Badan usaha

1
BADAN USAHA
Dalam pembicaraan sehari-hari, perkataan badan usaha sering
dianggap sama dengan perusahaan. Misalnya, Badan Usaha Milik Negara
( BUMN). Dalam ilmu ekonomi, pengertian badan usaha berbeda dengan
perusahaan.
A. Badan Usaha dan Perusahaan
Untuk memproduksi barang atau jasa diperlukan faktor-faktor
produksi yang tediri atas sumber daya alam, sumber daya modal, dan
sumber daya manusia. Organisasi yang menyatukan sumber daya itulah
yang disebit badan usaha; sedangkan suatu unit gabungan dari sumber
daya produksi disebut perusahaan. Untuk jelasnya, perbedaan antara badan
usaha dan perusahaan dapat diterangkan sebagai berikut.
1. Pengertian Badan Usaha
Yang dimaksud dengan badan usaha ialah organisasi yang
menyatukan sumber daya produksi untuk menghasilkan barang atau jasa
dengan tujuan mendapaktkan keuntungan (laba). Organisasi tersebut ada
yang didirikan dan dimiliki oleh seorang atau lebih, ada juga yang
didirikandan dimiliki oleh pemerintah.
Misalnya, Ahmad dan dua orang kawannya mendirikan usaha
pembuatan pakaian dengan nama “Tritunggal”. Untuk itu, Ahmad dan
kawannya menyisihkan sejuanmlah modal dari rumah tangga keluarga
masing-masing, kekurangannya dipinjam dari bank. Selanjutnya, modal
yang telah tersedia digunakan untuk menyediakan lahan, mendirikan
gedung, membeli mesin-mesin dan peralatan, serta merekrut (mencari,
menyeleksi dan mengangkat) tenaga kerja sehingga mewujudkanpabrik
tekstil.
Semua kegiatan tersebut dilakukan bukan atas nama pribadi
Ahmad atau kawannya, melainkan atas nama organisasi yang mereka

2
bentuk, yaitu Tritunggal.organisasi yang menyatukan sumber daya alam,
modal, dan tenaga kerja semacam itu merupakan suatu badan usaha.
Proses penyatuan sumber daya alam dalam suatu organisasi agar dapat
bejalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan disebut manajemen.
Dengan demikian, agar suatu badan usaha dapat berjalan sebagaimana
mestinya harus ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan
manajemen.
2. Pengertian Perusahaan
Yang dimaksud dengan perusahaan ialah suatu unit kesatuan
sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa guna memenuhi
kebutuhan masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa perusahaan
merupakan sarana untuk mencapai tujuan suatu badan usaha.
Misalnya, badan usaha untuk memproduksi bahan pakaian.
Perusahaannya dapat berwujud pabrik pemintalan, pabrik perajutan, pabrik
tekstil, dan sebagainya. Contoh lain ialah badan usaha perdagangan,
perusahaanya dapat bewujud toko swalayan, agen barang elektronik,
perusahaan ekspor; badan usaha pertanian (agroindustri) perusahaannya
dapat berupa perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh,
dan lain-lain beserta pabrik pengolahan hasilnya.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perusahaan merupakan
kesatuan teknis untuk berproduksi, sedangkan badan usaha merupakan
kesatuan organisai dari pemilik perusahaan.
A. Jenis Badan Usaha dan Perusahaan
Pada umumnya penjelasamn badan usaha ditentukan berdasaarkan
lapangan usaha yang dijalankannya. Selain itu, ada penjenisan yang
ditentukan menurut besar kecilnya usaha yang dijalankan.
1. Penjenisan Berdasarkan Lapangan Usaha

3
Menurut Badan Usaha Statistik (BPS), pendapatan nasional di
Indonesia diperoleh dari 10 jenis lapangan usaha, tidak termasuk usaha
jasa pemerintah. Negara lain ada yang mengelompokkan badan usaha
menjadi kurang dari 10 jenis. Dalam ilmu ekonomi, penjenisan
perusahaan biasanya didasarkan atas lapangan usaha sebagai berikut.
1) Usaha agraris meliputi usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, dan perikanan untuk
menghasilkan bahan mentah.
2) Usaha pertambangan menyangkut usaha penggalian barang
yang telah tersedia di alam semesta.
3) Usaha indusutri menyangkut usah pengolahan bahan mentah
menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai.
4) Usaha perdagangan menyangkut usaha membeli barang untuk
dijual kembali.
5) Usaha jasa meliputi usaha angkutan, perbankan, asuransi,
huburan, dan sebagainya.
2. Perusahan Besar dan Perusahaan Kecil
Tanpa membedakan badan usaha, biasanya diadakan pembedaan
antara perusahaan besar dkan perusahaan kecil. Hal itu, antara lain,
ditujukan agar dapat melindungi kepentingan pengusaha kecil.
Menurut UU No. 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil, antara lain: (1)
jumlah modal bersih paling banyak dua ratus juta rupiah dan (2) hasil
penjualan tahunan paling banyak satu miliar rupiah. Undang-undang
tersebut ditujukan untuk membina dan memajukan usaha kecil.
Misalnya, pemerintah melakukan (a) pembinaan dalam bidang
produksi dan pemasaran, (b) menyediakan kredit, dan (c) menciptakan
iklim usaha yang menguntungkan.
B. Bentuk Badan Usaha

4
Ditinjau dari segi hukum, di masyarakat terdapat enam bentuk badan
usaha. Selain itu, terdapat organisasi kerja sama antara beberapa badan
usaha yang sejenis dan ada berbagai jenis badan usaha yang memusatkan
diri di bawah satu pemimpin. Keenam badan usaha tersebut: (1) Usaha
Perseorangan, (2) Firma, (3) Perseroan Komanditer, (4) Perseroan
Terbatas, (5) Badan Usaha Milik Negara, dan (6) Koperasi.
1. Usaha Perseorangan
Usaha perseorangan merupakan suatu kesatuan sumber daya
produksi yang dipimpin oleh seseorang dan dioperasikan atas tanggung
jawab orang tersebut. Dapat dikatakan bahwa usaha perseorangan
dimiliki oleh seseorang yang bertanggung jawab atas segala
pelaksanaan dan risiko yang dihadapi.
Pada umumnya usaha perseorangan hanya melakukan usaha secara
kecil-kecilan, misalnya, toko kecil, bengkel sepeda, losmen, kerajinan
tangan, dan pertanian rakyat. Hal ini tidak berarti bahwa usaha
perseorangan tidak dapat berkembang menjadi usaha besar. Di zaman
Belanda, orang mengenal perusahaan dagang milik Dasaad,
perusahaan rokok kretek milik Nitisemito, perusahaan optik milik
Kasoem, dan lain-lain yang tergolong sebagai perusahaan besar. Usaha
perseorangan semacam itu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk
badan usaha.
Pada zaman Orde Baru, tidak sedikit pengusaha yang memulai
kariernya dengan usaha perseorangan. Salah Hseorang di antara
mereka yang berhasil menjadi konglomerat ialah Bob Sadino. Ia
memulai kariernya dengan beternak 50 ekor ayam yang kemudian
berkembang menjadi perusahaan agrobisnis.
Kelemahan usaha perseorangan terutama terletak pada kemampuan
menyediakan modal dan kemampuan fisik atau usia seorang pemilik
yang terbatas. Kelebihannya terletak pada kecepatan mengambil
keputusan, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain.

5
2. Firma
Firma (Fa) ialah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih
untuk menjalankan usaha dengan jalan menyerahkan modal dan
tenaga. Dengan perkataan lain, modal Firma dicukupi secara bersama,
usahanya dikerjakan atau dipimpin bersama, dan apabila mendapat
keuntungan dibagi sebanding dengan modal yang dimasukkan. Tenaga
yang diserahkan diberi imbalan berdasarkan prestasi kerja.
Semua anggota berhak melak ukan tindakan untuk dan atas nama
Firma. Terhadap utang pada pihak lain, tiapa-tiapa anggota
bertanggung jawab tidak hanya terbatas sampai modal yang
dimasukkan. Apabila diperlukan dapat diadakan tuntutan agar harta
benda pribadi anggota disita untuk menutup kerugian atau hutang
Firma.
Untuk mendirikan Firma harus dibuat akta notaris yang berisi
perjanjian antar anggota. Akta tersebut didaftarkan pada Panitera
Pengadilan setempat dan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila
salah seorang anggota Firma meninggal dunia atau mengundurkan diri,
lalu diganti orang lain, dengan sendirinya harus dibuat aktan barau.
Dibanding dengan usaha perseorangan, kelebihan Firma adalah
(a) Dapat menghimpun modal lebih besar
(b) Nasibnya semata-mata tidak bergantung pada seseorang
3. Perseroan Komanditer
Perseroan Komanditer, disingkat PK, merupakan persetujuan
antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha denganjalan
menyerahkan modal saja atau dengan menyerahkan modal dan tenaga
kerja. Terbawa dari kebiasaan zaman Belanda, badan usaha tersebut
biasa disingkat menjadi Commanditaire Vennootschap (CV).
Perbedaan pokok antara PK dan Firma terletak pada keanggotaan.
Dalam hal ini, PK mempunyai dua macam anggota sebagai berikut.

6
(1) Anggotayang menyerahkan modal dan tenaga kerja disebut
anggota aktif, yang bertanggung jawab tidak terbatas (sama dengan
Fa) dan berperan aktif dalam kegiatan usaha PK.
(2) Anggota yang hanya menyerahkan modal disebut anggota pasif,
ia/mereka hanya bertanggung jawab terbatas samapai modal yang
diserahkan dan tidak ikut campur dalam kegiatan usaha.
Untuk mendirikan PKa harus dibuat akta notaris dan didaftarkan ke
panitera pengadilan. Kedudukan anggota aktif dapat dikatakan
sama dengan Firma. Kelebihannya dibandingkan dengan Firma
terletak pada pemoalan. Apabila PK memerlukan tambahan modal,
dapat ditempuh dengan jalan menambah anggota pasif.
4. Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas (PT) ialah badan hukum yang seluruh modal
dasarnya terdiri atas sejumlah saham atadu sero. Suatu PT dapat
didirikan oleh dua orang atau lebih. Sebagai pemilik perusahaan, para
pemegang saham berhak mendapat bagian keuntungan (dividen),
sedangkan tanggung jawabnya hanya terbatassampai sejumlah modal
yang ditanamkan. Karena tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas,
badan usaha itu disebut Perseroan Terbatas.
Untuk mengurus PT, paara pendiri mengangkat Direksi yang dapat
dipilih dari kalangan pemegang saham atau diambil dari luar
pemegang saham. Selain itu, diangkat komisaris untuk mengawasi
pelaksanaan tugas Direksi. Menurut UU No.1/1995, beberapa
ketentuan yang berhubungan dengan PT diantaranya adalah sebagai
berikut.
a. Akta Pendirian
Suatu PT didirikan dengan akta pendirian yang disahkan
oleh notaris. Akta tersebut berisi pernyataan berdirinya PT dan
anggaran dasar yang memuat segala ketentuan yang berlaku bagi
PT yang bersangkutan. Untuk pertama kali nama para Direksi,

