penyaluran bantuan sosial pkh

1. 1

2. 2
TENTANG BANSOS PKH

3. 3
BANTUAN SOSIAL PKH
Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada sesorang,
keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau
rentan terhadap risiko sosial.
Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan
jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi,
perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai
pelengkap bantuan Sosial PKH.
(Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan )

4. SIKLUS PENYALURAN PKH
Feb
MeiJan Feb Mrt Apr
AgtApr Mei Jun Jul
NovJul Agt Sep Okt
Okt Nov Des Jan
PEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
Bulan Pengajuan
Data Bayar
Bulan
Penyaluran

5. 500.000 500.000
500.000 390.000
1.890.000
NILAI BANTUAN
Ibu
hamil /
Nifas
Bayi
Balita
Lansia
Miskin
+60
Anak
Sekolah
Penyan
dang
disabilit
as beratPKH
AKSES
5
Sumber: Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor
74/LJS.JSK/01/2018 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial
Tahun 2018

6. 6
DROPING DANA PERTAHAP
500.000 500.000 390.000500.000
TOTAL SATU
TAHUN
1.890.000
500.000 500.000 500.000500.000
TOTAL SATU
TAHUN
2.000.000

7. 7
Rapat Terbatas Tentang Keuangan Inklusif 26 April 2016
Perumusan strategi nasional keuangan inklusif ditindaklanjuti oleh
Menko Perekonomian
Setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan
menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol,
memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem
perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk
memperluas inklusi keuangan
Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos
agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu
1
2
3

8. Pemindahbu
kuan ke
Rekening
Penarikan
Uang secara Tunai
PKH
Dana
Bantuan
(Kas
Negara)
Rekening
Pemberi
Bantuan E-wallet
1. Data (hasil
pemeriksaan
Kemensos dan
Bank) untuk
pembukaan
rekening & kartu
Kombo
3. Transfer
dari Kas
Negara ke
Rek
Pemberi
Bantuan
6. Transaksi
menggunakan
Kartu Kombo dan
PIN
7. KPM Memilih
Jenis Transaksi
(PENCAIRAN)
5. Transfer dari
Rek Pemberi
Bantuan ke
Rek
Penerima
Bantuan
2. Rekening
penerima
bantuan
(Kartu
Kombo &
Tabungan)
(REGISTRA
SI)
4. Data digunakan
untuk e-wallet
bantuan
KEMENTERIAN
SOSIAL RI
BANK
PENYALUR
KELUARGA PENERIMA
MANFAAT
Pembelian
Bahan Pangan
Data
Penerima
BPNT
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
(Perpres no. 63 Tahun 2017)
Rencana Bansos
Lainnya (LPG 3 Kg,
Listrik, Rutilahu).
8

9. MENGAPA NON TUNAI?
9
– Risiko moral hazard lebih kecil
– Meningkatkan Efisiensi, Transparan dan Akuntabilitas dalam penyaluran bantuan
– Peningkaatan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan formal bagi jutaan
masyarakat miskin penerima bantuan (Program Nasional Keuangan Inklusif) dengan keuntungan
penerima manfaat tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima, sehingga terdapat insentif
bagi penerima untuk menyimpan, memupuk asset dan mengelola keuangan
– Mempermudah Integrasi bantuan sosial dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang
meliputi perlindungan sosial, Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial rehabilitasi sosial, dan
pelayanan dasar

10. ALUR KERJA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PKH
10

11. 11
PEMBUKAAN REKENING KPM
SOSIALISASI & EDUKASI
DISTRIBUSI KKS
PENYALURAN BANTUAN
PENARIKAN DANA BANSOS PKH
REKONSILIASI HASIL PENYALURAN
BANSOS PKH
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN BANSOS
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PKH
Penyaluran Bantuan Sosial PKH
dilakukan secara non tunai melalui
Bank Penyalur ke rekening atas
nama Keluarga Penerima Manfaat
PKH
Bank Penyalur adalah Bank Umum
Milik Negara
1
2
3
4
5
7

