1. Dokumen tersebut membahas persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kota Semarang yang aman dan damai, dengan menguraikan peran berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu.

1. “Menuju Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di
Kota Semarang yang Aman dan Damai”
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SEMARANG
Semarang, 26 JULI 2022

2. PENDAHULUAN
2
Pemilu Serentak 2024 Yang Terdiri Dari Pemilihan Legislatif (Kab/Kota,
Provinsi, Pusat), Pemilihan DPD Dan Pilpres / Wapres Merupakan Salah Satu Sarana
Dalam Pembangunan Sistem Politik Demokrasi yang Bertujuan Untuk Memilih Wakil-
Wakil Rakyat & Pimpinan Nasional Baik Ditingkat Pusat Maupun Daerah sesuai
dengan Azas Pemilu Meliputi Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil.
Penyelenggaraan Pemilu secara serentak di indonesia mendapatkan apresiasi &
pengakuan dari dunia internasional sehingga perlu di jaga & di kawal agar bisa
berjalan sesuai dengan arah pada pelaksanaan program pembangunan nasional .
Dinamika Politik Sangat Berpengaruh Terhadap Perkembangan Situasi Kamtibmas
yang Diprediksi akan semakin ,eningkat Eskalasinya, sehingga perlu dilakukan
antisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka cipta stabilitas politik
dan keamanan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

3. POTRET DINAMIKA PEMILU INDONESIA
30an parpol &
100 daftar
kumpulan dan
calon
perseorangan
1955= 30
parpol
1977, 1982,
1987,1992, 1997
3 partai
1999 = 48 Parpol
2009 = 44 parpol
termasuk 6 parpol lokal
Aceh
1971 = 10 Parpol
2014 = 15 Parpol
2004 terdapat 24 Parpol
peserta Pemilu
3
2019 = 20 Parpol
(4 Parpol Lokal Aceh)

4. PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA
4
PASAL 434 UU NO. 7 TAHUN 2017
UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU,
PEMERINTAH DAN PEMIRINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BANTUAN
DAN FASILITAS
a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu
Kecamatan, dan PPS;
b. penyediaan sarana ruang sekretariat PPK, Panwaslu'
Kecamatan dan PPS;
c. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan
perundang-undangan Pemilu;
d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
e. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu; dan
g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan Pemilu.

5. PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA
PERAN PEMERINTAH DAN
PEMDA
BENTUK BANTUAN DAN
FASILITASI
Penyusunan Data Kependudukan Pasal 201,
202, 204 dan 208
1
 Menyiapkan Data Kependudukan DAK2 dan DP4
 memberikan hak akses secara penuh ke KPU
 Melakukan jemput bola perekaman KTP-el
Pelaksanaan Kampanye Pasal 306
2  Memberikan perlindungan hukum & keamanan pada
saat kampanye
 Dilarang melakukan tindakan yg menguntungkan atau
merugikan pelaksanaan kampanye
Percetakan dan Distribusi Logistik Pasal 341 dan 345
3  bantuan distribusi logistik
 bantuan kendaraan operasional
Peran Linmas Pasal 351
4  Penanganan trantib dan keamanan
 Penugasan personil sebanyak 2 personil / TPS
Pemantauan Pelaksanaan Pasal 440
5  Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Pemilu
 Mendukung penyelenggara
Netralitas ASN/PNS Pasal 9, dan Pasal 87 UU No. 5 th 2014
6  Menjamin netralitas dari ASN/PNS
 ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik
(Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
Penugasan personel pada Sekretariat
PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS
1
Penyediaan Sarana Ruangan Sekretariat
PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS
2
Pelaksanaan sosialisasi
3
Pelaksanaan Pendidikan Politik
4
Kelancaran transportasi pengiriman
logistik
5
Pemantauan kelancaran penyelenggaraan
pemilu
6
Kegiatan lain sesuai kebutuhan
pelaksanaan pemilu
7

6. AKTOR SUKSES PELAKSANAAN PEMILU
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
MASYARAKAT
PEMERINTAH
PESERTA
PEMILIHAN
PENYELENGGARA
PEMILIHAN
KPU, Bawaslu dan DKPP :
 Harus on the track pada
tugas, fungsi dan
kewenangannya;
 Bertindak netral dan
berintegritas; dan
 Menjamin hak pilih setiap
masyarakat.
Partai Politik, Caleg, dan Paslon:
 Mendeklarasikan taat prosedur
dan mekanisme Pemilihan;
 Mengikuti proses pemilihan dgn
baik, siap menang dan siap
kalah; dan
 Menjauhi politik uang, black
campaign, hoaks dan kecurangan
lainnya.
 Memberikan dukungan
penyelenggaraan;
 Menjamin ketersediaan
anggaran; dan
 Memberikan fasilitasi bagi
penyelenggara, peserta dan
masyarakat sebagaimana
yang diatur dalam
perundang-undangan.
 Selaku pemilih harus mejadi
aktor utama terwujudnya
Pemilihan yang bebas dari politik
uang;
 mendorong terwujudnya suasana
Pilkada kondusif, aman, damai,
tertib dan lancar
 Masyarakat harus datang ke TPS,
karena kesadarannya terhadap
pembangunan daerah, bukan
karena iming-iming uang atau
hadiah
6
6