7
Komisaris, dan pendiri PT dicantumkan dalam akta pendirian.
Direksi dan Komisaris diangkat selama jangka waktu tertentu yang
setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
b. Pengakuan sebagai Badan Hukum
Akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris harus
disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapat
persetujuan dan pengesahan sebagai badan hukum serta
diumumkan dalam Berita Negara. Salah satu syarat untuk
mendapatkan persetujan dari Menteri harus memenuhiketenteuan
mengenai pemodalan. Modal dasar PT sekurang-kurangnya
Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah); paling sedikit 25% dari
modal dasar harus sudah ditempatkan, dan paling sedikit 50% dari
modal ditempatkan harus sudah disetor.
Berdasarkan persetujuan/pengesahan dari Menteri
Kehakiman tersebut, suatu PT mendapat pengakuan sebagi badan
hukum; artinya PT tersebut dianggap sebagai orang biasa yang
dapat melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, PT
mempunyai hak milik yng terpisah dari harta kekayaan para
pendiri; perbuatan hukum PT diwakili oleh Direksi.
c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT bukan pendiri,
bukan direksi atau komisaris, melainkan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Rapat tersebut diselenggarakan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun. Sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi, RUPS, antara lain, berwenang untuk mengesahkan
laporan direksi, memberhentikan dan mengangkat
direksi/komisaris, dan menentukan kebijakan umum.
Apabila anggaran dasar PT tidak menentukan lain, pada
dasarnya setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara

8
dalam RUPS. Dengan demikian, hak suara seseorang ditentukan
berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Keputusan RUPS
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; apabila tidak
tercapai kemufakatan, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
d. Go Public
Apabila suatu PT ingin menambah modal, RUPS dapat
memutuskan untuk meneluarkan saham baru. Pada taraf pertama,
mengeluarkan saham baru ditawarkan kepada pemegang saham
lama, sisanya baru dijual kepada pihak lain. Apabila diperlukan
tambahan modal yang sedemikian besar, RUPS dapat mengambil
keputusan mengeluarkan saham untuk dijual kepada umum. PT
semacam itu biasa disebut go public.
Pengeluaran saham untuk dijual kepada umum harus mendapat
izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jual beli
saham semacam itu dilakukan melalui pasar modal (bursa efek).
Dengan demikian, pemegang saham yang memerlukan uang tunai
dapat dengan mudah menjual sahamnya kepada pihak lain.
Berdasarkan uraian tersebut berarti ada dua macam PT.
(1) PT Tertutup, sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang
atau badan tertentu; saham tersebut dikeluarkan “atas nama”
dan hanya dapat dipindahtangankan dengan persetujuan PT
tersebut.
(2) PT Terbuka (go public), sahamnya dapat diperjualbelikan
secara bebas di pasar modal; saham semacam itu dikeluarkan
“atas tunjuk”
Ditinjau dari segi permodalan dan pengelolaan, PT mempunyai
beberapa kelebihan dibanding dengan Firma/PK, antara lain;
(a) Dapat menghimpun moda,l lebih besar;
(b) Tanngung jawab penyerta modal terbatas;

9
(c) Penyerta modal mempunyai hak suara dalam RUPS;
(d) Pemimpin (direksi) mendapat pengawasan dari komisaris;
(e) Saham dapat dipindahtangankan tanpa mengubah Akta
Pendirian.
5. Koperasi
Koperasi berasal dari perkataan cooperation yang artinya kerja
sama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa koperasi ialah
kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk memenuhu
kepentingan bersama. Gabungan Koperasi Internasional (ICA)
menyebutkan koperasi yang intinya sebagai berikut. “Koperasi ialah
kumpulan orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk
memenuhi kepentingan bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan
diawasi secara demokratis.”
Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (UU No.25/92), pengertian koperasi dituangkan dengan
kalimat yang agak panjang sebagai berikut:”Koperasi ialah badan
usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.”
Pengertian koperasi yang dirumuskan dengan kalimat panjang
seperti di atas agak sulit dipahami. Untuk memperoleh pengertian yang
lebih jelas, kalimat tersebut akan kita potong menjadi beberapa anak
kalimat sebagai berikut.
a. Koperasi Merupakan Badan Usah
Pengertin badan usaha telah dijelaskan . perbedaannya
dengan badan usaha lain ialah, koperasi tidak semata-mata mencari
keuntungan/laba, tetapi lebih mengutamakan pada memberi
pelayanan yang baik untuk memenuhi kepentingan anggota dan
masyarakat. Oleh karena itu, di lingkungan koperasi tidak

10
digunakan istilah keuntungan/atau laba, tetapi sisa hasil usaha
(SHU)
b. Beranggotakan Orang-Seorang atau Badan Hukum Koperasi
Menurut ketentuan UU No.25/92, sekurang-kurangnya 20
orang yang mempunyai kepentingan sama dapat mendirikan
Koperasi Primer. Misalnya, 21 orang petanidi suatu desa dapat
membentuk Koperasi Pertanian tingkat Primer yang usahanya
menyediakan sarana produksi dan memasarkan produksi
anggotanya.
Suatu koperasi yang memenuhi persyaratan dapat disahkan
sebagai badan hukum oleh mentri yang membidangi koperasi atau
yang diberi wewenang. Untuk mengadakan kerja sama
antarkoperasi, sekurang-kurangnya tiga Koperasi Primer dapat
membentuk Koperasi tingkat Sekunder. Hal itu berarti koperasi
Primer beranggotakakan orang-seorang, sedangkan Koperasi
Sekunder beranggotakan badan hukhum koperasi.
c. Melandaskan Kegiatannya pada Prinsip Koperasi
Kegiatan koperasi ditujukan untuk melayani kepentingan
anggot; (1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2)
pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) pembagian sisa hasil
usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
tiap-tiap anggota, (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal, (5) kemandirian, (6) pendidikan perkoperasian, dan (7) keja
sama antarkoperasi.
d. Sekaligus sebagai Gerakan Organisasi Ekonomi Rakyat
Selain sebagai badan usaha, koperasi sekaligus merupakan
gerakan ekonomi rakyat, yaitu suatu kesatuan organisasi dan

11
gerakan yang terpadu untuk mengadakan perbaikan ekonomi
rakyat.
e. Berdasar atas Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengiandung arti, yaitu (1) setiap
anggota memperhatikan kepentingan anggota lainnya, (2) yang
kuat membantu yang lemah, dan (3) tiap-tiap anggota
berpartisipasi dalam kegiatan usaha sesuai dengan kemampuannya.
Terhadap badan usaha lain, asas kekeluargaan menghendaki kerja
sama yang saling menghidupi sehingga tidak ada badan usaha yang
sengaja merugikan atau mematikan usaha pihak lain.
f. Ketentuan Lain-lain
Selain tujuh prinsip koperasi tersebut pada butir a samapai
dengan e di atas, beberapa hal yang perlup mendapat perhatian
adalah sebagai berikut.
1) Permodalan
Modal koperasi teritama dihimpun dari simpanan anggota,
yaitu (1) simpanan pokok yang besarnya sama bagi setiap
anggota dan dibayar saat masuk jadi anggopta; dan (2)
simpanan wajib yang besarnya tidak sama bagi setiap anggota
dan wajib dibayar setiap waktu tertentu. Cara menghimpun
modal seperti itu memberi kesempatan pada rakyat kecil untuk
bersama-bersama memiliki perusahaan yang modalnya makin
lama akan semakin besar.
2) Keanggotaan
Salah satu syarat menjadi anggota koperasi ialah bahwa
kepentingan ekonomi anggota harus ada kaitannya dengan
usaha yang dijalankan olek koperasi. Dengan demikian, di satu
pihak anggota menjadi pemilik koperasi dan di lain pihak
menjadi pelanggan atau pengguna jasa yang diselenggarakan

12
oleh koperasi. Dengan perkataan lain, anggota koperasi
menjadi pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
3) Rapat Anggota
Selaku pemilik, setiap anggota berhak ikut merencanakan
dan menentukan kebijakan yang akan dujalankan oleh koperasi.
Hal itu dilakukan melalui rapat anggota (RA) yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat tersebut
diselenggarakan sekali setahun sehingga biasa disebut Rapat
Anggota Tahunan (RAT). Berbeda dengan RUPS, dalam Rapat
Anggota Koperasi setiap anggota mempunyai satu hak suara
(one man one vote). Dalam Rapat Anggota Koperasi sekunder,
hak suara anggota diatur sebanding dengan jumlah anggota
perseorangan yang terdapat dalam Koperasi Primer. Misalnya,
koperasi primer yang beranggotakan
- 20 s.d 99 orang memiliki satu hak suara;
- 100 s.d 199 orang memiliki dua hak suara;
- 200 s.d 299 orang memiliki tiga hak suara;
- 300 s.d 399 orang memiliki empat hak suara;
- 400 orang atau lebih memiliki lima hak suara.
-
4) Pengangkatan Pengurus, Pengawas, dan Manajer
Pemimpin koperasi dipegang oleh pengurus yang dipilih
dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Untuk mengawasi
pelaksanaan tugas pengurus, rapat anggota juga memilih dan
mengangkat pengawas (Badan Pemeriksa). Dalam hal ini, baik
pengurus maupun pengawas, harus dipilih dari kalangan
anggota. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat
tenaga profesional (ahli dalam bidangnya) dari luar anggota
untuk memimpin usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
Tenaga semacam itu biasa disebut manajer koperasi.

13
Pengurus dan pengawas koperasi diangkat untuk jangka
waktu maksimum lima tahun dan setelah masa jabatannya
berakhir dapat dipilih kembali. Adapun manajer koperasi
diangkat berdasarkan ikatan kerja (kontrak kerja).
g. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi
UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) berbunyi:”Perekonomian
disusun sebagai usaha bersam berdasar atas asas kekeluargaan”.
Penjelasan pasal tersebut berbunyi:”...Bangun perusahaan yang
sesuai dengan itu ialah koperasi”. Hal itu dapat dianggap sebagai
suatu kelebihan koperasi dibandingkan dengan badan usaha
lainnya. Kelemahan koperasi pada umumnya terletak pada
kelemahan modal, sumber daya manusia, dan pengelolaannn
.
6. Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah perusahaan yang
modalnya dikuasai atau berasal dari pemerintah. Perusahaan semacam
itu telah ada sejak zaman Belanda. Pada awal kemerdekaan Indonesia,
kehadiran BUMN dapat dikatakan sebagai amanat UUD 1945 Pasal 33
ayat (2) yang menyebutkan:”Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara”.
Pada awal pemerintaha Orde Baru, dengan Instruksi Presiden
No.17 tahun 1967 di kalangan Perusahaan Negara diadakan penataan
kembali. Berdasarkan instruksi tersebut, BUMN dikelompokkan
menjadi
(1) Perusahaan (Negara) Jawatan disingkat Perajan;
(2) Perusahaan (Negara) Umum disingkat Perum;
(3) Perusahaan (Negara) Perseroan Terbatas disingkat Persero dan
biasa disebut PT Persero;
(4) Perusahaan Daerah

14
a. Perusahaan Jawatan
Perusahaan Jawatan (Perjan) ialah badan usaha milik
negara yang dibina oleh suatu Departemen/Direktorat Jenderal
atau Pemerintah Daerah (Pemda). Ciri-ciri Perjan, antara lain,
(1) Modalnya disediakan oleh pemerintah melalui anggaran
belanja departemen atau Pemda yang bersangkutan.
(2) Tujuannya memberi pelayanan kepada masyarakat dengan
memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas agar tidak
merugi.
(3) Statusnya sebagai unit pelaksana teknis dari suatu
departemen atau Pemda, pegawainya merupakan pegawai
negeri.
(4) Pemimpinnya diangkat oleh departemen/Pemda yang
bersangkutan dengan sebutan Kepala (bukan Direksi).
(5) Pengawasannya dilakukan secara kedinasan oleh
Inspektorat Jenderal Departemen.
Dari sekia banyak BUMN, pada akhir 1988 hanya terdapat
dua Perjan, yaitu (1) Perjan Pegadaian di bawah
Departemen Keuangan dan (2) Perusahaan Jawatan Kereta
Api (PJKA) di bawah Departemen Perhubungan. Pada
tahun 1989, kedua Perjan tersebut diubah menjadi Perum.
b. Perusahaan Umum
Perusahaan umum atau Perum ialah badan usaha milik
negara yang dibina oleh Departemen Keuangan selaku
pemegang saham dan Departemen Teknis yang terkait. Ciri-ciri
Perum, antara lain, adalah sebagai berikut.
(1) Seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dan untuk
menambah modal Perum diizinkan meminjam, baik dari
dalam maupun luar negeri.