12. 12
1. PEMBUKAAN REKENING PENERIMA BANTUAN
Laporan Hasil
Proses
Pembukaan
rekening secara
kolektif (Bulk
Account Opening)
Bank Penyalur
melakukan
pembuatan dan
pengiriman PIN
Mailer
Bank Penyalur
(Kantor Pusat)
melakukan
pencetakan KKS
•Pencetakan dilakukan
secara sentralisasi
sesuai Data yang
dikirim Dit. JSK
Bank Penyalur
(kantor Pusat)
Membuka
Rekening secara
Kolektif sesuai
data dari
Kemensos
• Bank menyampaikan
hasil pembukaan
rekening selambat-
lambatnya 14 Hari
Kerja
• Dit. JSK (Subdit
Validasi dan Teminasi
melengkapi atau
mengganti data KPM
yang tidak berhasil
dibukakan rekening
• Pembukaan rekening
dilakukan secara
terpusat guna
mempercepat proses
pembukaan rekening
• Pengiriman dokumen
KKS, buku tabungan
dan PIN ke Kantor
Cabang Bank
Penyalur mengikuti
ketentuan perbankan
yang berlaku

13. 13
2. SOSIALISASI DAN EDUKASI PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL PKH
Kemensos dan
Bank Penyalur
•provinsi, kab/kota,
Bank Penyalur
Daerah
Pemerintah
Daerah (prov,
Kab/Kota)
• pelaksana PKH
di daerah
Bank Penyalur
• Agen Bank
Bank penyalur
dan pendamping
• KPM PKH pada
saat distribusi
KKS
Pada saat yang bersamaan dapat dilakukan
penandatanganan aplikasi pembukaan rekening oleh KPM
dan penyerahan KKS dan PIN Mailer
Sosialisasi dan edukasi Untuk KPM baru, sedangkan bagi
KPM lama sosialisasi dan edukasi dapat terus dilakukan
melalui kegiatan P2K2/FDS

14. 14
Bentuk Edukasi dan Sosialisasi
Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya
dan diskusi;
Komunikasi tatap muka/kelompok;
Media cetak (poster, selebaran, surat kabar);
Media elektronik (radio, TV);
Media Sosial (website, facebook, e-mail,
twitter, whatsapp)
Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi
Kebijakan PKH
Produk dan tata cara penggunaan/penarikan
rekening Bantuan Sosial, termasuk jenis
tabungan/Kartu, maksimal transkasi aktivasi dan
fasilitas lainnya
Penggantian PIN
Tata cara penyampaian pengaduan yang
ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
Manfaat menabung
Informasi Tambahan Untuk Agen Bank
Informasi tentang pemberian kode produk
untuk masing-masing jenis/ tahapan bantuan
sosial.
Informasi tentang pembebasan biaya penarikan
di e-warong bagi KPM untuk penarikan pertama
dan kedua pada setiap tahap.
2. lanjutan.............

15. 15
3. DISTRIBUSI KKS
Fitur Tabungan
• Tabungan adalah Simpanan berupa Rekening Bank yang
dapat ditarik secara tunai
• Produk TabunganKU – Lakupandai
• Mendukung program Keuangan Inklusif
• Wadah menyalurkan bantuan sosial PKH dan bantuan
tabungan lainnya
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan sarana untuk
menyalurkan Bansos & Subsidi Pemerintah. KKS mempunyai fungsi
ganda yaitu menjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet).
Sistem ini menjadi karya inovatif pertamakali yang digunakan
diantara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat
(Conditional Cash Transfer)
Fitur e-Wallet
• e-Wallet adalah Simpanan uang elektronik
• Dapat digunakan belanja barang / tidak bisa di tarik Tunai
• Kuota Barang
• Wadah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan
LPG 3 Kg, dan bantuan barang lainnya
Inovasi Penyaluran Bantuan
Sosial Program Keluarga Harapan
Kartu Keluarga Sejahtera
KKS LANSIAKKS KKS DISABILITAS

