Mekanisme Penanganan Pelanggaran

1. MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

2. PENGANTAR PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
DALAM
SEKOLAH KADER PENGAWASAN PEMILU (SKPP)
Disusun Oleh:
Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H.
Ketua/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung

3. DASAR HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Walikota;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan
Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

4. DASAR HUKUM KEWENANGAN PENANGANAN PELANGGARAN
Kewenangan Pengawas Pemilu dalam
Melakukan Penanganan Pelanggaran pada
Undang-Undang 10 Tahun 2016
Kewenangan Pengawas Pemilu dalam
Melakukan Penanganan Pelanggaran pada
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 Bawaslu RI
Pasal 22B huruf b, I dan j.
 Bawaslu Provinsi
1) Pasal 28 ayat (1) huruf
c, d, e, f, g;
2) Pasal 28 ayat (1);
3) Pasal 29 huruf c, dan e;
4) Pasal 31.
 Bawaslu Kabupaten/Kota
1) Pasal 30 huruf b, c, d, e,
f, dan g;
2) Pasal 32 huruf e.
 Panwas Kecamatan
1) Pasal 33 huruf c, d, e, dan
g;
2) Pasal 34 huruf b, d.
 PPL/Panwas
Kelurahan/Desa
Pasal 36 huruf b, dan c;
 Bawaslu RI
1) Pasal 93 huruf b, h, dan I;
2) Pasal 94 ayat (2 );
3) Pasal 95 huruf a, b, c, e, g,
dan h;
 Bawaslu Provinsi
1) Pasal 97 huruf a;
2) Pasal 98;
3) Pasal 99 huruf a, b, f, dan g;
4) Pasal 100 huruf d.
 Bawaslu Kabupaten/Kota
1) Pasal 101;
2) Pasal 102 ayat (2);
3) Pasal 103 huruf a, dan b,;
4) Pasal 104 huuf d.
 Panwaslu Kecamatan
1) Pasal 105 huruf a;
2) Pasal 106 huruf a, b, dan
c;;
3) Pasal 107 huruf d
 Panwas Kelurahan/Desa
1) Pasal 109 huruf a, dan b;
2) Pasal 110 huruf d
 Panwaslu Luar Negeri
1) Pasal 112;
2) Pasal 113 huruf c.

5. PENGERTIAN PENANGANAN
PELANGGARAN
Serangkaian proses penanganan
pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas
pemilu meliputi temuan, penerimaan
laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi,
pengkajian, dan/atau pemberian
rekomendasi, serta penerusan hasil kajian
atas temuan/laporan kepada instansi yang
berwenang untuk ditindaklanjuti

6. JENIS-JENIS PELANGGARAN DAN CONTOH KASUS
1
2
Pelanggaran
Pidana
Pelanggaran Terhadap
Ketentuan Pidana Pemilihan
Sebagaimana Diatur Dalam
Undang-Undang Tentang
Pemilihan, Contoh: Money
Politik
Pelanggaran
Administrasi
Pelanggaran Terhadap Tata
Cara, Prosedur, dan
Mekanisme Penyelenggaraan
Pilkada, Contoh PPDP yang
Tidak menempelkan Stiker
Pada Saat Melakukan Coklit
3
Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara
Pemilu
Pelanggaran Terhadap
Prilaku Penyelenggara
Pemilu. Contoh:
Keberpihakan
Penyelenggara Pemilu
terhadap Salah Satu
Pasangan Calon
4
Pelanggaran
Hukum Lainnya
Pelanggaran Terhadap
Ketentuan Hukum
Lainnya yang terjadi
dalam Penyelenggaraan
Pemilihan, Contoh:
Pelanggaran Netralitas
ASN

7. SUMBER PENANGANAN PELANGGARAN
Temuan
TEMUAN DUGAAN
PELANGGARAN adalah hasil
pengawasan Pengawas
Pemilihan yang mengandung
dugaan pelanggaran
Laporan
LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN adalah laporan
yang disampaikan secara tertulis
oleh pelapor kepada Pengawas
Pemilihan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pemilihan

8. SIAPA SAJA YANG BISA MENJADI
PELAPOR
Peserta Pemilihan
Pasangan Calon
Gub/Wagub,
Bupati/Wabup (dapat
diwakili tim kampanye
dan/atau pihak lain
yang ditunjuk oleh
Peserta
Pemilihan disertai
dengan surat kuasa)
pemantau
Pemilihan yang
terakreditasi di
KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/
Kota
warga negara
Indonesia yang
mempunyai hak
pilih pada
pemilihan
setempat
LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN
DAPAT
DISAMPAIKAN OLEH
1
2
3

9. LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN
1) Bawaslu;
2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
3) Kepolisian;
4) Kejaksaan;
5) Pengadilan Negeri;
6) Pengadilan Tinggi;
7) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN);
8) Mahkamah Agung;
9) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

10. PERTANYAAN
• Sebutkan dan Jelaskan Jenis-jenis Pelanggaran Pemilihan?

11. BUKU BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
Atau Atau

12. TERIMA KASIH
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama
Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”