Dokumen tersebut memberikan informasi tentang persiapan ujian kenaikan pangkat tahun 2023, meliputi jenis soal, kisi-kisi, dan contoh soal latihan beserta pembahasannya. Informasi tersebut mencakup empat bagian utama yaitu jenis soal NJOP, NJOPTKP, NJKP, dan NJTKP; kisi-kisi untuk masing-masing jenis soal; contoh soal latihan beserta pembahasannya.

2. SIAP
NAIK
GRADE
2023

3. a. NJOP
b. NJOPTKP
c. NJKP
d. NJTKP
JUMLAH SOAL

4. a. NJOP
b. NJOPTKP
c. NJKP
d. NJTKP
KISI-KISI

5. a. NJOP
b. NJOPTKP
c. NJKP
d. NJTKP
KISI-KISI

6. a. NJOP
b. NJOPTKP
c. NJKP
d. NJTKP
KISI-KISI

7. a. NJOP
b. NJOPTKP
c. NJKP
d. NJTKP
KISI-KISI

8. LATIHAN SOAL -
PEMBAHASAN

9. 1 Dari hal-hal berikut ini yang merupakan karakteristik
dari pajak penghasilan adalah..
A. Pajak objektif
B. Pajak subjektif
C. Pajak tidak
langsung
D. Pajak Daerah

10. Karakteristik PPh

11. ✔ Pajak Subjektif
Keadaan subjek pajak sangat diperhatikan dan erat kaitannya
dengan teori gaya pikul
✔ Pajak Langsung
Beban pajak langsung tidak dapat dialihkan.
✔ Pajak Pusat
Diadministrasikan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak
✔ Sistem Self-Assessment dan Withholding
Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan pajak terutangnya sendiri
✔ Bersifat Progresif
Diterapkannya tarif pajak progresif bagi Wajib Pajak

12. 2 Ketentuan material Pajak Penghasilan mengatur hal-
hal berikut, kecuali..
A. Subjek Pajak
B. Objek Pajak
C. Tarif Pajak
D. Cara
Pembayaran

13. Hukum Pajak Material
mengatur tentang subjek pajak, objek
pajak, dan tarif pajak.
Hukum pajak material umum
Hukum pajak material khusus

14. Hukum Pajak Material Umum
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3.Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4.Peraturan Pemerintah
5.Peraturan Presiden
6.Peraturan Menteri Keuangan
7.Peraturan Direktur Jenderal Pajak

15. Hukum Pajak Material Khusus
⮚Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty).
P3B mengatur mengenai pihak yang berhak mengenakan PPh
atas penghasilan lintas batas tertentu seperti bunga, royalti dan
dividen serta tarif pajak yang berlaku atas transaksi tersebut.
⮚Ketentuan khusus berdasarkan Pasal 33A ayat (4) UU PPh bagi
Wajib Pajak bidang pertambangan
ketentuan pajak penghasilannya dihitung berdasarkan ketentuan
dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian
kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan
berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.

16. 3 Salah satu sumber hukum yang mengatur ketentuan
formal atas Pajak Penghasilan adalah..
A. Tax Treaty
B. UU PPh
C. P3B
D. UU KUP

17. Hukum Pajak Formal
Memuat ketentuan tentang tatacara, hak, dan
kewajiban wajib pajak serta sanksi = hukum acara.
UU KUP = UU No 7/1983 sttd UU No 7/2021 UU HPP

18. Hukum Pajak Formal
1. Bagaimana cara mendaftarkan diri untuk
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak?
2. Bagaimana cara membayar pajak ?
3. Bagaimana cara melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak?
4. Sanksi-sanksi jika kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

19. 4 Yang dimaksud dengan destinataris pajak adalah..
A. Pihak yang secara yuridis bertanggung jawab atas pembayaran pajak
B. Pihak yang menjadi sasaran Undang-undang untuk dikenakan pajak
C. Pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban
administrasi pajak
D. Pihak yang secara ekonomis menanggung beban pajak

20. Faktor Pajak Langsung/Tidak (John Stuart)
1. Penanggung jawab secara yuridis formal dalam
melunasi pajak;
2. Penanggung beban pajak secara ekonomis;
3. Pihak yang dituju undang-undang sebagai
pemikul beban pajak (destinataris).

21. 5
A. Ketetapan MPR
B. Perpu
C. Perda
D. PMK
Di bawah ini merupakan perundang-undangan yang
tidak dapat mengatur Pajak Penghasilan adalah..