16. 16
Bank Penyalur
mempersiapkan
distribusi KKS,
buku tabungan,
PIN mailer
Melakukan distribusi
KKS, buku tabungan dan
PIN mailer kepada
penerima bantuan sosial
3. ALUR DISTRIBUSI KKS.... lanjutan
1. Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening KPM kepada
Dinsos Kab/kota kemudian diteruskan ke KPM melalui pendamping untuk
dilengkapi dengan dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening
2. Bank Penyalur dan Pendamping Sosial PKH memeriksa kelengkapan berupa
formulir yang telah di tandatangani/diberi cap jempol oleh KPM, KTP Asli
dan/atau KK dan/atau surat keterangan domisili dan/atau surat keterangan
Dinsos setempat yang menyatakan bahwa KPM tersebut benar peserta PKH
(surat keterangan dimaksud atas usulan tertulis pendamping)
3. Apabila proses diatas telah diselesaikan KKS, Buku tabungan, PIN Mailer dapat
diserahkan ke KPM
4. Selanjutnya KPM Wajib melakukan Swipe/menggesekan kartu untuk aktivasi
dan/atau cek saldo untuk pertamakalinya
5. Dalam hal KPM Tidak bisa hadir karena sakit, meninggal dunia, menjadi TKI,
tidak berada di tempat selama masa penyaluran, tidak ditemukan domisilinya,
tidak ada perwakilan/ahli waris dan atau menolak menerima maka dilakukan
langkah-langkah khusus sebagaimana Juknis

17. 17
• Perwakilan/ahli waris keluarga dalam satu garis keturunan
• Surat keterangan Dinas Sosial Atas usulan dari Pendamping PKH
Distribusi KKS
• Pendamping PKH dan Kepala Desa / Lurah membubuhkan tanda tangan pada
form pembukaan rekening dimaksud yang telah ditandatangani/diberikan cap
jari oleh KPM.
Pembubuhkan Tanda Tangan
• KPM sakit jiwa maka mengikuti prosedur KPM meninggal dunia.
KPM Sakit Jiwa
KPM tidak bisa hadir karena kondisi sakit:
3. ALUR DISTRIBUSI KKS.... lanjutan

18. 18
•Bantuan dapat diberikan kepada ahli waris KPM, dokumen yg dipersyaratkan
1) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kecamatan
2) Surat Keterangan dari Dinsos Kab/Kota atau Kecamatan yang menyatakan Ahli Waris ybs, berhak menerima
dana bantuan PKH. Ahli Waris yang dimaksud adalah anggota keluarga inti
Distribusi KKS
• Penyampaian surat keterangan 1) dan 2) dilakukan sebelum batas waktu penyaluran berakhir.
• Penyerahan dana tidak disertai dengan penyerahan buku tabungan, KKS, dan PIN Mailer
• Rekening KPM meninggal dunia yang telah dibuka secara kolektif tersebut akan ditutup setelah
penyerahan dana kepada ahli waris dan dilaporkan kepada Kemensos.
Dokument yang harus disiapkan
• Pendamping Sosial PKH menghubungi Dinsos Kab/Kota setempat untuk mengusulkan perubahan
nama penerima PKH dan selanjutnya diproses sesuai dengan Ketentuan Kemensos.
• Untuk penyaluran bantuan tahap berikutnya hanya dapat dilakukan apabila Kemensos telah
menyampaikan nama KPM pengganti kepada Bank Penyalur.
Pengusualan pergantian nama penerima pkh
KPM Meninggal dunia sebelum aktivasi KKS
3. ALUR DISTRIBUSI KKS.... lanjutan

