E magz september Kemenkop 2019

1. www.kemenkopukm.go.id | Call Center 1500 587
H.09
Kemasan Bangun
Citra Produk UKM
H.16
Mengabdi dengan
Cinta untuk Koperasi
H.12
Koperasi (Bukan)
Rasa Perbankan
@KemenkopUKM
KEMENKOPUKM
Jalan Panjang
ruu koperasi
Edisi No. 07 / September 2019

2. Penanggung Jawab: Hardiyanto Redaktur: Darmono Redaktur Pelaksana: Bambang
Sunaryo, Penyunting/Editor: M. Maulana, Rendy Desain: Muhammad Ali, Adhiguna
Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril,
Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo
Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda.
Kemanakah Rancangan Undang-Undang
(RUU) Perkoperasian mengarah? Pertanyaan
ini menjadi dasar bagi sejumlah pihak
termasuk pemerintah dan parlemen untuk
mengambil langkah masak-masak sebelum
regulasi ini kemudian ditetapkan.
RUU Perkoperasian telah menempuh jalan
yang terjal dan panjang setelah UU Nomor 17
Tahun 2012 dicabut. Kiblat koperasi Indonesia
kembali pada payung hukum lama yakni UU
Nomor 25 Tahun 1992. Mereka bilang UU ini
sudah terlalu jadul untuk bisa diterapkan di
era revolusi industri 4.0.
Pemerintah dan DPR tampak terlihat
masih saja gamang untuk menjadikan tahap
pembahasan ke titik final. Begitu panjangnya
daftar inventarisasi masalah dalam draf
RUU ini menjadikan kedua pihak berpikir
dalam-dalam untuk tidak mengatakannya
sebagai trauma agar kelak regulasi ini tidak
dihadapkan kembali ke meja Mahkamah
Konstitusi untuk judicial review.
Sebab bila hal itu terjadi ada begitu banyak
hal yang dikorbankan dan betapa mahal
harga yang harus dibayar saat sebuah UU
dicabut dan dibatalkan. Faktanya memang
UU Nomor 25 Tahun 1992 belum sepenuhnya
mampu mengakomodasi keseluruhan
persoalan baru kekinian yang timbul
belakangan. Termasuk aturan mengenai
digitalisasi bahkan payung hukum koperasi
syariah.
Namun kecermatan dalam memutuskan
tetaplah harus menjadi perhitungan. RUU
Perkoperasian sejatinya harus menjadi
payung hukum yang kuat yang melindungi
badan hukum koperasi tidak saja dari sisi
ekonomi namun juga sosialnya.
Maka saat semua bertanya quo vadis RUU
Perkoperasian? Maka jawabannya hanya satu
bahwa regulasi tersebut layaknya sedang
melakukan transformasi untuk memenuhi
tuntutan perkembangan zaman. Seiring agar
aturan di dalamnya tetap patuh dan taat
pada asas, prinsip, dan jati diri koperasi yang
berlaku universal.
Bersabarkan koperasi Indonesia, untuk sebuah
payung hukum yang ideal bagi semua.
Quo Vadis RUU Perkoperasian?
DAFTAR ISI
2 Daftar Isi
3 Laporan Utama
7 Koperasi Sektor Riil
Menjadi Andalan
8 Wirausaha Pemula Bentuk
“New Entrepreneurs Society”
10 Pelaku KUMKM Harus
Manfaatkan Teknologi Digital
18 Uniknya Peti Mati
Ramah Lingkungan
20 Keripik Kripsi Yammy Tembus
Pasar Luar Negeri
2

3. M
emang, saat ini ada UU Nomor
25 Tahun 1992 yang sifatnya
sementara setelah UU Nomor 17
Tahun 2012 dicabut. Tapi, UU Nomor 25 itu
sudah perlu banyak penyesuaian, terlebih di
era sekarang.
Meski begitu, Menteri Koperasi dan UKM
AAGN Puspayoga berharap DPR dapat
membahas RUU Perkoperasian dengan
sangat matang, sehingga tidak akan
berujung pada gugatan ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
“RUU ini memang harus disahkan segera.
Di penghujung tugas saya, tentu saya sangat
berkepentingan. Tapi, saya juga tidak ingin
ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena
ada celah. Malu kita semua di sini,” ucap
Puspayoga.
Ia pun tidak berkeberatan jika akhirnya
RUU Perkoperasian baru bisa disahkan pada
periode selanjutnya. “Jadi, jangan grusa-
grusu. Yang penting matang sempurna,”
tegas Puspayoga.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan
UKM Prof Rully Indrawan menambahkan
bahwa kehadiran UU Perkoperasian amat
penting dan strategis. Bagi pemerintah, UU
itu bisa menjadi pemandu dan landasan
dalam menggulirkan kebijakan-kebijakan
yang berpihak khususnya pada koperasi di
Indonesia.
“Bagi koperasi sendiri, kehadiran UU
Perkoperasian merupakan payung hukum
sehingga memiliki kepastian hukum dalam
menjalankan usaha koperasinya, ketimbang
tidak ada UU,” kata Rully.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI
Teguh Juwarno mengatakan, sebagian besar
fraksi memandang poin-poin dalam RUU
Perkoperasian sudah cukup baik dan sudah
memperhatikan jati diri dan prinsip-prinsip
koperasi. “Salah satu poin utama dalam RUU
yang disusun untuk menggantikan UU 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah
dimasukkannya prinsip-prinsip syariah yang
sudah banyak diterapkan koperasi di Tanah
Air,” kata Teguh.
Sebagaimana diketahui, pada UU
perkoperasian lama tidak mencakup
tentang prinsip-prinsip perkoperasian
syariah. “Jika RUU tidak segera disahkan,
penyelenggaraan koperasi syariah tidak akan
memiliki payung hukum,” kata Teguh.
Pengesahan RUU Perkoperasian juga akan
menguatkan koperasi sebagai sokoguru
perekonomian nasional. Pemerintah
Perjalanan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sudah
mencapai tahap final. Setelah pembahasan RUU Perkoperasian di
pengambilan keputusan tingkat pertama pemerintah dan Komisi VI DPR RI,
maka proses berikutnya yakni pembahasan akhir di tingkat paripurna DPR RI.
Jalan Panjang ruu koperasi
LAPORAN UTAMA
3SEPTEMBER 2019

4. nantinya akan mampu menghalau para
renterir berkedok koperasi yang berlindung
dalam topeng ekonomi kerakyatan.
“Dengan begitu, koperasi yang beroperasi
di masa mendatang adalah koperasi yang
sehat, sesuai jati diri Indonesia berasaskan
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi,” kata
Teguh.
Kendati demikian, Teguh mengakui,
masih terdapat beberapa catatan yang
perlu digarisbawahi Komisi VI terkait RUU
Perkoperasian. Salah satu catatan yang
dikemukakan adalah terkait keberadaan
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang
dianggap sebagai gerakan tunggal wadah
gerakan koperasi.
Anggota Komisi VI Nasim Khan
mengatakan bahwa klausul itu
menyalahi asas demokrasi karena
memberi keistimewaan pada Dekopin
yang berpotensi menghambat tumbuh
kembangnya wadah gerakan koperasi lain.
Nasim juga tidak menyetujui adanya
alokasi APBN dan APBD untuk gerakan
koperasi karena tidak sesuai dengan asas
kemandirian.
Selain itu, Nasim juga tidak setuju terkait
pendirian koperasi yang harus melalui
penyuluhan dan rekomendasi pemerintah.
“Lebih jauh, koperasi juga harus
melaporkan perkembangan kelembagaan,
usaha, dan keuangan. Hal itu tidak sesuai
dengan prinsip otonomi dan kemandirian
koperasi dan dikhawatirkan mengganggu
berkembangnya koperasi,” ujar Nasim.
Sementara Ketua Panja RUU Perkoperasian
Inas Nasrullah Zubir menegaskan, dengan
adanya perubahan RUU tersebut diharapkan
semakin memperkuat peran koperasi
sebagai suatu badan usaha berbadan hukum
di dalam sistem perekonomian Indonesia.
“Dan dapat meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran anggota koperasi dan
masyarakat”, ujar Inas.
Dalam kesempatan lain, Ketua Harian
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Agung Sudjatmoko menyayangkan dalam
pembahasan tersebut wakil rakyat tidak
mengambil keputusan bulat atas RUU
yang ada. “Padahal, RUU Perkoperasian
merupakan benteng terakhir pertahanan
ekonomi rakyat dan pembangunan
kemandirian ekonomi bangsa,” tegas Agung.
Bagi Agung, ini fakta politik yang ada
bahwa memperjuangkan ekonomi rakyat
mempunyai banyak tantangan, mulai dari
landasan hukum, kebijakan, program,
maupun kegiatan. “Sebagai penggerak
koperasi hal ini harus menjadi kekuatan kita
untuk berjuang tanpa lelah menghadapi
berbagai dinamika yang ada”, ucap Agung.
Menurut Agung, sikap pro dan kontra atas
RUU Perkoperasian yang ada, merupakan
pertarungan kepentingan baik yang
tersirat maupun tersurat. “Alibi atas RUU
Perkoperasian tidak demokratis, mengebiri
kebebasan berserikat, bahkan persepsi
yang keji tentang premanisme dalam RUU
Perkoperasian merupakan bunga demokrasi
yang harus disikapi dengan dingin,” ujar
Agung.
Kelompok yang memberikan labeling
seperti itu, ungkap Agung, pasti mempunyai
agenda tertentu secara sendiri atau titipan
pihak lain yang berkepentingan atas RUU
yang ada.
“Sebagai produk politik, wajar itu ada
dan itu bagian dari proses negosiasi politik
4

