Strategi pengawasan dan penindakan pelanggaran pada pencalonan anggota DPD pada Pemilu 2024 mencakup pengawasan terhadap calon dan pendukung untuk mencegah data palsu, ganda, atau pelanggaran lainnya. Badan Pengawas Pemilu akan melakukan pengawasan aktif dan investigatif serta memberlakukan sanksi administratif berupa pengurangan dukungan minimal pemilih bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran."

1. STRATEGI PENGAWASAN dan
PENINDAKAN PELANGGARAN PADA
PENCALONAN ANGGOTA DPD PADA
PEMILU 2024
DIVISI
HUKUM DAN SENGKETA

2. Hal-Hal Yg Tidak Boleh Terjadi Dalam Persyaratan Pencalonan/ Calon Anggota DPD
Pasal 183 ayat (4) dan Pasal 260 ayat (2) UU. 7/ 2017 mengatur:
Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon
anggota DPD serta …
… Seorang pendukung tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang
dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk
memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu (Psl 183 ayat (4)
Pasal 260 ayat (3) mengatur:
… data palsu terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih kepada
bakal calon anggota DPD …
Pasal 260 ayat (3) mengatur:
… data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen
persyaratan dukungan minimal pemilih…
(Ganda identik dan potensi ganda pd 1 bakal calon atau potensi ganda antar bakal calon)
Psl 45 PKPU 10/ 2022
1
2
3
Kekurangan syarat dukungan Psl 183 ayat (1) UU. 7/ 2017
Kekurangan dokumen syarat calon Psl 258 ayat (2) UU. 7/ 2017
4
5

3. Pasal 44 PKPU 10/ 2022 :
Pendukung belum berumur 17 Tahun, belum kawwin atau belum pernah kawin
Pasal 44 PKPU mengatur:
Berstatus sebagai:
- Prajurit TNI
- Anggota POLRI
- ASN
- Penyelenggara Pemilu
- Kepala Desa/ Perangkat Desa
- Jabatan lain yang dilarang
6
7
Hal-Hal Yg Tidak Boleh Terjadi Dalam Persyaratan Pencalonan Anggota DPD

4. PENGAWASAN PEMILU
Definisi :
Pengawasan adalah segala upaya untuk
melakukan pencegahan serta penindakan
terhadap pelanggaran Pemilu dan
sengketa proses Pemilu yang bertujuan
untuk memastikan persiapan dan
pelaksanaan Pemilu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 21 Perbawaslu 5/ 2022.

5. PENGATURAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCALONAN DPD
PEMILIHAN UMUM
UU. NO. 7 / 2017
Pengawasan
Pencalonan
Perseorangan
Peserta Pemilu
Anggota DPD
PERBAWASLU 16/ 2018
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemilu
PERBAWASLU 5/ 2022
Pencalonan
Perseorangan Peserta
Pemilu anggota DPD
PKPU 10/ 2022
5

6. 6
FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU
01 PENGAWASAN
02
PENCEGAHAN
03
PENINDAKAN
SOSIALISASI PERATURAN, PEMETAAN POTENSI KERAWANAN,
HIMBAUAN DAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA, PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan
terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses
Pemilu
MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAAN
PADA VERIFIKASI FAKTUAL
Prinsip
Ultimum Remedium
(Penindakan= upaya
terakhir/
Mengutamakan
pencegahan)

7. Pasal 261 ayat (1) mengatur
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas
pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD
yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 261 ayat (2) mengatur
Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur
kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat
merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.
Note:
Terhadap ketentuan Pasal 261 ayat (1) dan ayat (2), terkandung karakteristik pengaturan yaitu:
a. Subyek yang diawasi ialah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.
b. Bentuk pengawasan yaitu berupa pencegahan, bukan penindakan
Pengawasan Pencalonan DPD Berdasarkan UU. 7 Tahun 2017

8. STRATEGI PENGAWASAN PENCALONAN DPD
Strategi = Rencana: Menentukan Sasaran Dan Waktu ,
Pola, cara:
Bentuk: Jenis Kegiatan
Pendekatan:
1. RENCANA PENGAWASAN
3. POLA/ CARA PENGAWASAN
Menyusun Potensi
Kerawanan (basis
pengalaman)
Menyusun alat kerja
Menentukan Sasaran
dan Waktu
Pengawasan
melekat
Pengawasan
investigatif
2. BENTUK PENGAWASAN
Pengawasan
Aktif

9. 1. Peserta PEMILU
a. Bakal Calon Anggota DPD
b. Calon Anggota DPD
c. Penghubung Bakal Calon/ Calon
d. Pemberi dukungan
SASARAN PENGAWASAN
3. Obyek Pengawasan
a. Persyaratan Dukungan Bakal Calon (syarat pencalonan Pasal 183)
b. Syarat Administrasi Calon (Pasal 258 UU. 7/ 2017)
2. Penyelenggara PEMILU
a. KPU di semua tingkatan
b. Sekretariat KPU di semua
tingkatan

10. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
sebagai deteksi dini potensi kerawanan pelanggaran pemilu
Berupa data Palsu, data Ganda, serta data invalid
Pusat Pengawasan Partisipatif Masyarakat
sebagai simpul aktivitas bersama komponen
masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Rencana Aksi Pencegahan
Potensi Pelanggaran Pemilu
Himbauan
Upaya mempengaruhi penyelenggara dan peserta
Pemilu tidak melakukan pelanggaran pemilu

11. PENEGAKKAN HUKUM Administratif TERHADAP DATA PALSU & DATA GANDA DALAM DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH
Pasal 260 UU. No. 7 Tahun 2017
Ayat (2): Seorang Pemilih tidak dibolehkan
memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) orang bakal calon anggota DPD
Ayat (3): Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu …
terkait dengan dokumen persyaratan dukungan
minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai
pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih
sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data
palsu …
PERBUATAN
Peristiwa Pidana = Sanksi Administrasi

12. 1
2