19. 19
• Dana bantuan dapat diberikan sebelum penandatanganan aplikasi pembukaan rekening kepada
anggota keluarga KPM TKI,
Distribusi KKS
• 1) Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja/Dinas/ Perangkat Daerah Menangani Urusan Ketenagakerjaan dan 2)
Surat Keterangan dari Dinsos atau sekurang-kurangnya Kecamatan yang menyatakan bahwa KPM adalah TKI, dan
orang yang dinyatakan dalam surat keterangan Dinsos Kab/Kota /Kecamatan tersebut berhak menerima dana
bantuan yang masuk ke dalam rekening yang dibuka secara kolektif.
Dokument yg harus di persiapkan
•Rekening KPM TKIakan ditutup oleh Bank tanpa aplikasi penutupan rekening setelah penyerahan dana kepada
anggota keluarga KPM TKI dan dilaporkan kepada Kemensos.
Penutupan Rekening
•Pendamping mengajukan perubahan nama peneriman PKH ke Dinas sosial Kab/Kota untuk di Proses sesuai
ketentuan Kemensos
•Penyaluran Tahap Berikutnya dapat di lakukan setelah Kemensos mengajukan KPM Pengganti ke Bank Penyalur
Perubahan nama penerima PKH
KPM Merupakan TKI sebelum aktivasi KKS
3. ALUR DISTRIBUSI KKS.... lanjutan

20. KPM Lanjut Usia atau Penyandang Disabilitas
• Penyerahan KKS, Buku tabungan dan PIN dapat dilakukan kepada pendamping sosial didampingi
oleh keluarga/wali penerima dengan menyampaikan dokumen yaitu identitas asli (KTP/SIM)
pendamping, surat keputusan penetapan sebagai pendamping sosial dan surat keterangan nama-
nama pendamping yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kab/Kota setempat
DISTRIBUSI KKS
3. ALUR DISTRIBUSI KKS.... lanjutan
Data KPM Tidak sesuai maupun tidak lengkap
• Nama KPM tertulis berbeda antara bukti kepemilikan rekening dengan dokumen pendukung asli
• Data alamat tidak lengkap atau berbeda antara bukti kepemilikan rekening dengan dokumen
pendukung asli
DISTRIBUSI KKS
18

21. KPM tidak berada di tempat selama masa penyaluran
• Kriteria KPM tidak berada ditempat adalah KPM tidak dapat ditemui tanpa keterangan pada saat
sosialisasi/edukasi dan masuk dalam berita acara/ surat keterangan ketidakhadiran oleh
Pendamping Sosial PKH/Dinsos Kab/Kota
• Bank Penyalur memberikan waktu selama batas akhir masa penyaluran untuk melakukan proses
Pemeriksaan Perysaratan
• Pemeriksaan Perysaratan dapat dilakukan oleh KPM pada waktu kunjungan KPM ke kantor bank
atau agen bank dengan disertai oleh Pendamping Sosial PKH.
• Pendamping Sosial PKH membubuhkan tanda tangan pada form pembukaan rekening dimaksud
yang telah ditandatangani/ diberikan cap jari KPM.
DISTRIBUSI KKS
3. ALUR DISTRIBUSI KKS.... lanjutan
19

22. 22
• KPM datang ke KC Bank Penyalur dengan membawa KKS yang Rusak; buku tabungan sebagai
bukti kepemilikan rekening KKS; dan Identitas asli.
•Pihak KPM mengembalikan KKS yang rusak kepada pihak Bank kemudian digunting dan dicatat
dalam log book.
KKS RUSAK
• KPM datang ke KC Bank Penyalur dengan membawa buku tabungan sebagai bukti
kepemilikan rekening KKS ; Identitas asli; dan surat keterangan kehilangan dari
kepolisian.
• Penggantian KKS karena hilang dikenakan biaya sebesar Rp.20.000,- oleh pihak Bank
Penyalur.
• Proses penggantian kartu memerlukan waktu selama 14 hari kerja.
• Dalam hal KPM sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit maka, KPM
dapat memberikan kuasa kepada Pendamping untuk melakukan proses penggantian
KKS kepada Bank Penyalur sebagaimana prosedur dalam butir c di atas.
• KKS diganti kartu
KKS HILANG
KKS Rusak atau hilang
3. ALUR DISTRIBUSI KKS.... lanjutan