5. Di Jepang, lanjut Suroto, ketika petani
mau membuka lahan pertanian, maka
koperasi mengambil peran sebagai pihak
yang akan membukanya. Bahkan, sampai
hasil panen gagal pun, koperasi yang akan
mengurus asuransinya. “Di Jepang tidak
dikenal bail-out bagi perbankan. Tapi, bila
koperasi petani gagal panen, itu yang akan
dibailout,” kata Suroto.
Tak heran bila semangat petani di Jepang
untuk berkoperasi begitu tingii karena
mendapatkan keberpihakan khusus dari
negara. Petani di negara itu pun termotivasi
untuk terus menanam, tak peduli isu
ekonomi makro termasuk gonjang-ganjing
kurs mata uang.
Hal yang pasti, Suroto menekankan
bahwa substansi UU Perkoperasian ini
harus untuk kepentingan rakyat dan bukan
untuk kepentingan yang lain. “Isi UU itu
harus mengandung filosofi rekognisi, yaitu
nilai-nilai dan prinsip koperasi. Kedua,
distingsi, yaitu ada pembedaan dibanding
bentuk usaha lain. Misalnya, soal pengenaan
pajak yang justru tidak ada dalam RUU. Di
Singapura, koperasi menikmati kebijakan
bebas pajak dan bebas bea cukai untuk
produk pangan,” ucap Suroto.
Yang tak kalah penting, kata Suroto,
adalah filosofi proteksi yang berguna untuk
kepentingan publik dan jati diri koperasi itu
sendiri. “UU itu hanya mengatur yang boleh
dan tidak boleh. Atau, lebih baik tidak ada UU.
Toh, negara lain juga tidak ada UU koperasi
seperti di Indonesia. Tapi, koperasi di negara
lain bisa berkembang secara alami. Ada
yang tidak punya UU seperti Norwegia dan
Denmark tapi koperasinya berkembang pesat
karena diberikan pengakuan otonomi yang
kuat,” ungkap Suroto.
Bagi Suroto, bila ada UU Perkoperasian
tapi tidak bisa menarik minat orang untuk
berbadan hukum koperasi, maka bisa
dipastikan bahwa UU tersebut buruk.
“Padahal, koperasi adalah lembaga
pelindung ekonomi rakyat dan lembaga
yang membangun keadilan ekonomi dan
memupus kesenjangan,” kata Suroto.
Suroto tak menampik bahwa proses UU
memang harus cepat namun juga harus
berkualitas. “UU Perkoperasian harus
memberikan pilihan atau alternatif bagi
berkembangnya ekonomi rakyat,” katanya.
untuk menghasilkan kompromi. Kompromi
merupakan jalan damai untuk membangun
kesepadanan kepentingan semua pihak,”
papar Agung.
Agung berharap bahwa RUU
Perkoperasian ini segera diputuskan dan
diundangkan. Sebab koperasi membutuhkan
kepastian hukum atas UU yang ada, dasar
landasan pembangunan koperasi yang lebih
kuat dan lengkap, serta arah penyusunan
berbagai kebijakan dan program untuk
mengembangkan koperasi. “Koperasi juga
butuh harmonisasi pembangunan koperasi
dengan berbagai sektor,” kata Agung.
Selain itu, lanjut Agung, dinamika
ekonomi dan bisnis saat ini mengalami
perubahan yang sangat cepat. Globalisasi
yang menghasilkan opimalisasi pemanfaatan
ilmu dan teknologi telah memberikan
kontribusi perubahan dinamika bisnis.
“Pola, model, dan strategi bisnis mengalami
perubahan yang cepat. Koperasi di negara
ini berada pada posisi yang relatif tertinggal
dibanding pelaku usaha lain,” jelas Agung.
Untuk itu, dengan UU yang baru
nanti maka penataan ulang strategi
pembangunan koperasi harus dilakukan.
“Koperasi harus berani melakukan adaptasi
atas perubahan tuntutan bisnis tersebut.
Koperasi harus mampu membangun SDM
unggul, menerapkan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta mempunyai kepastian
hukum,” kata Agung.
Setelah RUU ini diundangkan nanti,
Agung mengajak seluruh stakeholder
membangun koperasi yang lebih baik dan
lebih modern. “Sudah tidak saatnya lagi kita
terlalu banyak pendapat untuk membangun
koperasi, karena yang dibutuhkan anggota
koperasi meningkatkan pendapatan,” kata
Agung.
Rumit
Dalam perspektif lain, pengamat
perkoperasian Suroto menyoroti begitu rumit
dan ‘njlimet’ draft RUU Perkoperasian. Padahal,
di negara seperti Jepang dan Korea, aturan
main tentang koperasi cukup dua lembar
saja. “Isinya pun sangat sederhana, namun
mengena. Isi aturan di Jepang adalah segala
privilege mengenai usaha koperasi. Misalnya,
sektor pertanian hanya bisa dilakukan oleh
koperasi, titik,” kata Suroto.
5SEPTEMBER 2019

6. SEKRETARIAT
K
operasi di Indonesia bisa diibaratkan
sebagai singa tidur yang memiliki
segudang potensi besar untuk
merajai sektor ekonomi sekaligus menjadi
sokoguru perekonomian namun masih saja
belum tergarap optimal.
Alasan itulah yang melatarbelakangi
Kementerian Koperasi dan UKM untuk
menggaungkan program reformasi total
koperasi sejak lima tahun silam. Kini ketika
satu periode pemerintahan hampir berlalu,
program itu kembali menjadi perhatian.
Sudah sejauh mana reformasi total
koperasi beranjak. Sekuat apa program itu
membawa koperasi di Tanah Air menjadi
Harapan bagi Bangkitnya
“Sang Sokoguru Perekonomian”
kian sehat dan mampu bersaing di level
bisnis yang sama dengan pelaku usaha
lainnya.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
Prof. Rully Indrawan mengatakan dalam
lima tahun terakhir, reformasi total koperasi
sudah mencapai langkah yang maju untuk
membangun koperasi yang lebih sehat.
“Demikian juga UMKM hingga sudah
menggeliat dengan berbagai indikator,”
katanya.
Sejumlah indikator nyata yang layak
diperhitungkan di antaranya dari sisi
kontribusi koperasi terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat.
Lima Tahun Reformasi Total Koperasi
6