22. 6
Salah satu karakteristik Pajak Penghasilan adalah pajak langsung.
Pernyataan berikut yang menggambarkan karakteristik tersebut
adalah..
A. Beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
B. Pihak yang dituju Undang-Undang untuk dikenakan pajak adalah
pembayar penghasilan
C. Dalam pengenaan Pajak Penghasilan sangat memperhatikan
kondisi subjek pajaknya
D. Pengenaan Pajak Penghasilan dimulai dari menentukan subjek
pajaknya, baru dicari objeknya

23. 7
A. seorang PNS
B. Partai Politik
C. Kedutaan Besar
Inggris
D. Yay. TK Paud
Di bawah ini adalah subjek Pajak Penghasilan,
kecuali ..

24. Subjek Pajak
1. orang pribadi;
2. warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;
3. badan; dan
4. bentuk usaha tetap
Pasal 2 ayat (1) UU PPh

25. SUBJEK PAJAK
SPLN
SPDN
Orang Pribadi
Badan
BUT
Non
BUT
Seluruh Penghasilan
• Penghasilan dari kegiatan
operasi dan harta yang
dimiliki/dikuasai
• Penghasilan kantor pusat
• Penghasilan lainnya yang
diperoleh sehubungan dgn
penghasilan kantor pusat
Penghasilan yang
diperoleh dari Indonesia
Pasal 4
Pasal 2 (2)
Pasal 2 (3)
Pasal 2 (4)
Warisan yang
belum terbagi
Orang Pribadi
Badan
Subjek Pajak

26. ⮚ Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik & konsulat atau pejabat-pejabat
lain Negara Asing
⮚ Orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yg bekerja pada dan
bertempat tinggal bersama-sama mereka
⮚ Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
⮚ tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
Kantor Perwakilan Negara Asing
Organisasi Internasional
Pasal 3 UU PPh
Bukan Subjek Pajak

27. 8 Berikut adalah kriteria orang pribadi yang menjadi subjek
pajak dalam negeri, kecuali orang pribadi yang...
A. WNI
B. Bertempat tinggal di Indonesia
C. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun
waktu 12 bulan
D. Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

30. 9 Kewajiban pajak subjektif suatu warisan yang
belum terbagi dimulai...
A. Pewaris sakit-sakitan
B. Pewaris meninggal dunia
C. Ahli waris ditemukan
D. Warisan terbagi

31. Pasal 2A UU KUP

32. 10 Subjek pajak dalam negeri menjadi subjek pajak luar
negeri wajib memenuhi syarat berikut, kecuali...
A. Berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
B. Bertempat tinggal di luar Indonesia
C. SKD dari otoritas pajak negara/yurisdiksi lain
D. Memiliki pusat kegiatan utama (PKU) di luar Indonesia

33. SPLN

35. 1
1
Berikut merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia..
A. Kantor cabang Bank Mandiri di Surabaya
B. Kantor cabang Bank of Tokyo di Jakarta
C. Kantor cabang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta
D. Sekretariat ASEAN di Jakarta

36. Place of Business BUT
✔ Tempat kedudukan
manajemen
✔ Cabang perusahaan
✔ Kantor perwakilan
✔ Gedung kantor
✔ Pabrik
✔ Bengkel
✔ Pertambangan & penggalian
sumber alam,
✔ wilayah kerja pertambangan
minyak dan gas bumi
✔ Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan.
✔ Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
✔ Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang
lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam j.w. 12 bulan
✔ Orang/badan bertindak selaku agen yg kedudukannya tdk
bebas
✔ Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
✔ komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi
elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

37. 12
A. SPDN
B. BUT
C. Dikecualikan Subjek
D. Bukan Subjek Pajak
Xon Dong, Ltd, sebuah perusahaan yang didirikan dan
bertempatkedudukan di Korea Selatan memenangkan
tender dari Pemda DKI untuk memberikan jasa
pembersihan Kali Ciliwung. Untuk itu, Xon Dong
mempekerjakan pegawainya untuk membersihkan Kali
Ciliwung selama 132 hari di Jakarta, Xon Dong tersebut
merupakan..

38. 13
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib
Pajak, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak
Penghasilan, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi, kecuali:..
A. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan
bebas, misalnya gaji, tunjangan, honorarium, upah
B. penghasilan dari bukan usaha dan kegiatan
C. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak
gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan
penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
D. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

40. 14 Imbalan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, termasuk natura dan/atau kenikmatan yang
diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dapat dikenakan
pajak penghasilan. Apa yang dimaksud dengan natura:
A. imbalan dalam bentuk kenikmatan
B. imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau
pelayanan
C. imbalan karena layanan dan manfaat yang diterima
D. imbalan dalam bentuk barang selain uang

41. Pasal 4 ayat (1)

42. Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

43. PP 55/2022

44. 15 Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau yang dibayar sendiri
pada akhir tahun tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang
yang dihitung dengan tarif umum merupakan salah satu karakteristik penghasilan
yang dikenakan pajak bersifat final. Di bawah ini merupakan salah satu dasar
pertimbangan penghasilan dikenakan pajak bersifat final sesuai UU PPh adalah :
A. meningkatnya perkembangan investasi dan tabungan masyarakat
B. kesenjangan pengenaan pajak
C. berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun
Direktorat Jenderal Pajak
D. Mengabaikan perkembangan ekonomi dan moneter