23. 23
PDP melakukan sosialisasi
& edukasi bansos non tunai
serta tata cara pencairan
bansos non tunai kepada
KPM
PDP melakukan
pendampingan proses
distribusi kit bansos
non tunai a.l. Buku
Tabungan, KKS
PDP melakukan verifikasi
data penerima bansos
non tunai
PDP memastikan bahwa
seluruh penerima bansos
non tunai mendapat edukasi
dari bank penyalur terkait
fungsi rekening penerima
PDP dan petugas Bank
melakukan distribusi KKS
kepada KPM
PDP Penerima Bansos Agen Bank PDP: Pendamping
Agen
Bank
Agen
Bank

24. 24
4. PENYALURAN BANTUAN PKH
1. Pengecekan rekening
dengan data yang akan
diajukan bantuannya
• Data bersumber dari
hasil final closing
Kab/Kota
2. Pengajuan dana
Ke KPPN
3. Pembuatan Surat
Perintah
pemindahbukuan/Standi
ng Instruction (SI) ke
Bank Penyalur Pusat
4. Pelaksanaan
pemindahbukuan/St
anding Instruction
(SI)
5. Laporan hasil
pemindahbukuan
Bantuan PKH berupa UANG
1
PENYALURAN BANTUAN
Kas
Negara
PENARIKAN DANA BANTUAN
Rek. KPM di
Bank
Rek. Bank
Penyalur
KPM
Rp
Wallet

25. 5. PENARIKAN/PENCAIRAN DANA BANSOS
25
DINAS SOSIAL DAN BANK PENYALUR
MELAKUKAN KOORDINASI
PERSIAPAN PENARIKAN DANA
BANSOS PKH
2. PENARIKAN DANA BANTUAN
SOSIAL NON TUNAI
• KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH
dilakukan di e-warong/Agen Bank/ATM.
• KPM wajib melakukan transaksi sekurang-
kurangya melakukan pengecekan saldo pada
setiap tahap penyaluran untuk memastikan
bahwa rekening yang bersangkutan aktif
• Jumlah penarikan disesuikan kebutuhan KPM
• KPM Lansia dan Disabilitas melakukan transaksi
penarikan dana PKH oleh Pendamping sosial
wajib didampingi keluarga/wali penerima dan
langsung diserahkan kepada keluarga/wali
Pengertian Transaksi
Transaksi adalah aktivitas perbankan secara finansial dan non
finansial yaitu aktivitas yang menimbulkan perubahan
terhadap suatu posisi saldo keuangan dan/atau pencatatan
lainnya termasuk dan tidak terbatas pada aktivitas cek saldo
dan aktivasi kartu kombo.
Sumber: Perjanjian kerja Sama (PKS) 2018 sebagai mana
aturan perbankan

26. Personal
Identification
Number (PIN)
26
PIN adalah nomor
identifikasi pribadi atau
kode rahasia yang terdiri
dari 6 angka sebagai kunci
untuk melakukan
transaksi.
PIN harus dijaga
kerahasiaannya
dengan tidak
memberitahukan
kepada siapapun.
Biaya penarikan
bansos
5. PENARIKAN/PENCAIRAN ...........
KPM tidak dikenakan biaya
untuk 2 (dua kali Transaksi
pada setiap tahap
Penyaluran PKH di Agen
Bank Penerbit KKS
Untuk Selanjutnya
setiap KPM
melakukan
pengecekan saldo di
setiap tahap
Penyaluran

27. Lokasi penarikan dana bansos
27
AGEN e-warong AGEN BANK ATM
KANTOR
CABANG/UNIT
BANK
TERDEKAT
Untuk KPM yang
tidak memiliki
Kartu KKS karena
hilang/rusak
5. PENARIKAN/PENCAIRAN ...........