7. Tercatat kontribusi koperasi terhadap
PDB pada 2014 sebesar 1,71 persen dan
pada 2018 angkanya melonjak menjadi 5,1
persen. “Kita harapkan pada tahun-tahun
mendatang akan terus meningkat karena
koperasinya sudah ditanamkan dasar
reformasi total selama 5 tahun ini,” katanya.
Di kalangan masyarakat, kebiasaan
berkoperasi pun semakin membudaya
dimana rasio kewirausahaan di Tanah Air
juga semakin ideal. Pada 2014 misalnya,
rasio kewirausahaan di Indonesia berada
pada angka 1,65 dan saat ini sudah
mencapai angka yang cukup signifikan yakni
3,47 persen.
“Banyak hal yang dilakukan untuk
membantu mendukung iklim berusaha yang
lebih sehat adanya kebijakan yang sudah
kita saksikan, kita rasakan juga manfaatnya
bagi masyarakat kecil dengan kebijakan
yang terus kita kawal,” kata Prof. Rully.
Sejumlah kebijakan yang dianggap
berpihak pada kemajuan koperasi dan UKM
di antaranya kemudahan dalam mengakses
sumber pembiayaan sekaligus pemangkasan
suku bunga kredit yakni pada program KUR.
Dalam KUR, tingkat suku bunga diturunkan
secara sistematis dari 22 persen pada
2014 terus menurun dan tahun ini hanya 7
persen pertahun. “Ini menunjukkan sebuah
keberpihakan yang jelas bagi pelaku usaha,”
katanya.
Demikian juga dari sisi pajak yang juga
dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen
yang diharapkan bisa mengurangi beban
usaha bagi para pelaku koperasi dan UKM.
Iklim usaha yang kian kondusif itu yang
disebutkan Prof. Rully menjadi salah satu
faktor pendorong koperasi di Indonesia
mampu memberikan kontribusi konkret
secara makro. Bahkan sejumlah koperasi
mulai masuk bursa efek, demikian juga
masuknya koperasi Indonesia ke dalam
deretan koperasi dunia. “Ini memberikan
sebuah indikasi bahwa koperasi kita semakin
membaik,” katanya.
Sinergi Erat
Prof. Rully Indrawan mengakui bukan
mudah untuk mencapai titik dan tujuan
akhir reformasi total koperasi. Menurut
dia, masih begitu banyak hal yang perlu
dilakukan untuk mewujudkan lebih banyak
profil koperasi ideal di Indonesia.
Meski begitu sejumlah pencapaian
dalam lima tahun terakhir tetaplah layak
mendapatkan apresiasi. “Tentu saja ini bukan
capaian Kementerian Koperasi dan UKM
saja, ini melibatkan bersama dengan dinas-
dinas di daerah, gerakan-gerakan koperasi,
maupun juga masyarakat dunia usaha pada
umumnya yang membuat ini bisa berjalan
dengan baik,” katanya.
Kepemimpinan seorang menteri juga
menurut Prof. Rully sangat berpengaruh
terhadap kemajuan sektor koperasi
dan UKM di Tanah Air. Ia menilai dalam
lima tahun terakhir, Indonesia memiliki
sosok Menteri Koperasi dan UKM yang
memelopori jalan menuju reformasi total
koperasi.
Ia berharap langkah tersebut terus
dilanjutkan hingga tahun-tahun mendatang
sehingga cita-cita koperasi sebagai
sokoguru perekonomian nasional terwujud.
Reformasi total koperasi merupakan
program yang diinisiasi di era Menteri
Koperasi dan UKM Puspayoga. Ia ingin
pembangunan koperasi dilakukan secara
berkualitas, bukan membangun banyaknya
jumlah koperasi.
Reformasi dilakukan melalui reorientasi
koperasi, rehabilitasi, dan pengembangan
sumber daya manusia (SDM). Program
Reformasi Total Koperasi itu nyatanya
telah membawa perubahan paradigma
dalam dunia koperasi Indonesia, utamanya
untuk mewujudkan koperasi modern yang
berkualitas serta berdaya saing tinggi
dengan jumlah anggota aktif yang terus
meningkat.
Selain juga meningkatkan kapasitas
koperasi sebagai badan usaha berbasis
anggota yang sehat, kuat, mandiri dan
tangguh serta setara dengan badan usaha
lainnya melalui regulasi yang kondusif,
perkuatan SDM, kelembagaan, pembiayaan,
pemasaran, dan kemajuan teknologi.
Dengan demikian tekad untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
tercapai, lapangan kerja meningkat,
pengangguran menurun, kemiskinan
menurun, dan gini ratio menurun.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi pun
terjadi disertai pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
7SEPTEMBER 2019

8. W
aktu menunjukkan pukul 08.30 WIB, I Gusti
Ayu Bintang Darmawati tampak anggun
mengenakan busana adat Bali. Kebaya hijau
dipadu sarung batik yang dipercantik dengan selendang
melingkar di pinggang dan rambutnya digulung yang
memancarkan pesona seorang perempuan Bali.
Pagi itu, di awal pekan Senin, 16 September 2019,
menjadi hari yang berbeda bagi Bintang Puspayoga.
Begitu ia dikenal. Ia laksana menjadi bintang.
Perempuan penggemar olah raga tenis meja itu akan
meluncurkan buku “Sinergi untuk Negeri”. Sebuah
buku yang memotret kegiatannya dalam perannya
sebagai istri Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung
Gede Ngurah Puspayoga selama lima tahun menjabat.
Berperan sebagai istri menteri, adalah titik baru dalam
perjalanan hidupnya. Bintang sesungguhnya tidak pernah
membayangkan apalagi mengimpikan suaminya menjadi
menteri. Meski sebelumnya pernah bertahun-tahun
menjalani peran sebagai istri Walikota Denpasar dan
Wakil Gubernur Bali, Bintang tetap merasa was-was
untuk mengemban amanah baru itu.
Tetapi, sifatnya yang selalu aktif, cekatan, dan gesit
membuatnya bersemangat. Bintang memang tidak bisa
berdiam diri, selalu ada yang ia lakukan baik kegiatan sosial,
pribadi, maupun kaitan dengan pekerjaannya. Jika sudah
tenggelam dalam kesibukan, ia seolah tidak kenal lelah dan
tidak kenal waktu.
Sebagai istri menteri, Bintang Puspayoga mengemban
banyak tugas dan jabatan. Ia mengemban jabatan Penasihat
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi
dan UKM, Ketua II Tim Penggerak PKK Pusat, Ketua Bidang
Peningkatan Kualitas Keluarga OASE-KK, dan Ketua Bidang
Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).
Bintang memang sosok yang bisa amat cepat menyesuaikan
diri. Sifatnya yang selalu ingin tahu dan suka bertanya,
membuatnya dalam waktu singkat mampu menyesuaikan diri
dengan kehidupan sebagai seorang istri menteri. Tekadnya
adalah mendukung dan melakukan peran terbaiknya selama
lima tahun sebagai istri seorang Menteri Koperasi dan UKM.
Walau tugasnya tak pernah jauh dari kegiatan sebagai istri
Sinergi untuk
Negeri
Bintang Puspayoga
TOKOH
8

