pemahaman dasar wilayah pesisir untuk pertanahan

1. WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU
KECIL, PERBATASAN DAN
WILAYAH TERTENTU
DIKLAT DASAR TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
2016

2. Tujuan Pembelajaran
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu
memahami kegiatan pada Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu
Pokok Bahasan
1. Konsepsi WP3WT
2. Inventarisasi WP3WT
3. Penataan dan Pemanfaatan WP3WT
4. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan
WP3WT

3. I. KONSEPSI WP3WT
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di
dunia yang terdiri dari 13.466 pulau termasuk 92 buah pulau
terluar.
Sebagai negara kepulauan terbesar memiliki garis pantai
terpanjang, yaitu 81.000 km, tersebar di semua provinsi yaitu
pada 1.333 kecamatan.
Wilayah perbatasan darat negara terletak pada 48 Kecamatan
di 4 Provinsi.
Wilayah tertentu diantaranya Kawasan Strategis Nasional
berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN adalah sebanyak
75 kawasan, kawasan situ, sempadan pantai, sempadan sungai,
sempadan mata air, DAS, Kawasan Khusus, situs, dan kawasan
lainnya yang ditetapkan.
A. Kebijakan Pokok WP3WT

4. DasarHukum
Peraturan yang mendasari kegiatan di lingkungan Direktorat
WP3WT yang utama adalah pasal 33 (3) UUD 1945. Selanjutnya
peraturan yang terkait dengan WP3WT adalah :
1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok – Pokok Agraria
2. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
4. Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan rencana
pembangunan

5. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2015, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
11. Nomor 8 Tahun 20015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional
DasarHukum(2)

6. Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat
dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir meliputi daerah
peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi
oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup
wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis pantai.

7. Karakteristik wilayah pesisir umumnya adalah pemukiman nelayan,
pasar dengan tempat pelelangan ikan. Sebagian wilayah yang dekat
dengan muara atau sumber air tawar dibuat tambak air payau
dengan komoditi seperti ikan dan udang.
Sawah, tegalan dan kebun rakyat dengan komoditi khas seperti
kelapa dan pisang juga dapat tumbuh di sekitar pesisir atau di
wilayah pesisir langsung. Semak belukar dengan tumbuhan bakau
masih terdapat walaupun arealnya makin berkurang karena dialih
fungsikan menjadi tambak. Tempat rekreasi dibuat di tempat yang
mempunyai pemandangan dan pantai indah.

8. PULAU-PULAU KECIL
• Pulau Kecil (UU No.27 tahun 2007) adalah pulau dengan luas
lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan
ekosistemnya.
• Pulau Terluar (Perpres No.78 tahun 2005) adalah pulau yang
memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang
menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan
hukum internasional dan nasional

9. PERMUKIMAN DI ATAS AIR DI INDONESIA
Tanjungpinang Sungailiat Sebatik Bontang Kuala Tallo Manokwari
Kuala Jambi Bandar Lampung Kotabaru Balikpapan Barat Wakatobi Jayapura

10. Wilayah Perbatasan adalah bagian dari Wilayah negara yang
terletak pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah Indonesia
dengan negara lain, dalam hal batas Wilayah negara di darat,
kawasan Wilayah Perbatasan berada di kecamatan (UU Nomor
43 Tahun 2008).

11. Panjang perbatasan darat lebih dari 2.914 km
• Kalimantan (1.885,3 kilometer)
• Papua (760 kilometer)
• Nusa Tenggara Timur (119,7 kilometer)
(sumber : http://batas.bappenas.go.id)
Perbatasan Darat

12. NO KECAMATAN NO KECAMATAN
1 KRAYAN 7 PUJUNGAN
2 KRAYAN SELATAN 8 LUMBIS
3 NUNUKAN 9 KAYAN HILIR
4 SEBUKU 10 LONG APARI
5 SEBATIK BARAT 11 SEBATIK
6 KAYAN SELATAN 12 BAHAUHULU
13 KAYAN HULU
NO KECAMATAN NO KECAMATAN
1 TASIFETO TIMUR 10 MATIS
2 AMFOANG TIMUR 11 MIOMAFFO TIMUR
3 KOBALIMA TIMUR 12 INSANAUTARA
4 TASIFETO BARAT 13 BIKOMI UTARA
5 LAKMANEN 14 MIOMAFFO BARAT
6 TASIFETO TIMUR 15 BIKOMI TENGAH
7 RAIHAT 16 MUSI
8 NAIBENU 17 LAKMANEN SELATAN
9 LASIOLAT 18 NANAETDUBESI
Lokasi Wilayah Perbatasan