45. Pertimbangan Pengenaan PPh Final

46. Karakteristik PPh Final

47. 16
Berikut adalah penghasilan yang tidak dikecualikan dari objek pajak
sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, yaitu:
A. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badanatau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang
pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut
B. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa
Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
C. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
D. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar
pada instansi yang membidanginya, yang tidak ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya
sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

48. OBJEK PAJAK - PENGHASILAN
KLASIFIKASI PENGHASILAN
OBJEK PAJAK
OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT
FINAL
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
OBJEK PAJAK DENGAN KETENTUAN (TARIF)
UMUM
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh) ex (2)
YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK
PAJAK
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

51. PP 55/2022

52. 17 Dividen atau penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yaitu:
A. dividen yang berasal dari dalam negeri diterima orang pribadi dalam
negeri
B. dividen yang berasal dari luar negeri dari badan usaha di luar negeri
yang sahamnya diperdagangkan dibursa efek, sepanjang dividen
tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
C. penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri sepanjang
diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
laba sebelum pajak
D. penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT sepanjang
diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan
merupakan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri

54. POKOK PERUBAHAN
Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh:
a. WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam
jangka waktu tertentu, dan/atau
b. WP Badan Dalam Negeri, tidak dikenai PPh (dikecualikan dari objek pajak).
Aturan sebelumnya
Dividen yang diterima oleh:
▪ WP Badan DN dengan kepemilikan ≥ 25% tidak dikenai PPh
▪ WP Badan DN dengan kepemilikan < 25% dikenai PPh tarif normal
▪ WP Orang Pribadi DN dikenai PPh Final 10%.
UU CIPTA KERJA
PASAL
111
Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1

55. POKOK PERUBAHAN
Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri
tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk
mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan
berasal dari:
Aturan sebelumnya
Penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak
Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri.
PERUSAHAAN
GO PUBLIC DI
LUAR NEGERI
PERUSAHAAN
PRIVAT* DI
LUAR NEGERI
*) Ketentuan:
a. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia, tidak dikenai
PPh
b. Bila yang diinvestasikan < 30% laba setelah pajak Badan
Usaha Luar Negeri, selisih dari 30% dikurangi realisasi
investasi di Indonesia (yang kurang dr 30%), dikenai PPh
c. Sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah
dikurangi a & b, tidak dikenai PPh
UU CIPTA KERJA
PASAL
111
Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 2, angka 3, & angka 4

56. POKOK PERUBAHAN
Penghasilan dari luar negeri tidak melalui Bentuk Usaha Tetap tidak dikenakan PPh di
Indonesia, dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan
memenuhi persyaratan:
Aturan sebelumnya
Penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak
Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri.
*) Ketentuan:
a. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
b. Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri
UU CIPTA KERJA
PASAL
111
Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 7

57. POKOK PERUBAHAN
1 3
2
X Sdn. Bhd.
Laba
setelah
pajak $100
Dividen
dibagi
$30
▪ Miliki
100%
saham X
Sdn. Bhd
dividen
$30
✔ $30 🡪 dikecualikan dari PPh dividen
X Sdn. Bhd.
PT A
X Sdn. Bhd.
Laba
setelah
pajak $100
Dividen
dibagi
$25
PT A
▪ Miliki
100%
saham X
Sdn. Bhd
dividen
$25
✔ $25 🡪 dikecualikan dari PPh atas dividen
✔ $5 (dividen yang dibagikan di bawah threshold
30%, dikenai PPh 🡪 (30% x $100) - dividen yang
dibagikan $25
Laba
setelah
pajak $100
Dividen
dibagi
$30
▪ Miliki
100%
saham X
Sdn. Bhd
dividen
$20
✔ $20 🡪 dikecualikan dari PPh atas dividen
✔ $10 dividen yang tidak diinvestasikan di INA 🡪
objek PPh dividen 🡪 (30% x $100) – dividen
dinvestasikan di INA $20
diinvestasikan
diinvestasikan
diinvestasikan
dividen tidak
diinvestasikan
$10
objek PPh
dividen
dividen
seharusnya
dibagi $5
objek PPh
dividen
ILUSTRASI PEMBERIAN FASILITAS ATAS DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

