pengawasan

1. Pengawasan Logistik
Pemilu tahun 2024
Aljunaid Bakari
Akademi Pemilu dan Demokrasi Propinsi
Gorontalo

2. UNDANG-UNDANG
 UU 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum
 UU 10 THN 2016 tentang Pemilihan Kepala
Daerah
PERATURAN
 Perbawaslu 30 tahun 2018 tentang
Pengawasan Pengawasan perencanaan,
pengadaan, dan pendistribusian
perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Peneyelenggaraan Pemilu
 Perbawaslu Nomor 7 tahun 2023 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilu
 PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Jadwal
Tahapan Pemilu
 PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Perlengkapan, Dukungan dan Dukungan
Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu
 PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023
DASAR HUKUM
KEPUTUSAN
 Keputusan KPU nomor 1282 tentang
Kebutuhan Perlengkapan Putungsura

3. Pasal3
JENISLOGISTIKPEMILU
(B
erdasarkanPK
PU14Tahun2023)
a. Mandiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Berkepastian hukum;
e. Tertib;
f. Terbuka;
g. Proporsional;
h. Profesional;
i. Akuntabel;
j. Efektif;
k. Efisien; dan
l. Aksesibel.
1. Kotak suara
2. Surat suara
3. Tinta
4. Bilik pemungutan suara
5. Segel
6. Alat untuk memberi tanda
pilihan
7. TPS
DASAR HUKUM
PERLENGKAP
AN
PEMUNGUT
ANSUARA

4. • Sampul kertas
• Tanda pengenal KPPS,
petugas ketertiban dan saksi
• Karet pengikat surat suara
• Lem/perekat
• Kantong plastik
• Ballpoint
• Gembok (ket.dapat diganti
dengan alat pengaman
lainnya)
• Spidol
• Formulir untuk berita
acara/tau sertifikat (dapat
diadakan formulir lainnya)
• Stiker nomor kotak suara
• Tali pengikat alat pemberi
tanda pilihan
• Alat bantu tunanetra
(braile atau alat bantu
lainnya)
• Salinan DPT
• Salinan DPTb
• Daftar Pasangan Calon
• DCT anggota DPR
• DCT anggota DPD
• DCT anggota DPRD Prov
• DCT anggota DPR Kab/Kota
• Label Identitas kotak suara untuk
setiap jenis Pemilu
DUKUNGANPERLENGKAP
ANLAINNY
A PERLENGKAP
ANPEMUNGUT
ANSUARA
LAINNY
A

5. 1. Pemetaan Kerawanan
2. Penyusunan Jadwal Pengawasan
3. Pembentukan Tim Pengawasan
4. Pelaksanaan Koordinasi
5. Pemetaan Data Perlengkapan
Pemungutan Suara dan
perlengkapan lainnya
6. Penelusuran Data Perusahaan
1. Pengawasan Pengadaan
2. Pengawasan Pencetakan
3. Pengawasan Pendistribusian
4. Pengembalian Logistik
1. Temuan hasil
Pengawasan atau
Laporan
2. Penanganan Dugaan
Pelanggaran

6.  Kesalahan dalam Pembuatan Desain (Salah penulisan nama dan gelar, Nama Caleg tidak sesuai
DCT, Sparasi warna Lambang Partai tidak sesuai, dll)
 Kesalahan dalam Proses Pencetakan Sehingga
Merugikan/Menguntungkan Salah Satu Paslon.
 Jumlah Suara yg Dicetak Tidak Sama dengan Jumlah DPT + 2% Sura Cadangan dari Jumlah
Pemilih.
 Tidak Sesuai Jumlah (Perlengkapan dan Dukungan Perlangkapan
• Pemungutan). Misal: Formulir dan sertifikat pemungutan, Salinan DPT utk TPS, dll
 Keamanan Distribusi (Packaging, Moda Transportasi, Tempat
• Penyimpanan dan Distribusi oleh petugas resmi, dll)
 Bencana Alam. Misal : Banjir
 Lokasi TPS yang sulit diakses
 Personil yang tidak profesional
POTENSI KERAWANAN LOGISTIK PEMILU

7. 