13. Kawasan tertentu adalah kawasan yang (ditetapkan secara
nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya
diprioritaskan.
1. Rencana Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
2. 15 Danau Prioritas
3. Kawasan Strategis Nasional (berdasarkan PP Nomor 26
Tahun 2008)

14. Kawasan Ekonomi Khusus
NO NAMA KEK LOKASI
1 KEKSei Mengkei Kab Simalungun dan Kab Batubara, Sum-ut
Mrpk kawasan industri berbasis kelapa sawit
yg dibangun PTPN-III
2 KEK Lubuk Tutung Kal-tim
3 KEK Palu Kota Palu, Sul-teng
(2010) Investor yg baru adalah pengolahan
rotan
4 KEK Tanjung Merah
Bitung
Di Kota Bitung. Sul-ut
Luas kawasan 512 Ha
5 KEK Marunda
6 KEK Kendal Kendal, Jateng
Ada pelabuhan penyeberangan dan akses
jalam ,emuju pelanuhan
7 KEK Tanjung Lesung Kab Pandeglang, Banten. Industri pariwisata

15. NO NAMA KEK LOKASI
8 Krakatau Steel Cilegon Prop Banten
9 Kawasn Mekar Putih Kota Baru, Kalsel
10 Kawasan Pariwisata
Mandalika
Kab Lombok Tengah, NTB
Industri Pariwisata
11 Tanjung Buton Kab Siak. Riau
12 Tanjung Batu Kab Belitung, Prop Ba-Bel
13 Trans Kalimantan
Economic Zone
Kaltim
14 Kep Seribu
15 KEK Tuban

16. 1. Danau Toba di Sumatera Utara;
2. Danau Maninjau dan Danau Singkarak di Sumatera Barat;
3. Danau Kerinci di Jambi;
4. Rawa Danau di Banten,
5. Danau Rawapening di Jawa Tengah;
6. Danau Batur di Bali;
7. Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan;
8. Danau Poso di Sulawesi Tengah;
9. Danau Tondano di Sulawesi Utara;
10.Danau Limboto di Gorontalo;
11.Danau Sentarum di Kalimantan Barat;
12.Danau Cascade Mahakam-Semayang di Kalimantan Timur;
13.Danau Melintang di Kalimantan Timur;
14.Danau Jempang di Kalimantan Timur, dan
15.Danau Sentani di Papua.
Danau prioritas

18. B. Isu-Isu Pokok WP3WT
a. Kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat pesisir
b. Reklamasi Pantai dan Tertutupnya akses masyarakat umum
c. Pemberian Hak di atas Permukaan Air
1. Isu-Isu Pokok Wilayah Pesisir

20. a. Penguasaan Pulau Oleh Perseorangan/ Privat
b. Penguasaan Pulau Oleh Pihak Asing
c. Perlindungan Ekosistem
2. Isu-Isu Pokok Pulau – Pulau Kecil

21. PULAU-PULAU BERPENGUASAAN
TUNGGAL
Mangkil Kecil
Suka
Bulat

22. a. Munculnya konflik sosial
b. Permasalahan kedaulatan negara
c. Permasalahan pertahanan keamanan
d. Masyarakat miskin dan tertinggal
3. Isu-Isu Pokok Wilayah Perbatasan
KALIMANTAN BARAT SARAWAK

23. Jalan di Wilayah SarawakJalan di Wilayah Kalbar

24. Eksploitasi sumber daya alam,
khususnya yang mengakibatkan
penggundulan hutan (deforestrasi)
maupun degradasi lahan.
Masih marak kegiatan ilegal, berupa
penebangan liar kayu,
penyelundupan komoditas alam
melalui jalur darat dan laut,
pencurian dan pengeboman ikan.

25. a. Pengadaan tanah
b. Perlindungan lingkungan hidup
c. Kemudahan perizinan
2. Isu-Isu Pokok Wilayah Tertentu

26. Apa pendapat anda ?

27. II. INVENTARISASI WP3WT
A. Ruang Lingkup Wilayah
Wilayah Pesisir
Ruang lingkup inventarisasi pertanahan di wilayah pesisir mencakup
wilayah administrasi kecamatan hingga ke arah laut sampai kedalaman
10 meter di bawah permukaan laut (dpl) atau jarak 1 mil dari garis
surut terendah.

