Paper mengenai nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak

1. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK
D
I
S
U
S
U
N
Oleh :
ALGAMAR PUTRA
1201135004
Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

2. DAFTAR ISI
BAB 1
PENDAHULUAN……………………………………………………………1
BAB 2
PEMBAHASAN……………………………………………………………..6
BAB 3
PENUTUP
KESIMPULAN………………………………………………………………17
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………18
2

3. BAB 1
Pendahuluan
Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma), tetapi sifatnya
merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat. Ketika itu
rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura berupa padi, ternak, atau
hasil tanam lainnya. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan raja atau
penguasa setempat. Sementara itu, imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada
karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan cenderung memberi tekanan secara psikologis.
Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja,
tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang diberikan rakyat
kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum, seperti untuk menjaga keamanan
rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengairan sawah, dan membangun sarana
sosial lainnya seperti taman.
Pada masa penjajahan, penjajah menerapkan berbagai sistem perpajakan kepada rakyat
Indonesia yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat. Dalam
pelaksanaannya, pajak pada masa penjajahan dibagi menjadi tiga yaitu pajak tanah, pajak penghasilan
dan pajak perseroan.
Pajak tanah pertama kali diperkenalkan oleh Letnan Jendral Raffles pada tahun 1811 dengan
namaLandrent atau sewa tanah. Sistem perpajakan ini dilandasi pada dalil bahwa semua tanah adalah
milik raja dan semua kepala desa dianggap sebagai penyewa tanah. Sistem perpajakan ini merupakan
modifikasi dari sistem perpajakan di India pada saat itu. Namun saat ini istilah pajak tanah lebih dikenal
dengan nama “Pajak Bumi dan Bangunan” yang dimuat dalam UU No 12 Tahun 1985 dan lebih lanjut
diatur dalam UU No 12 Tahun 2004.
Adapun pajak penghasilan yang mulai dikenal di Indonesia sebelum tahun 1920. Pada masa itu
sistem pajak ini diberlakukan dengan membedakan orang pribumi, orang asing Asia dan orang asing
Eropa. Tentu saja perbedaan dalam pajak tersebut menguntungkan orang asing terutama orang Eropa
dan sangat merugikan orang pribumi. Pajak Penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh UU Nomor 7 Tahun
3

4. 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008. Mulai Juli2003 sampai Desember2004, pemerintah menerapkan sistem pajak yang ditanggung
pemerintah yang diatur dalam s:Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003.
Yang terakhir adalah pajak perseroan. Pajak perseroan adalah pajak yang berkaitan dengan pajak
pendapatan atau penghasian. Pajak ini dilakukan pertama kali di Indonesia pada 1878 yang mencakup pada pajak
atas pendapatan atau laba denagn namaPatentrecht. Pajak ini hanya berlaku pada penduduk orang Eropa dan
orang yang disamakan dengan orang Eropa. Sistem pajak ini terus berkembang sehingga pajak ini kini dikenakan
bagi badan usaha.
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk
pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,
sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun,
tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya Negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya
wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri.
Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu
melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai
untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.
Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan
daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut
adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial.
Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal
yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk
memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal.
Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa dibidang perpajakan telah memiliki
sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak berdiri, media yang
digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak
yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Hadirnya
Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat
4

5. Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN
BAB II
PEMBAHASAN
Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha
dilakukan,
Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat
kegiatan usaha dilakukan.
Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan
usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
Subyek Pajak
Subyek Pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak.Subyek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak.Subyek pajak meliputi
orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satukesatuan, badan dan bentuk usaha
tetap.Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT atau dalam bahasaInggris: permanent
5

6. establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan olehorang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesiatidak lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan diIndonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia.
Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempatusaha (place of
business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedungtermasuk juga mesin-mesin dan
peralatan.Tempat usaha tersebut bersifat Permanendan digunakan untuk menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan dari OrangPribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak
didirikan dan tidakbertempat kedudukan di Indonesia.
Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badanselaku agen
yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas namaorang pribadi atau badan
yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempatkedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal atau badanyang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia tidak dapatdianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang
pribadi
ataubadan
Indonesiamenggunakan
dalam
agen,
menjalankan
usaha
broker
Perantara
atau
atau
melakukan
yang
kegiatan
mempunyai
di
kedudukan
bebas,asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnyadalam
rangka menjalankan perusahaannya sendiri.
Perusahaan Asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luarIndonesia
dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaanasuransi tersebut
menerima pembayaran Premi Asuransi di Indonesia ataumenanggung risiko di Indonesia
melalui pegawai, perwakilan atau agennya diIndonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak
berarti bahwa peristiwa yangmengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu
diperhatikan adalahbahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat
kedudukan diIndonesia.Menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, bentuk usaha
yangdipergunakan oleh Subjek Pajak Luar Negeri untuk menjalankan usaha ataumelakukan
kegiatan di Indonesia, dapat dikatakan sebagai BUT yang dapat berupa:tempat kedudukan
manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedungkantor; pabrik; bengkel;
6

7. pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerjapengeboran yang digunakan untuk
eksplorasi pertambangan; perikanan, peternakan,pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
proyek konstruksi, instalasi, atau proyekperakitan; pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh
pegawai atau oleh orang lain,sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12
bulan; orang ataubadan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan agen
ataupegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di
Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko diIndonesia.
Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak:
1.
Dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak
2.
melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah serta untuk
3.
Pengawasan administrasi perpajakan.
Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 pasal 3 ayat 1
Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP bagi Wajib Pajak dilakukan pada:
1.Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak
2.Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan
3.Tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
7

8. Wajib Pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada:
1. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
2.Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
Penghapusan NPWP
Hak wajib pajak yang lain adalah memohon penghapusan NPWP apabila sudah tidak
memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. NPWP dihapuskan karena hal-hal sebagai
berikut:
1.Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
2.Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena
penghentian atau penggabungan usaha
3.wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
4.Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di
Indonesia.
Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk
8

9. Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Sedangkan Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk
apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
Daerah Pabean.
Singkatan PKP juga biasa dipakai untuk menyebut Penghasilan Kena Pajak dalam konteks Pajak
Penghasilan.
Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP
Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat
dengan melampirkan :
1. Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : KTP bagi penduduk
Indonesia atau paspor bagi orang asing;
2. Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: KTP bagi penduduk
Indonesia atau paspor bagi orang asing;
3. Untuk WP Badan :
a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT (Bentuk
Usaha Tetap);
b. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;
c. NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.
4. Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :
a. KTP bendahara;
9

10. b. Surat penunjukan sebagai bendahara.
5. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut :
a. Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
b. NPWP masing-masing anggota joint operation;
c. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab Joint
Operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus
melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.
7. Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili
dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian
alamat dari WP tersebut.
Khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk
memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan persyaratan sesuai dengan
kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2). Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus
dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak
Badan, 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP bagi yang
memenuhi ketentuan sebagai PKP.
b.Untuk Pengusaha Kecil
-Yang memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai
PKP;
-Yang tidak memilih sebagai PKP tetapi peredaran bruto dalam satu tahun buku telah
melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya
10

11. untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
c. Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan kepada
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya.
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut
pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang
menyangkut pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan
sanksipidana.
Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
a. Setiap orang yang karena kealpaannya :
- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
- menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang
isinya tidak benar,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
b. Setiap orang yang dengan sengaja :
- tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau
- tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap; atau
- menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah
benar; atau
- tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan
buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
11

12. - tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
c. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat
dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b.
d. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau
melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh
Wajib
Pajak.
Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh
melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan.
Daluwarsa Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut
setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya
Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Delik Aduan Dan Sanksinya
Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang
mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan
mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:
a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib
Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.
4.000.000,00 (empat juta rupiah).
b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak ketiga
- Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi
dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti; atau memberi keterangan atau bukti yang tidak
12

13. benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana
perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan , yang
menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Jenis-jenis Sanksi Pidana
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tindak pidana di
bidang perpajakan hanya menyebutkan dua jenis pidana yaitu : (1) Pidana Penjara (karena
adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja ); (2) Pidana kurungan ( karena adanya
tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan ).
1). Pidana Penjara
a. Terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara
b. Batas maksimum hukuman penjara ialah seumur hidup
c. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan penjara biasanya lebih banyak dan
lebih berat
d. Kebebasan para tahanan penjara amat terbatas
e
Dibagai atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong
beratt sampai dengan yang teringan
f.
Tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda
2) Pidana Kurungan
a. Selain dipenjara negara, dalam kasus-kasus tertentu terhukum mungkin diizinkan
menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib
b. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun
c.
Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan
lebih ringan
13

14. d. Kebebasan para tahanan kurungan lebih banyak.
e. Pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas
f.
Dapat menjadi pengganti hukuman denda
SEBELUMNYA perlu didefinisikan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa
pun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Adapun yang dimaksud dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000.
Berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.03/2008 tertanggal 6 Februari 2008, wajib pajak dapat melaporkan
usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak
atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sedangkan Surat Pengukuhan PKP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, berisikan identitas dan
kewajiban perpajakan PKP.
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Dalam pasal 2 ayat (2) UU KUP disebutkan seperti berikut ini.
“setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.” Pengusaha Kena
Pajak Terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah
tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak.
Fungsi-fungsi NPPKP adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui identitaspengusaha kena pajak yang sebenarnya.
2. Untuk melaksanakan hak dankewajiban di pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah.
14

15. 3. Untuk pengawasan terhadapadministrasi perpajakan.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 20/PMK.03/2008 tertanggal 6 Februari 2008, yang wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP adalah:
- Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan
bebas. Paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha dimulai dan memenuhi ketentuan, wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak.
- Pengusaha kecil yang memilih sebagai PKP.
- Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai PKP, tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun
buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah
melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya. Pada tahun 2012 sekarang, tepatnya
Februari hingga Agustus lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meregistrasi ulang PKP secara nasional.
Tujuannya, untuk penertiban admistrasi, pengawasan, dan menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan
objektif PKP. Registrasi ulang dilakukan secara administrasi dan verifikasi lapangan. Aturan yang
mewajibkan seluruh PKP mendaftar ulang termuat dalam PER-05/ PJ/2012 tertanggal 3 Februari 2012.
Registrasi
ini
cukup
penting,
karena
PKP
wajib
memungut
PPN
per
tahunnya.
Berdasarkan data DJP, dari sekitar 700 ribu PKP baru 290 ribu PKP, atau sekitar 42 persen, yang
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena itu, para
pengusaha diminta untuk melakukan daftar ulang, sebagai sarana mendapatkan data dan penerimaan
pajak dalam jumlah yang bisa diukur.
Berikut persyaratan supaya bisa dikukuhkan menjadi PKP:
- Fotokopi KTP dan KK penanggung jawab.
- Fotokopi Akta Notaris (untuk badan usaha).
- Fotokopi PBB /surat kontrak.
- Fotokopi surat keterangan domisili.
- Fotokopi NPWP.
15

16. KESIMPULAN
Sudah dijelaskan bahwa fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Namun
realita terbesarnya, kegunaan pajak di Indonesia adalah untuk membayar cicilan hutang. Hampir setiap
tahun persen penggunaan uang pajak sebagai cicilan hutang cukup besar. Jadi, kemauan masyarakat
untuk membayar pajak akan membantu Negara ini terbebas dari hutang Meski ada kasus
penyelewengan yang terjadi, tentunya tidak semua para petugas pajak melakukan perbuatan haram
tersebut. Hanya orang yang tidak sayang dengan Negara ini yang mau memakan harta yang digunakan
untu membayar utang. Dari pengertian pajak dan kegunaannya, dapat dipahami bahwa pajak memiliki
potensi yang kuat untuk bisa membayar hutang. Jika Anda orang bijak tentu Anda siap membayar pajak.
16

17. DAFTAR PUSTAKA
http://nasional.kompas.com
Soemitro, Rochmat, 1998, Asas dan Perpajakan, Bandung: Refika Aditama
Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset.
Munawir, HS. 2000, Dasar-Dasar Perpajakan, Yogyakarta: Liberty.
17