58. POKOK PERUBAHAN
X Sdn. Bhd.
Laba
setelah
pajak $100
Dividen
dibagi
$23
▪ Miliki
100%
saham X
Sdn. Bhd
dividen
$20
✔ Bila $20 diinvestasikan di Indonesia 🡪 dikecualikan
dari PPh atas dividen
✔ Terhadap $10 dikenai PPh 🡪
a. (30% x $100) - porsi dividen dibagi $23
b. porsi dividen dibagi $23 – dividen
dinvestasikan di INA $20
Objek PPh
dividen $10
diinvestasikan
6
X Sdn. Bhd.
Laba setelah
pajak $100
▪ Miliki
70%
saham X
Sdn. Bhd
dividen
$10
✔ Bila $10 diinvestasikan di Indonesia 🡪 dikecualikan
dari PPh atas dividen
✔ Terhadap $11 dikenai PPh 🡪
a. (30% x $100 x 70%) - porsi dividen dibagi $14
b. porsi dividen dibagi $14 (70% x $20) – dividen
dinvestasikan di INA $10
diinvestasikan
70%
30% $14
$6
dividen
dibagi
$20
5
Laba setelah
pajak $100
▪ Miliki
10%
saham X
Sdn. Bhd
dividen
$3
✔ Bila $3 diinvestasikan di Indonesia 🡪
dikecualikan dari PPh atas dividen
✔ Karena total dividen dibagikan ≥ 30%
diinvestasikan
10%
90%
$27
$3
dividen
dibagi
$30
X Sdn. Bhd.
PT A PT A
dividen tidak
diinvestasikan $3
dividen
seharusnya
dibagi $7
Objek PPh
dividen $11
dividen tidak
diinvestasikan $4
dividen
seharusnya
dibagi $7
($10 x 70%)
4
ILUSTRASI PEMBERIAN FASILITAS ATAS DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

59. 18 Berikut adalah unsur-unsur pengertian penghasilan menurut
Undang-undang Pajak Penghasilan, kecuali
A. Setiap tambahan kemampuan ekonomis
B. Yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak
C. Berasal dari lndonesia maupun luar lndonesia
D. Dari sumber yang halal

60. PENGHASILAN
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun
Pasal 4 ayat (1) UU PPH

61. 19 Yang salah dari pernyataan-pernyataan berikut adalah:
A. biaya digunakan untuk untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak
B. beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi
C. biaya yang diakui secara komersil selalu sama dengan biaya yang dibebankan
secara fiskal
D. pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham tidak boleh dibebankan
sebagai biaya

62. PPH TARIF UMUM
LAPORAN KEUANGAN
LABA RUGI AKUNTANSI
LABA NETO
AKUNTANSI
PERLAKUAN AKUNTANSI BEDA
FISKAL
⮚ TIDAK SEMUA PENGHASILAN
OBJEK PAJAK TARIF UMUM
⮚ TIDAK SEMUA BIAYA DAPAT
DIKURANGKAN SECARA FISKAL
PENYESUAIAN DENGAN
ATURAN FISKAL DALAM
MENENTUKAN
PENGHASILAN NETO
FISKAL
REKONSILIASI FISKAL

63. REKONSILIASI FISKAL
OBJEK PPH
FINAL
NON OBJEK PPH
OBJEK PPH
TARIFUMUM
PENGHASILAN
BIAYA
DEDUCTIBLE EXPENSE
NON DEDUCTIBLE
EXPENSE

64. REKONSILIASI FISKAL
TEMPORARY
DIFFERENCE
PERMANENT
DIFFERENCE
BEDA FISKAL
KOREKSI FISKAL
POSITIF
NEGATIF

67. 20 Berikut adalah beban-beban yang dapat dikurangkan dalam
menghitung penghasilan kena pajak, kecuali
A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
B. Biaya perjalanan
C. Kerugian selisih kurs mata uang asing
D. Pajak Penghasilan

68. Pasal 6 UU PPh

69. Pasal 9 UU PPh

70. 21 Apabila premi asuransi kesehatan dibayar atau ditanggung
oleh pemberi kerja, maka
A. boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pegawai
B. bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan
C. tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi
kerja
D. boleh dibebankan sebagai biaya bagi pegawai

71. Pasal 9 UU PPh & Penjelasannya
Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang
pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang
pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan
tersebut bukan merupakan objek pajak. Apabila premi asuransi tersebut
dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja
pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai
yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

72. 22 Biaya-biaya berikut tidak boleh dikurangkan untuk menentukan
besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajakdalam negeri dan
bentuk usaha tetap, kecuali:
A. biaya administrasi kantor
B. Biaya perbaikan rumah pribadi pemegang saham
C. Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan
D. gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham

75. 23
Di dalam UU PPh, pengaturan terkait biaya atau
pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam
menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah
A. Pasal 4 ayat (1)
B. Pasal 4 ayat (3)
C. Pasal 6 ayat (1)
D. Pasal 9 ayat (1)