9. menteri, Bintang berprinsip tidak akan
melakukan intervensi baik dari sisi kerja
maupun program di kementerian yang
dipimpin suaminya itu. Ia menekankan
bahwa meskipun ia sebagai istri Menteri
Koperasi dan UKM, namun dalam banyak
kesempatan formal dirinya tidak berhak
mewakili menteri.
Meski faktanya dunia koperasi dan
UKM bukan hal baru bagi Bintang. Saat
mendampingi sang suami sebagai Walikota
Denpasar dan Wakil Gubernur Bali, ia sudah
sering terlibat langsung dengan aktivitas
UKM dan koperasi. Ia kerap mendatangi
langsung sentra-sentra UKM di Bali. Di sana
ia banyak belajar tentang pengembangan
koperasi dan UKM. Namun datang ke ibu
kota dan tinggal di dalamnya kemudian
beradaptasi dengan peran barunya
merupakan tantangan tersendiri.
Sinergi
Awalnya Bintang tak tahu apa yang harus
dilakukan namun di benaknya kemudian
muncul ide dan terobosan sebagai cara
terbaik untuk menjalankan perannya.
Tampaknya memang sulit untuk melakukan
semuanya sendiri, maka Bintang pun
berpikir bahwa sinergi adalah jalan terbaik
untuk mengoptimalkan peran dan tugas-
tugasnya. Maka dalam setiap kesempatan
Bintang menjalin kerja sama dengan
berbagai pihak untuk mengimplementasikan
program yang sedang dikerjakan.
Bintang bisa disebut sebagai pendobrak.
Pertama kali mengemban tugas sebagai
Penasihat Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Kementerian Koperasi dan UKM, ia
mengembangkan program pemberdayaan
bagi para purnabhakti dan keluarganya.
Selama ini, kegiatan DWP tidak melibatkan
pensiunan, hanya untuk istri ASN yang
masih aktif, istri pensiunan, dan para
janda ASN. Bintang ingin kegiatan DWP
juga memberikan perhatian kepada para
purnabhakti yang telah mendharmabaktikan
sebagian hidupnya bagi Kementerian
Koperasi dan UKM.
Berbagai kegiatan digagas mulai
dari penyelenggaraan pasar murah,
bakti sosial di panti asuhan dan jompo,
khitanan massal, pasar rakyat, seminar
parenting, pemeriksaan kesehatan, seminar
pencegahan kanker serviks dan payudara,
penyaluran zakat UPZ Baznas, bazaar
Ramadan, hingga memberi bantuan bagi
korban bencana alam di Indonesia. Semua
itu dilakukan bersinergi dengan kementerian
atau lembaga lainnya.
Bencana alam yang terjadi beruntun
di tanah air juga turut menggerakan
kepedulian Bintang Puspayoga. Bersama
Dharma Wanita Persatuan Kementerian
Koperasi dan UKM dan Dekranas, ia hadir
di daerah bencana tidak hanya untuk
memberikan bantuan sosial.
Tetapi, baginya bantuan itu bisa juga
berupa momentum pemberdayaan. Prinsip
itu benar-benar diwujudkan Bintang ketika
berkunjung ke daerah tertimpa bencana
alam di Indonesia. Tidak heran kemudian
diberikan program pelatihan kepada para
korban bencana, khususnya perempuan.
Pelatihan disesuaikan dengan minat
dan usaha sebelumnya dari para korban
bencana.
Korban bencana Gunung Agung Bali,
Palu, Lombok, Lampung, Banten mendapat
sentuhan pemberdayaan melalui pelatihan
kerajinan anyaman, kuliner, dan berbagai
jenis pelatihan lain sesuai kebutuhan
mereka.
Bintang berpendapat pelatihan membuat
pengungsi memiliki waktu yang produktif
selama berada di tenda-tenda pengungsian
dan tidak hanya diam menunggu waktu pagi
hingga malam.
Pengalaman Bintang saat berkeliling
Indonesia melihat langsung UKM di tanah
air membuatnya sadar kekayaan potensi
UKM Indonesia demikian hebat. Hanya saja
potensi itu belum dikelola secara tepat.
Ia melihat koperasi dan UKM menjadi
bagian dari kekayaan tradisi dan budaya
nusantara. Koperasi dan UKM hidup dalam
perjalanan sejarah bangsa dan mewarnai
perekonomian nasional. Variasi keindahan
produk UKM ditemuinya, sekaligus juga
aneka permasalahan yang meliputinya.
Bintang berharap sinergi program akan
terus berjalan. Bintang Puspayoga pernah
mengatakan sebuah program akan lebih
efektif jika dijalankan bersama-sama.
Mencapai tujuan akan lebih mudah jika
dilakukan bersama. Itulah makna sinergi
yang sesungguhnya.
9SEPTEMBER 2019

10. K
etika pada masa lalu Belu di Nusa
Tenggara Timur (NTT) kondang
sebagai kabupaten bertanah tandus
dan jauh dari kata subur maka tanaman
kelor faktanya menjadi jawaban lain atas
fakta tersebut. Tanaman segudang manfaat
yang berasal dari suku Moringaceae itu
nyatanya tumbuh liar di berbagai sudut dan
pelosok Kabupaten Belu.
Bahkan ketika diketahui kemudian kelor
memiliki kandungan nutrisi yang tinggi
dan asam amino lengkap dan seimbang
yang jarang ditemukan pada kebanyakan
tanaman, maka Belu ibarat mendapatkan
janji dan jalan kesejahteraan yang baru.
Saat ini tanaman kelor digunakan untuk
mengatasi masalah mal nutrisi sehingga
tanaman kelor sering disebut sebagai
tanaman kehidupan. Masyarakat di Belu
memanfaatkan kelor sebagai sumber
sayuran dan dikonsumsi secara rutin bila
sumber sayuran yang lain tidak tersedia,
di samping itu juga dimanfaatkan sebagai
sumber pakan.
Janji Kesejahteraan Baru dari Daun
Kelor di Perbatasan Belu
Meskipun sudah lama digunakan,
potensi tanaman ini baik potensi produksi,
keragaman genetis dan nilai nutrisi belum
dikelola secara baik. Karena itu, pemerintah
daerah bersinergi dengan Kementerian
Koperasi dan UKM menggelar pelatihan
vocational bidang pengolahan daun kelor di
Kabupaten Belu. Penyelenggaraan pelatihan
ini sebagai upaya memberikan peluang
baru bagi para pelaku usaha khususnya
para UKM yang masih kurang di dalam
bidang pengolahan daun kelor.
“Jadi memang harapan kami ke depan
dengan adanya pelatihan pengolahan daun
kelor ini masyarakat sudah bisa memikirkan
bagaimana daun kelor ini bisa diolah
sehingga punya nilai ekonomi yang tinggi,
daripada selama ini sekadar dikonsumsi
menjadi sayuran saja,” kata Kepala Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Belu, Hasan
Mukin.
Pelatihan tentang pengolahan daun
kelor ini diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat khususnya ibu
SINERGI PUSAT-DAERAH
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Belu
10

11. rumah tangga yang tidak bekerja melalui
pembuatan berbagai jenis makanan
yang nantinya dapat dijual. Selain itu,
meningkatkan kesadaran masyarakat
bahwa barang yang dianggap tidak bernilai
jual apabila diolah menjadi sesuatu yang
bermanfaat akan tinggi nilai jualnya.
“Kelor termasuk hasil produk yang
diekspor ke Jepang dalam bentuk bubuk.
Jadi tidak semata-mata untuk kuliner saja,
tapi juga untuk kosmetik dan sudah ada
kerja sama NTT dengan Jepang. Bulan
kemarin diekspor 1 ton ke Jepang. Ada juga
permintaan dari Korea, namun belum bisa
direalisasikan karena masih dalam proses
pembudidayaan,” katanya.
Selain sangat banyak manfaat bagi
kesehatan dan kecantikan, daun kelor ini
juga merupakan salah satu program dari
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat
yang sedang menggalakkan masyarakat
untuk membudidayakan daun kelor dan
menanamnya di lahan-lahan kosong
sebagai salah satu upaya peningkatan
ekonomi keluarga.
Sejak awal pemerintahannya Viktor mulai
mendorong pengembangan tanaman kelor
secara besar-besaran untuk peningkatan
gizi masyarakat maupun dijual sebagai
sumber pendapatan.
“Daun kelor sendiri kalau di NTT hampir
sama dengan lagi Koes Plus tongkat, kayu
dan batu ditanam pun jadi tumbuh. Kelor
pun demikian. Dilepas saja tumbuh. Jadi
mudah menanamnya sehingga tidak terlalu
sulit, dan hampir setiap rumah penduduk
pasti ada daun kelor,” ujar Hasan.
Dirinya juga berterima kasih kepada
Kementerian Koperasi dan UKM dengan
diselenggarakannya kegiatan pelatihan
pengolahan daun kelor bagi masyarakat
yang ada di wilayah perbatasan karena bisa
menambah pengetahuan. Untuk ke depan
diharapkan pelatihan seperti ini dapat terus
dilakukan bukan hanya pelatihan dengan
menggunakan bahan dasar daun kelor saja
melainkan dengan menggunakan bahan-
bahan dasar lainnya.
Ditegaskan bahwa dalam rangka
meningkatkan daya saing UKM diperlukan
dukungan dari semua pihak, baik pelaku
usaha, pemerintah, maupun masyarakat
yang bersinergi dalam membangun
ekonomi kemasyarakatan, menumbuh
kembangkan kebanggaan, dan kecintaan
terhadap produk tradisional lokal dengan
selera internasional.
“Program Kementerian Koperasi dan UKM
ini setiap tahun dilaksanakan Rakernas yang
tujuannya untuk menyinergikan seluruh
program Kementerian Koperasi dan UKM
sampai ke tingkat kabupaten/kota. Selama
ini yang telah dilaksanakan adalah sinergi
dalam bentuk pelatihan, baik pelatihan
tenun ikat, maupun pelatihan pengolahan
daun kelor dan pakan ternak,” tutur Kadis.
11SEPTEMBER 2019

