1. PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
Nomor 21 Tahun 2007. Seminar itu menghadirkan pengacara senior
OC Kaligis dan pakar hukum pidana dari Universitas
Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. Pesertanya seratusan
anggota DPRD kota dan kabupaten se-Indonesia.
Baik OC Kaligis maupun Chairul Huda sama-sama berpendapat,
anggota DPRD tak perlu mengembalikan rapelan dana tunjangan
komunikasi dan operasional pimpinan itu. Alasannya, asas hukum
menganut asas retroaktif yang menyatakan suatu peraturan
perundang-undangan tak berlaku surut.
2. • OC Kaligis juga berpendapat pejabat publik seharusnya dilindungi dari gugatan
baik perdata maupun pidana saat melaksanakan kebijakan publik. Dalam kasus
anggota DPRD menerima dana tunjangan komunikasi yang diatur dalam PP Nomor
37 Tahun 2006, itu juga dalam rangka melaksanakan kebijakan publik. “Jangan
dikembalikan, Pak,” kata OC Kaligis.
• Komentar saya: Pertanyaan untuk OC Kaligis, kebijakan publik yang mana yang
dilakukan anggota DPRD dalam konteks PP Nomor 37 Tahun 2006 dan/atau PP
Nomor 21 Tahun 2007? Yang ada adalah kebijakan kantong sendiri. Mengantongi
rapel tunjangan komunikasi bukan kebijakan publik, melainkan kebijakan rekening
bank sendiri.Senada dengan Kaligis, Chairul Huda juga mengatakan anggota DPRD
tak perlu mengembalikan dana itu. Perintah pengembalian dana tunjangan
komunikasi, lanjutnya, merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah
pusat yang harus dilawan. “Bahkan, jika ada yang belum menerima harus ditagih,”
katanya.
3. • OC Kaligis juga berpendapat pejabat publik seharusnya dilindungi dari gugatan
baik perdata maupun pidana saat melaksanakan kebijakan publik. Dalam kasus
anggota DPRD menerima dana tunjangan komunikasi yang diatur dalam PP Nomor
37 Tahun 2006, itu juga dalam rangka melaksanakan kebijakan publik. “Jangan
dikembalikan, Pak,” kata OC Kaligis.
• Komentar saya: Pertanyaan untuk OC Kaligis, kebijakan publik yang mana yang
dilakukan anggota DPRD dalam konteks PP Nomor 37 Tahun 2006 dan/atau PP
Nomor 21 Tahun 2007? Yang ada adalah kebijakan kantong sendiri. Mengantongi
rapel tunjangan komunikasi bukan kebijakan publik, melainkan kebijakan rekening
bank sendiri.Senada dengan Kaligis, Chairul Huda juga mengatakan anggota DPRD
tak perlu mengembalikan dana itu. Perintah pengembalian dana tunjangan
komunikasi, lanjutnya, merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah
pusat yang harus dilawan. “Bahkan, jika ada yang belum menerima harus ditagih,”
katanya.
4. • Ada yang khawatir, ada juga yang tak mau mengembalikan dana tunjangan
komunikasi itu. waktu itu, juga muncul aksi anggota DPRD memberikan kuasa
kepada kantor pengacara OC Kaligis & Associates untuk melakukan uji materi atas
PP tersebut. Bahkan, anggota DPRD Batam Kholik Widiarto mengaku tak akan
mengembalikan tunjangan itu, karena merasa kewajiban itu merupakan bentuk
inkonsistensi pemerintah pusat yang sebelumnya mengesahkan pemberian
tunjangan komunikasi tersebut. “Sampai kiamatpun, saya tak akan
mengembalikan,” katanya sengit.Komentar saya: Goblog kalau mau main keras.
Tipu-menipu lebih baik hasilnya. Bukankah demokrasi itu bagus. Bagus karena
memberi jalan untuk secara legal memperkaya diri sendiri dan teman-teman dari
uang pembayar pajak. Antara politikus (penipu) jangan saling mendahului.Ketua
Adeksi Soerya Respationo mengatakan, seminar tersebut merupakan upaya dari
Adeksi menyikapi persoalan PP 37 Tahun 2006 juncto PP 21 Tahun 2007 agar
anggota DPRD tak terjerat hukum seperti saat sejumlah anggota DPRD di sejumlah
daerah ditahan karena dianggap melanggar PP Nomor 110 Tahun 2000.
5. • masalah pengembalian tunjangan komunikasi itu dalaBagaimana
dengan suara-suara dari anggota Adeksi yang tak ingin
mengembalikan tunjangan komunikasi? “Kita kan tak berpatokan
pada keinginan tapi pada aspek hukumnya. Makanya, kami
undang pengacara senior, pakar hukum dan lainnya sebagai
masukan ke Adeksi,” kata Ketua DPRD Batam, itu.
• Komentar saya: Politikus hanya berbicara mengenai aspek legal.
Sedangkan aspek kewarasan dikubur saja.
• Adeksi, kata Soerya, akan membahas m rapat pengurus
Adeksi, mendatang. “Setelah semua masukan kami
kumpulkan, kami rapat dan menyikapi ini. Sikap resmi Adeksi
akan kami tentukan nanti,” tukasnya.
6. • Berdasarkan PP Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD, anggota DPRD Batam menerima rapelan tunjangan
komunikasi sebesar Rp 64,26 juta per orang. Kemudian, selain itu Ketua DPRD
Batam mendapatkan rapelan dana operasional Rp128,52 juta dan Wakil Ketua
DPRD Rp 68,544 juta.