77. 24 PT HM Sampoerna memberikan beasiswa kepada Erni Setiyowati,
S.H., seorang pegawai Ditjen Pajak, untuk melanjutkan kuliah
program pasca sarjana. Bagaimana perlakuan beasiswa tersebut bagi
PT HM Sampoerna
A. Boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
B. Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
C. Wajib memotong PPh Pasal 21
D. Wajib memotong PPh bersifat final

80. 25 PT M menjual truk kepada PT J dengan harga Rp60.000.000. Nilai
buku truk tersebut adalah Rp30.000.000 dan nilai pasarnya adalah
Rp70.000.000. Jika antara PT M dan PT J terdapat hubungan
istimewa, harga jual truk tersebut adalah…
A. Rp30.000.000
B. Rp40.000.000
C. Rp60.000.000
D. Rp70.000.000

81. Skema transaksi

83. Hubungan Istimewa - 18 (4)

84. 26 PT MEF menyerahkan mesin pabrik untuk penyertaan
modal pada PT JKB. Harga pengalihan mesin tersebut
bagi PT MEF adalah…
A. Nilai pasar
B. Nilai buku
C. Nilai realisasi bersih
D. Nilai penggantian

86. 27
Tuan Roni menerima warisan dari ayahnya berupa mobil. Pada saat perolehan
awal, ayahnya membeli mobil tersebut senilai Rp300.000.000. Diketahui nilai sisa
buku dari mobil tersebut saat diwariskan adalah Rp200.000.000 dan harga
pasarnya Rp250.000.000. Nilai mobil yang diakui Tuan Roni sebagai nilai
perolehan warisan adalah …
A. Rp100.000.000
B. Rp200.000.000
C. Rp250.000.000
D. Rp300.000.000

88. 28 PT XYZ menyumbangkan sebuah mobil kepada yayasan yatim
piatu. Nilai buku mobil tersebut adalah Rp45.000.000 dan nilai
pasarnya Rp65.000.000. Besarnya harga perolehan mobil bagi
yayasan adalah…
A. Rp0
B. Rp20.000.000
C. Rp45.000.000
D. Rp65.000.000

90. 29 Metode penentuan harga pokok persediaan yang
dilakukan dengan cara mendahulukan persediaan yang
diperoleh pertama adalah…
A. Metode rata-rata bergerak
B. Metode rata-rata tertimbang
C. FIFO
D. LIFO

91. Persediaan – Pasal 10 Ayat (5)
⮚ Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan
harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang
dilakukan secara rata-rata (average) atau dengan cara
mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (first-in
first-out / FIFO).
⮚ Secara komersial terdapat beberapa metode untuk
menghitung persediaan, namun untuk keperluan perpajakan
metode yang diperbolehkan hanya average dan FIFO saja.

92. 30
Dalam Pajak Penghasilan, nilai yang digunakan
dalam menentukan pemakaian persediaan adalah
A. Nilai realisasi bersih
B. Harga penggantian
C. Harga pokok
D. Harga pasar

94. 31
PT ABC membeli mobil dengan nilai perolehan Rp120.000.000 dan
memiliki masa manfaat 4 tahun. Jika pembelian dilakukan pada bulan
Juli 2021 dan PT ABC menggunakan metode garis lurus, maka beban
penyusutan fiskal atas mobil tersebut untuk tahun 2021 adalah…
A. Rp 30 juta
B. Rp 15 Juta
C. Rp 7,5 juta
D. Belum Disusutkan

95. PENYUSUTAN MOBIL (KEL 2)

96. TARIF DAN MASA MANFAAT PENYUSUTAN
KELOMPOK HARTA
BERWUJUD
MASA MANFAAT TARIF PENYUSUTAN
GARIS
LURUS
SALDO
MENURUN
BUKAN BANGUNAN
KELOMPOK 1
KELOMPOK 2
KELOMPOK 3
KELOMPOK 4
4 TAHUN
8 TAHUN
16 TAHUN
20 TAHUN
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
BANGUNAN
PERMANEN
TIDAK PERMANEN
20 TAHUN
10 TAHUN
5%
10%
-
-

97. PMK No.96/PMK.03/2009
KELOMPOK I
Semua jenis usaha
a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya
yang bukan bagian dari bangunan.
b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin
akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.
c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya.
d. Sepeda motor, sepeda dan becak.
e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.
f. Dies, jigs, dan mould.
g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.

98. PMK No.96/PMK.03/2009
KELOMPOK 2
Jenis Harta
a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang
bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan
sejenisnya.
b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.
c. Container dan sejenisnya.

99. MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI
Pasal 11A ayat (2) UU PPh
KELOMPOK
HARTA TAK
BERWUJUD
MASA
MANFAAT
TARIF AMORTISASI
GARIS LURUS SALDO MENURN
KELOMPOK 1
KELOMPOK 2
KELOMPOK 3
KELOMPOK 4
4 TAHUN
8 TAHUN
16 TAHUN
20 TAHUN
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%

100. Amortisasi atas perolehan hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi
dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang
besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi
penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran
jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat
diproduksi.
Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan,
sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran
lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun
pajak yang bersangkutan.
Pasal 11A (4) UU PPh

101. 101
101
PENYUSUTAN
Pasal 11 ayat (6a) ditambah
Kunci Perubahan
Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa
manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan
pembukuan Wajib Pajak.
Pasal 11 ayat (7) diubah
Pasal 11 Ayat (11) Dihapus
(6a)
Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu
dapat diatur tersendiri.
(7)
Dihapus
11
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan
11 (7)
SEBELUMNYA
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
11 (11)
UU HPP

102. 102
102
AMORTISASI
Pasal 11A ayat (2a) ditambah
Kunci Perubahan
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu.
Pasal 11A ayat (1a) diubah
(1a)
Dalam hal harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa
manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta
tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya
berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
(2a)
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan
11A (1a)
SEBELUMNYA
Belum ada
11A (2a)
UU HPP

103. 32 Berikut adalah harta berwujud yang dapat
menggunakan metode saldo menurun dalam
penyusutannya,kecuali…
A. Mesin cetak
B. Mobil taksi
C. Gedung pabrik
D. Komputer

104. TARIF DAN MASA MANFAAT PENYUSUTAN
KELOMPOK HARTA
BERWUJUD
MASA MANFAAT TARIF PENYUSUTAN
GARIS
LURUS
SALDO
MENURUN
BUKAN BANGUNAN
KELOMPOK 1
KELOMPOK 2
KELOMPOK 3
KELOMPOK 4
4 TAHUN
8 TAHUN
16 TAHUN
20 TAHUN
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
BANGUNAN
PERMANEN
TIDAK PERMANEN
20 TAHUN
10 TAHUN
5%
10%
-
-

105. 33
PT UMP mulai membangun sebuah gedung pada bulan Januari 2018.
Pada bulan Juli 2020 gedung selesai dibangun dengan total biaya
Rp320.000.000. Biaya penyusutan atas Gedung tersebut pada tahun
2021 adalah sebesar…
A. Rp 16 Juta
B. 12 Juta
C. Rp 9,33 juta
D. Rp 8 juta

107. 34 Metode amortisasi yang boleh digunakan untuk
tujuan fiskal adalah sebagai berikut, kecuali…
A. Metode satuan produksi
B. Metode jumlah angka tahun
C. Metode saldo menurun
D. Metode garis lurus

108. METODE AMORTISASI FISKAL
1. Metode Garis Lurus
2. Metode Saldo Menurun
3. Metode Satuan Produksi (Khusus Bidang Penambangan Minyak
Dan Gas Bumi, Hak Pengusahaan Hutan, Dan Hak Pengusahaan
Sumber Alam Serta Hasil Alam Lainnya)

109. 35 PT HTN memperoleh hak pengusahaan hutan yang mempunyai potensi
10.000.000 ton kayu, dengan biaya sebesar Rp500.000.000. Pada tahun 2021
jumlah produksi mencapai 4.000.000 ton. Metode amortisasi yang digunakan
oleh PT HTN adalah metode satuan produksi. Beban amortisasi pada tahun 2021
adalah…
A. Rp 100 juta
B. Rp 125 juta
C. Rp 200 juta
D. Rp 400 juta

110. Pasal 11A (4) UU PPh

112. 36 Apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan
menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan
dengan penghasilan lainnya. Hal ini disebut juga dengan:
A. Kompensasi vertikal
B. Kompensasi horizontal
C. Kompensasi diagonal
D. Kompensasi longitudinal

113. R. Manshury, kompensasi kerugian berarti memperhitungkan
kerugian dari Wajib Pajak tertentu dengan penghasilan lain
Kompensasi Kerugian secara Horizontal
• dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita
kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan lainnya (kompensasi horizontal)
Kompensasi Kerugian secara Vertikal
• apabila terdapat sisa kerugian dalam penghitungan
Penghasilan Kena Pajak pada suatu tahun pajak, kerugian
tersebut dapat dikompensasikan dalam menghitung
penghasilan kena pajak tahun berikutnya berturut-turut
sampai dengan lima tahun.