12. B
atik bukan sekadar warisan budaya
namun juga identitas dan ciri khas
bangsa Indonesia. Maka wajar
jika pesona batik bukan hanya membius
bangsa Indonesia tetapi juga wisatawan
mancanegara. Tidak mengherankan jika
kemudian batik banyak yang menggemari
bahkan dijadikan sebagai koleksi bagi
mereka yang suka memburu berbagai
macam kain nusantara.
Mengingat kian banyak orang yang
menggemari batik baik dari kalangan
tua dan muda, kini perkembangan
fesyen terutama pada model baju batik
dikembangkan agar makin pesat. Salah
satunya di Kabupaten Pamekasan, Madura.
Pamekasan adalah salah satu sentra batik
terbesar di Jawa Timur. Hampir di setiap
kecamatannya terdapat sentra perajin
batik seperti misalnya di Candi Burung,
Toket, Nong Tangis, Podhek, Klampar,
Banyumas, Kowel, Bedung, Toroan, Parteker,
dan Pandemawu. Masing-masing daerah
Batik Pamekasan,
Bersiap Jadi Bagian
Fesyen Kekinian
menghasilkan batik dengan karakter yang
berbeda-beda sesuai dengan geografi
budayanya.
“Batik kami sudah diapresiasi oleh
Kementerian Koperasi dan UKM
melalui pagelaran para desainer yang
mengkombinasikan batik dengan fesyen
kekinian. Saya senang sekali batik Pamekasan
sudah bisa diakui tingkat nasional dan mudah-
mudahan di tingkat internasional bisa diakui
lagi. Betapa bagusnya coraknya, ragam dan
warnanya juga sangat menyenangkan,” kata
Achmad Sjaifudin, Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Pamekasan.
“Kami ingin mengkombinasikan antara
pariwisata, kebudayaan, dan kegiatan
UMKM. Contoh nyatanya tadi fesyen. Itu
bagian dari bagaimana mempromosikan
sebuah batik dan bagian dari usaha UMKM,
tapi bisa ditampilkan menjadi sebuah
fesyen yang sangat menarik,” ujarnya
menambahkan.
Batik Pamekasan mendapat posisi
SINERGI PUSAT-DAERAH
Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan
12

13. tersendiri di jagad batik nusantara. Dalam
ragam batik klasiknya, warna-warna yang
tersaji cenderung mengarah kepada soga
(coklat). Begitu pula dengan motif-motifnya,
seperti Per Keper (kupu kupu) dan Tong
Centong (alat untuk mengambil nasi),
Melate Seto’or (rangkaian melati), Sabet
Rantai, Kar Jagad (sekar jagad), dan Ngai
sungai.
Mereka juga memiliki motif isen (motif
isian pendukung motif) yang dengan
tampilan berbeda seperti Isen mo’ ramo’
(akar-akaran) dan bek tebek (berudu).
Secara istilah atau kosakata khas, mereka
pun memiliki istilah khusus seperti gurik,
yaitu teknik membatik lebih dari satu kali
lorod.
Posisinya unik dalam jejak batik di
Madura. Motif dan corak yang disajikan
batik Pamekasan mempunyai kekhasan
dan keunikan tersendiri. Motifnya bebas,
ekspresif, dan tidak dibatasi oleh patokan
yang mengikat, sehingga batik Pamekasan
berbeda dengan batik-batik pada umumnya.
Beberapa motif batik Pamekasan yang
sudah didaftarkan patennya adalah Keraben
Sapeh, Sakereh, Kempeng Saladerih, Padih-
kepa, dan Manik-manik.
“Batik Pamekasan, motif segala macam
ada banyak yang bisa diberikan dengan
khas, tapi saya inginkan khasnya itu benar-
benar dipertahankan jangan sampai, karena
faktor kadang-kadang motif dan desain
macam-macam akhirnya gak kelihatan, ini
batik mana. Saya harapkan dipertahankan
dan ditingkatkan sehingga batik Pamekasan
menjadi khas sendiri,” ujar Achmad.
Batik Pamekasan terus menggeliat dan
merupakan salah satu potensi batik di
Indonesia yang dapat dikembangkan lebih
baik.
Menyadari akan hal itu, Pemerintah
Kabupaten Pamekasan menginisiasi
pembangunan pasar batik yang terletak di
Pasar 17 Agustus di Jalan Pintu Gerbang,
Kelurahan Bugih, Pamekasan. Rencana
pembangunan pasar khusus batik ini
terwujud melalui kerja sama dengan
Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kami mengajukan usulan pembangunan
pasar batik di Pasar 17 Agustus khusus
untuk pasar batik yang nanti mudah-
mudahan bisa dibantu oleh Kementerian
Koperasi dan UKM, sehingga memberikan
akses kepada masyarakat yang datang ke
Pamekasan untuk membeli batik sehingga
lebih nyaman dan aman, tidak campur
aduk dengan para pengunjung lain,” kata
Achmad.
Tak bisa dipungkiri, potensi dan
karya yang menitis di zaman terdahulu,
batik Pamekasan banyak menginspirasi
manusia-manusia pada setiap zaman. Dari
hasil imajinasi mereka, terbukti mampu
membawa identitas bagi masyarakat
Indonesia. Dan batik Pamekasan menjadi
bagian dari itu. Warna-warni khas batik
Pamekasan menarik mata. Warna-warna
berani yang ditampilkan dalam warna yang
kuat, tegas, dan tidak malu-malu.
“Ke depan, selain aspek pembinaan juga
bagaimana mempromosikan batik supaya
bisa go internasional. Melalui kegiatan seni
dan budaya. Itu rencana kami ke depan
sehingga batik itu tidak hanya dikenal di
wilayah Pamekasan dan Jawa Timur saja,
tapi sudah me-nasional dan mungkin juga
internasional,” tutur Achmad.
“Karena apapun yang dilakukan masing-
masing semata-mata untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Saya harapkan
sinergitas lebih ditingkatkan dan saling
mengisi sehingga apa yang menjadi tujuan
program kegiatan itu bisa terisi. Kalau tidak
ada koordinasi pasti tidak ada yang terisi,”
sambungnya.
Motifnya bebas,
ekspresif, dan tidak
dibatasi oleh patokan
yang mengikat,
sehingga batik
Pamekasan berbeda
dengan batik-batik
pada umumnya
13SEPTEMBER 2019

14. P
urun tikus yang semula dianggap
tanaman gulma bagi masyarakat
Suku Banjar di Kabupaten Barito
Kuala (Batola) Kalimantan Selatan nyatanya
mendatangkan berkah tersendiri.
Tanaman dengan nama latin Eleocharis
dulcis itu jika diolah menjadi anyaman dan
kerajinan tangan ternyata hasilnya amat
digemari wisatawan. Potensi itulah yang
kemudian ingin digarap secara sinergi
antara Kementerian Koperasi dan UKM
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Batola.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS
berupaya membangun upaya sinergi
termasuk untuk mengembangkan purun
tikus sebagai kerajinan khas Batola. Ia
Harmoninya Pengembangan
Kerajinan Purun Tikus dari Batola
bahkan mengubah terminal bisnis agrikultur
yang dalam perkembangannya tidak bisa
dimanfaatkan secara maksimal oleh para
petani, untuk dimanfatkan sebagai Rumah
UMKM setelah dilakukan renovasi melalui
dana APBD 2018.
“Rumah UMKM ini, diharapkan bakal
menjadi sarana seluruh pelaku usaha
untuk berkumpul, berkoordinasi dan
melaksanakan pelatihan dalam rangka
meningkatkan mutu produk-produk serta
inovasi lainnya,” katanya.
Kepala Diskoperindag Batola Purkan
mengatakan selain kebijakan diperlukan
sinergi yang lebih teknis dan implementatif
khususnya dalam mengembangkan produk
unggulan Kabipaten Batola dalam hal ini
SINERGI PUSAT-DAERAH
Diskoperindag Kab. Barito Kuala
14