 Pasal 3 Perbawaslu 30 Tahun 2018

8. Pengawasan dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota
.
Pengawasan dilakukan oleh
Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu Kecamatan dan
Bawaslu Kabupaten/Kota
.
Pengawasan dilakukan oleh:
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu
Kecamatan dan Bawaslu
Kabupaten/Kota
Pengawasan dilakukan oleh
Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu Kecamatan dan
Bawaslu Kabupaten/Kota
.

9. Melakukan Validasi ketepatan
desain, jenis, jumlah, kualitas dan
spesifikasi sebelum dilakukan
pencetakan
Memastikan lelang pengadaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Melakukan pengawasan pencetakan ke
perusahaan secara berkala dalam hal ketepatan
waktu, desain, jenis, jumlah, kualitas, dan
spesifikasi
Keamanan penyimpanan dan
pengepakan

10. Memeriksa isi koli dan
mencocokkan dengan Surat
Perintah Penyerahan
(SPP)/surat jalan;
Mencatat dan menuangkan
hasil pemeriksaan;
Mendapatkan Berita Acara
Serah Terima barang

11. Terkait data dan informasi, yang meliputi:
1. jadwal Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya;
2. jenis perlengkapan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan
Dukungan Perlengkapan Lainnya yang akan diadakan;
3. spesifikasi teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan
Dukungan Perlengkapan Lainnya yang akan diadakan;
4. Mekanisme Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya
yang akan digunakan;
5. Peta atau zona Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya;
6. Mekanisme pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
dan Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan b. memberikan saran
perbaikan jika ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran
terhadap proses perencanaan.
(KPU, PPK & PPS)

12. Pasal 350 ayat (3) UU 7 Tahun 2017:
Jumlah Surat Suara disetiap TPS sama
dengan jumlah DPT dan DPTb ditambah
2% (dua persen) dari jumlah Pemilih
tetap sebagai cadangan.
Pasal 344 ayat (2) UU 7 Tahun 2017
Jumlah surat suara yang dicetak sama
dengan jumlah DPT ditambah 2% (dua
persen) dari jumalh DPT sebagai
cadangan, yang ditetapkan dengan
keputusan KPU
Catatan:
- Berpotensi kekurangan surat suara
- Berapa Jumlah Surat suara yang diajukan KPU Kab/Kota untuk dicetak (DPT+2% ) ?
Apakah Bawaslu bisa memastikan datanya?

13. • 529
1. Menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak
Melebihi Jumlah Yang Ditentukan
2. Mencetak Surat Suara Melebihi
Jumlah yang Ditetapkan Oleh KPU Untuk
Kepentingan Tertentu
3. Tidak Menjaga Kerahasiaan, Keamanan, Dan
Keutuhan Surat Suara
• 514 • Pasal 344 (2), (3) dan
(4)
• 345 (1)
• 530 • 345 (2)

14. Pelibatan pers dalam pengawasan logistic pemilu
•Pers sebagai salah satu pilar demokrasi
•Dalam kontesks pemilu 2024 ini Pers menjadi
satu satunya dari 4 pilar demokrasi yang
relative tidak memiliki catatn minor
•Memiliki jejaring yang kuat
•Sebagai kanal opini publik
14

15. Berdasarkan situasi mutakhir, terutama komposisi pasangan calon yang akhirnya membelah kekuatan
maka.
 Kekuatan petahana (eksekutif dan legislatif) yang direncanakan untuk menjalani kontestasi bersama
terpecah menjadi dua dan berlaku secara diametral.
 Pertama Group eksekutif sendiri dalam hal ini Pak Jokowi bersama aparatur kepala daerah yang Plt itu.
Dan kedua Legislatif dalam hal ini partai pemenang bersama dengan koalisinya.
 Keterbelahan diametral ini berdampak besar pada kondisi pengawas pemiluIbarat sepakbola, Jika
sebelum terbelah, pengawas pemilu ditekankan untuk menjaga,
 Tetapi setelah terbelah senagaimana angka 1, maka pengawas pemilu berpotensi ditekan dari segala sisi
untuk diarahkan menjadi penyerang.
 Nah, dari bertahan dan bermain aman, menjadi penyerang itu tidak mudah. Perlu ketajaman, skill dan
strategi yang baik berdasarkan kemampuan mumpuni. Jika tidak, tekanan dan laporan dari luar memang
akan bertubi-tubi.
Potensi Kerawanan Pemilu 2024

16. TERIMAKASIH