28. Pulau-pulau Kecil
Ruang lingkup inventarisasi dan identifikasi data pertanahan di
pulau kecil ini mencakup pulau kecil dan sekitarnya dalam satu
akses transportasi (termasuk pulau batu/karang, gosong pasir, di
sekitar pulau kecil)

29. Wilayah Perbatasan
Ruang lingkup inventarisasi pertanahan wilayah perbatasan
mencakup wilayah administrasi kecamatan perbatasan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

30. Wilayah Tertentu
Danau : meliputi daratan sepanjang tepian danau dengan satuan
pendataan wilayah administrasi desa/ kelurahan yang
bersinggungan dengan tepian danau
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) : mencakup satu kecamatan utuh
di lokasi calon KEK berada dan ke arah laut sepanjang hingga
kedalaman 10 meter dibawah permukaan laut (dpl) atau
maksimum berjarak 1 mil dari garis pantai surut terendah (jika
berdampingan dengan laut)

31. B. Persiapan :
1. Perencanaan administrasi
2. Penyiapan Peta Kerja yang meliputi : Citra, Peta Foto,Peta
Tematik Peta Garis, Peta RBI dan Peta lainnya. Perhatikan :
 Indeks peta
 Kaidah kartografi.
 Sistem koordinat geografis (lintang dan bujur) WGS-84.
 Skala yang digunakan 1:5.000 atau lebih besar (bidang/pulau-
pulau kecil), 1 : 10.000 (kawasan Wil.Pesisir,/Wil.Perbatasan &
Wil. Tertent), 1 : 25.000. (kawasan Wil.Pesisir, Wil.Perbatasan &
Wil. Tertentu khusus yang penggunaan tanahnya berupa hutan)
 Batas administrasi, Nama dan fungsi bangunan, Jalan, Rel KA
dan Lori, Detail Perairan, Garis buffer wilayah pekerjaan, Titik
Dasar Teknik
 Sudah diperiksa oleh tim kontrol kontrol kualitas

32. PRA INVENTARISASI
Penguasaan Tanah
Contoh deliniasi batas bidang
penguasaan tanah
PULAU- PULAU KECIL
Contoh deliniasi batas poligon kawasan
penguasaan tanah
PESISIIR DAN PERBATASAN

33. PRA INVENTARISASI
Pemilikan Tanah
Contoh deliniasi batas bidang
pemilikan tanah
PULAU KECIL
Contoh deliniasi batas poligon kawasan
pemilikan tanah
PESISIR DAN PERBATASAN

34. Contoh Peta Kerja Inventarisasi Pulau Kecil

35. C. Pelaksanaan
1. Kegiatan Inventarisasi lapang :
 Penguasaan tanah. Mengkonfirmasi data penguasaan tanah
yang telah diplotkan ke dalam peta kerja
 Pemilikan Tanah. Mengkonfirmasi data pemilikan tanah yang
tidak berupa peta pendaftaran/peta bidang (hanya berupa
informasi tekstual) terhadap fakta di lapangan
 Penggunaan Tanah. Mengkonfirmasi informasi penggunaan
tanah yang telah diplotkan ke dalam peta kerja. Bersamaan
dengan proses tersebut, sekaligus dilakukan konfirmasi data
pemanfaatan tanahnya
 Pemanfaatan Tanah. Merupakan turunan dari data penggunaan
tanah. Metode pengumpulan data spasial pemanfaatan tanah
adalah dengan mengidentifikasi jenis pemanfaatan tanah yang
ada pada bidang penggunaan tanahnya di lapangan.

36. 2. Kegiatan Inventarisasi Data Penunjang :
• Peta RTRW beserta Perda-nya
• Peta dan/atau Data Kemampuan Tanah
• Peta Potensi Sumber Bencana Alam
• Peta Infrastrukrur (jaringan listrik, air minum, telepon dll)
• Peta Kawasan Kehutanan
• Peta Daerah Aliran Sungai
• Peta Geologi
• Peta Potensi Tanah (Harga Kawasan/Tanah)
• Data Tipologi Pesisir dan Perairan, Pulau-Pulau Kecil
(dicatat dalam Catatan Survey Lapangan)
• Data Instrusi Air Asin
• Data Ketinggian dari Pasang Air Laut Rata-rata/MSL
• Data Sosial Ekonomi Budaya
• Data Potensi Komoditas Unggulan.

