Contact: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP HP. 0812 2353 284, WA.: 0878 2330 6608 e-mail : kanaidi63@gmail.com atau kanaidi@yahoo.com ---------------------------------------------

1. Koperasi disiapkan
sebagai GARDA TERDEPAN
dalam Penanaman Modal
Workshop Pemberdayaan Koperasi & UMKM

2. Halaman 2
Pengembangan UMKM dan koperasi
menjadi salah satu usaha yang dilakukan
pemerintah demi meningkatkan investasi
dan menciptakan lapangan kerja
di Indonesia.

3. Betapa Tidak!
• Dengan Omnibus Law, atau adanya RUU Cipta Karya,
sedemikian banyak perubahan UU yang penekanan
bertujuan Pemberdayaan dan Pemberian Peluang
bagi Koperasi dan UMKM.
• Mari perhatikan dengan seksama berbagai peluang
bagi Koperasi dan UMKM dalam hal berikut ini  …

4. Dalam hal
• Penanaman Modal;
Penekanannya pada pemberian kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan bagi UMKM dan
koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.
Pembinaan dan pengembangan UMKM dan
koperasi dilakukan melalui program kemitraan,
pelatihan sumber daya manusia, peningkatan daya
saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan
pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran
informasi seluas-luasnya.
• Ketenagalistrikan; koperasi mendapat kesempatan
dalam melakukan usaha penyediaan listrik untuk
kepentingan umum, dengan mengutamakan produk
dan potensi dalam negeri.

5. • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); kesempatan
(yang selama ini tidak ada) diberikan juga kepada
Koperasi, yang dalam hal ini koperasi disetarakan
dengan BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta
lainnya.
• Kriteria UMKM juga dilengkapi, dengan
diperjelasnya indikator (kekayaan bersih, hasil
penjualan tahunan, nilai investasi, dan jumlah
tenaga kerja) sesuai dengan kriteria setiap sektor
usaha, yang lebih lanjut akan diatur dengan
peraturan pemerintah.
• Pembentukan Koperasi Primer; juga sudah
dipermudah, yaitu dibentuk oleh dibentuk paling
sedikit 3 orang.
• Rapat Anggota Koperasi; Kehadiran anggota
dapat dilakukan melalui sistem perwakilan.
Dalam hal …

6. • Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;
Perizinan berusaha diberikan kepada koperasi.
• Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan
prinsip syariah.
• Bahkan, Pasal tambahan dimasukkan dalam UU No
38/2004 tentang Jalan, yaitu:
Di antara Pasal 53 dan 54 disisipkan Pasal 53A
yang menyatakan bahwa jalan tol antarkota
harus dilengkapi tempat istirahat dan pelayanan
untuk kepentingan pengguna jalan tol.
Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan
dilakukan dengan partisipasi UMKM melalui
pola kemitraan.
Dalam hal …

7. Makna yang Tersirat
• Dari pembahasan ini, tampak sekali bahwa UMKM
dan koperasi disiapkan menjadi garda depan dalam
penanaman modal dan penciptaan lapangan kerja di
Indonesia.
• Dari organisasi yang diperingkas, hingga kemungkinan
menggunakan model ekonomi syariah untuk koperasi.
Sumber utama: Litbang Kompas, 18 Februari 2020

8. www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com atau