Pilkada serentak 2020 berhasil dilaksanakan dengan baik di tengah pandemi Covid-19 berkat sinergi dan disiplin seluruh pihak, serta pemantauan ketat terhadap protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan upaya Indonesia mempertahankan demokrasi di masa krisis.

1. PENGALAMAN PILKADA TAHUN 2020
DI INDONESIA
DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

2. PILKADA
9 DES. 2015
PILKADA
15 FEB 2017
PILKADA
27 JUNI 2018
269 KDH
9 GUB,
224 BUPATI,
36 WALI KOTA
171 KDH
17 GUB,
115 BUPATI,
39 WALI KOTA
101 KDH
7 GUB,
76 BUPATI,
18 WALI KOTA
PILKADA SERENTAK
NASIONAL
NOVEMBER
TAHUN 2024
DI 541 DAERAH
OTONOM
LANTIK GUB/
BUP/WAKO :
Feb & Juni 2016
LANTIK GUB/
BUP/WAKO :
April & Des 2017
LANTIK
GUB/BUP/WAKO :
Sept 2018 SD Juni
2019
PJ
MASJAB
2 THN
TDK ADA
PILKADA
2022
PILKADA
2020,
AMJ
2021
TDK ADA
PILKADA
2023
Kota Pematang
Siantar Masjab
2 tahun
MODEL
EKSISTING
270 KDH

3. 1 4 5
2 3
6 9 10
7 8
DATA PENDUDUK
Penyediaan data
kependudukan
dalam rangka
Pemilu Serentak
Tahun 2020 oleh
Kementerian
Dalam Negeri
KAMPANYE
Dukungan
terhadap
kelancaran dan
suksesnya
tahapan
pelaksanaan
kampanye
Dukungan untuk
kelancaran
pendistribusian
logistik alat
kelengkapan
pemungutan suara
PEMANTAUAN
DISTRIBUSI
LOGISTIK
Melaksanakan
pemantauan
perkembangan
politik di daerah
dalam
rangka kelancaran
Pemilu Serentak
2020
PERSONIL
LINMAS
Penguatan peran
Linmas
(Perlindungan
Masyarakat)
NETRALITAS ASN
Memberikan
dukungan dan
Jaminan Netralitas
ASN pada
pelaksanaan
Pemilu Tahun
2020
SOSIALISASI
Melakukan
sosialisasi dan
Pendidikan politik
untuk
peningkatan
partisipasi
masyarakat
DUKUNGAN
TRANTIBMAS
Melaksanakan
langkah strategis
pasca pemungutan
suara guna
menjaga
kondusifitas
SARANA DAN
PRASARANA
Bantuan
penyediaan
sarana dan
prasarana
pendukung
PERSONIL
SEKRETARIAT
Memberikan
dukungan
personil
sekretariat
penyelenggara
DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020

4. PKPU 2 TAHUN 2020
Terdapat 15 Tahapan
Pilkada Serentak. (ditunda
sampai dengan Tahap Ke-5)
sesuai Keputusan KPU 21
Maret 2020 Nomor
179/PL.02-Kpt/01/KPU
/III/2020
PKPU 5 TAHUN 2020
Jadwal lanjutan tahapan
pilkada serentak setelah
dilakukan penundaan tahapan
Pilkada Tahun 2020 Dalam
Upaya Penanganan Covid-19
PKPU 10 TAHUN 2020
Tentang perubahan atas
peraturan PKPU No. 6 tahun
2020 tentang Pelaksanaan
pemilihan Gub/Wagub,
Bup/Wabub, dan Walikota/Wakil
Walikota serentak lanjutan
dalam kondisi bencana non
alam Covid-19
PKPU 6 TAHUN 2020
Pelaksanaan pemilihan
Gub/Wagub, Bup/Wabub, dan
Walikota/Wakil Walikota
serentak lanjutan dalam
kondisi bencana non alam
Covid-19
UU No. 6 TAHUN 2020
UU NO. 10 TAHUN 2016
Tentang Perubahan Kedua
Atas UU No. 1 Th. 2015
Tentang Penetapan Perpu No.
1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati &
Walikota Menjadi UU
Pasal 201A Ayat (2)
Pasal 201 Ayat (6)
Ditetapkan 1 Juli 2016 Ditetapkan 11 Agustus 2020
Ditetapkan 28 Februari 2020
Ditetapkan 6 Juli 2020 Ditetapkan 1 September 2020
Ditetapkan 12 Juni 2020
DASAR HUKUM
PEMUNGUTAN SUARA PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2020