15. kerajinan anyaman purun tikus.
Sebagai contoh sinergitas dalam
pelaksanaan pemagangan atau latihan
pembuatan tas dari bahan purun tikus
kombinasi bahan kulit. Pihaknya berharap
terus ada bantuan dari berbagai pihak untuk
penyelenggaraan pelatihan demi semakin
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) setempat.
Selain itu diharapkan juga untuk
dukungan pemasaran melalui sinergi
program antara Pemerintah pusat dengan
Pemerintah Daerah (Pemda).
“Jadi ada kolaborasi program antara
Kementerian Koperasi dan UKM dengan
Dinas Kopperindag Kabupaten Batola,”
katanya.
Ia mengatakan, saat ini jumlah koperasi di
Batola ada 120 unit dengan jumlah anggota
31.607 orang. Sementara jumlah usaha
mikro 988 unit, usaha kecil 488 unit, dan
usaha menengah 70 unit.
Purun tikus merupakan peninggalan
leluhur di Batola yang diwariskan secara
turun-temurun. Karena seratnya yang kuat,
purun tikus kemudian cocok digunakan
sebagai bahan baku utama a­nyaman.
Tanaman ini serupa rumput yang banyak
tumbuh di daerah lahan basah bahkan
dianggap gulma atau tanaman pengganggu
bagi petani padi.
Di Kalimantan Selatan, purun banyak
tersebar di kawasan lahan rawa sejumlah
daerah, seperti Kabupaten Barito Kuala,
Banjar, Tapin, Hulu Su­ngai Selatan, dan Hulu
Sungai Utara.
Anyaman purun tikus dapat dibuat
menjadi bahan dasar tas, tikar, bakul,
topi, kopiah, dompet, tempat tisu, tempat
minuman air mineral, dan masih banyak lagi.
Harga jualnya pun terbilang murah mulai
Rp10ribu hingga Rp50ribu.
Berkat purun tikus kini nama Batola
makin dikenal sekaligus dianggap sebagai
pelopor daerah ramah lingkungan karena
dinilai sukses menekan penggunaan
kantong plastik di pasar modern. Hal itu
juga membawa berkah bagi para pengrajin
anyaman purun tikus. Pesanan tas dan bakul
purun tikus terus meningkat seiring waktu.
15SEPTEMBER 2019

16. B
agi masyarakat Provinsi Aceh,
koperasi dianggap sebagai wadah
yang paling sesuai untuk mencapai
kesejahteraan hidup secara bersama-sama.
Wajar jika kemudian, koperasi banyak
berkembang di Bumi Serambi Mekkah.
Sayangnya, kurangnya pemahaman
terhadap prinsip dan jati diri koperasi yang
tepat membuat lebih banyak koperasi di
wilayah itu sulit berkembang.
Keandalan sumber daya manusia (SDM)
pun tergolong masih amat rendah terlebih
Digitaliasi Koperasi Syariah
di Bumi Serambi Mekkah
dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.
Tercatat dari sekitar 6 ribu koperasi di Aceh,
hanya 69 persen koperasi yang aktif.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) Aceh, Dr. Wildan, saat
membuka Hari Koperasi ke-72 tingkat
Provinsi di Aceh Timur, belum lama ini
mengatakan koperasi masih diharapkan
sebagai sokoguru perekonomian di Provinsi
Aceh, sayangnya hal itu belum secara optimal
terwujud. “Masih banyak koperasi yang
perlu dibina dan didampingi agar usahanya
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh
SINERGI PUSAT-DAERAH
16

17. berkembang dan maju,” jelas Dr Wildan.
Sementara sejumlah koperasi yang tidak
aktif di Aceh, lanjut Wildan, perlu dicari
tahu penyebab mandeknya. “Setelah itu
kita carikan solusinya agar dapat diaktifkan
kembali,” jelas Wildan.
Pemerintah Aceh bersama sejumlah pihak
terkait, jelas Wildan, pihaknya akan terus
melakukan pembinaan demi terwujudnya
koperasi berkualitas dan mandiri. Sinergi
dengan Kementerian Koperasi dan UKM,
sejauh ini berjalan dengan baik dan
pihaknya berharap terus ada dukungan
penguatan SDM agar pelaku koperasi dan
UKM di Provinsi Aceh semakin andal.
“Di Aceh masih memerlukan SDM andal
terutama untuk koperasi berbasis syariah.
Kami memerlukan Dewan Pengawas Syariah
sehingga perlu pelatihan dan sertifikasi bagi
SDM Aceh untuk kepentingan ini,” katanya.
Selama ini penganggaran dan
kesempatan untuk uji kompetensi bagi SDM
yang bergerak pada koperasi berplatform
syariah di wilayahnya masih terbatas.
Padahal sudah semakin banyak potensi alam
yang bisa digarap koperasi termasuk ada
koperasi di Aceh Tengah misalnya yang bisa
memberdayakan petani kopi hingga mampu
secara rutin mengekspor produk ke pasar
luar negeri.
Wildan meyakini koperasi di Aceh bisa
semakin berkembang jika mendapatkan
dukungan dan keberpihakan dari banyak
pihak. “Saya yakin koperasi bisa menjadi
sokoguru perekonomian rakyat, ini
lembaga yang bisa menggerakkan ekonomi
rakyat. Kalau usaha lain murni bisnis tapi
koperasi itu disadari benar oleh masyarakat
Aceh sebagai badan usaha dengan
kegotongroyongan, kepedulian sosial, dan
keanggotaan yang sangat tinggi. Koperasi
itu Indonesia asli,” katanya.
Ia mengatakan, masyarakat Aceh sepakat
untuk mewujudkan cita-cita satu desa
satu koperasi sebagai salah satu program
yang dikembangkan Pemerintah Provinsi
Aceh. Terlebih kata dia, saat ini dengan
adanya kucuran dana desa setiap tahun,
diharapkan koperasi bisa menjadi solusi
bagi masyarakat untuk menggarap potensi
desa secara bersama-sama.
Wildan juga menekankan digitalisasi
dalam upaya pengembangan koperasi
syariah. Pihaknya mengupayakan agar
koperasi dan UKM di Provinsi Aceh melek
digital hingga mampu memperluas jaringan
pemasarannya ke pasar global.
“Ini perlu kerja sama seluruh pihak
termasuk Kementerian Koperasi dan UKM.
Perlu juga saat ini dilakukan sinkronisasi
data sehingga program dan kebijakan
bisa dilaksanakan dengan baik. Ke depan
diharapkan terwujud program follow
evidence,” katanya.
17SEPTEMBER 2019

18. P
rovinsi Jawa Timur mengapresiasi
sinergi program Kementerian
Koperasi dan UKM di bawah Menteri
Koperasi dan UKM Puspayoga dengan
pemerintah daerah. Banyak program
Kementerian yang terealisasi di Jawa Timur
dan berdampak terhadap peningkatan
koperasi dan UKM.
“Saya pikir sinergi yang dilakukan
Kementerian Koperasi dan UKM berjalan
sesuai rencana. Program-program
Kementerian sampai ke kecamatan dan
desa-desa. Itu sangat luar biasa,” kata
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur Mas Purnomo Hadi.
Berbagai program seperti revitalisasi
pasar rakyat, pembangunan PLUT KUMKM,
pelatihan, magang, fasilitasi workshop
langsung sampai ke pelaku koperasi dan UKM.
Hal ini, ditegaskannya, perlu berlanjut
Tingkatkan Sinergi,
Cegah Tumpang Tindih Regulasi
ke depan. Sinergi sangat penting agar ada
keselarasan kebijakan sehingga tujuan
penguatan koperasi dan UKM tercapai.
Di samping mengapresiasi, Purnomo
juga mengakui perlu peningkatan sinergi
di pemerintah. Menurutnya sinergi tidak
hanya berwujud pada program dan kegiatan
semata, namun sinergi juga harus dilakukan
dalam regulasi atau kebijakan.
Ia merujuk adanya peraturan menteri
di Kementerian Koperasi dan UKM yang
dianggap tumpang tindih. Peraturan sangat
penting sebagai payung hukum untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah sampai
ke daerah.
“Ada satu hal yang perlu lebih ditingkatan
ke depan dalam rangka memantapkan
sinergi, yakni pola pembinaan koperasi dan
UMKM. Regulasi pembinaan perlu lebih jelas
dan tidak tumpang tindih. Kalau di satu sisi
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
SINERGI PUSAT-DAERAH
18