15
(2) Tujuannya memberikan pelayanan umum kepada
masyarakat dan sekaligus mencari laba untuk kepentingan
negara.
(3) Statusnya sebagai badan hukum yang organisasinya diatur
dengan undang-undang khusus untuk itu.
(4) Pemimpinnya disebut direksi yang diangkat bersama oleh
Departemen Keuangan dan Departemen Teknis.
(5) Pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pembina yang
diangkat oleh pemerintah.
Beberapa Perum yang terkenal diantaranya ialah Perum
Listrik Negara (PLN), Perum Pos dan Giro, Perum
Telekomunikasi (Telkom), dan lain-lain yang telah
ditingkatkan menjadi Persero.
c. Perusahaan Perseroaan
Perusahaan Perseroan atau Persero ialah badan usaha milik
negara yang berfungsi sebagai agen pembangunan (agen of
development). Ciri-ciri PT Persero, antara lain, adalah sebagai
berikut.
(1) Perusahaan atau sebagaian modal sahamnya dikuasai oleh
pemerintah, dengan ketentuan bahwa Persero diizinkan
mengadakan usaha patungan (joint venture) dengan BUMN
lain, pihak swasta nasional, atau swasta asing.
(2) Tujuannya melaksanakan pembangunan dan memupuk laba
sebagai sumber pendapatan negara.
(3) Statusnya sebagai badan usaha yang tunduk pada KUHD
dan diperlakukan sama dengan PT yang didirikan oleh
swasta. Oleh karena itu, di depan nama Persero ditambah
singkatan PT.
(4) Pimpinannya dipegang oleh dewan direksi yang diangkat
dan bertanggung jawab kepada pemerintah.

16
(5) Pengawasannya dilakukan oleh dewan komisaris yang
diangkat oleh pemerintah.
Dari sekian banyak PT Persero yang terkenal, di antaranya
PT Garuda Indonesia Airways, PT Pelayaran Nasional
Indoneesia, PT Semen Padang-Cibinong-Gresik-Tonasa,
dan PT Hotel Indonesia Intenasional. Dengan berlakunya
UU No.7/1992 tentang Perbankan, bank-bank Pemerintah
(BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain) diubah menjadi badan
hukum PT Persero.
d. Perusahaan Daerah
Pada dasarnya Perusahaan Daerah atau PD ialah BUMN
yang modal/sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan
Daerah yang mengemban tugas (misi) memberi pelayanan
umum dapat disamakan dengan Perum, misalnya, perusahaan
Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD); yang mencari laba
sebagai sumber pendapatan Pemda dappat disamakan dengan
Persero, misalnya, Bank Pembangunan Daerah.
C. Pemusatan Badan Usaha
Di dalam kehidupan ekonomi, persaingan merupakan hal yang biasa
sehingga ada badan usaha yang tersingkir dari pasar. Untuk menghindari
keadaan semacam itu, beberapa badan usaha dapat mengadakan kerja
sama dalam bentuk Kartel, atau dapat menggabungkan diri menjadi Trust.
1. Kartel
Kartel ialah organisasi kerja sama antara beberapa badan usaha
sejenis dengan tujuan menguasai pasar.
2. Trust
Trust ialah penggabungan atau peleburan beberapa badan usaha
sejenis dan atau berlainan jenis sehingga menjadi satu badan usaha
raksasa.

17
3. Perusahaan Pengendali
Sebagai akibat dikeluarkannya Undang-Undang Anti Trust, di
Amerika Serikat muncul badan usaha baru dengan sebutan Holding
Company (HC). Bentuk badan usaha tersebut merupakan Perseroan
Terbatas yang bertujuan menguasai beberapa perusahaan dengan jalan
membeli mayoritas saham perusahaan yang ingin dikuasai.
D. Fungsi Badan Usaha
Seperti kita ketahui, badan usaha bertujuan mendapatkan laba dengan
jalan memproduksi dan menjual barang atau jasa. Untuk mendukung
proses produksi dan penjualan barang atau jasa tersebut perlu didukung
pelayanan admnistratif. Oleh karena itu, suatu badan usaha sekurang-
kurangnya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi teknis produksi dan fungsi
administrasi.
1. Fungsi Teknis
Fungsi teknis badan usaha ialah memproduksi dan memasarkan
barang atau jasa. Untuk perusahaan besar, funsi tersebut pada
umumnya dijalankan dalam dua unit usaha, yaitu (1) bagian produksi
dan (2) bagian pemasaran. Adapun funsi dan kegiatan tiap-tiap bagian
a. Bagian Produksi
Bagian produksi berfungsi menghasilkan barang atau jasa.
Kegiatannya, antara lain : (1) menyiapkan bahan baku/pembantu,
(2) mengoperasikan mesin/alat produksi, dan (3) melakukan
pengawasan mutu produksi.
b. Bagian Pemasaran
Bagian pemasaran berfungsi memaarkan barang atau jasa
yang diproduksi. Kegiatannya, antara lain : (1) mengadakan
informasi dan periklanan, (2) melakukan transaksi jnual beli, (3)
nebgatur penggudangan dan pengiriman barang, dan (4)
mengadakan penelitian pasar.

18
2. Fungsi Admnistrasi
Fungsi administrasi badan uasaha ialah memberi pelayanan untuk
kelancaran proses produksi dan pemasaran. Fungsi tersebut pada
umumnya dilaksanakan oleh tiga bagian, yaitu (1) bagian tata usaha,
(2) bagian keuangan, dan (3) bagian kepegawaian.
3. Funsi Penelitian dan Pengembangan
Selain fungsi teknis dan fungsi admnistrasi, suatu badan usaha
mempunyai fungsi penelitian dan pengembangan (Litbang).
Fugsi tersebut pada dasarnya menyebar dibeberapa unit usaha yang
terkait. Misalnya, untuk mengembangkan teknologi produksi yang
merupakan tanggung jawab pemimpin bagian produksi dan untuk
mengembangkan kualitas sumber daya manusia merupakan tanggung
jawab pemimpin bagian kepegawaian.

19
MANAJEMEN
Keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan oleh manajemen usaha itu.
Manajemen ialah suatu usaha untuk mencapai efisiensi agar tujuan usaha tercapai,
yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan hanya dapat tercapai melalui manajemen
usaha yang baik.
A. Pengertian Manajemen
Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, maneggiare. Kata
manajemen berasal dari kata manus yang berarti ‘tangan’.
Para ahli memberikan batasan yang berbeda-beda tentang manajemen.
Namun, dasar dan tujuannya tetap sama. Untuk lebih memahaminya,
berikut ini disajikan batasan manajemen dari para ahli Indonesia dan Barat
sebagai berikut.
(1) Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo memberi batasan : “ Manajemen
ialah penyelenggaraan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang,
uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan.”
(2) Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA merumuskan:”Manajemen ialah
kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam
rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.”
(3) Harold Koontz dan Cyril O’Donnell mengatakan:”Manajemen ialah
penyelesaian pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan orang lan.
(4) George R. Terry mengatakan:”Manajemen ialah pencapaian tujuan
yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan orang lain.
Berdasarkan batasan-batasan manajemen tersebut, dapat disimpulkan
beberapa hal berikut.
(1) Manajemen diberlakukan pada usaha kelompok dan bukan
terhadap perseorangan.
(2) Tujuan merupakan sasaran manajemen. Jadi, manajemen ialah
persoalan mencapai tujuan melalui sekelompok orang.

20
(3) Dalam mencapai tujuan selalu harus ada penyatuan pikiran,
perasaan, kemauan, tenaga, bahan-bahan, alat-alat, serta
penggunaan waktu dan ruangan.
(4) Manajemen dapat dipelajari, dicapai, dan kecakapan dalam
memanfaatkannya dapat dikembangkan.
(5) Manajemen tidak berwujud atau tudak nyata, tetapi hasilnya dapat
dilihat berupa keteraturan, karyawan-karyawan yang
berpengalaman serta mengerti akan tugas masing-masing, moral
tinggi, dan hasil yang memuaskan.
(6) Manajemen ialah alat untuk mencapai tujuan.
(7) Manajemen terdapat dalam segala kegiatan manusia. Jadi, bukan
hanya dalam kegiatan ekonomi, kegiatan rumah tangga, organisai
pelajar seperti OSIS, dan kegiatan kenegaraan semuanya
memerlukan manajemen.
(8) Manajemen mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang universal
(dapat diterapkan pada setiap bidang yang berlainan).
B. Sarana Manajemen
Agar manajemen dapat terlaksana dengan baik diperlukan sarana.
Manajemen sebagai suatu proses pemberian pimpinan dan bimbingan serta
fasilitas-fasilitas dalam suatu kegiatan kerja samma untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sarana-sarana dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang
terpenting yang mutlak harus tersedia dalam setiap kegiatan manajemen.
Sarana-sarana di dal istilah manajemen dikenal dengan “Enam M”, yaitu
tenaga keja (man), uang (money), mesin-mesin(machines), cara kerja
(methods), bahan perlengkapan (materials), dan pasar (market).
C. Fungsi Manajemen
Fungsi manajemen menurut beberapa pakar sampai saat sekarang
belum ada kesepakatan. Berbagai pendapat para pakar mengenai fungsi

21
manajemen walaupun terdapat perbedaan yang tidak mendasar, pada
hakikatnya terdapat persamaan yang mendasar.
Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry
merupakan fungsi dasar manajemen. Fungsi-fungsi itu (Planning,
Organizing, Actuating, Controlling) mempunyai sifat ketergantungan satu
dengan yang lain, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
1. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan (planning) merupakan kegiatan yang penting
dan sangat berarti bagi keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan
mutlak dilakukan oleh manajer/pemimpin. Kegiatan perencanaan ialah
kegiatan yang sungguh-sungguh memikirkan, menimbang-nimbang,
dan memutuskan serta menentukan:
 Apa yang akan dikerjakan?
 Kapan (apabila) pekerjaan itu dilakukan?
 Bagaimana cara melakukan pekerjaan itu?
 Siapa yang harus melakukan pekerjaan itu dan di mana
pekerjaan itu dilaksanakan?
 Mengapa pekerjaan itu harus dilaksanakan?
a. Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
(1) Ramalan, yaitu perhitungan bagaimana ramalan keberhasilan di masa
yang akan datang.
(2) Sasaran, yaitu perincian singkat tentang apa yang akan dicapai.
(3) Kebijakan, yaitu rumusan cara-cara kerja yang akan dilaksanakan.
(4) Program, yaitu urutan langkah-langkah yang akan dilakukan menuju
sasaran.
(5) Daftar waktu, yaitu penetapan waktu lamanya tiap-tiap pekerjaan harus
diselesaikan.
(6) Prosedur kerja, yaitu penegasan sistem pekerjaan itu dilakukan.
(7) Anggaran biaya, yaitu penentuan sumber-sumber dana yang telah
tersedia untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dipersiapkan.