37. D. Pengolahan Data
1. Persiapan Pengolahan Data
a. ATK (Alat Tulis Kantor)
b. Alat Bahan Penunjang Teknis (komputer/PC, Printer)
c. Data spasial (peta sesudah dan sebelum ke lapangan)
d. Data Tekstual (dari lapangan, form isian, CSL)
e. Hasil rekaman GPS (Waypoint dan Track GPS)
2.Input/Digitasi/Kompilasi/Integrasi
a. Siapkan Softcopy Peta Kerja yang telah dilengkapi base map
b. Download hasil Tracking dan Waypoint dari GPS Handheld
c. Pindahkan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan pada
peta kerja (softcopy)
d. Memeriksa geometri spasial dengan cara membangun Topologi

38. e. Memasukan informasi di peta kerja (no identifier) dan yang ada
di form isian sebagai data atribut shp nya
f. Plot topononimi (tempat penting dan anotasi lainnya yang
dianggap perlu)
g. Data tekstual yang tidak termasuk data atribut di input di MS
World
3. Analisa Data
a. Analisis Data Spasial berdasarkan gambaran P4T di kecamatan
dan perbandingan antar desa dalam satu wilayah kecamatan
b. Analisi Data Tekstual Kerja. Analisis kuantitatif berdasarkan
data tekstual yang dibuat perbanduingan antara data primer
dan sekunder

39. E. Pelaporan
1. Buku Laporan Akhir
2. Peta sebagai Lampiran Buku Laporan Akhir
3. Buku Profil
4. Album Peta

40. IV. PENATAAN DAN PEMANFAATAN WP3WT
A. Ruang Lingkup

41. B. Persiapan
1. Penunjukkan Lokasi
2. Penentuan jadwal
3. Penunjukkan Tim
4. Penyiapan Peta Kerja
C. Pelaksanaan Lapang
1. Pengumpulan Data Primer (Data P4T)
2. Pengumpulan Data Sekunder (Sosek, Kecamatan Dalam
Angka, Data Fisik wilayah, RTRW, dll)

42. D. Pengolahan Data

43. Prosedur Analisa Penyusunan Potensi Penataan Kawasan

44. Hasil Penyusunan Potensi Penataan Kawasan

45. Cara Membaca Kode Zonasi Pemanfaatan Kawasan
Zona1AK1 :
• Zona1 : Bidang/kawasan yang berdasarkan tata ruang
ditetapkan sebagai kawasan budidaya dengan jenis
penggunaan tanah yang sesuai dengan arah peruntukannya
dan kepemilikn bidang/ kawasan itu sudah terdaftar
• A : Bidang kawasan yang telah terolah/ terbangun
• K1 : Unit analisis tersebut adalah dalam perspektif kawasan
penguasaan oleh perorangan

46. Arahan Penataan Kawasan

50. V. MONITORING DAN EVALUASI
PEMANFAATAN KAWASAN WP3WT
A. Ruang Lingkup

51. B. Persiapan
Penunjukkan Lokasi dengan syarat :
 Pernah dilakukan inventarisasi dan identifikasi minimal 3 tahun
sebelumnya
 Kecamatan pesisir utuh satu kabupaten pernah dilakukan
inventarisasi dan identifikasi; Diprioritaskan pada wilayah yang
strategis, atau sedang mengalami perkembangan atau
diperkirakan terjadi perubahan pemanfaatan kawasan.

52. Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan WP3WT
a. Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan
WP3WT antara lain:
b. Menyiapkan peralatan dan bahan pelaksanaan monitoring
pemanfaatan kawasan WP3WT
c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan
kawasan WP3WT;
d. Melaksanakan pengolahan data kegiatan monitoring dan evaluasi
pemanfaatan kawasan WP3WT;
e. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan monitoring dan
evaluasi pemanfaatan kawasan WP3WT

53. Penyiapan Peta Kerja dan CSL
Peta Kerja adalah peta dasar yang digunakan/dibawa untuk
survei lapangan.
 Semua data spasial yang diperoleh dari lapangan diplot
 Skala dan ukuran kertas peta kerja disesuaikan dengan
lokasi kegiatan, dengan prinsip mudah dalam pencatatan
di lapangan tanpa mengurangi kualitas dan tidak
membingungkan. Pencatatan dibantu juga dengan CSL
dan GPS dengan akurasi posisi yang lebih tepat.
 Untuk peta kerja yang melebihi dari 1 lembar, masing-
masing diberi nomor peta dan dibuatkan indeks peta.
Unsur wajib : batasa administrasi, jalan, perairan,
bangunan penting, dengan background citra satelit atau
rencana tata ruang. Jika memungkinkan dapat
ditambahkan penguasaan, pemilikan dan penggunaan
tanah hasil inventarisasi.

