guna * Pro wujudkan Visi & Misi dan tujuan * Sesuai kondisi lokal * Pelayanan prima * Informasi tersedia/jelas/dimengerti * Birokrasi ringkas * Jelas waktu penyelesaian * Proses cepat, pergunakan iptek (e.gov) 6) Pemberdayaan SDM * Sesuai kompetensi: Sistem rekrutmen, penempatan, penugasan * Diklat dan pengembangan karier * Pemberdayaan Aparatur 7) Pengendalian Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Masyarakat * Profesional, kompeten, berkarakter * Penggunaan Iptek * Melayani + Sistem * Pengadaan sistem pengawasan * Re – check - koreksi 8) Pemeriksaan Hasil Kerja * Jangan percaya pada laporan ABS * Turun lanagsung * Cek komitmen, kualitas, profesionalisme IV. MEMPERBAIKI SISTIM MANAJEMEN & PELAYANAN MASYARAKAT
- 23. Manusia terlahir dengan fitrah untuk berbuat baik, dan semua ajaran (di keluarga & sekolah) untuk berbuat baik & jujur – pengaruh kebutuhan & lingkungan -- dapat kembali Profesionalisme tanpa akhlak maka akan membuahkan sosok manusia yang cerdas secara intelektual tapi bodoh secara moral Paradigma Baru/Pendekatan 1) Meningkatkan kualitas kebijakan, pelaksanaan pelayanan masyarakat dan control social dari masyarakat 2) Membangun Citra Aparatur Negara yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan terpercaya 3) Mendukung penegakan hukum dan keadilan secara transparan, tertib dan proporsional 4) Membangun sensitivitas fungsi-fungsi manajerial pada pejabat birokrasi pemerintah 5) Mendorong perbaikan pengorganisasian, metode kerja dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah untuk perbaikan pelayanan masyarakat 6) Menggiatkan dan mendinamisasikan pelaksanaan aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum lainnya. Langkah-langkah tersebut didukung oleh : Peningkatan kesejahteraan aparatur negara Kelengkapan sarana dan prasarana Peningkatan sistem Pengawasan & Hukum Penilaian Kinerja & Sanksi Pengembangan nilai-nilai moral V. MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
- 24. SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA Pengembangan Budaya Kerja diarahkan untuk meningkatkan Produktivitas dan Kinerja Pemerintah melalui pembinaan Aparatur Negara untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) Melalui budaya kerja: terbentuk perilaku aparatur negara yang kokoh pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien melakukan evaluasi secara reguler: sejauh mana kebijakan public dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat sejauh mana pelayanan masyarakat telah menyimpang dari tolok ukur standar pelayanan masyarakat Sosialisasi Budaya Kerja menjadi sangat penting untuk membangun budaya inti yang kuat untuk menjamin tindakan bersama karenanya perlu sosialisasi yang tepat, bertujuan: Menyampaikan informasi yang jelas dan kontinyu tentang budaya kerja Menjaring masukan bagi upaya perbaikan selanjutnya
- 25. Langkah-langkah Sosialisasi & Pengembangan Budaya Kerja a. Internalisasi dan institusionalisasi Komitmen dan keteladanan pimpinan melaksanakan secara nyata dan konsisten visi, misi dan aturan-aturan yang berlaku Mengembangkan Dinamika Kelompok: meningkatkan kinerja, memperbaiki tata laksana, dan metode kerja. b. Mengembangkan partisipasi dan opini public untuk mendukung program Budaya Kerja, libatkan pakar, LSM, tokoh masyarakat, serta media massa. c. Pendidikan dan Latihan Memasukkan kurikulum pengembangan Budaya Kerja kedalam Diklat Kepemimpinan. Pelatihan untuk fasilitator melalui Diklat Teknis Khusus – dengan instruktur professional Kelompok Budaya Kerja (KBK)
- 26. SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA MELALUI MEDIA MASSA a. Menggelar komunikasi sosial secara luas dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat melalui media massa dan karya seni lainnya secara teratur dan intensif dengan muatan nilai-nilai moral dan nilai kerja produktif yang diperlukan. b. Disampaikan oleh para pakar yang terpercaya secara dialogis sehingga dapat menyentuh hati nurani masyarakat, tidak bersifat indoktrinasi. c. Memberikan informasi secara lugas, benar dan jujur sehingga masyarakat dapat mengoreksi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di masa lalu (sekarang). d. Secara bertahap diarahkan untuk membangun moral, integritas, profesionalisme, kualitas kinerja dan pelayanan pemerintah sehingga dapat memperbaiki citra birokrasi dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. e. Kedalam jajaran birokrasi pemerintah dilakukan sosialisasi dan usaha terpadu dengan pelaksana program kerja dan evaluasi kinerja atau akuntabilitas masing-masing unit. Berita, liputan khusus, Dialog interaktif, Talkshow, Iklan layanan masyarakat, sinetron, Gita Wacana
- 27. SePULUH PRINSiP GOoD GOVeRNANCE Tata pemerintahan yang baik Partisipasi Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan Hukum Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua fihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Transparan Menciptakan kepercayaan timbal balik, antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kesetaraan Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Daya tanggap Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Wawasan kedepan Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Akuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengawasan Meningkatkan upaya pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintahan dan pem- banguan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat. Efisiensi & efektif Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada Masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Profesionalisme Meningkatkan kemampuan dan moral penye- lenggara pemerintahan agar mampu memberi Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau
- 30. KOMPETENSI muncul dari interaksi penguasaan teori, praktek, dan analisis, penguasaan ketiga komponen tersebutlah yang akan melahirkan knowledge, sensitivity, skills, dan values. Penguasaan pengetahuan adalah kemampuan untuk mengerti bidang profesi tertentu, karena knowledge atau pengetahuan adalah pembelajaran teori dan prinsip-prinsip. Penguasaan pengetahuan adalah dasar untuk mendukung sensivity atau sensitivitas, yang akan membimbing ke arah pengembangan skills atau keterampilan serta membantu seseorang untuk mengertii dan paham dalam menerapkan values atau nilai-nilai standar yang ada dalam bidang profesi tertentu. • Dimana letaknya pengalaman ? experience • Dimana letaknya profesionalisme ?
- 31. SePULUH PRINSiP GOoD GOVeRNANCE Tata pemerintahan yang baik Partisipasi Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan Hukum Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua fihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Transparan Menciptakan kepercayaan timbal balik, antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kesetaraan Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Daya tanggap Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Wawasan kedepan Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Akuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengawasan Meningkatkan upaya pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintahan dan pem- banguan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat. Efisiensi & efektif Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada Masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Profesionalisme Meningkatkan kemampuan dan moral penye- lenggara pemerintahan agar mampu memberi Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau
- 32. Tata Kepemerintahan Yang Baik VERSI BAPPENAS (2002) Terdiri dari 14 karakteristik 1. V i s i o n e r 2. Transparan 3. Responsif 4. Akuntabel 5. Profesionalitas 6. Efisien dan Efektif 7. Desentralisasi 8. Demokratis dan Berorientasi Pada Konsensus 9. Partisipatif 10. Kemitraan 11. Supremasi Hukum 12. Pengurangan Kesenjangan 13. Komitmen Pada Pasar 14. Komitmen Pada Lingkungan Hidup
- 33. PELAYANAN BIROKRASI JELEK ? KKN ? Sampaikan Temuan Saudara Ke Tromol Pos 5000 JKT Atau melalui e-mail: tp5000@exchange.menpan.go.id LAYANAN MASYARAKAT INI DISAMPAIKAN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DENGAN TVRI LOGO TVRI