19. kalau peraturan itu tumpang tindih yang
bingung pelaksana di lapangan,” katanya.
Ia mencontohkan aturan tentang modal
penyertaan. Terkait hal ini, dikatakan, ada
dua peraturan Menteri Koperasi dan UKM
yang mengaturnya. Salah satu peraturan
menyatakan modal penyertaan disebutkan
sebagai ekuitas, sementara peraturan
lainnya sebagai utang jangka panjang.
“Mana yang harus dilakukan atau diikuti?”
tegas Purmono.
Selain itu, aturan tentang pembukaan
kantor cabang koperasi. Menurutnya
ada peraturan menteri yang baru
tentang pembukaan kantor cabang yang
menyatakan tidak perlu persetujuan
atau rekomendasi dari kantor dinas
setempat. Padahal di sisi lain, kantor dinas
koperasi dan UKM diwajibkan melakukan
pemeriksaan dan persetujuan.
Terlebih lagi, lanjutnya, semua aturan
perizinan koperasi sudah dilakukan secara
online atau beralih ke Kemenhumham.
Pendirian koperasi tidak perlu pengantar
atau diketahui pejabat. Pendirian koperasi
akan diketahui oleh Pemda jika ada laporan
dari koperasi tersebut.
“Kita tidak tahu kalau tidak ada laporan.
Walau sebetulnya, harapan kami dari para
kepala dinas pendirian dan perubahan
tetap ada pemberitahuan. Koperasi adalah
perkumpulan orang-orang, bukan PT, CV,
atau firma. Jangan sampai koperasi hanya
jadi kedok. Jangan muncul lagi koperasi
pedati. Pengurus harus tahu mereka harus
menjadi koperasi sejati,” katanya.
Ia mengharapkan kantor dinas koperasi
dan UKM baik di kabupaten/kota dapat
memberikan regulasi sebagai bentuk
perlindungan dan memberikan fasilitas bagi
koperasi. Menurutnya, sinergi akan semakin
kuat jika regulasi yang dihasilkan juga tidak
menimbulkan kebingungan pelaksana di
lapangan.
“Harapan saya para deputi juga sinergi
antar mereka, antar deputi harus sinkron
apalagi untuk penerbitan peraturan
menteri,” kata Purnomo.
Ia menegaskan, pihaknya sangat
menghargai upaya Menteri Koperasi dan
UKM selama ini. Menurutnya Menteri
Koperasi dan UKM sudah memberikan
upaya terbaiknya selama lima tahun terakhir.
19SEPTEMBER 2019

20. INSPIRASI KOPERASI
K
operasi yang hanya menggarap
usaha kelas pinggiran barangkali
hanya cerita masa lalu sebab kini
sudah banyak koperasi berekspansi bisnis
hingga membangun pabrik yang menyerap
banyak tenaga kerja.
Koperasi perikanan Mina Bahari di
Indramayu misalnya. Dengan menggandeng
PT Aruna Industri Bintan, koperasi
yang bergerak di usaha perikanan ini
memperluas usaha membangun pabrik
tepung protein ikan berkapasitas produksi
20 ton perbulan.
Koperasi Mina Bahari sepakat berinvestasi
membangun pabrik dengan nilai Rp11,9
miliar, menyediakan bahan baku, dan
tenaga kerja. Adapun PT Aruna bertindak
sebagai penjamin pemasaran, penyedia
teknologi, dan pendampingan.
Sekretaris Koperasi Mina Bahari,
Miliaran Ekspansi
Bisnis ke Pabrik Tepung
Royani, mengatakan pihaknya optimistis
dengan rencana pembangunan pabrik
tersebut. Koperasi beranggotakan
325 orang yang berprofesi nelayan itu
sangat menantikan pabrik dapat segera
terealisasi. Pembangunan pabrik dinilai
akan meningkatkan pendapatan nelayan
sekaligus mendorong pengembangan
koperasi.
Royani mengemukakan koperasi sudah
menyiapkan lahan untuk pabrik. Mereka
juga menjamin ketersediaan ikan untuk
kebutuhan bahan baku tepung protein ikan.
“Jenis ikan yang dibutuhkan untuk
membuat tepung protein ikan adalah ikan
pirik. Ikan kecil yang tidak ada insangnya.
Harganya juga sangat murah,” kata Royani.
Koperasi Mina Bahari sebagai pengelola
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Eretan Kulon
menerima jenis ikan pirik hasil tangkapan
Koperasi Mina Bahari Indramayu
20

21. nelayan setiap hari dalam jumlah yang
sangat banyak. Bahkan, ikan pirik kerap
tidak terserap habis jika hasil tangkapan
melimpah, akhirnya kadang terbuang atau
dijadikan ikan asin. Harga ikan ini relatif
sangat murah, sekitar Rp1.500-Rp3000
perkg. Menurutnya jika pabrik terealisasi,
harga ikan bisa terjamin yang pada akhirnya
meningkatkan pendapatan nelayan.
“Nelayan akan mendapat jaminan harga
yang lebih baik dan ikan terserap habis
oleh pabrik. Ini akan mendorong semangat
nelayan menangkap ikan dan kesejahteraan
nelayan,” kata Royani.
Mitra Sejajar
Dirut PT Aruna Industri Bintan Yogi
Arrie mengatakan dalam kerja sama
antara koperasi dan perusahaan adalah
mitra sejajar. Kemitraan ditargetkan akan
mendorong pengembangan koperasi
dalam merintis industri perikanan.
“Dalam kemitraan ini, perusahaan akan
menjadi bertindak sebagai menajemen
operasional, penyedia teknologi,
manajamen cash flow, dan menjamin
pasar,” kata Yogi.
Seluruh produksi tepung protein ikan
tersebut akan diserap seluruhnya oleh
Aruna. Seluruh produk tepung protein ikan
tersebut akan dipasok ke Kimia Farma.
Pihaknya sudah mengadakan MoU dengan
Kimia Farma untuk memasok 80 ton protein
ikan perbulan.
Yogi menjelaskan, jenis ikan yang
dibutuhkan untuk bahan baku tepung
protein ikan adalah harus memiliki
kandungan minyak rendah, isi perut
sedikit dan harganya murah atau “low
cost economy”. Jenis ikan ini jumlah
tangkapannya banyak tapi tidak terserap.
Ia memperkirakan, untuk produksi 20 ton
tepung protein ikan memerlukan 70 ton
bahan baku ikan.
Tepung protein ikan sangat dibutuhkan
sebagai makanan yang kaya gizi. Aruna
sendiri sudah memproduksi tepung protein
ikan, namun jumlahnya sangat terbatas.
Produk hilir tepung protein ikan berupa
biskuit, mie instan, penyedap rasa dan susu
yang dapat menambah massa otot dan
mengurangi berat badan.
Untuk itu, Yogi akan menjajaki kemitraan
dengan koperasi perikanan lainnya, antara
lain di Subang, Pekalongan, Cilacap,
Rokan Hilir, dan Tanjung Jabung Timur
agar produksi tepung protein ikan dapat
terpenuhi.
Data Kementerian Koperasi dan UKM
menunjukkan ada 1.988 koperasi di
seluruh Indonesia yang bergerak di
sektor perikanan dan kelautan. Dengan
membangun industri, potensi kelautan dan
perikanan lokal dapat tergarap optimal
lewat koperasi.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria
br. Simanungkalit menyampaikan bahwa
dalam meningkatkan nilai tambah dan
kesejahteraan anggota koperasi perlu
terobosan baru, yaitu membangun
industrialisasi berbasis koperasi dengan
model kemitraan inklusif. Kemitraan yang
saling menguntungkan.
“Arah kebijakan ke depan menumbuh
kembangkan investasi usaha koperasi,
koperasi tidak dimanja lagi dengan pola-
pola lama seperti bantuan yang bersifat
sosial tetapi mendorong membangun
industri yang berkelanjutan.
“Hal ini sejalan dengan program prioritas
nasional sesuai RKP 2019 membangun
korporasi model koperasi melalui
kemitraan,” kata Victoria.
Dalam kesempatan yang sama Asisten
Deputi Perikanan dan Peternakan
Kementerian Koperasi dan UKM Budi
Mustopo menyampaikan pentingnya
kemitraan yang saling menguntungkan
dimana koperasi yang mempunyai sumber
bahan baku dan industri dalam hal ini PT
Aruna Indutri Bintan yang mempunyai
teknologi pengolahan dan kepastian
serapan pasar. “Dan tidak kalah penting
adalah pendampingan dalam proses
operasional”.
Budi mengatakan jalinan kemitraan
antara koperasi dan swasta dapat
mengatasi hambatan-hambatan koperasi
menjadi sebuah industri. Selama ini aspek
pembiayaan, operasional dan teknologi
adalah kendala utama koperasi.
“Kemitraan ini membuka peluang
untuk mencari akses pembiayaan yang
lebih mudah, ada transfer teknologi dan
peningkatan kompetensi SDM,” kata Budi.
21SEPTEMBER 2019