54. C. Pelaksanaan Lapang
Pelaksanaan pengumpulan data primer dan data sekunder
yang dikumpul dari pihak terkait. Pengumpulan data primer
dilakukan dengan metode Groundcheck dengan mengambil
sampel sebanyak 30 – 50 titik di setiap lokasi.
Jenis data yang dibutuhkan antara lain :
1) Data administrasi dan deskripsi wilayah termasuk data
sosial, ekonomi dan budaya daerah setempat yang dapat
diperoleh dari Pemerintah Daerah atau dari Badan Pusat
Statistik (BPS), wawancara
2) Data penguasaan diperoleh dari survei lapangan atau
dari Kantor Pertanahan.Sedangkan data pemilikan tanah
diperoleh dari Kantor Pertanahan. Jika terdapat
perubahan pemilikan/penguasaan tanah diplot pada peta
kerja atau CSL serta ditandai/ditrack dengan
menggunakan GPS.

55. 3) Data penggunaan tanah eksisting,diperoleh dari kompilasi
data citra satelit, penggunaan tanah sebelumnya dan
survey lapangan. Jika terdapat perubahan penggunaan
tanah dapat digambarkan pada peta kerja atau CSL serta
ditandai/ ditrack dengan menggunakan GPS.
4) Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana umum atau
lebih baik lagi rencana detail tata ruang kabupaten/kota
5) Kecamatan dan Kabupaten Dalam Angka dari Badan Pusat
Statistik atau profil kecamatan/desa
6) Data ketinggian dan lereng diperoleh dari Badan Pertanahan
Nasional, dibuat dari Shuttle Radar Topography Moduls
(SRTM) atau dapat diperoleh dari interpelasi data GPS.
Sedangkan data lereng dapat diperoleh dari Badan
Pertanahan Nasional atau dari pengolahan dari data
ketinggian.
7) Data curah hujan rata-rata tahunan/bulanan

56. D. Pengolahan Data

57. 1. Analisis Perubahan Penggunaan Tanah
Untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah yang terjadi
yang merupakan salah satu bagian dari pemanfaatan kawasan.
Input :
- Peta P4T awal
- Peta pemilikan tanah eksisting
- Jumlah penduduk (timeseries)
Proses :
- Survey Lapang
- Overlay
- Deskriptif
Output :
- Peta Perubahan Penggunaan Tanah
- Hubungan perubahan penggunaan tanah terhadap pemilikan
tanah

59. 2. Analisis Kemampuan Tanah 2 Faktor (Lereng&Ketinggian
Input :
- Peta Lereng
- Peta Ketinggian
- Peta Penggunaan Tanah eksisting
Proses :
- Overlay
Output :
- Peta Kesesuaian terhadap WTU

65. Kelompok Parameter :
A. Lereng Permukaan (peta topografi)
• l0 = (A) = 0‐3% : datar.
• l1 = (B) = 3‐8% : landai/berombak.
• l2 = (C) = 8‐15% : agak miring/bergelombang.
• l3 = (D) = 15‐30% : miring berbukit.
• l4 = (E) = 30‐45% : agak curam.
• l5 = (F) = 45‐65% : curam.
• l6 = (G) = > 65% : sangat curam.