22
Kegiatan perencanaan dapat disimpulkan, yaitu menentukan
tujuan, kebijakan, arah yang akan ditempu, prosedur, dan metode-
metode kerja dalam pencapaian tujuan.
b. Unsur Perencanaan
Unsur perencanaan terdiri atas berikut.
(1) Rasional, artinya bahwa perencanaan tidak dibuat asal-asalan, tetapi
dengan pemikiran yang rasional; bukan berdasarakan angan-angan,
melainkan harus dapat dilaksanakan.
(2) Estimasi, perencanaan yang baik harus berdasarkan perkiraan-
perkiraan yang mendekati kenyataan.
(3) Preparasi, perencanaan dibuat sebagai persiapan, yaitu pedoman dan
patokan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
(4) Operasional, perencanaan untuk dilaksanakan ataupun untuk tindakan-
tindakan kemudian. Jadi, perencanaan untuk tindakan akan datang
yang memuat gambaran-gambaran yang akan dilaksanakan kelak.
c. Sifat Perencanaan
Perencanaan yang sempurna harus mempunyai sifatt-sifat sebagai
berikut.
(1) Fajtual, perencanaan didasarkan pada fakta-fakta atau data-data yang
ada, dipikirkan pula kejadian-kejadian yang mungkin timbul dalam
pelaksanaan kelak.
(2) Rasional, perencanaan harus masuk akal, ilmiah, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Fleksibel, artinya dapat mengikuti perkembangan kemajuan
masyarakat, perubahan situasi dan kondisi yang terjadi secara tiba-tiba.
(4) Kontinu, artinya perencanaan harus menggambarkan tindakan terus
menerus (berkelanjutan).
(5) Dialektis, perencanaan harus selslu mengandung peningkatan dan
perbaikan-perbaikan untuk kesempuraan yang akan datang.

23
d. Fungsi Perencanaan
Perencanaan yang baik berfungsi sebagai beriku.
(1) Interpretasi, perencanaan harus merupakan uraian/penjelasan dan
penjabaran dari kebijakan umum manajemen.
(2) Forecasting, perencanaan harus diramalkan kemungkinan
keberhasilannya.
(3) Koordinasi, perencanaan merupakan alat koordinasi dari semua
kegiatan sehingga kegiatan berjalan harmonis menuju arah pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.
(4) Ekonomis, perencanaan hanya mengandung prinsip ekonomi, untuk
menghindari pemborosan. Perencanaan harus menjadi kegiatan
manajemen ekonomi.
(5) Pedoman, perencanaan harus menjadi pedoman bagi pelaksanaan
perencanaan.
(6) Kepastian, perencanaan dibuat sedemikian rupa dengan menetapkan
terlebih dahulu hal-hal yang akan dikerjakan dan apa yang akan
dikerjakan kemudian secara pasti.
(7) Preventive, perencanaan harus menjadi alat kontrol dan evaluasi
terhadap suatu tindakan agar terhindar dari penyelewengan-
pemyelewengan dan pemborosan-pemborosan, baik waktu, tenaga,
biaya, maupun fasilitas-fasilitas manajemen lainnya.
2. Fungsi Pengorganisasian
Kegiatan pengorganisasian (organizing) menurut George R. Terry
berarti mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dikerjakanantara
kelompok kerja dengan menetapkan wewenang serta tanggung jawab
tiap-tiap individu.
Kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian adalah
(1) Membagi-bagi tugas kepada anggota kelompok,
(2) Menyediakan fasilitas kerja,
(3) Menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan,
(4) Menempatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya,

24
(5) Memberi wewenang serta tanggung jawab, dan
(6) Mengatur hubungan di antara anggota kelompok, baik formal
maupun informal.
a. Hal-hal yang pelu Diperhatikan dalam Menyusun Organisasi
(1) Bagaimana mengelompokkan pekerjaan?
(2) Bagaimana cara memberi tugas kepada setiap orang?
(3) Bagaimana mengatur hubungan dan tanggung jawab serta wewenang
yang baik?
(4) Bagaimana menciptakan iklim kerja yang baik; bagaimana
mengadakan dan mengatur fasilitas-fasilitas kerja yang diperlukaan?
b. Unsur Organisasi
(1) Kelompok
(2) Bekerja sama, dan
(3) Tujuan bersama.
c. Sasaran dan Tujuan Organisasi
Sasaran suatu organisasi ialah untuk mendapatkan sesuatu bentuk
kerja sama yang bermanfaat untuk manajemen, sedangkan tujuan
organisasi ialah agar manajemen berhasil secara efektif dan efisien.
d. Perlunya Organisasi
Keperluan pengorganisasian dalam setiap manajemen adalah
(1) Mempermudah pelaksanaan kerja,
(2) Membagi-bagi kegiatan atas bagian yang yang khusus,
(3) Memudahkan pengawasan oleh pihak manajer,
(4) Mencegah kegiatan yang waktunya bersamaan,
(5) Menempatkan pekerja yang sesuai dengan keahliannya, dan
(6) Mengusahakan agar pekerjaan seleseai sesuai denga rencana.
e. Manfaat Pengorganisasian
Kegiatan pengorganisasian memberikan manfaat, antara lain:
(1) Setiap karyawan mengetahui tugas dan pekerjaannya,
(2) Pengorganisasian memperjelas hubungan kerja anggota manajemen,
(3) Unit-unit kerja terkoordinasi dengan baik,

25
(4) Dapat memakai tenaga kerja sesuai demngan keahlian, dan
(5) Kegiatan kerja dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
f. Fungsi Pengorganisasian
Pengorganisasian yang baik dalam suatu manajemen dapat berfungsi
(1) Mengatur dan kerja sama,
(2) Mencegah hambatan-hambatan kerja dan mengatasi kesulitan kerja,
(3) Mencegah kesimpangsiuran kerja, dan
(4) Menentukan pedoman-pedoman kerja.
g. Cara Menyusun Pengorganisasian
(1) Mengetahui tujuan yang hendak dicapai,
(2) Membagi pekerjaan dalam kegiatan-kegiatan kecil,
(3) Mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam unit-unit yang
praktis dan homogen,
(4) Membuat garis dengan tegas dan jelas atas tugas-tugas yang harus
dilakukan, serta menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai,
(5) Menempatkan tenaga kerja sesuai denga keahlian (yang kompeten),
dan
(6) Memberi wewenang kepada petugas yang dipercaya.
h. Tipe Organisai
Ada beberapa tipe organisasi dalam manajemen, antara lain, sebagai
berikut.
(1) Bentuk organisasi lini atau disebut juga sebagai organisasi bentuk
lurus. Bentuk organisasi ini dipakai oleh kemiliteran, juga dipakai pada
perusahaan kecil
(2) Bentuk organisasi lini dan staf (line and staff organization), atau
disebut juga gabungan organisasi lini dan staf
(3) Bentuk organisasi fungsional (Functional Organization), yaitu tiap
atasan/pemimpin ialah ahli dalam bidangnya. Komando dari pemimpin
melalui kepala-kepala bagian.

26
3. Fungsi Penggerakan
Sesudah perencanaan dan pengorganisasian, tindakan selanjutnya
ialah penggerakan, (actuating). Penggerakan ialah pelaksanaan secara
fisik hasil perencanaan dan pengorganisasian.
a. Kegiatan Penggerakan
Penggerakan mengusahakan agar anggota kelompok
melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan. Kegiatan yang
diberikan dengan mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan
yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi,
memberi perintah dan instruksi, serta mengadakan supervisi
dengan meningkatkan sikap moral setiap anggota kelompok.
b. Sasaran dan Tujuan Penggerakan
Sasaran penggerakan ialah (1) untuk kedisiplinan dan
ketaatan, dan (2) kesediaan orang-orang untuk melakukan tugas
yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan pedoman yang
diberikan. Adapun tujuan penggerakan ialah agar manajemen
berhasil secara efektif dan efisien.
c. Prinsip Kegiatan Penggerakan
(1) Memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya,
(2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia,
(3) Menanamkan kepada manusia semangat kompetisi yang sehat,
(4) Mengharagai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna,
(5) Mengusahakan keadilan tanpa pilih kasih,
(6) Memberika kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup,
dan
(7) Memberikan dorongan untuk mengembangkan prestasinya.
d. Fungsi Penggerakan
Menurut Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo, funfsi
penggerakan adalah sebagai berikut:
(1) Komunikasi,
(2) Human relation,

27
(3) Kepemimpinan,
(4) Pengembangan eksekutif,
(5) Pengembangan rasa tanggung jawab,
(6) Pemberian komando,
(7) Mengadakan pengamatan, dan
(8) Pemeliaraan moral dan disiplin.
4. Fungsi Pengawasan
Pengawasan sangat penting dalam manajemen. Kegiatan dalam
pengawasan perlu dalam setiap kegiatan manajemen untuk
menghindari kegagalan.
a. Kegiatan Pengawasan
(1) Mengamati kegiatan-kegiatan apa dikerjakan sesuai dengan
rencana yang telah dibuat atau tidak;
(2) Menganmati bagaimana kuantitas dan kualitas dari hasil yang
dicapai;
(3) Meneliti bagaimana penggunaan biaya dan anggaran sesuai
dengan standar-standar yang telah dibuat atau tidak;
(4) Mengadakan perbandingan perbandingan, baik melalui
laporan-laporan maupun pengawasan langsung ke lokasi
kegiatan kerja.
b. Proses Pengawasan
(1) Menetapkan alat ukur (standar). Pada tahap ini pemimpi
haruslah menentukan standar atau alat-alat penilaian.
(2) Mengadakan penilaian. Pada tahap ini, pemimpin mengadakan
evaluuasi, yaitu membandingkan pekerjaan yang telah
dikerjakan dengan standar tadi. Apabila terdapat perbedaan,
artinya actual result tidak sama dengan standar.
(3) Mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini
dimaksudkan agar tujuan pengawasan dapat direalisasikan.

28
BIDANG MANAJEMEN
A. Manajemen Produksi
Istilah produksi dan operasional sering dipakai dalam suatu organisasi
yang menghasilkan keluaran (output), baik berupa barang atau jasa. Secara
umum produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang
mentransformasikan masukan (input) menjadi hasil keluaran (output).
1. Pengertian Manajemen Produksi
Kegiatan produksi merupakan kegiatan memanfaatkan sumber
daya ekonomi, seperti sumber daya manusia, dana, bahan-bahan, dan
alat-alat.
Manajemen produksi merupakan kegiatan mengoordinasikan dan
mengatur penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk
menciptakan dan menambahkan manfaat suatu barang dan jasa, serta
kegiatan-kegiatan yang mendukung dan menunjang usaha untuk
menghasilkan barang atau jasa.
2. Pengambilan Keputusan ddalam Manajemen Produksi
Fungsi utama manajemen produksi ialah mengambil keputusan-
keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan kapan mulai
dikerjakan, di mana, dan siapa yang mengerjakan.
Keputusan yang diambil menyangkut bidang fisik atau organisasi
yang dapat diperkirakan atau diramalkan. Proses pengambilan
keputusan dapat digambarkan sebagai berikut.
Masalah/Problem
Penentuan Model
Pengumpulan Data