22. INSPIRASI KOPERASI
S
ampah memang selalu menjadi
momok yang menakutkan bagi
setiap warga. Tak terkecuali, bagi
warga RT06/010 Kelurahan Pela Mampang,
Jakarta Selatan. Dan pada setiap musim
hujan, wilayah tersebut menjadi lautan
sampah.
Terlebih, letak geografis RT06/010 berada
di dataran rendah yang dilalui enam RT
lainnya. “Dengan kondisi seperti itu, maka
kami mencari solusi agar warga peduli
dengan sampah dan lingkungan tidak banjir
lagi,” kata Ketua RT06/010 Kelurahan Pela
Mampang Jakarta Selatan Asep Setiawan.
Atas inisiatif Asep, warga pun sepakat
untuk membentuk bank sampah yang
dinamakan Bank Sampah Mawar 10 (BSM
10). Tujuannya, selain menumbuhkan
kepedulian masyarakat pada pentingnya
pengelolaan sampah, juga mengubah
Dari Bank Sampah
Menuju Koperasi
sampah menjadi material yang memiliki
nilai ekonomi. “Tak kalah penting adalah
meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam
mendaur ulang sampah,” ucap Asep.
Lebih dari itu, Asep menjelaskan bahwa
warga dapat menambah penghasilan
berkat hadirnya BSM 10. “Karena, saat
mereka menukarkan sampah mereka akan
mendapatkan imbalan berupa uang yang
dikumpulkan dalam rekening yang mereka
miliki,” kata Asep dengan bangga.
Usianya memang baru masih seumur
jagung. Namun, kinerja BSM 10 yang
berdiri pada Februari 2018 dan berlokasi di
Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan,
sudah mulai terlihat bagus. Saat ini, BSM 10
sudah memiliki nasabah sekitar 120 orang.
Bahkan, hanya dalam tempo tujuh bulan
saja, BSM 10 mampu mengumpulkan uang
nasabah dari penjualan sampah non organik
BSM 10
22

23. (plastik dan sejenisnya) sebesar Rp12 juta.
Lebih dari itu, dua kali penghargaan
bergengsi pun sudah mampu dicapai BSM
10 yaitu, Juara 1 se-Jabodetabek sebagai
penggerak Bank Sampah dan penghargaan
dari Bank BNI sebagai Bank Sampah Terbaik.
“Community Go Green dan PT Unilever pun
pernah mendatangi BSM 10. Dan ditunjuk
dari Unilever untuk integrasi dengan
program Smart Drop Box. Bahkan Sekolah
Global School Bintaro juga pernah studi
banding masalah sampah ke BSM 10,” kata
Asep.
Ke depan, setelah sukses membangun
bank sampah hingga program Baitul
Musibah (santunan untuk anggota yang
terkena musibah), BSM 10 berencana untuk
membentuk sebuah badan hukum koperasi.
“Kami memilih koperasi karena sebagian
nasabah atau anggota BSM 10 adalah
para pedagang keliling seperti pedagang
gorengan, cilok, dan sebagainya. Saya
melihat, untuk permodalan mereka
itu sangat mengandalkan pembiayaan
dari bank keliling dengan bunga
tinggi. Makanya, saya terpikir untuk
mengembangkan BSM 10 menjadi sebuah
koperasi,” ungkap Asep.
Dua Ton Sampah
Asep menambahkan, BSM 10 setiap
bulannya mampu mengumpulkan sampah
murni nonorganik (plastik) sebesar dua
ton. “Sampah sebanyak itu ada hitungan
bisnisnya, dan dijadikan tabungan anggota.
Bahkan, ada anggota yang mengambil
uangnya setahun sekali. Ada juga yang
untuk tabungan umroh di BSM 10,” ujar
Asep.
Dengan pesatnya pertumbuhan BSM 10
tersebut, Asep mengatakan bahwa dana
anggota sebaiknya diputar untuk membantu
permodalan para pedagang termasuk
pedang warung-warung mie instan dan
kopi yang ada di sekitar Pela Mampang.
“Jadi, tidak ada dana mengendap di BSM 10,
diputar ke permodalan pedagang kecil, agar
dana nasabah BSM 10 pun ikut meningkat,”
ujar Asep.
Sebetulnya, lanjut Asep, meski pendirian
Bank Sampah memiliki keuntungan secara
ekonomi, namun ada filosofi sosial yang
juga bisa diraih. Yaitu, menjaga lingkungan
tetap bersih dan sehat, dan terbebas dari
timbunan sampah yang bisa menjadi
sumber penyakit. “Tugas kita adalah
mengurangi timbunan sampah dan juga
bisa memperoleh penghasilan bagi warga,
khususnya nasabah atau anggota BSM 10,”
jelas Asep.
Bagi Asep, dengan filosofi mengubah
sampah menjadi berkah, sama artinya
dengan kita peduli dengan sampah
hingga bisa meningkatkan nilai ekonomi
masyarakat. “Sisi lain, kita juga membantu
program pemerintah dalam rangka
menanggulangi sampah,” ucap Asep.
Untuk masalah kampanye sampah di
tengah masyarakat, Asep berkolaborasi
dengan Kedai Daur Ulang milik Nursalam
yang ada di Pela Mampang. “Kami sosialisasi
ke sekolah-sekolah mengenai pengolahan
sampah. Karena, masalah sampah ini
sebaiknya dikenalkan di jenjang pendidikan
formal sejak usia dini, agar peduli terhadap
sampah. Bahkan, BSM 10 memiliki jadwal rutin
setiap hari Rabu khusus menampung sampah
plastik dari para pelajar,” ujar jelas Asep.
Untuk itu, Asep berharap, seluruh pihak
terus memberikan dukungan. “Jangan hanya
bila ada lomba Adipura saja bank sampah
baru digalakkan. Seharusnya bank sampah
dibina terus-menerus. Karena, kami adalah
ujung tombak masalah kebersihan, termasuk
masalah sampah,” pungkas Asep.
23SEPTEMBER 2019

24. GALERI FOTO
SEPTEMBER 2019
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga memberikan
Pembekalan Kewirausahaan kepada Mahasiswa pada acara
Sinergi Program Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM
dengan IKIP PGRI Bali, seusai menandatangani nota
kesepahaman bersama dengan Rektor IKIP PGRI Bali I
Made Suarta terkait Pengembangan Kewirausahaan di
Kalangan Mahasiswa. Sabtu (21/9/2019).
Menteri Koperasi dan UKM Puspyoga melakukan pemu-
taran kunci menandai Peluncuran Perdana Ekspor Kopi
Ke Korea dalam acara Smesco Rembug Kopi Nusantara di
Gedung Smesco Indonesia. Jakarta, Jum’at(20/09/2019).
Turut mendampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan
UKM Prof. Rully Indrawan dan Direktur Utama LLP-KUKM
Emilia Suhaimi.
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meninjau perajin
emas seusai melounching Koperasi Perajin Emas Nusantara,
di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur,
Rabu (4/9/2018). Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj,
pengasuh Ponpes Mukmin Mandiri Prof Dr KH Muhammad
Zakki, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
24