5. • Keputusan politik Bersama memilih opsi optimis
antara KPU, Pemerintah dan DPR RI atas opsi yang
ditawarkan KPU. Tidak ada jaminan Pandemi
selesai Tahun 2021.
• Pilkada dilaksanakan dengan pengaturan disiplin
yang ketat melalui protokol Kesehatan sehingga
menjadi instrumen untuk memerangi pandemi Covid-
19 serta dampak sosial dan ekonominya.
• Mengurangi praktek kepemimpinan Pemda yang
terlalu banyak dipimpin oleh Pejabat Sementara/
Pelaksana Tugas (Plt) yang memiliki kewenangan
terbatas.
• Terpilihnya Kepala Daerah yang dipercaya publik
karena terbukti mampu menangani Covid-19 di
daerahnya.
• Memacu perekonomian nasional ditengah krisis
Covid-19.
• Praktek pemilu di negara lain di tengah Pandemi.
URGENSI PILKADA SERENTAK 2020

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
2 MENJAGA STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN
1 MENJAMIN KETERSEDIAAN ANGGARAN
3 MENJAGA NETRALITAS ASN
4 MEMBERIKAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN (DP4) KEPADA KPU

7. Aparat keamanan
(TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas )
Penyelenggara
(KPU, Bawaslu, DKPP)
Media/Pers
Paslon, Parpol, Pendukung
LSM, Ormas, NGO
1
3
5
6
4
SINERGI 6 ELEMEN PENDUKUNG KEBERHASILAN PILKADA
2
Pemerintah Pusat
& Pemerintah Daerah
3

8. KEMENTERIANDALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA
Partisipasi Pemilih Pemilihan 2020
Tingkat
Partisipasi
Pemilu 2019
Tingkat
Partisipasi
Pemilih 2020
2014 2015 2017 2018 2019 2020
 Pemilu Presiden
dan Wakil
Presiden
(71,31%)
 Pemilu Anggota
DPR, DPD dan
DPRD (75,11%)
Tingkat
Partisipasi
Pemilu 2014
69,35%
Tingkat
Partisipasi
Pemilihan 2015
74,89%
Tingkat
Partisipasi
Pemilihan 2017
74,92%
Tingkat
Partisipasi
Pemilihan 2018
 Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden
(81,97%)
 PemiluAnggota
DPR (81,69%)
 PemiluAnggota
DPD (82,52%)
76,13%
Sumber: KPU RI

9. TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA
9
VERIFIKASI FAKTUAL 24
Juni -12 Juli
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN
8 Agst -16 Agst
MASA KERJA PPK/PPS
15 Juni 2020 – 31 Jan 2021
PENGAKTIFAN KEMBALI
15 Juni 2020
VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN &
SYARAT CALON 4 Sep – 22 Sep 2020
PENGUMUMAM PENDAFTARAN
PASLON 28 Agst-3 Sep 2020
PENDAFTARAN PASLON
4 Sep – 6 Sep 2020
COKLIT
15 Juli - 13 Agst 2020
PEMBENTUKAN PPDP
24 Juni - 14 Juli 2020
SYARAT DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN 22
Juni 2020 – 10 Agt 2020
PENETAPAN PASLON
23 Sep 2020
PENGUNDIAN & PENGUMUMAN
NOMOR URUT PASLON
24 Sep 2020
MASA KAMPANYE (26 Sep – 5 Des 2020)
PERTEMUAN TERBATAS,
TATAP MUKA, DIALOG,
PENYEBARAN BAHAN
KAMPANYE, PEMASANGAN
ALAT PERAGA
26 Sep – 5 Des 2020
DEBAT PUBLIK/
TERBUKA ANTAR
PASLON
26 Sep – 5 Des 2020
KAMPANYE MELALUI
MEDIA MASA, CETAK,
ELEKTRONIK
22 Nov – 5 Des 2020
PEMUNGUTAN SUARA
9 Des 2020
PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA
9 Des – 26 Des 2020
SENGKETA PHP
Januari- Maret 2021
MASA TENANG
6 – 8 Des 2020
PENETAPAN CALON TERPILIH
Paling Lama 5 Hari Pasca Putusan MK
SENGKETA TUN PEMILIHAN
23 Sep – 9 Nov 2020
Putusan Sela MK:
15-17 Feb 2021
Putusan Pleno Akhir:
19-24 Mar 2021
116 DAERAH ADA PHP
154 DAERAH TDK ADA
PHP
PELANTIKAN

10. GAMBARAN DAN DINAMIKA HASIL PILKADA 2020
*Sumber: Diolah oleh Ditjen Otda Kemendagri 1

11. TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMUNGUTAN SUARA PILKADA 2020
Memakai masker di TPS
95,96%
Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan
90,71%
Ketersediaan fasilitas penunjang dan pengawas
< 50%
178.039 orang mendapat
sanksi teguran
Sumber : Satgas Covid-19

