i

1. STANDAR PENGAWASAN
LOGISTIK PEMILU 2024
ADITIA OKTAVIYANTO, M.Pd

2. PENGAWASAN PEMILU
Segala upaya untuk melakukan pencegahan serta
penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa
proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan
persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

3. APAYANG DIAWASI ? (Perbawaslu no. 5Tahun 2022 Pasal 4 Ayat 1)
1. Pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu
2. Mutakhir hingga penetapan DPT dan Pemungutan Suara
3. Penetapan daerah pemilihan DPRD Kab/Kota
4. Pencalonan anggota legistatif hingga penetapan calon
5. Kampanye dan dana kampanye
6. Pengadaan dan distribusi logistik
7. Pengawasan seluruh proses pungut dan penghitungan suara
8. Pergerakan surat suara dari tingkatTPS hingga PPK
9. Proses rekapitulasi penghitungan suara
10. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang
11. Penetapan hasil pemilu

4. PELAKSANAANTUGAS PENGAWASAN
Pengawasan Pemilu wajib tuangkan hasil pengawasan dalam
formular Model A
Dalam hal hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran,
pengawas pemilu melakukan :
1. Saran perbaikan jika terdapat kesalahan administrative
2. Pencatatan sebagai temuan dengan pelanggaran
Pembagian tugas pengawasan Logistik

5. APA ITU LOGISTIK PEMILU ?
Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang
digunakan dalam PemiluAnggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan
penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden
danWakil Presiden

6. UNDANG-UNDANG
PKPU
No. 16/ 2023 perubahan No. 14/2023
PERBAWASLU
No. 12 / 2023
PANDUAN ALAT KERJA

7. APA SAJA JENIS LOGISTIK PEMILU ?
a. Perlengkapan pemungutan suara, meliputi :

8. b. Dukungan Perlengkapan Lainnya :
• Sampul kertas.
•Tanda pengenal KPPS,Petugas keamananTPS dan saksi.
• Karet pengikat surat suara.
• Lem/perekat. Kantong plastik. Ballpoint. Gembok, Spidol
• Formulir untuk berita acara dan sertifikat
• Stiker nomor kotak suara.
•Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.
• Alat bantu tunanetra.
c. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya :
• Salinan DPT dan DPTb
• Daftar Paslon, DCT DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota
• Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu.

9. MENGAPA LOGISTIK PEMILU PERLU DIAWASI ?
Memastikan Logistik Pemilu tersedia sesuai kebutuhan dan
tepat waktu
Memastikan kualitas Logistik Pemilu sesuai dengan
perencanaan, tidak merugikan peserta Pemilu dan pemilih
Memastikan hak-hak pemilih tidak terganggu karena
ketidaksempurnaan dalam proses pengadaan dan distribusi
logistic Pemilu

10. Perbawaslu 5Tahun 2023, Pasal 2 Ayat 2 huruf c
Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan
pengawasan pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dalam Pemilu di wilayah
kelurahan/desa;

11. KUNCI PENGAWASAN
Identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran
Menentukan Fokus Pengawasan Perlengkapan pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan lainnya, dan pendistrbusian di wilayah
kelurahan/desa
Koordinasi dan konsolidasi dengan PPS dan instansi pemerintahan
setingkat
Pengawasan Langsung
Analisa data hasil pengawasan
Penelusuran dan atau investigasi dugaan pelanggaran
Mendorong Pengawasan Partisipatif
Perbawaslu No. 12Tahun 2023
Pasal 3 Ayat 5

12. FOKUS PENGAWASAN
Tepat Jumlah
Tepat Jenis, Bentuk, Ukuran, dan
Spesifikasi
Tepat Kualitas
Tepat Waktu
TepatTujuan
Kepatuhan prosedur pengiriman dan penerimaan
Jaminan pengamanan

13. STRATEGI DAN MANAJEMEN PENGAWASAN
Koordinasi dengan PPK & PPS terkait :
- Informasi Jadwal pendistribusian
- Menyampaikan masukan atas wilayah rawan
Koordinasi dan Konsolidasi dengan Instansi Pemerintahan
Setingkat terkait memastikan kelayakan penempatan dan
pengamanan Logistik Pemilu
Penelusuran kelengkapan, Kebenaran, akurasi, dan Keabsahan
data Logistik Pemilu
Konsultasi secara berjenjang
Menyampaikan Saran Perbaikan atas kesalahan administratif

14. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Laporan Hasil Pengawasan secara berjenjang
Analisa hasil Pengawasan (dukungan Alat Kerja)
Menyampaikan Saran Perbaikan
Menindaklanjuti Temuan dan atau Laporan Dugaan
Pelanggaran sesuai kewenangan

20. KRITERIA SURAT SUARA RUSAK
1. Hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca dan
terdapat banyak noda;
2. Surat suara kusut/ mengkerut dan sobek
3. Warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilu
4. Nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
5. Logo KPU tidak jelas
6. Terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama
pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos
7. Foto calon dan/atau pasangan calon buram/berbayang dan
8. Warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai
standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut dan tanda gambar partai
politik peserta pemilu

21. TERIMA KASIH