116. 37 Berapa tahun suatu kerugian yang diderita Wajib
Pajak dapat dikompensasikan secara vertikal:
A. Lima bulan
B. Satu bulan
C. Lima tahun
D. Satu tahun

117. PASAL 6 AYAT (2) UU PPH
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat
kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan
dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya
berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

119. 38 Berikut ini yang merupakan contoh anggota keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus, kecuali:
A. Bapak Mertua
B. Ibu Mertua
C. Anak Kandung
D. Anak Tiri

120. Contoh Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda
1. Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
2. Sedarah ke samping : Saudara kandung
3. Semenda lurus : Mertua, anak tiri
4. Semenda ke samping : Saudara Ipar

121. 39 Kapan penerapan ketentuan PTKP ditentukan:
A. Awal tahun pajak
B. Akhir tahun pajak
C. Tengah tahun pajak
D. Saat ada perubahan status PTKP pada bagian tahun pajak

122. PASAL 7 AYAT (2) UU PPH
Penerapan ketentuan mengenai PTKP
berdasarkan keadaan Wajib Pajak pada awal
tahun pajak (tanggal 1 Januari). Apabila Wajib
Pajak merupakan subjek pajak dalam negeri tidak
dari awal tahun, maka penerapan ketentuan
PTKP berdasarkan keadaan pada awal bagian
tahun pajak.

123. PASAL 7 AYAT (2) UU PPH

124. 40 Berapa besar tambahan PTKP untuk seorang
istri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami:
A. Rp 2.025.000
B. Rp 4.500.000
C. Rp 24.300.000
D. Rp 54.000.000

125. 125
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Pasal 7 ayat (1) diubah
Kunci Perubahan Pasal 7 ayat (3) diubah
Pasal 7 ayat (2a) ditambah
(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:
b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung
dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(tiga) orang untuk setiap keluar
a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
(2a)Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e
tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
7 (1)
SEBELUMNYA
Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak
OP
Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang
kawin;
Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk
seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota
keluarga
UU HPP

126. 126
126
MATERI PAJAK PENGHASILAN
3. Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP
23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.
Ilustrasi penghitungan pajak Tuan A pengusaha toko kelontong pada Tahun Pajak 2022:
No Bulan
Peredaran Usaha
(juta Rp)
Peredaran Usaha
Kumulatif
(juta Rp)
Peredaran Bruto
Tidak Kena Pajak
(juta Rp)
Peredaran Usaha
Kena Pajak (juta
Rp)
PPh final terutang
Setelah RUU HPP
(Rp)
PPh final terutang
Sebelum RUU HPP
(Rp)
1 Januari 100 100
500
0 0 500,000
2 Februari 100 200 0 0 500,000
3 Maret 100 300 0 0 500,000
4 April 100 400 0 0 500,000
5 Mei 100 500 0 0 500,000
6 Juni 100 600 100 500,000 500,000
7 Juli 100 700 100 500,000 500,000
8 Agustus 100 800 100 500,000 500,000
9 September 100 900 100 500,000 500,000
10 Oktober 100 1,000 100 500,000 500,000
11 November 100 1,100 100 500,000 500,000
12 Desember 100 1,200 100 500,000 500,000
Jumlah 1,200 700 3,500,000 6,000,000
Dengan berlakunya RUU HPP maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang Rp2,5 juta

127. 127
127
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Pasal 7 ayat (1) diubah
Kunci Perubahan Pasal 7 ayat (3) diubah
Pasal 7 ayat (2a) ditambah
(3) Penyesuaian Besarnya:
b.batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2a),
a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 7 ayat (3)
SEBELUMNYA
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

128. 41 Berikut merupakan contoh koreksi fiskal positif,
kecuali
A. biaya terkait kepentingan pribadi pemegang saham
B. biaya sanksi bunga keterlambatan bayar Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Perkotaan
C. biaya PPh Pasal 23
D. biaya perawatan mobil dinas komisaris sebagai bagian
dari imbalan kerja

130. 42
Wajib Pajak berikut ini dapat memberitahukan kepada Dirjen Pajak
untuk menggunakan NPPN pada tahun pajak 2022
A. Tn Adi, buka praktik dokter, dengan rata-rata omzet tahun 2021 Rp1 Miliar/bulan
B. PT ABC, usaha manufaktur ember plastik, dengan omzet tahun 2021 Rp4,9 miliar
C. Tn Tigor, usaha dagang, memilih dikenakan PPh sesuai ketentuan umum saat
terdaftar pada tahun 2019, omzet tahun 2021 Rp1,5 miliar
D. CV Udah Biasa, usaha jasa katering, memilih dikenakan PPh sesuai ketentuan
umum saat terdaftar pada tahun 2020, omzet tahun 2021 Rp2 miliar

131. Penghasilan Neto Fiskal
Cara menghitung penghasilan neto fiskal
⮚ Rekonsiliasi fiskal
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP, wajib pajak orang
pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan
semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan
pembukuan
⮚ Norma penghitungan penghasilan neto
Pasal 14 ayat (2) UU KUP, wajib pajak orang pribadi yang
boleh menggunakan NPPN adalah yang omzetnya tidak
melebihi Rp 4,8 miliar setahun.