7. FASILITASI PEMERINTAH KOTA
SEMARANGUNTUK MENDUKUNG
PEMILU SERENTAK 2024
7
1. Koordinasi dan Komunikasi dengan Kab/Kot dalam rangka dukungan
penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024;
2. Koordinasi dan Komunikasi dengan Instansi terkait (TNI/Polri) dalam
rangka dukungan keamanan proses Pemilu Serentak 2024;
3. Penciptaan kondusifitas daerah selama pelaksanaan Pemilu Serentak
2024(pra, saat, dan pasca);
4. Monitoring/pemantauan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024(pra, saat,
dan pasca);
5. Fasilitasi kepada Badan Penyelenggara (KPU dan Bawaslu);
6. Pemberikan Bantuan Hibah yang bersumber dari APBD Kota
Semarang;
7. Sosialisasi dalam rangka membantu Badan Penyelenggara Pemilu
(KPU);
8. Sosialisasi melalui SKPD;

8. PERAN KEPALA DAERAH BESERTA FORKOPIMDA
DALAM HAL ANTISIPASI DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
8
Unsur Forkopimda Kota Semarang berkoordinasi
dan komunikasi serta menggandeng unsur terkait
penyelenggara Pemilu Serentak 2024 guna
mengantisipasi konflik dan gangguan keamanan.
Selain itu, juga menjalin komunikasi dengan
kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan tokoh pemuda

9. PERAN BADAN KESBANGPOL KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PEMILU SERENTAK TAHUN 2024:
1) Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM,
Ormas dan pemilih pemula).
2) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat
(Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula).
3) Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat kepada Pelajar,
Mahasiswa, dan Ormas.
4) Melaksanakan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik kepada Partai Politik dan
Ormas Parpol.
5) Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada seluruh
elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara Pilkada, Ormas dan
pemilih pemula).
6) Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada kepada aparatur
pemerintah yang menangani Pemilu.
7) Melaksanakan Monitoring/Pemantauan dampak politik Pemilu/Pilkada di Jawa Tengah.

10. ANTISIPASI KERAWANAN DALAM PEMILU SERENTAK 2024
• FAKTOR RESIKO KESALAHAN BAGI PENYELENGGARA CUKUP TINGGI DALAM PELAKSANAAN
PILEG DAN PILPRES, KEMUNGKINAN TIMBULNYA KEKELIRUAN DALAM PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK ANTAR DAPIL.
• BANYAKNYA ORMAS YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES KARENA
BANYAK CALEG YANG BERASAL DARI ORMAS TERSEBUT SEPERTI ORMAS BERBASIS
AGAMA: NU, MUHAMMADIYAH DLL.
• PENGERAHAN MASSA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE TERBUKA KHUSUSNYA DALAM
PELAKSANAAN PILPRES.
• PENYEBARAN PROVOKASI / KAMPANYE HITAM MELALUI MEDSOS.
• MENINGKATNYA PROSENTASI GIAT TINDAK PIDANA MONEY POLITIK.
• PENGGUNAAN ISU SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN (SARA) DALAM MATERI
KAMPANYE. PERSAINGAN ANTAR KANDIDAT DAPAT MEMICU PENGGUNAAN ISU SARA DALAM
AKTIVITAS SOSIALISASI DIRI KEPADA PEMILIH. HAL INI MESTI MENJADI PERHATIAN,
KARENA ISU KEDEKATAN IDENTITAS ATAS DASAR SUKU DAN AGAMA AKAN DIANGGAP
RELATIF MUDAH DIGUNAKAN UNTUK MENARIK SIMPATI PEMILIH KETIMBANG PENDEKATAN
VISI DAN PROGRAM.
10

11. REKOMENDASI
11
1. Untuk mencegah semakin memanasnya suhu politik menjelang Pilpres, perlu
membangun komunikasi antara Pemerintah, Parpol, Paslon, Tim Sukses,
Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama serta komponen masyarakat lainnya;
2. Sosialisasikan Pemilu Damai Tanpa Kerusuhan & Tindakan Anarkhis Melalui
Pemasangan Sepanduk & Ikrar Bersama.
3. Peningkatan integritas Pemerintah dalam menjaga kondusifitas wilayah;
4. Peningkatan kewaspadaan nasional dengan melibatkan seluruh elemen
masyarakat, agar melaporkan setiap perkembangan situasi yang berpotensi
menghambat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
5. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mendukung sepenuhnya Pemilu Serentak 2024 yang aman, demokratis,
sejuk dan damai
7. Siap mentaati semua peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
8. Menolak dan melawan segala bentuk politik uang, black campaign, fitnah,
politisasi sara, berita hoax dan pelanggaran hukum lainnya demi
mewujudkan Pemilu Serentak 2024 yang berkualitas.

12. 12

13. 13