28. 28
Kecocokan jumlah
KPM yang dilakukan
Pemindahbukuan
Data BNBA laporan
KPM yang tidak
melakukan
transaksi/tidak
dipergunakan
Data BNBA hasil serah
terima KKS
Berita acara hasil
rekonsiliasi
REKONSILIASI
6. REKONSILIASI HASIL PENYALURAN BANSOS PKH
Rekonsiliasi Tingkat
Pusat
Rekonsili
asi
Tingkat
Provinsi
Rekonsiliasi
Tingkat
Kabupaten/
Kota
Rekonsiliasi
dilakukan secara
berjenjang

29. 29
Data BNBA hasil
final closing
Data BNBA laporan
hasil
pemindahbukuan
Data BNBA hasil
serah terima KKS
REKONSILIASI
KPM BARU
Data BNBA hasil
final closing
Data BNBA laporan
hasil
pemindahbukuan
Data BNBA laporan
KPM yang tidak
melakukan
transaksi/tidak
dipergunakan
REKONSILIASI
KPM LAMA
 Berita acara rekonsiliasi di tandatangani oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota dan Bank Penyalur
 Apabila terdapat lebih dari satu Bank Penyalur maka rekonsiliasi dilakukan disemua Cabang Bank
Penyalur
 Rekonsiliasi dilakukan setiap selesai masa Penyaluran
 Hasil Rekonsilasi kab/Kota dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi
 Dinas Sosial Provinsi melakukan Pengumpulan hasil rekonsilasi tingkat kab/kota yg telah
ditandatangani untuk dibuatkan format rekonsiliasi tingkat Provinsi
 Rekonsiliasi tingkat Provinsi ditandatangani oleh pejabat yg berwenang untuk dikirimkan ke
kemensos untuk acuan rekonsiliasi tingkat pusat
6. REKONSILIASI HASIL…..........

30. 30
Format Laporan Rekonsiliasi KPM Baru
Provinsi:(1)
Tahap :(2)
Tanggal :(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KPM(orang) Nominal Nominal TerimaKKS TidakterimaKKS
MeninggaldanTidak
adaAhliWaris
TKIdanTidak ada
PengurusPengganti
Cerai PindahAlamat TidakDitempat
Sakit Jiwa dan Tidak
ada Ahli Waris
Sakit ForceMajeur Menolak
Tidak Memiliki/Membawa
dokumen administrasi
(KTP,KK)
Duplikasi
Data
Lainnya
KPM(orang)
Keterangan
(1) ProvinsidiisidengannamaProvinsiyangmenyampaikanlaporan
(2) Tahapdiisidengantahappenyaluranbantuan
(3) Tanggalpelaporanadalahsetiaptanggalpelaporanpertahapnya
(4) Nomordiisidengannomorurut Mengetahui
(5) DiisidengannamaKab/kotayangditetapkansebagailokasibantuandisalurkan
(6) DiisidengannamaKecyangditetapkansebagailokasibantuandisalurkan
(7) DiisidengandataKPMhasilfinalclosingKabupaten/Kota
(8) DiisidenganNominal(Rp)berdasarkan hasilfinalclosingatauperhitunganKemensos (PejabatDinasSosialBerwenang)
(9) DiisidengandataKPMberdasarkanSP2Dyangdikeluarkan olehKementerianSosial
(10) DiisidenganNominal(Rp)berdasarkanSP2Dyangdikeluarkan olehKementerianSosial
(11) DiisidenganjumlahKPMyang telahmenerimaKKS
(12) DiisidenganjumlahKPMyangtidakmenerimaKKS
(13) DiisidenganrekapitulasialasanKPMtidakmenerimaKKS
RekapitulasiStatus
(13)
SerahTerimaKKS
No Kab/kota Kecamatan
HasilFinalClosing SP2D