66. B. Kepekaan Erosi (uji laboratorium sampel tanah)
• KE1 = 0,00‐0,10 : sangat rendah
• KE2 = 0,11‐0,20 : rendah
• KE3 = 0,21‐0,32 : sedang
• KE4 = 0,33‐0,43 : agak tinggi
• KE5 = 0,44‐0,55 : tinggi
• KE6 = 0,56‐0,64 : sangat tinggi

67. C. Tingkat Erosi (perhitungan)
• e0 = tidak ada erosi.
• e1 = ringan : < 25% lapisan atas hilang.
• e2 = sedang : 25‐75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah
hilang.
• e3 = agak berat : > 75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah
hilang.
• e4 = berat : sampai lebih dari 25% lapisan bawah hilang.
• e5 = sangat berat : erosi parit
D. Kedalaman sampai Kerikil, Padas (pengukuran lapangan)
• k0 = dalam : > 90 cm
• k1 = sedang : 90‐50 cm
• k2 = dangkal : 50‐25 cm
• k3 = sangat dangkal : < 25 cm

68. E. Tekstur tanah (uji laboratorium sampel tanah)
• t1 = halus : liat, liat berdebu.
• t2 = agak halus : liat berpasir, lempung liat berdebu,
lempung berliat, lempung liat berpasir.
• t3 = sedang : debu, lempung berdebu, lempung.
• t4 = agak kasar : lempung berpasir.
• t5 = kasar : pasir berlempung, pasir.
F. Permeabilitas (uji laboratorium sampel tanah)
• p1 = lambat : < 0.5 cm/jam.
• p2 = agak lambat : 0.5 – 2.0 cm/jam.
• p3 = sedang : 2.0 – 6.25 cm/jam.
• p4 = agak cepat : 6,25 – 12,5 cm/jam.
• p5 = cepat : >12,5 cm/jam.

69. G. Drainase Tanah (pengukuran/pengamatan lapangan)
• d0 = berlebihan, air lebih segera keluar dari tanah dan sangat sedikit
air yang ditahan oleh tanah sehingga tanaman akan segera
mengalami kekurangan air
• d1 = baik: tanah mempunyai peredaran udara baik. Seluruh profil
tanah dari atas sampai lapisan bawah berwarna terang yang seragam
dan tidak terdapat bercak‐bercak.
• d2 = agak baik: tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak
terdapat bercak‐bercak berwarna kuning, coklat atau kelabu pada
lapisan atas dan bagian atas lapisan bawah.
• d3 = agak buruk: lapisan atas tanah mempunyai peredaran udara baik.
Tidak terdapat bercak‐bercak berwarna kuning, kelabu, atau coklat.
Terdapat bercak‐bercak pada saluran bagian lapisan bawah.
• d4 = buruk: bagian bawah lapisan atas (dekat permukaan) terdapat
warna atau bercak‐bercak berwarna kelabu, coklat dan kekuningan.
• d5= sangat buruk: seluruh lapisan permukaan tanah berwarna kelabu
dan tanah bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak‐bercak
kelabu, coklat dan kekuningan.

70. H. Ancaman Banjir/Genangan (data sekunder)
• o0 = tidak pernah : dalam periode satu tahun tanah tidak
pernah tertutup banjir untuk waktu lebih dari 24 jam
• o1 = kadang‐kadang : banjir yang menutupi tanah lebih dari 24
jam terjadinya tidak teratur dalam periode kurang dari satu
bulan
• o2 = selama waktu satu bulan dalam setahun tanah secara
teratur tertutup banjir untuk jangka waktu lebih dari 24 jam
• o3 = selama waktu 2‐5 bulan dalam setahun, secara teratur
selalu dilanda banjir lamanya lebih dari 24 jam
• o4 = selama waktu enam bulan atau lebih tanah selalu dilanda
banjir secara teratur yang lamanya lebih dari 24 jam

71. I. Garam/Salinitas (uji lab, umumnya di daerah beriklim
kering)
• g0 = bebas : 0‐15% garam larut pada suhu 25
• g1 = terpengaruh sedikit : 0,15‐0,35 garam larut pada suhu
25
• g2 = terpengaruh sedang : 0,35‐0,65% garam larut pada
suhu 25
• g3 = terengaruh hebat : >65% garam larut pada suhu 25
J. Kerikil/Batuan (pengukuran/pengamatan lapangan)
• b0 = tidak ada : kurang dari 2% permukaan tanah tertutup.
• b1 = sedikit : 2% ‐ 10% permukaan tanah tertutup.
• b2 = sedang : 10% ‐ 50% permukaan tanah tertutup.
• b3 = banyak : 50% ‐ 90% permukaan tanah tertutup.
• b4 = sangat banyak : lebih dari 90% permukaan tanah
tertutup; tanah sama sekali tidak dapat digarap.