29
3. Ruang Lingkup Manajemen Produksi
a. Perencanaan atau Desain Produksi
Kegiatan perencanaan atau desain produksi meliputi seleksi dan
rancangan atau desain hasil produksi serta mengembangkan produk
yang sudah ada.
b. Seleksi, Perancangan Proses, dan Peralatankegiatan selanjutnya
ialah menentukan jenis proses yang akan digunakan serta
peralatannya. Kegiatan ini diawali dengan peneleksian dan
pemilihan akan jenis proses yang akan digunakan. Penyeleksian
meliputi mesin, peralatan, bangunan, dan lingkungan kerja.
c. Pemilihan Lokasi Perusahaan dan Unit Produksi
Untuk menjamin kelancaran produksi, sangat penting pemilihan
lokasi perusahaan dan unit produksinya. Dalam pemilihan lokasi
perusahaan, perlu diperhatikan jarak, kelancaran, pengangkutan
bahan, dan masukan (input) serta biaya pengangkutan barang ke
pasar.
d. Rancangan Tata Letak dan Arus Kerja
Kelancaran produksi ditentukan oleh rancangan tata letak dan
arus kerja (proses). Rancangan tata letak harus
Analisis Data
Peringkat Alternatif
Keputusan

30
mempertimbangkan, antara lain, kelancaran arus kerja, optimalisasi
waktu penggerakan dalam proses, kemungkinan kerusakan terjadi,
minimalisasi biaya, atau pengendalian bahan.
e. Rancangan Tugas Pekerjaan
Dalam melaksanakan fungsi produksi, organisasi kerja harus
disusun sebagai dasar pelaksanaan tugas pekerjaan. Rancangan
tugas harus menjadi satu kesatuan dengan manusia sebagai
pelaksananya.
f. Strategi Produksi serta Pemilihan Kapasitas
Rancangan sistem produksi harus disusun dengan landasan strategi
produksi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam strategi produksi,
terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan produksi, serta misi
dari bidang proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan
kualitas.
4. Pengoperasian Sistem Produksi
Dalam pengoperasian sistem produksi kita perlu melaksanakan
penyusunan rencna produksi, pemeliharaan mesin, pengendalian mutu,
dan manajemen sumber daya manusia.
5. Sistem Produksi
Sistem produksi dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.
Masukan Transformasi Keluaran
Bahan
Tenaga kerja
Mesin
Energi
Modal
informasi
Proses konvensi Barang atau jasa

31
B. Manajemen Pemasaran
1. Pengertian Manajemen Pemasaran
Manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai suatu action science
yang merupakan prinsip-prinsip untuk meningkatkan efektivitas
pertikaran.
Pengertian manajemen pemasaran dalam uraian di atas mengandung arti
sebgai berikut.
(1) Sebagai suatu proses manajemen yang meliputi analisis, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan;
(2) Sebagai suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk melahirkan
pertukaran yang diinginkan;
(3) Sebagai suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pembeli dan
penjual;
(4) Sebagai suatu kegiatan yang dapat dilakukan, baik yang bertujuan
untuk keuntungan pribadi maupun bersama;
(5) Sebagai suatu kegiatan yang difokuskan kepada penerapan dan
koordinasi produk, haraga, promosi, dan tempat untuk mencapai hasil
yang efektif.
2. Pendekatan Pemasaran
a) Pendekatan institusi
Pendekatan institusi atau kelembagaan merupakan kegiatan
pemasaran ditinjau dari segi lembaga yang terkait dengan pemasaran.
b) Pendekatan kokoditas
Pendekatan komoditas adalah pendekatan pemasaran yang ditinjau
dari sudut kegiatan suatu barang produksi atau jasa.
c) Pendekatan fungsi
Pendekatan fungsi ialah pendekatan yang emandang pemasaran
sebagai suatu kegiatan yang penting agar memperoleh sasaran dan
tujuan pemasaran.

32
3. Fungsi Pemasaran
Fungsi pemasaran ialah (a) penjualan, (b) pembelian, (c) pengangkutan,
(d) penyimpanan, (e) pembiayaan, (f) penanggung risiko, (g)
pengumpulan, dan (h) survei pasar.
4. Tugas Manajemen Pemasaran
Manajemen pemasaran bertugas mengembangkan dan memasarkan
produk serta melaksanakan strategi pemasaran untuk melayani kebutuhan
konsumen dengan tujuan memperoleh laba.
Manajemen pemasara meliputi tugas yang luas bahkan dapat dikatakan
tidak terbatas. Kegiatan manajemen pemasaran meliputi
(1) Penentuan kebijakan pemasaran,
(2) Penganalisisan fungsi penjuala,
(3) Penggunaan keterangan pasar,
(4) Pengembangan prosedur penjualan yang efektif,
(5) Penyusunan struktur organisasi penjualan,
(6) Pelatihan serta pengarahan tenaga penjual,
(7) Penggunaan sales promotion yang sempurna, dan
(8) Penggunaan reklame dan iklan.
5. Saluran Pemasaran
Satu hal yang juga sangat penting dalam manajemen pemasaran, yaitu
saluran yang tepat dalam proses pengarahan produk dan jasa dari produsen
kepada konsumen. Saluran niaga atau saluran marketing ialah saluran yang
harus dilalui oleh barang atau jasa yang mengalir dari penjual kepada
pembeli.
6. Penerapan Manajemen dalam Bidang Pemasaran
Penerapan manajemen dalam bidang pemasaran ialah penggunaan
fungsi-fungsi manajemen dalam pemasaran. Fungsi manajemen dalam
perusahaan tersebut ialah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,
dan pengawasan.

33
C. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan meliputi semua aktivitas perusahaan
bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh
perusahaan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien
mungkin.
1. Keuangan dalam Struktur Organisasi Perusahaan
Fungsi pokok admnistrasi keuangan ialah mencatat dan membuat
laporan tentang informasi keuangan perusahaan yang meliputi penyusunan
anggaran dan laporan keuangan. Tugas lain dari administrasi keuangan
ialah mengurus masalah gaji, pajak, dan pemeriksaan.
2. Tujuan Manajemen Keuangan
(1) Memaksimalkan keuntungan perusahaan;
(2) Memaksimalkan nilai perusahaan (kemakmuran pemegang saham).
D. Manajemen Personalia
Kegiatan-kegiatan di bidang manajemen personalia dimaksud meliputi
hal berikut.
(1) Perencanaan perusahaan
(2) Struktur organisasi meneliti struktur manajemen dan pengaturan
wewenang serta tanggung jawab dan penyesuaian fungsi personalia
dengan fungsi lain dalam mencapai tujuan.
(3) Perencanaan tenaga kerja
(4) Pengembangan tenaga kerja.
(5) Penetapan balas jasa (upah).
(6) Hubungan dan pelayanan karyawan perlu diperhatikan terutama
tentang pengakuan hubungan kerja dengan para karyawan, bagaimana
mekanisme konsultasi, dan prosedur menyelesaikan sengketa.

34
E. Manajemen Admnistrasi/Akuntansi
Manajemen admnistrasi/akuntansi disebut juga sebagai manajemen
pembukuan.
(1) Menurut Ensiklopedi Admnistrasi, pembukuan ialah proses pencatatan,
penggolongan dan peningkatan dengan cara yang tepat. Hal tersebut
umumnya dinyatakan dalam bentuk angka, uang, transaksi-transaksi
dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan, dan penafsiran dari
hasil-hasilnya.
(2) Menurut Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan
Manajemen, pembukuan ialah mencatat dan pengolahan transaksi
perusahaan.
(3) Menurut The Committee of Terminology of The American Institute of
Accouting, akunting ialah keahlian dalam membuat laporan, golongan,
dan singkatan dengan cara memuaskan dan yang memenuhi syarat-
syarat, dan dalam hubungannya dengan uang, transaksi, dan peristiwa-
peristiwa yang paling sedikit ada sangkut pautnya dengan uang,
memberikan penjelasan atau keterangan dari semua hasil-hasil itu.
(4) Menurut Laporan Inggris-Amerika tahun 1950, kelompok Accounting
Management memberikan batasan bahwa akuntansi manajemen ialah
cara mengajuka informasi mengenai akuntansi (pembukuan) sehingga
dapat membantu manajemen dalam menentukan gari-garis kebijakan
dan operasi pelaksanaan sehari-hari dari suatu usaha.
Adapun kegiatan-kegiatan manajemen akuntansi meliputi
(1) Peristiwa-peristiwa keuangan,
(2) Kegiatan yang dapat dihitung dengan uang, dan
(3) Kegiatan yang mempunyai akibat yang dapat dihitung dengan
uang.

35
Peristiwa keuangan menyrbabkan atau mengharuskan orang
melakukan
(1) Penataan,
(2) Penguraian dan penganalisisan,
(3) Penggolongan,
(4) Penafsiran,
(5) Peramalan, dan
(6) Pelaporan peristiwa-peristiwa keuangan.
Melalui manajemen akuntansi akan diperoleh informasi sebagai
berikut:
(1) Jumlah laba yang diperoleh dalam periode tertentu;
(2) Posisi harta, utang, dan modal perusahaan setiap saat;
(3) Keterangan terperinci yang berhubungan dengan kegiatan
perusahaan, seperti penjualan, pembelian, utang-piutang, dan
persediaan-persediaan.
(4) Keterangan yang harus diberikan kepada pihak luar, misalnya
kepada pemerintah, laporan untuk pajak, dan laporan penghasilan
karyawan.
1. Kegiatan Manajemen Akuntansi
a. Menyusun sistem akuntansi yang baik
b. Mengatur sistem penjualan dan penerimaan uang
c. Mengatur sistem pembelian dan pengeluaran kas
d. Mengatur sistem pencatatan waktu dan penggajian
e. Mengatur sistem produksi dan biaya
2. Alat Pencatat Akuntansi
a. Dokumentasi terhadap dokumen dasar
b. Buku-buku harian/jurnal
c. Buku besar
d. Buku tambahan

36
e. Neraca lajur, dan
f. Laporan-laporan
3. Tata Cara/Prosedur Akuntansi
Untuk menyusun pedoman sisten dan prosedur pencatatan akuntansi,
haruslah terlebih dahulu dilakukan analisis tentang fungsi perusahaan.
Fungsi perusahaan terdidi dari atas beberapa kegiatan, yaitu
(1) Pembelian,
(2) Penjualan,
(3) Penerimaan kas dan bank,
(4) Pengeluaran kas dan bank,
(5) Pergudangan (penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran),
(6) Pembayaran upah dan gaji,
(7) Produksi (perintah produksi, perintah kerja, laporan-laporan produksi),
(8) Akuntansi (pembukuan), yaitu finansial dan biaya, dan
(9) Pengawasan (kontrol) intern dan ekstern.
4. Fungsi Akuntansi
Beberapa fungsi akuntansi, antara lain, sebagai berikut:
(1) Menentukan hasil pelaksanaan operasi usaha;
(2) Mengikuti jalannya usaha, harta, utang, dan modal usaha;
(3) Mencatat segalaa kegiatan usaha;
(4) Mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan,
pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dan pembinaan serta penyempurnaan
dari perencanaan dan pelaksanaan.
5. Penerapan Proses Manajemen dalam Bidang Akuntansi
Akuntansi/admnistrasi merupaan sistem informasi dalam sebuah
perusahaan sehingga akuntansi merupakan alat pembantu dan alat
pengumpul data yang dapat dipercaya bagi pemimpin.
Penerapan fungsi manajemen dalam manjemen akuntansi dapat diuraikan
sebagai berikut.

37
a. Perencanaan
Perencanaan atau planning dalam manajemen akuntansi meliputi
(1) Bidang-bidang utama mengenai sistem dan prosedur akuntansi,
(2) Alat-alat pencatat akuntansi,
(3) Kegiatan-kegiatan akuntansi apa saja yang akan dilakukan,
(4) Kualitas tenaga kerja yang akan diserahi tugas akuntansi, dan
(5) Mesin-mesin apa saja yang dibutuhkan.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian dalam manajemen akuntansi bergantung pada
kebutuhan perusahaan. Kebanyakan perusahaan mempunyai unit-unit
bidang keuangan.
c. Penggerakan
Penggerakan dalam manajemen akuntansi meliputi: penerimaan dan
penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya, memberikan motivasi
kepada petugas-petugas akuntansi agar penyampaian data dan laporan
kepada pemimpin cepat dan tepat.
d. Pengawasan
Pengawsan dalam manajemen akuntansi dimaksudkan untuk
mengecek apakah kegiatan dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan
rencana semula. Mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan tugas
dan segara mengadakan penyesuaian apabila terdapat kesalahan.