12. SINERGI
Sinergi dari seluruh stakeholder di setiap tahapan Pilkada merupakan
kunci utama dari kesuksesan Pilkada Serentak Tahun 2020
a. Pada tahapan perencanaan sinergi terbangun dengan baik antara para stakeholders dari
penyusunan anggaran, penyusunan aturan protokol kesehatan, penyusunan data
kependudukan, dan pemetaan potensi kerawanan.
b. Pada masa kampanye, mekanisme surveilance yang dibangun oleh baik Bawaslu,
Kepolisian Republik Indonesia maupun Kemendagri mampu mengurangi potensi deviasi
dan pelanggaran yang dilakukan para pasangan calon dan tim suksesnya.
c. Pada masa pemilihan, standard operation procedure yang dibangun oleh KPU berjalan
dengan maksimal sehingga tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat tinggi,
dan proses berjalan dengan lancar.
d. Pada tahap akhir, kerjasama semua pihak menjadikan berbagai potensi permasalahan
yang muncul dapat diatasi dengan baik.
POIN KUNCI SUKSES
PILKADA SERENTAK 2020

13. PEMANTAUAN DAN
KONTROL, SERTA
STANDAR PROTOKOL
KESEHATAN YANG KETAT
Pemantauan dan kontrol yang ketat baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
melalui Satpol PP dan Kepolisian RI terhadap tingkat kepatuhan
penyelenggara, pasangan calon maupun masyarakat terhadap protokol
kesehatan yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU
SOSIALISASI
DAN
KOMUNIKASI
Strategi sosialisasi dan komunikasi yang tepat yang dilakukan
baik oleh pihak KPU, Bawaslu maupun Pemerintah. Diskursus
positif terkait dengan Pilkada Tahun 2020 tidak ditanggapi secara
negatif oleh Pemerintah dan KPU namun dijadikan momentum
untuk mengefektifkan proses sosialisasi terkait pelaksanaan
Pilkada Tahun 2020.
DISIPLIN
a. Warga masyarakat, peserta Pilkada, partai politik dan seluruh tim
pendukung pasangan calon dalam mematuhi protokol Covid-19 yang
cukup tinggi
b. Kepatuhan masyarakat untuk memakai alat pelindung diri, tidak
berkerumun, mengikuti jadwal yang telah ditentukan, dan tidak terlibat
dalam kampanye yang melibatkan masa dalam jumlah yang besar
merupakan bentuk kedisiplinan nyata yang ditunjukkan oleh
masyarakat

14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
REKOMENDASI PERBAIKAN DESAIN TATA KELOLA PEMILU
2
HAK-HAK PEMILIH YANG TERKENDALA OLEH KONDISI KESEHATAN
MAUPUN KONDISI FISIK SUDAH DIAKOMODASI DENGAN BAIK, NAMUN
PERLU DIPERTIMBANGKAN MEKANISME EARLY VOTING KHUSUS UNTUK
PARA PIHAK YANG TERKENDALA SECARA FISIK TERSEBUT
1
PENERAPAN SISTEM DIGITAL DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN
PILKADA BAIK SISTEM PEMUNGUTAN SUARA, SISTEM KAMPANYE
MAUPUN REKAPITULASI
3 PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK

15. OVERVIEW
PILKADA SERENTAK 2020
KONDISI SOSIAL POLITIK DAN KEAMANAN
PASCA TERSELENGGARANYA
PEMUNGUTAN SUARA PILKADA SERENTAK
PADA TANGGAL 9 DESEMBER DI 270
DAERAH SECARA UMUM BERJALAN
DENGAN AMAN SERTA LANCAR
1

16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENUTUP
Pandemi Covid-19 teleh mempunyai implikasi yang luas di semua sektor baik kesehatan,
ekonomi, sosial dan politik. Salah satu tantangan terbesar dari suatu negara di masa
pandemi Covid-19 ini adalah menjaga dan memperkokoh demokrasi dengan
menyeimbangkan antara hak-hak politik masyarakat dengan hak warga negara untuk
dilindungi kesehatan dan keamanannya.
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Indonesia merupakan salah satu bentuk
pemenuhan hak-hak politik warga negara Indonesia untuk memilih para pemimpin di
daerah masing-masing, juga pemenuhan hak hak politik dari warga negara untuk dapat
dipilih dan berkontestasi secara sehat di dalam perhelatan Pilkada Tahun 2020
Keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan Pilkada Tahun 2020 mendapatkan apresiasi
dari berbagai pihak baik yang sebelumnya menolak maupun yang mendukung. Hal
tersebut menjadi salah satu persembahan Indonesia untuk dunia sebagai salah satu tolok
ukur keberhasilan Indonesia untuk menjaga nilai nilai demokrasi.

17. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
KASIH!
TERIMA
www.kemendagri.go.id
Kemendagri_RI
kemendagri
kemendagri