Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Bentuk Badan Hukum, Perseroan Terbatas
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
03
F041700009 Indah
Kayani
Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Aspek Hukum Bentuk Badan
Usaha, Perseroan terbatas
Mahasiswa harus dapat
menjelaskan definisi dan bentuk
Badan Usaha sebagaimana
diatur dalam Kode Komersial
Indonesia baik Entitas
Perorangan maupun Sekutu dan
dapat menjelaskan definisi
Perseroan Terbatas
sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang N0. 40 tahun

2. 2007 dan tanggung jawab hukum
kepada 2 Perseroan Terbatas.
BENTUK BADAN USAHA
• Definisi Badan Usaha
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang
bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan (Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1
.
Badan usaha terbagi atas dua (2), yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD).
 Bentuk Usaha Milik Swasta (BUMS)
BUMS merupakan bentuk badan usaha yang kepemilikanya ditangan swasta,
seperti perusahaan perseorangan (PO), firma (Fa), koperasi, persekutuan
komanditer (CV), dan perseroan terbatas.
 Bentuk Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD)
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Pasal
1)2
. BUMN atau BUMD merupakan bentuk badan usaha yang sebagian besar
kepemilikan sahamnya dimiliki atau dikuasi oleh Negara atau Daerah, seperti
perusahaan perseroan terbatas negara (Persero), perusahaan umum
(Perum), perusahaan daerah, dan perusahaan jawatan (Perjan).
• Bentuk Badan Usaha Milik Swasta
o Perusahaan Perseorangan (PO)
PO merupakan suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan modal
perusahaan hanya berasal dari modal pribadi pemilik perusahaan tersebut.
Dalam PO keberhasilan atau kegagalan perusahaan sepenuhnya berda di
tangan pemilik, karena pemimpin perusahaan dan yang menjalankan
perusahaan ialah pemilik.
o Firma (Fa)
Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih
pemilik modal, yang sepakat secara bersama–sama menjalankan usaha
dalam satu nama organisasi perusahaan (Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1
.
Persekutua firma ini dapat didirikan dengan akta perjanjian yang disetujui oleh
para anggota sekutu. Dengan menggunakan firma, resiko akan ditanggung
bersama dengan anggota sekutu. Nemun, dalam firma sering kali timbul
perselisihan akibat pengambilan keputusan.
o Koperasi
Jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Hapzi Ali,
Modul perkuliahan)1
. Terdapat lima (5) jenis koperasi, yaitu:
• Koperasi Simpan Pinjam
• Koperasi Konsumen
• Koperasi Produsen
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. • Koperasi Pemasaran
• Koperasi Jasa
o Persekutuan Komanditer (CV)
Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan
dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama
dengan tingkat keterlibatan yang berbeda–beda di antara anggotanya. Satu
pihak dalam CV mengelola usaha secra aktif yang melibatkan harta pribadi
dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan
harta pribadi ketika krisis financial (Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1
. Di dalam
CV, modal yang telah diberikan untuk keikutsertaan dalam persekutuan tidak
dapat ditarik kembali, namun terdapat pemisahan dalam pembagian resiko
antara persero yang aktif dengan yang pasif.
o Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1)3
. Selain berasal dari saham, modal
PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik
obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan
untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut (Hapzi Ali, Modul
perkuliahan)1
. Dengan kata lain, perseroan terbatas merupakan perseroan
berbadan hukum yang didirikan dengan perjanjian antara dua (2) orang atau
lebih dengan modal yang besar dan didirikan dengan maksud untuk mencari
laba sehingga laba tersebut dapat dibagikan dalam bentuk deviden kepada
para pemegang saham. Perseroan Terbatas terbagi atas:
1. Perseroan Terbuka  Menjual sahamnya di pasar modal kepada
masyarakat (Go Public)
2. Perseoran Tertutup  Sahamnya tidak diperjual belikan
3. Perseroan Kosong  Perseroan yang sudah tidak menjalankan
aktifitas
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang
dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan
terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini
harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Hapzi Ali, Modul
perkuliahan)1
.
• Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD)
o Perseroan Terbatas Negara (Persero)
Perseroan terbatas Negara merupakan badan usaha milik Negara (BUMN)
berbentuk PT yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah atau
Negara (saham atau modal Pemerintah minimal 51%) dengan tujuan mencari
laba, dan laporan tahunan diserahkan ke RUPS yang mana RUPS sebagai
kekuasaan tertinggi perusahaan. Contohnya PT BNI.
o Perusahaan Umum (Perum)
Perum adalah salah satu perusahaan milik Negara yang berbadan hukum
dan seluruh modal adalah milik Negara yang berasal dari kekayaan Negara
yang telah dipisahkan. Perum didirikan bukan hanya untuk memperoleh laba,
melainkan untuk melakukan pelayanan kepentingan umum. Contohnya
Perum DAMRI, dan Perum peruri.
o Perusahaan Daerah
Perusahaan daerah merupakan bentuk usaha milik Negara yang modalnya
berasal dari Negara yang dapat berupa saham atau obligasi go public, yang
dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menambah penghasilan daerah agar
dapat melakukan pembangunan daerah.
o Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan
tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan
syarat efisiensi efektifitas dan segi ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di
bawah pembinaan dan Pengawasan Departemen tertentu yang mendirikan
dan membawahinya (Hapzi Ali, Modul perkuliahan)1
.
IMPLEMENTASI
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak
pada pengelolaan serta pengembangan pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) berawal dari adanya keputusan dari Pemerintah Republik Indonesia tahun
1960 untuk membentuk suatu Perusahaan Negara (PN) dari Pelabuhan I hingga
Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut yang ada di seluruh nusantara,
berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 1960 tentang Pengelolaan Pelabuhan Umum dilakukan oleh Badan
Pengusahaan Pelabuhan (BPP).
Pemerintah mengubah status BPP menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada
tahun 1983. Kemudian tahun 1992, Selanjutnya bentuk Perusahaan Umum (Perum)
diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No.57 tahun 1991
yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sehingga
namanya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan
Indonesia II, sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. Desember 1992, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998
yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta serta telah
disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C2-17612-
HTO1O1TH.98 tanggal 6 Oktober 1998 (IPC)4
.
(IPC)4
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir adalah berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No.
2 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH., tanggal 15 Agustus 2008 jo. Akta Nomor
3 tanggal 30 Juli 2009. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-80894.AH.01.02.2008 tanggal 3 November 2008. Dasar hukum bagi PT
Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN penyelenggara usaha pelabuhan adalah
Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayanan serta Peraturan Pemerintah No.61 tahun
2009.
DAFTAR PUSTAKA
1. Hapzi Ali, Modul perkuliahan.
https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php?file=
%2F1154472%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F3.%20Hapzi%20Ali%2C
%20Modul%20HBL%2C%20Bentuk%20Badan%20Usaha%2C%20Perseroan
%20terbatas.pdf
(Diakses pada Minggu, 18 Maret 2018, pukul 13.11)
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003.
https://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmz
OugnPXZAhVDULwKHcORACAQFggnMAA&url=https%3A%2F
%2Fwww.komisiinformasi.go.id%2Fregulasi%2Fdownload%2Fid
%2F100&usg=AOvVaw34-z0p57tLGViB703gygVL
(Diakses pada Minggu, 18 Maret 2018, pukul 13.11)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.
https://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-
purylvXZAhWMnJQKHYHoBHYQFggnMAA&url=http%3A%2F
%2Feodb.ekon.go.id%2Fdownload%2Fperaturan%2Fundangundang
%2FUU_40_2007.PDF&usg=AOvVaw0_qBgIeEH4gsbPAAOMoZd9
(Diakses pada Minggu, 18 Maret 2018, pukul 13.11)
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. 4. IPC. http://www.indonesiaport.co.id/sub/sejarah-perusahaan.html (Diakses pada
Minggu, 18 Maret 2018, pukul 14.26)
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

7. 4. IPC. http://www.indonesiaport.co.id/sub/sejarah-perusahaan.html (Diakses pada
Minggu, 18 Maret 2018, pukul 14.26)
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id