38
KEWIRAUSAHAAN
A. Pengertian Wirausaha dan Peranannya
Istilah wirausaha bersal dari perkataan wira (pahlawan) dan usaha.
Secara harfiah perkataan tersebut dapat diartikan pahlawan dalam bidang
usaha. Dapat pula diartikan bahwa wirausaha ialah orang yang pantas
dihargai karena prestasinya dalam memimpin perusahaan.
1. Batasan Wirausaha
Dalam kehiduapan ekonomi, wirausaha mempunyai pengertian
khusus, yaitu orang yang jeli melihat dan memanfaatkan peluang
usaha, mencari dana dan sumber daya lain yang diperlukan, serta
berani menanggung risiko pelaksanaannya.
Sesuai dengan pendapat Schumpeter bahwa hasil karya
wirausaha menyangkut pembaruan, dapat dibedakan dua tipe
wirausaha sebagai berikut.
(1) Tipe pembaru, ingin terus maju dengan mengadakan
pembaruan, tipe ini cocok untuk merintis produk baru.
(2) Tipe rutin, cenderung bertindak cermat dan berusaha maju
tahap demi tahap, tipe ini cocok untuk mengelola badan usaha
yang telah berwujud.
2. Keberanian Menanggung Risiko
Keberanian menaggung risiko memanfaatkan peluang usaha
harus didasarkan pada perhitungan yang wajar. Wirausaha yang
terlalu berani menghadapi risiko hari depan yang belum menentu,
dapat dikatakan bersikap “ekstrem” (di luar batas kewajaran).
3. Peranan Wirausaha
Peranan wirausaha ialah sebagai pemrakarsa pembaruan untuk
memajukan kehiduapan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

39
B. Ciri-ciri Prasyarat Wirausaha
1. Ciri-ciri Wirausaha
2. Unsur-unsur dan Hasil Pendidikan
Ciri-ciri wirausaha tersebut di atas pada dasarnya
mengandung dua unsur, yaitu (a) bakat atau sifat yang dibawa
dari lahir dan (b) hasil pendidikan. Menghadapi persoalan
tersebut, di kalangan pengamat wirausaha ada perbedaan
pendapat.
Pendapat pertama beranggapan bahwa unsur bakatlah yang
dominan, tanpa memiliki bakat, seseorang tidak akan dapat
tumuh menjadi wirausaha yang anadal.
Pendapat kedua beranggapan bahwa hasil pendidikanlah yang
dominan. Sebab, pendidikan mampu mengubah prilaku peserta
didik ke arah yan sesuai denga tujuannya.
Ciri-ciri pokok wirausaha Ukuran keberhasilan
a. Banyak inisiatif untuk maju
berorientasi ke masa depan
b. Jeli melihat peuang
c. Berorientasi pada prestasi
d. Pandai menjual ide/produk
baru
e. Besikap mandiri
f. Berjiwa pemimpin yang
berani menanggung risiko
Menghasilkan barang/metode baru
Pandai memanfaatkan peluang menjadi
usaha baru
Mengutamakan mutu dan kerja
menepati janji
Pemasaran hasilnya berjalan lancar
Tidak bergantung pada pihak lain
Hubungan vertikal/horizontal baik,
pengambilan keputusan cepat dan tepat

40
Sebagai sintesis dari kedua pendapat tersebut dapat
dikatakan bahwa prestasi wirausaha yang andal merupakan
perpaduan antara bakat dan hasil pendidikan yang terarah.
3. Prasyarat Menjadi Wirausaha
(1) Mempunyai kemauan keras,
(2) Suka bekerja keras,
(3) Percaya kepada diri sendiri,
(4) Bersikap optimis, dinamis, dan adaptif,
(5) Mempunyai tanggung jawab besar, dan
(6) Mempunyai pengetahuan praktis dalam bisnis dan
manajemen.
C. Wirausaha di Bidang Sektor Usaha Ekonomi
Perbedaan antara bidang usaha ekonomi dan sektor usaha ekonomi
dapat dikemukakan sebagai berikut.
(1) Bidang usaha ekonomi menunjukkan jenis usaha yang
dijalankan. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik membagi
berbagai jenis usaha dalam bidang ekonomi menjadi sebelas
bidang. Tiap-tiap bidang terdiri atas bebeapa subbidang atau
lapangan usaha, misalnya, bidang pertanian terdiri atas
lapangan usaha cocok tnam, perikanan, peternakan,
perkebunan, dan perhutanan.
(2) Sektor usaha ekonomi berhubungan dengan perlu atau tidaknya
mendapatkan izin usaha. Daalm hal ini dibedakan antara sektor
usaha formal dan sektor usaha informal. Yang dimaksud
dengan sektor usha formal ialah lapangan usaha yang
diselenggarakan dengan izin dari instansi yang berwenang.
Misalnya, usaha ekspor-impor, industri mobil, perusahaan,
perkebunan, toko serba ada, usaha bioskop, dan lain-lain usaha
menengah atau usaha besar.

41
(3) Sektor usaha informal merupakan lapangan usaha ekonomi
yang diselenggarakan secara kecil-kecilan tanpa memerlukan
izin usaha, misalnya, usaha pertanian rakyat, perikanan darat,
kerajinan tangan, dan perdagangan kaki lima.
1. Wirausaha di Sektor Usaha Formal
Menurut data yang dihimpun oleh Bappenas, pada pertengahan
tahun 1996 terdapat sekitar 33,4 juta usaha besar, menengah, dan kecil
(tidak seluruh terbentuk perusahaan). Diantaranya terdapat sekitar 66.400
(enam puluh enam ribu empat ratus) usaha besar, atau 0,2 persen dari
jumlah seluruh usaha dalam bidang ekonomi.
Ditinjau dari segi pendapatan, usaha-usaha besar yang hanya
merupakan 0,2 persen dari seluruh usaha yang ada menghasilkan 61,1
persen dari produksi nasional. Hal itu dapat dianggap sebagai prestasi
yang menonjol bagi beberapa wirausaha tertentu. Akan tetapi,
keberhasilan wirausaha dalam perusahaan besar ada yang dicapai berkat
fasilitas yang diberikan secara berlebihan, misalnya, dalam bentuk hak
monopoli. Keberhasilan wirausaha tidak boleh bergantung pada fasilitas
pemerintah.
2. Wirausaha di Sektor Usaha Informal
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil antara lain
menyebutkan bahwa usaha kecil ialah kegiatan ekonomi rakyat yang : (1)
memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk harga tanah dan banguan,
kurang dari 200 juta rupiah dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan
kurang dari 1 miliar rupiah. Selanjutnya dikatakan bahwa usaha yang
memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan melebihi batas itu
digolongkan sebagai usaha menengah dan besar.
Diantara 33,4 juta usaha yang ada dinegara kita, terdapat 32,6 juta
usaha yang ada dinegara kita, terdapat 32,6 juta pengusaha kecil yang hasil

42
penjualan produksi masing-masing kurang dari 50 juta rupiah setahun.
Mereka merupakan 97,6 persen dari seluruh usaha dalam bidang ekonomi;
pada umunya mereka melakukan usaha di sektor informal, misalnya,
sebagai petani, nelayan, perajin, pengusaha warung, pedagang kaki lima,
penarik becak, dan pemulung.
Karena jumlah pengusaha yang terlibat begitu besar, sebenarnya
sektor usaha informal memberi sumbanagan yang sangat berharga dalam
rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Secara garis besar sumbangan
tersebut adalah sebagai berikut.
(1) Sektor usaha informal merupakan arena penampungan tenaga kerja
sehingga dapt mengurangi pengangguran.
(2) Pendapatan yang diperoleh dari sektor usaha informal dapat
menambah pendapatan nasional.
Sumbangan seperti diatas dapat dianggap sebagai keunggulan
sektor usaha informal. Namun, ditinjau dari segi kewirausahaan masih
terdapat kelemahan. Pada umumnya usahanya masih dilakukan secara
tradisional berdasrkan pengalaman yang diwarisi dari nenek moyang.
Pengusahanya lekas merasa puas sehingga kurang dorongan untuk maju
dan kurang keberanian menanggung risiko. Hal itu antara lain, disebabkan
kurangnya pendidikan.
Gambaran kelemahan tersebut tidak berarti bahwa disektor usaha
informal tidak ada pengusaha kecil yang berjiwa wirausaha. Untuk
meningkatkan produksi nasional, khususnya peningkatan pendapatan
usaha kecil, kelemahan sektor usaha informal perlu diatasi. Jalan yang
dapat ditempuh terutama sebagai berikut :
(1) Menanamkan dan mengembangkan jiwa wirausaha disektor usaha
informal melalui program pendidikan.
(2) Menyatukan potensi sektor usaha informal melalui pembentukan
koperasi.

43
3. Wirausaha di Sektor Koperasi
Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kita mengenal tiga sektor usaha:
(1) sektor koperasi, (2) sektor negara, dan (3) sektor swasta. Koperasi di
Denmark, Korea Selatan, Taiwan dan beberapa negara lainnya telah
berhasil menghimpun kekuatan produsen kecil disektor usaha informal dan
meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tanpa mengesampingkan
koperasi-koperasi yang telah berkembang menjadi usaha menengah dan
usaha besar, pada umunya koperasi di Indonesia masih dianggap sebagai
usaha kecil.
Kelemahan sektor koperasi dinegara kita, antara lain, disebabkan
kurangnya modal, tenaga ahli, ketergantungannya pada pemerintah, dan
adanya saingan dari pihak lain. Penyebab kelemahan tersebut dapat
dirangkum menjadi satu, yaitu kurang adanya jiwa wirausaha dikalangan
koperasi atau wirakoperasi. Tokoh itu harus memiliki jiwa wirausaha plus
jiwa koperasi.
Adanya kelemahan disektor usaha informal dan sektor koperasi
yang penyebabnya kurang lebih sama, pembinaan kedua sektor tersebut
perlu dilakukan secara terpadu. Untuk itu, tugas Departemen Koperasi
diperluas sehingga menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha kecil. Salah satu jalan yang dapat ditempuh ialah penanaman
dan pengembangan jiwa wirausaha.
4. Contoh Keberhasilan Pengusaha Kecil yang Berjiwa Wirausaha.
Seorang nelayan/petani berasal dari daerah Probolingo, Jawa
Timur, bernama Teguh (bukan nama sebenarnya), berpendidikan SD.
Sejak usia muda, Teguh telah biasa membantu orang tuanya melaut,
didaratan ia mempunyai sekadar tanah garapan dari mertuanya. Teguh
terkenal suka bekerja keras, tetapi pendapatannya hanya pas-pasan untuk
mencukupi keperluan hidup keluarga dengan dua orang anak.