132. Pasal 14 Ayat (2)
PER-17/PJ/2015 NPPN

133. 43
Dengan berlakunya PP 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PP 51 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yang
dimaksud dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final
meliputi:
A. pekerjaan konstruksi, perencanaan konstruksi, dan pelaksanaan
konstruksi
B. konsultansi konstruksi, pengawasan konstruksi, dan pelaksanaan
konstruksi
C. konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan
konstruksi terintegrasi
D. perencanaan konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan
konstruksi terintegrasi

134. PPH FINAL JASA KONSTRUKSI
PP 9 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 51 TAHUN
2008 TENTANG PPH ATAS JASA KONSTRUKSI

135. PPH ATAS JASA KONSTRUKSI
PPh Final
Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi
Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
mencakup kegiatan yang
meliputi pembangunan,
pengoperasian,
pemeliharaan,
pembongkaran, dan
pembangunan kembali
suatu bangunan
mencakup gabungan pekerjaan
konstruksi dan jasa konsultansi
konstruksi, termasuk di dalamnya
penggabungan fungsi layanan dalam
model penggabungan perencanaan,
pengadaan, dan pembangunan serta
model penggabungan perencanaan
dan pembangunan
mencakup layanan keseluruhan
atau sebagian kegiatan yang
meliputi pengkajian,
perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan manajemen
penyelenggaraan konstruksi
suatu bangunan

136. TARIF PPH FINAL JASA KONSTRUKSI
No Jenis Layanan Jasa dan Kualifikasi Tarif Lama Tarif Baru
1
Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau
usaha kecil tersertifikasi
2% 1,75%
2
Pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan tidak
tersertifikasi
4% 4%
3 Pekerjaan konstruksi selain di nomor 1 dan 2 3% 2,65%
4
Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa
tersertifikasi
- 2,65%
5
Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak
tersertifikasi
- 4%
6 Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi 4% 3,5%
7
Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak
tersertifikasi
6% 6%

137. 44
Penghasilan tertentu di bawah ini dikenakan pajak
bersifat final, kecuali:
A. Uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus
B. Penghasilan istri semata-mata dari satu pemberi kerja
C. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun atas beban APBN/APBD yang
diterima Pejabat, TNI, POLRI dan pensiunan
D. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

138. PPh Final

142. 45 Di bawah ini, pernyataan berikut yang benar sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, adalah:
A. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas termasuk penghasilan
dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
B. Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan PP 23 Tahun 2018 bertransaksi
dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan
surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak
C. Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud PP 23 Tahun 2018 yaitu paling lama 4 (empat) tahun bagi Wajib Pajak badan
berbentuk perseroan terbatas
D. Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimanadimaksud dalam PP 23 Tahun 2018
merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum
Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari
usaha, tidak termasuk peredaran bruto dari cabang.

143. PP 23/2018
PMK NOMOR 99/PMK.03/2018

144. 46 Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan berikut
melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, kecuali
A. PPh Pasal 21
B. PPh Pasal 22
C. PPh Pasal 23
D. PPh Pasal 25

145. Pasal 25

146. 47
Berikut adalah penghasilan yang merupakan objek
pemotongan PPh Pasal 21, kecuali
A. Gaji yang diterima pegawai
B. Honorarium yang diterima peserta kegiatan
C. Sewa mobil yang diterima oleh orang pribadi
D. Komisi penjualan yang diterima oleh orang pribadi

147. Pasal 21

148. Pasal 23

149. 48
PT Sehati menerima pembayaran sebesar Rp 20 juta atas penjualan 3 unit laptop
kepada KPP Pratama Ceria. Atas pembayaran tersebut akan dipungut pajak oleh
bendahara instansi pemerintah dengan pasal...
A. PPh Pasal 23
B. PPh Pasal 22
C. PPh Pasal 21
D. PPh Pasal 24

151. 49
Firma Sukses Selalu membayar bunga pinjaman sebesar Rp 10 juta
setiap bulan atas pinjaman yang dibayarkan kepada Bank Bunga.
Atas pembayaran bunga, Firma Sukses Selalu...
A. Memotong PPh Pasal 22
B. Memotong PPh Pasal 23
C. Memotong PPh Pasal 21
D. Tidak melakukan pemotongan

153. 50 PT XYZ pada tahun pajak 2020 memiliki Pajak Penghasilan
terutang sebesar Rp 150 juta. PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang
dipotong/dipungut oleh pihak lain masing-masing sebesar Rp 10
juta dan Rp 20 juta. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak
2021 adalah....
A. Rp12.500.000
B. Rp10.000.000
C. Rp 1.666.667
D. Rp 833.333

155. TERIMA
KASIH