31. 31
Format Laporan Rekonsiliasi KPM Lama
Provinsi :(1)
Tahap :(2)
Tanggal :(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
KPM (orang) Nominal KPM (orang) Nominal KPM (orang) %
KPM (orang) %
100
Keterangan
(1) Provinsi diisi dengan nama Provinsi yang menyampaikan laporan
(2) Tahap diisi dengan tahap penyaluran bantuan+ Tempat, tgl/bln/tahun
(3) Tanggal pelaporan adalah setiap tanggal pelaporan per tahapnya
(4) Nomor diisi dengan nomor urut
(5) Diisi dengan nama Kab/kota yang ditetapkan sebagai lokasi bantuan disalurkan
(6) Diisi dengan nama Kec yang ditetapkan sebagai lokasi bantuan disalurkan (Pejabat Bank Berwenang)
(7) Diisi dengan data KPM hasil final closing Kabupaten/Kota Nama Jelas
(8) Diisi dengan Nominal (Rp) berdasarkan hasil final closing atau perhitungan Kemensos
(9) Diisi dengan data KPM berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial
(10) Diisi dengan Nominal (Rp) berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial
(11) Diisi dengan jumlah KPM yang menerima bansos di tabungan
(12) Diisi dengan persentase (%) dari jumlah kpm yang menerima bansos di tabungan dibandingkan dengan data SP2D
(13) Diisi dengan data KPM yang tidak menerima bansos di tabungan
(14) Diisi dengan prosentase Data KPM yang tidak menerima bansos di tabungan diperbandingkan dengan data KPM berdasarkan SP2D
Bansos Tidak Masuk
Tabungan
No Kab/kota Kecamatan
SP2D Penyaluran TabunganHasil Final Closing

32. 32
7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BANSOS
• Melakukan analisa dan
melaporkan kepada
pimpinan terkait
pelaksanaan penyaluran
bansos non tunai secara
periodic per tahap
penyaluran
•Melakukan analisa dan
melaporkan kepada pimpinan
terkait pengaduan penyaluran
bansos non tunai secara
periodic per bulan dan/atau
sewaktu waktu dibutuhkan
•Ruang Lingkup Monitoring ada
di slide berikutnya
•Bank Penyaluran melaporkan :
•Pembukaan Rekening secara
kolektif
•Pemindahbukuan
•Penarikan bantuan
•Permasalahan dan Kendala
1 Menyampaikan
laporan progres
penyaluran PKH
secara periodik
Kepada Kementerian
Sosial (per tahapan
penyaluran)
2. Melakukan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan PKH
3. Analisa trend
penyaluran bansos
dari dashboard
4. Analisa trend
pengaduan terkait
penyaluran bansos
berdasarkan
laporan contact
centre PKH

33. 33
Ruang Lingkup Monitoring Dan Evaluasi
1. Realisasi penyaluran dana
dari bank ke rekening
penerima manfaat.
2. Sebaran dan
keterjangkauan e-warong dan
Agen Bank untuk KPM.
3. Ketersediaan likuiditas e-
warong dan Agen Bank.
4. Kinerja infrastruktur
teknologi di HIMBARA, e-
warong dan Agen Bank,
seperti: mesin, kekuatan
sinyal, ketersediaan jaringan,
dan alat penunjang lainnya.
5. Kemampuan e-warong
dalam mengoperasikan dan
menyelesaikan permasalahan
dalam melakukan penarikan
dana bantuan.
6. Keberhasilan transaksi
antara e-warong dan KPM.
7. Biaya tambahan yang
dikenakan kepada KPM.
8. Pemenuhan kriteria e-
warong untuk menjadi basis
kelanjutan kerjasama e-
warong dengan bank
penyalur.
9. Efektifitas pengelolaan
pengaduan masyarakat.
10. Efektifitas penyampaian
informasi, sosialisasi dan
edukasi.
11. Keperluan Pelaporan dan
Monitoring Bank Penyalur
menyediakan Dashboard