44
Sebagai nelayan, Teguh bercita-cita ingin menjadi juragan kapal
ikan. Setelah berjuang cukup lama, jalan kearah tercapainya cita-cita
tersebut tak kunjung tampak. Oleh karena itu, Teguh mulai mengubah
haluan. Waktu mulai menginjak usia 35 tahun, ia mendapat
kesempatanikut bertransimigrasi ke pulau Aru, daerah Maluku. Dalam
benaknya, didaerah transimigrasi ia bakal memiliki tanah cukup luas untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Setiba ditempat baru, teguh mulai bekerja seperti transimigran
lainnya dibantu istri dan anaknya yang berusia 9 tahun. Anak satunya lagi
(11 tahun) dititipkan kepada neneknya di Probolinggo agar dapat
menyelesaikan pendidikannya di SD. Karena teguh biasa bekerja keras dan
tekun., kebunnya keliatan teratur dengan tanaman yang subur.
Setelah cukup mengenal lingkungan, istrinya mulai membuka
warung keperluan sehari-hari; anaknya dibina memelihara ternak yang
diperoleh dari proyek Banpres (Bantuan Presiden). Memasuki tahun ke-4,
usaha pertanian Teguh sudah berjalan baik. Sementara itu anaknya yang
telah menamatkan pendidikannya di SD Probolinggo dipanggil untuk
bergabung dengan orang tuanya. Karena pekerjaan diladang telah dibantu
oleh dua orang anaknya, Teguh mulai mempertimbangkan untuk kembali
pada cita-cita semula. Setelah menghubungi pihak-pihak yang terkait,
akhirnya ia diterima bekerja sebagai nelayan disuatu kapal ikan. Sejak saat
itu, pekerjaan rutin diladang dipercayakan kepada kedua anaknya.
Didorong oleh keinginan keras untuk maju, Teguh menyempatkan
diri mengikuti Kursus Paket B untuk Nelayan *(setingkat dengan SLTP).
Berkat kesungguhan bekerja dan pengalamnnya sebagai nelayan, dalam
waktu relatif singkat Teguh mendapat kepercayaan membantu pekerjaan
juragan kapal tempat ia bekerja.
Setelah mendapat pengalaman pengelolaan kapal ikan secukupnya,
tgeuh berusaha untuk memiliki kapal sendiri melalui kredit program
khusus bagi nelayan. Meskipun kesempatan itu ada, Teguh harus

45
menunggu giliran cukup lama karena beberapa nelayan sudah ada yang
terdaftar lebih dahulu.
Karena ingin secepatnya mendapat cita-cita yang telah lama
diperjuangkan, Teguh memutuskan untuk membeli kapal sendiri secara
kredit biasa melalui bank. Sebagai uang muka digunakan tabungan yang
dihimpun dari hasil pertanian, peternakan, dan warung istrinya. Pada
waktu itu harga kapal sekita 30 juta rupiah; dari usaha pertanian dan lain-
lain diperkirakan cukup untuk mengangsur harga kapal. Disinilah letak
keberaniannya untuk menanggung resiko. Akhirnya, cita-cita Teguh
tercapai.

46
PENGELOLAAN BADAN USAHA
Pengertian dasar tentang pengelolaan atau manajemen telah dibahas Bab 9.
Bab ini akan membahas penerapan teori manajemen dalam badan usaha.
Mengingat jenis dan bentuk badan usaha sangat beraneka ragam, pembahasan itu
akan dititkberatkan pada Badan Usaha Milik Negara, Milik Swasta, dan Milik
Koperasi (BUMN, BUMS, dan BUMK).
A. Ciri-ciri BUMN, BUMS, dan BUMK
Pada dasarnya teori manajemen berlaku secara umum, baik untuk
mengelola badan pemerintahan, badan sosial, maupun badan usaha. Selain
hal-hal yamg bersifat umum, tiap-tiap bentuk badan usaha terdapat ciri-ciri
khas, yang dlam rangka pengelolaan perlu mendapat perhatian. Bagi
BUMN, BUMS dan BUMK, ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari pemilikan,
permodalan, dan atau tujuan/fungsi badan usaha yang bersangkutan.
1. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara
Sebenarnya pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
meliputi BUM-Daerah, Perjan, Perum, dan Persero. Namun,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjan yang
ada telah ditingkatkan menjadi Perum, sedangkan Perum yang
kinerjanya mapan umumnya ditingkatkan menjadi Persero.
Mengenai BUM-Daerah, status hukumnya dapat disamakan
dengan Perum. Bedanya, modal BUM-Daerah disediakan oleh
Pemerintah Daerah, sedangkan modal perum disediakan oleh
Pemerintah Pusat; kedua-duanya merupakan Perusahaan Milik Negara.
Sehubungan dengan itu, yang dimaksud dengan BUMN dalam
pembahasan ini ialah Perum yang mempunyai ciri khas sebagai
berikut:

47
(1) Pemiliknya adalah pemerintah
(2) Modal dasar berasal seluruhnya atau sebagian besar dan
Pemerintah.
(3) Fungsi atau tujuannya ialah memberi pelayanan umum kepada
masyarakat dan sebagai sumber pendapatan pemerintah.
2. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Swasta
Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) ialah
kesatuan usaha milik perseorangan, yang berarti bukan milik
Pemerintah. Usaha milik perseorangan, antara lain, Firma, CV, dan
PT. Diantara BUMN tersebut, diambil yang berbadan hukum, yaitu
Perseroan Terbatas (PT), yang ciri-cirinya sebagai berikut :
(1) Pemiliknya terdiri atas perseorangan atau badan hukum, bukan
Pemerintah
(2) Modal dasarnya terdiri atas sejumlah saham, dan
(3) Fungsi / tujuannya ialah mencari keuntungan laba bagi pemilik
saham.
3. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Koperasi
Seperti telah ditemukan sebelumnya bahwa Badan Usaha Milik
Koperasi (BUMK), keanggotaan kperasi bersifat terbuka. Setiap orang
yang berkepentingan dapat diterima sebagai anggota yang juga sebagai
pemilik koperasi. Kepentingan itu dapat dibuktikan dari usaha yang
dijalankan oleh koperasi terkait dengan kepentingan Anggota sehingga
anggota merupakan pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa
koperasi. Dengan demikian, ciri khas koperasi adalah
(1) Pemiliknya terdiri atas anggota koperasi dan sekaligus sebagai
pengguna jasa,
(2) Modal dasarnya terdiri atas simpanan milik anggota koperasi, dan
(3) Fungsi/tujuannya terutama meningkatkan kesejahteraan anggota
dan masyarakat pada umunya.

48
Apabila ciri-ciri ketiga badan usaha diatas dirangkum dalam suatu
daftar, akan tampak sebagai matrik atau kerangka berikut .
Ciri-ciri Badan Usaha
Ciri-ciri Pemilik Modal Dasar Tujuan/Fungsi
1. BUMN Pemerintah
Sebagian besar atau
seluruhnya
disediakan oleh
Pemerintah.
Menyelenggarakan
pelayanan bagi masyarakat
dan memupuk dana untuk
pembangunan.
2. BUMS
Perseorangan/Le
mbaga sebagai
pemegang
saham
Terdiri atas
sejumlah saham
Mencari keuntungan laba
bagi pemilik modal
3. BUMK
Anggota
Koperasi
Terdiri atas
simpanan anggota.
Meningkatkan kesejahteraan
anggota dan pengguna jasa
koperasi.
A. Organisasi dan Pengelolaan Badan Usaha
Organisasi badan usaha merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas
bagian-bagian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Seperti kita ketahui, tujuan suatu badan usaha ialah
memproduksi barang atau jasa untuk memperoleh laba. Oleh karena itu,
dalam susunan organisasi dan manajemen badan usaha selalu terdapat (a)
bagian yang bertanggungjawab atas peruses produksi dan (b) bagian
pemasaran yang bertanggungjawab atas penjualan barang/jasa sehingga
mendatangkan laba. Adapun yang berpengaruh terhadap susunan
organisasi dan/atau pengelolaan badan usaha, antara lain, jenis usaha.
Misalnya, usaha industry perdagangan, atau bank organisasi maupun

49
manajemennya. Semua itu bergantung pada besar kecilnya perusahaan.
Semakin besar usaha yang dijalankan, susunan organisasi pengelolaannya
akan semakin rumit, semakin kecil usaha yang dilakukan, organisasi dan
manajemennya semakin sederhana.
1. Organisasi dan Pengelolaan Perusahaan Kecil
Menurut ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 1985, besar
kecilnya suatu perusahaan terutama ditentukan berdasarkan kekayaan
bersih (modal) yang dimiliki. Yang dimamksud dengan perusahaan
kecil ialah yang kekayaan bersihnya (tidak termasuk tanah dan
bangunan ) kurang dari 200 juta rupiah.
Betapapun kecilnya, susunan organisasi suatu badan usaha
sekurang-kurangnya terdiri atas (1) pemimpin, (2) bagian administrasi
dan keuangan, (3) bagian produksi, dan (4) bagian pemasaran.
Biasanya pemimpin suatu badan usaha dipegang oleh pemilik
perusahaan. Apabila dituangkan dalam bagan, susunan organisasi
tersebut lebih kurang akan tampak sebagai berikut.
Bagan 11.1 Susunan Organisasi Perusahaan Kecil
2. Organisasi dan Pengelolaan Perusahaan Besar
Menurut ketentuan Undang-Undang No. 9 tahun 1995, kesatuan
usaha yang kekayaan bersihnya (modal) melebihi dua ratus juta rupiah
(tidak termasuk harga tanah dan bangunan ) atau omzetnya melebihi
satu miliar rupiah, digolongkan sebagai usaha menengah atau usaha
besar. Karena antara usaha menengah atau usaha besar. Karena antara
usaha menengah dan usaha besar tidak ada pembatasan yang pasti,
perusahaan swasta atau Persero yang volume penjualannya mencapai
puluhan atau ratusan miliar setahun dapat digolongkan perusahaan
besar. Personalia yang menangani kegiatan produksi, baik secara
langsung maupun tidak langsung dapat mencapai ratusan bahkan
ribuan orang.

50
Pada umumnya perusahaan kecil milik perseorangan, pemiliknya
selalu duduk dalam pimpinan. Tidak demikian halnya dengan badan
perusahaan yang modalnya terdiri atas saham (PT swasta atau PT-
BUMN). Pemimpin badan usaha dipercayakan kepada direksi yang
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Anggota
direksi dapat dipilih dari tenaga ahli diluar pemegang saham.
Selain itu, baik RUPS BUMN maupun swasta mempunyai
kewenangan menyangkut dewan komisaris yang bertugas mengawasi
pelaksanaan kebijakan direksi. Dengan demikian, BUMN/BUMS
mempunyai tiga perangkat organisasi, yaitu (1) RUPS, (2) Komisaris,
dan (3) Direksi.
a. Rapat Umum Pemegang Saham
Pemegang saham selaku pemilik badan usaha mempunyai
hak untuk menentukan kebijakan umum dan mengawasi
pelaksanaannya. Hal tersebut disalurkan melalui rapat umum
pemegang saham (RUPS) yang diselenggarakan selambat-
lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun buku.
b. Dewan Direksi
Dewan direksi diangkat oleh RUPS selama jangka waktu
tertentu dengan tugas memimpin badan usaha; jumlah anggotanya
disesuaikan dengan keperluan. Diantara anggota dewan direksi
diadakan pembagian kerja dan salah seorang diangkat sebagai
direktur utama (Dirut). Direksi mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dan setelah masa jabatannya
berakhir dapat diangkat kembali.
c. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan tugas
mengawasi kegiatan direksi. Selain itu, dewan komisaris juga