• Kemudian, karena banyak dikecam dan didemo, pemerintah mengeluarkan PP
Nomor 21 Tahun 2007 yang salah satu pasalnya mewajibkan anggota DPRD yang
sudah menerima rapelan dana komunikasi tersebut mengembalikannya paling lama
sebulan sebelum masa jabatan mereka berakhir.
7. • Di DPRD Batam sendiri, baru anggota DPRD dari PKS yang
mengembalikan dan mencicilnya. Yang lain, belum mengembalikan karena
ada yang menolak ada juga yang menunggu hingga akhir masa jabatan.
(med)
• Yang menarik ialah untuk menunjang PP 21 Tahun 2007 tentang
pengembalian rapel Tunjangan Komunikasi itu dikeluarkan Surat Edaran
(SE) No 700/08/SJ yang isinya „mengancam‟ anggota DPRD yang tidak
mengembalikan dana tunjangan akan dibawa ke jalur hukum. Namun,
sebaliknya, akan diberikan reward bagi yang mengembalikannya. Bagus
juga untuk pembayar pajak. Tetapi sayangnya di lapangan keputusan
Mendagri ini tumpul. Sesama politikus jangan saling mendahului. Akhirnya
Mendagri mengeluarkan SE No 555/3032/SJ, yang isinya membatalkan SE
No 700/08/SJ, artinya….. kalau ada wakil rakyat, yang masih mau
mengantongi uang rapel Tunjangan Komunikasi sudah dibuat legal.
Sebentar lagi harus dibuat PP yang membatalkan PP 21 Tahun 2007 supaya
lengkap legalitas memperkaya konco-konco dengan uang dari pembayar
pajak.
8. • Asyik bukan?
• Sebagai bahan Perenungan:
• Pelantikan anggota DPR tahun 2009 ini akan memakan biaya Rp
46 milyar atau setara dengan 144 kg emas. Atau kira-kira 4.5 kali
jumlah emas yang ada di atas tugu Monas. Dalam emas, memang
masih kalah dibandingkan tujangan rumah purna bakti Megawati
yang kerja sebagai presiden hanya 3 tahun lebih.Tetapi jumlah itu
tetap banyak, 144 kg emas!! Apalagi jumlah anggota DPR itu
hanya 560 orang. Jadi seorang menelan biaya 260 gram emas.
Atau kalau diukur dengan kambing, maka biaya per orangnya
setara dengan 80 ekor kambing. Banyak juga. Ini baru biaya
pelantikan. Nanti ada lagi tunjangan, gaji, uang saku kalau pergi
study banding keluar negri.
9. • embaca di koran nada yang sumbang mengenai DPR yang mengawali tugSaya
masnya dengan pengeluaran 144 kg emas atau 80 ekor kambing per orang. Berita di
TV menunjukkan adanya protes mahasiswa. Entah apa yang diprotes. Yang pasti
ditujukan kepada anggota DPR. Mahasiswa ini goblog. Untuk apa
demonstrasi.Lebih baik mereka berkampanye untuk memboikot pemilu. Tunjukkan
apa itu sistem yang bernama demokrasi. Hitler, Mussolini, Truman, L.B Johnson,
Abraham Lincoln adalah produk demokrasi modern. Hitler menghantarkan 7 juta
(9%) etnis Jerman ke alam baka. Yang hidup menjadi sengsara.
• Mussolini 400 ribu (1%), Truman 400 ribu. Johnson dengan perang Vietnamnya
mengirim 58 ribu ke alam baka dan 153 ribu luka-luka pemilihnya. Dan untuk
pahlawan US yang paling
10. • disanjung, Abraham Lincoln mengirim 620 ribu (2% dari penduduk US) ke alam
baka. Tragis. Mereka ini dipilih untuk dijadikan ‘pemimpin’ bersama ‘wakil rakyat’ .
• Kemudian sang ‘pemimpin’ ini mengirim mereka ke alam baka, dan untuk
pengiriman ini para ‘pemimpin’ dan ‘wakil rakyat’ ini menodong pembiayaannya
kepada yang tinggal.
• Demikian banyak penderitaan untuk yang namanya demokrasi. Yang mati, yang
sengsara dan yang diperas.Pemimpin Indonesia lebih baik, karena mereka tidak
mengirimkan rakyatnya ke alam baka, kecuali untuk kasus Aceh, Timor-Timur,
Dwikora, Trikora, dan perang kemerdekaan. Kenapa perang kemerdekaan
dimasukkan? Mmmmm, Malaysia, Singapore, Brunei dan Suriname tidak perlu
perang kemerdekaan untuk merdeka.Untuk apa menempuh jalan yang perlu
pengorbanan? Banyak yang mati dan cacat untuk hal-hal yang seharusnya tidak
perlu ada pengorbanan. Tetapi karena keahlian politikus memberi semangat,
menggiring sapi-sapi yang mau disembelih dan diperas, mereka (sapi-sapi ini) bisa
dijadikan tumbal dan diperas.
11. • Manusia tidak bisa belajar dari sejarah. Sejarah dan ilmu politik sudah ada di
peradaban manusia lebih lama dari pada hukum thermodinamika, siklus Carnot
atau siklus Diesel. Tetapi ilmu politik tidak bisa membawa manusia kepada
kemakmuran. Thermodinamika siklus Carnot, membuat anda bisa naik mobil
dan melakukan perjalanan jauh dengan mudah.Bagaimana dengan ilmu politik?
Demokrasi tetap saja sebagai produk yang gagal dan berguna bagi politikus
saja, selebihnya hanya sapi yang layak disembelih dan diperas.
• Apakah manusia ini sudah gila (insane)? Atau hanyalah hubungan eksploitasi
antara politikus dengan sapi-sapinya. Sapi-sapi yang terlalu bebal untuk belajar
dari pengalaman (sejarah) walaupun ratusan tahun lamanya.