34. 34
Format Laporan Realisasi Penyaluran Bansos Tingkat Provinsi
Provinsi :(1)
Tahap :(2)
Tanggal :(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KPM (orang) Nominal KPM (orang) % KPM (orang) %
Keterangan
(1) Provinsi diisi dengan nama Provinsi yang menyampaikan laporan Tempat, tgl/bln/tahun
(2) Tahap diisi dengan tahap penyaluran bantuan
(3) Tanggal pelaporan adalah setiap tanggal pelaporan per tahapnya
(4) Nomor diisi dengan nomor urut
(5) Diisi dengan nama Kab/kota yang ditetapkan sebagai lokasi bantuan disalurkan (Pejabat Bank Berwenang)
(6) Diisi dengan nama Kec yang ditetapkan sebagai lokasi bantuan disalurkan Nama Jelas
(7) Diisi dengan data KPM berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial
(8) Diisi dengan Nominal (Rp) berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial
(9) Diisi dengan data KPM yang telah menerima bansos di tabungan
(10) Diisi dengan prosentase Data KPM yang telah menerima bansos di tabungan diperbandingkan dengan data KPM berdasarkan SP2D
(11) Diisi dengan data KPM yang tidak menerima bansos di tabungan
(12) Diisi dengan prosentase Data KPM yang tidak menerima bansos di tabungan diperbandingkan dengan data KPM berdasarkan SP2D
SP2D Penyaluran Tabungan
No Kab/kota Kecamatan
Bansos Tidak Masuk Tabungan

35. 35
Format Laporan Realisasi Penyaluran Bansos PKH Tingkat Kab/Kota
Kab/Kota:(2)
Tahap:(3)
Tanggal:(4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
KPM (orang) Nominal KPM (orang) % KPM (orang) %
Keterangan Tempat, tgl/bln/tahun
(1) Provinsi diisi dengan nama Provinsi yang menyampaikan laporan
(2) Kab/Kota diisi dengan nama Kabupaten yang menyampaikan laporan
(3) Tahap diisi dengan tahap penyaluran bantuan
(4) Tanggal pelaporan adalah setiap tanggal pelaporan per tahapnya (Pejabat Bank Berwenang)
(5) Nomor diisi dengan nomor urut Nama Jelas
(6) Diisi dengan nama Kab/kota yang ditetapkan sebagai lokasi bantuan disalurkan
(7) Diisi dengan nama Kec yang ditetapkan sebagai lokasi bantuan disalurkan
(8) Diisi dengan data KPM berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial
(9) Diisi dengan nominal SP2D yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana diajukan oleh Kementerian Sosial
(10) Diisi dengan data KPM yang telah menerima bansos di tabungan
(11) Diisi dengan prosentase Data KPM yang telah menerima bansos di tabungan diperbandingkan dengan data KPM berdasarkan SP2D
(12) Diisi dengan data KPM yang tidak menerima bansos di tabungan
(13) Diisi dengan prosentase Data KPM yang tidak menerima bansos di tabungan diperbandingkan dengan data KPM berdasarkan SP2D
Provinsi (1)
SP2D
No Kab/kota Kecamatan
Penyaluran Tabungan Bansos Tidak Masuk Tabungan

36. 36
Format Laporan KPM yang tidak melakukan Pencairan
Provinsi :(1)
Tahap :(2)
Tanggal :(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Saldo 0
Meninggal dan Tidak
ada Ahli Waris
TKI dan Tidak ada
Pengurus Pengganti
Cerai
Sakit Jiwa dan Tidak ada Ahli
Waris
Sakit Force Majeur Lainnya
Keterangan
(1) Nama Bank diisi dengan nama bank yang menyampaikan laporan
(2) Tahap diisi dengan tahap penyaluran bantuan Tempat, tgl/bln/tahun
(3) Tanggal pelaporan adalah setiap tanggal pelaporan per tahapnya
(4) Nomor diisi dengan nomor urut
(5) Diisi dengan nama Kab/kota yang ditetapkan sebagai lokasi bantuan disalurkan
(6) Diisi dengan nama Kec yang ditetapkan sebagai lokasi bantuan disalurkan (Pejabat Bank Berwenang)
(7) Diisi dengan nomor peserta PKH Nama Jelas
(8) Diisi dengan nomor rekening peserta PKH
(9) Diisi dengan nama peserta PKH
(10) Diisi dengan Bank rekening KPM
(11) Diisi dengan alasan kenapa KPM tidak melakukan pencairan
*data dihimpun setiap tanggal 10 bulan berikutnya
Status
No Rek Nama BankNo Kab/kota Kecamatan No Peserta

37. 37
CONTOH SP2D

38. 38
CONTOH SI

39. 39
Sumber pic : http://nasional.kontan.co.id/