51
berfungsi sebagai penasehat. Mengenai masa jabatan komisaris dan
kemungkinan diangkat kembali berlaku ketentuan sama dengan
dewan direksi. Kebiasaan yang berlaku: komisaris utama
pemegang saham mayoritas.
d. Bidang Produksi
Bidang produksi terdiri atas beberapa bagian yang
merupakan unit pelaksana tekhnis untuk memperoduksi barang
atau jasa. Unit pelaksana tekhnis tersebut dipimpin oleh seorang
direktur yang dibantu oleh beberapa kepala bagian (manajer). Bagi
badan usaha yang menghasilkan satu macam barang (komoditas
unggul), susunan bidang produksi terdiri atas :
(1) Bagian perbekalan (penyedia bahan baku/bahan pembantu);
(2) Bagian produksi;
(3) Bagian pemasaran
Badan usaha yang memproduksi bahan mentah dan
memproses lebih lanjut, misalnya, agroindustri, susunan bidang
produksi sapat terdiri atas :
(1) Unit I : Perkebunan The
(2) Unit II : Pabrik The (pengelolaan daun teh)
(3) Uinit III: Pemasaran
e. Bidang Administrasi
aBidang Administrasi terdiri atas beberapa bagian yang
merupakan penunjang kegiatan produksi. Bidang tersebut dapat
dipimspin oleh seorang direktur yang dibantu oleh beberapa kepala
bagian (manajer). Sekurang-kurangnya bidang administrasi terdiri
atas abagian-bagian sebagai berikut :
(1) Bagian Keuangan
(2) Bagian Kepegawean

52
(3) Bagian Tata Usaha
r
f. Staf Ahli
eStaf ahli berfungsi sebagai aparat pembantu pemimpin
yang dapat diangkat sebagai tenaga tetap atau tidak tetap sesuai
dengan kepentingan badan usaha. Misalnya suatu badan usaha
memerluka ahli ekonomi, tekhnik, hokum atau ahli lainnya. Untuk
mengembangkan produksi dan pemasaran agar sesuai dengan
kemajuan masyarakat, dapat dibentuk unit Penelitian dan
Penpgembangan (Litbang). Utnuk mengembangkan sumbet daya
manusia, para staf ahli dapat diserahi tugas menyelenggarakan
peondidikan atau penelitian.
3. Prinsif Efisiensi dan Efektivitas
Organisasi badan usaha pada umumnya disusun dengan
memperhatikan prinsip efisiensi. Dalam hal ini, segala sesuatu perlu
ditinjau dari segi biaya yang harus dikeluarkan. Prinsip efektivitas
berhubungan dengan peralatan yangdigunakan untuk berproduksi dan
mutu sumber daya manusia yang melaksanakan.
B. Organisasi dan Pengelolaan Koperasi
Kopersai mempunyai tiga perangkat organisasi, yaitu (1) rapat anggota,
(2) pengurus, dan (3) pengawas. Ketiga perangkat organisasi koperasi
tersebut dapat dikatakan serupa, tetapi tidak sama dengan perangkat
organisasi persero/perseroan terbatas.
1. Organisasi Umum Badan Usaha Koperasi
a. Rapat Anggota (RA)

53
Dalam rapat anggota mempunyai satu hak suara (one man one
vote). Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh rapat anggota koperasi
benar-benar mencerminkan keputusan pihak yang menguasai modal koperasi.
b. Pengurus Koperasi
Kedudukan pengurus koperasi dapat disamakan dengan direksi
persero/perseroan terbats. Pengurus diangkat oleh rapat anggota koperasi untuk
jangka waktu lima tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat
kembali.
Menurut ketentuan undang-undang, pengurus dipilih dari dan oleh anggota
koperasi. Dengan perkataan lain, rapat anggota tidak dapat mengangkat yang
bukan anggota koperasi sebagai pengururs. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar
ada saling pengertian dan kerja sama yang serasi antara pengururs dan anggota
koperasi. Namun, apabila dikalangan anggota tidak terdapat sumber daya manusia
yang professional, hal itu dapat menimbulkan dampak yang negative.
c. Pengelolaan Koperasi
Pengelolaan Koperasi ialah tenaga professional yang diangkat dan diberi
kewenangan oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi. Pembinaan anggota
koperasi tetap merupakan tanggungjawab pengurus. Di perusahaan swasta,
kedudukan pengelola koperasi dapat disamakan dengan manajer.
Pengelola koperasi bukan merupakan perangkat organisasi koperasi;
keberadaanya sangat diperlukan untuk memungkinkan koperasi dikelola secara
professional. Dalam melaksanakan tugas, pengelola bertanggungjawab kepada
pengurus,. Bagi Koperasi kecil yang belum memungkinkan mengangkat
pengelola, tugas memimpin bidang usaha dilakukan sendiri oleh pengurus.

54
d. Pengawas
Pengawas diangkat oleh rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan
tugas pengurus dan pengelola. Selain itu, pengawas berwenang mengawasi
kegiatan operasional bidang administrasi dan juga bidang usaha.
Apabila pengurus mengangkat dan melimpahkan wewenang mengelola
uasaha koperasi kepada pengelola (manajer), sebenarnya tugas kepegawean
beralih kepada pengurus. Karena undang-undang menetukan adanya tiga
perangkat organisasi koperasi, rapat anggita dapat menetapkan : (1) mengangkat
pengawas tetap, atau (2) mengangkat pengawas tidak tetap yang diberi tugas
mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu diperlukan.
e. Penasihat
penasihat bukan merupakan perangkat organisasi koperasi. Karena itu
tidak diatur dalam undnag0-undnag koperasi. Pada umumnya penasihat dalam
organisasi koperasi merupakan jabatan kehormatan bagi tokoh/ penguasa setempat
atau perseorangan yang pernah berjasa terhadap koperasi yang bersangkutan.
Apabila koperasi memerlukan penasihat yang ahli dalam bidang tertentu,
keberadaannya dapat diatur dalam anggaran dasar.
f. Bagian Administrasi dan Keuangan
Tugas dan peran bagian administrasi dan keuangan dapat dikatakan sama
dengan yang berlaku kepada BUMN/BUMS sehingga tidak perlu dijelaskan
kembali.
g. Unit Produksi atau jasa
Kegiatan koperasi terutama ditujukan untuk melayani kepentingan
anggota. Oleh karena itu, dalam bagan 11.3 antara kotak unit produksi atau jasa I,
II, III dan kotak anggota terdapat garis pelayanan secara timbale balik. Misalnya,
Koperasi “Susu”:

55
Unit I : Simpan Pinjam/Perkreditan
Unit II : pembelian (bahan baku/pembantu)
Unit III : pemasaran (hasil produksi)
h. Anggota Koperasi
Sebagai pemilik, setiap anggota koperasi mempunyai hak untuk ikut
menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB),
serta kebijakan umum koperasi. Hak tersebut disalurkan melalui rapat rapat
anggota (lihat panah dari kotak anggota ke kotak rapat anggota dalam Bagan 11.3)
Sebaliknya, untuk keberhasilan koperasi setiap anggota wajib
berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Sebab
kegiatan usaha tersebut memang diadakan untuk melayani kepentingan anggota.
Dengan perkataan lain, anggota meruapkan pemilik dan sekaligus pengguna jasa
koperasi.
2. Organisasi dan Pengelolaan Koperasi Unit Desa
Untuk membahas organisasi dan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD)
tidak dapat terlepas dari latar belakang berdirinya Gagasan tentang KUD mula-
mula dicetuskan oleh Prof. Soedarsomo Hadiseputro, Guru besar pada
universitas Gajah Mada. Tujuan semula ialah (1) meningkatkan produksi pangan
dan (2) meningkatkan kesejahteraan rakyat didaerah pedesaan melalui kegiatan
koperasi.
Untuk memasyaraktkan KUD, pertama-tama dikeluarkan instruksi
Presiden No. 4/1973, kemudian disempurnakan berturut-turut dengan Inpers No.
2/1978, Inpers No. 11/1981, dan yang terakhir Invers No. 4/1984 tentang

56
Pembinaan dan Pengembangan KUD. Kebijakan pemerintah sesuai orde Baru
disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada umumnya.
Secara garis besar, usaha yang dilakukan Pemerintah untuk
menumbuhkan, mengembangkan dan membina KUD adalah sebagai
berikut.
(1) Badan Usaha unit Desa (BUUD) ialah badan yang terbentuk untuk
merintis dan untuk sementara melakukan yang seharusnya ditangani oleh
KUD.Anggotanya dapat terdiri atas lurah beserta guru, pemuka agama,
dan lain-lain tokoh masyarakat setempat. Setelah KUD berdiri, anggota
BUUD yang tidak duduk dalam pengurus KUD bertindak selkau
pembimbing/penasihat.
(2) Pejabat dari kantor Direktorat Jendral Koperasi setempat member
bimbingan teknis administrasi dan usaha koperasi sehingga BUUD
memenuhi syarat untuk disahkan menjadi KUD. Selanjutnya pejabat
tersebut bertindak sebagai Pembina.
(3) Pejabat dari kantor departemen Pertanian setemoat member penyuluhan
mengenai tekhis pertanian (intensifikasi) sehingga produksi pertanian
meningkat.
(4) Untuk melayani kepentingan anggota/petani produsen, BUMD/KUD
menyelenggarakan unit : I. simpan Pinjam, II. Sarana Produksi, III
Pengolahan Hasil dan IV. Pemasarn.
4. Organisasi dan Pengelolaan Koperasi Sekolah
yang dimaksud koperasi sekolah ialah koperasi yang anggota dan
pengurusnya terdiri atas siswa SD, SLTP, SMU, SMK, atau sekolah lain yang
sederajat. Oleh akrena itu, koperasi sekolah tidak disahkan sebagai badan Hukum,
tetapi hanya didaftar oleh akntor departemen koperasi setempat. Adapun tujuan
pemebntukan koperasi sekolah diantaranya adalah sebagai berikut:

57
(1) Menanamkan jiwa koperasi (solidaritas dan individualitas) di kalangan
siswa melalui kegiatan yang nyata;
(2) Memenuhi kepentingan anggota selaku siswa sekolah.
Pada dasrnya koperasi sekolah mempunyai perangkat organisasi yang
sama dengan jenis koperasi lainnya yang terdiri atas rapat anggota,
pengurus, dan pengawas. Karena koperasi sekolah tidak berbadan hokum,
untuk mengatasi persoalan tersebut dapat dipilih salah satu alternative
berikut
a. Penggunaan Tenaga Bimbingan
Koperasi sekolah tidak berbadan hukum, berdasrakan keputusan
bersama dua mentri tersebut diatas, kepala sekolah bertanggungjawab atas
penyelenggaraan koperasi sekolah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku,
perangkat organisasi koperasi sekolah terdiri atas rapat anggota, pengurus,
dan pengawas.
b. Penggabungan Koperasi Guru dan Karyawan
Warga suatu sekolah terdiri atas siswa, guru, dan pegawai tata
usaha. Pada umumnya guru-guru dan karyawan sekolah telah membentuk
koperasi, terutama di SLTP dan SMU. Karena suatu sekolah terdapat dua
macam koperasi yang saling berebut pasar, lebih baik koperasi yang
didirikan oleh siswa digabung menjadi satu dengan koperasi yang
didirikan oleh guru dan pegawai tata usaha.
5. Faktor yang Mempengaruhi Kehidupan Koperasi
a. Faktor lingkungan hidup
b. Faktor kebijakan pemerintah
c. Faktor sumber dana modal
d. Faktor sumber daya manusia
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

58
Cara yang lazim digunakan untuk meningkatkan mutu SDM
ditempuh melalui penyusunan program pendidikan dan pelatihan.
Yang tidak kalah pentingnya ialah program pendidikan bagi anggota
yang ditujukan untuk memeberi pengetahuan dasar perkoperasian dan
menanamkan sikap mental berkoperasi.

Badan usaha

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Badan usaha

Similar to Badan usaha (20)

Badan usaha