72. Kesesuaian tanah hanya digunakan untuk menilai kesesuaian
tanah untuk penggunaan pertanian. Khususnya pemilihan
jenis komoditi yang membutuhkan kemampuan tanah
yang spesifik, tidak semua tanaman pertaniaan dapat
tumbuh dengan baik di semua jenis tanah.
Usaha non-pertanian dilakukan pada kemampuan tanah yang
lebih luas (semua kelas). Dengan adanya perkembangan
teknologi dan semakin mendesaknya kebutuhan akan
tanah, saat ini kemampuan tanah bukan menjadi faktor
utama dalam penentuan lokasi usaha non-pertanian,
bahkan faktor ekonomi lebih memberikan peran yang
cukup signifikan.
Dengan menggunakan klasifikasi kemampuan tanah, akan
didapatkan mana daerah yang berdasarkan kemampuan
tanah sesuai untuk kawasan lindung dan sesuai untuk
kawasan budidaya yang selanjutnya dapat digunakan
sebagai rekomendasi.

75. Terdapat 2 kelompok utama dalam klasifikasi kemampuan
tanah yaitu :
a. Kelompok 1 adalah kelas kemampuan lahan yang cocok
untuk usaha tani yaitu kelompok I sd IV
• Kelas I dan kelas II merupakan lahan yang cocok untuk
penggunaan pertanian
• Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan
untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Meskipun demikian,
lahan kelas III dan kelas IV masih dapat digunakan untuk
pertanian.
• b. Kelompok 2 adalah kelas kemampuan lahan yang tidak
bisa digunakan untuk usaha tani. Kelas VII dan kelas VIII
merupakan lahan yang harus dilindungi atau untuk fungsi
konservasi.

76. Pada penggunaan tanah permukiman, industri, jasa,
perdagangan, wisata dan digunakan kriteria umum yaitu :
• Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 -
25%)
• Tidak berada pada kawasan lindung
• Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir,
erosi, abrasi)
• Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/
danau/mata air/saluran pengairan
• Bukan tanah organosol, glay humus, laterit air tanah atau jenis
tanah dengan kadar liat tinggi
• Tidak berada di jalur rel kereta api; daerah aman penerbangan
• Bukan sawah irigasi teknis
• Tersedia sumber air yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 60
liter/org/hari – 100 liter/org/hari
• Drainase baik sampai sedang

77. 4. Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Tata Ruang
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara
perubahan penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang,
sehingga dapat diketahui apakah perubahan penggunaan tanah
yang terjadi sesuai dengan arahan tata ruang atau tidak. Selain itu
dapat diketahui pula efektifitas pelaksanaan tata ruangnya.
Input :
- Peta Penggunaan Tanah eksisting
- Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota
Proses :
- Overlay
Output :
- Peta Kesesuaian terhadap tata ruang

79. 5. Analisis Ketersediaan Air
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan air tanah yang
dipengaruhi penggunaan tanahnya. Dengan metode ini, dapat diketahui
secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan
surplus atau defisit.
Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah
tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut
tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Penentuan daya dukung air
dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air di setiap
lokasi.
Input :
- Peta Penggunaan Tanah eksisting
- Peta curah hujan rata – rata bulanan/ tahunan
- Jumlah penduduk
Proses :
- Penghitungan air limpasan
Output :
- Peta ketersediaan dan kebutuhan air

82. 6. Penghitungan Potensi Ketersediaan (Supply) Air
Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode
koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan tanah
serta data curah hujan tahunan.
Perhitungan ketersediaan air disini merupakan potensi
ketersediaan air tanah tawar yang berasal dari infiltrasi air
hujan, tanpa memperhitungkan intrusi air laut yang terjadi.
Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi
terhadap kebutuhan hidup layak.

83. 7. Penghitungan Kebutuhan (Demand) Air
8. Penentuan Status Daya Dukung Air
Status daya dukung air diperoleh dari pembandingan antara
ketersediaan air dan kebutuhan air
Dari hasil perhitungan potensi ketersediaan dan kebutuhan air tersebut
dapat diketahui tingkat daya dukung airnya. Masih surplus atau telah
defisit.
Jika masih surplus sebenarnya dapat diprediksi berapa tahun lagi akan
terjadi defisit dengan menggunakan asumsi jumlah penduduk
bertambah dan jenis penggunaan tanah yang tetap.
Jika telah defisit, maka untuk pemanfaatan yang membutuhkan air
terutama air tanah seperti permukiman, industri, pertanian dll harus
mengupayakan rekayasa teknis/cara lain untuk memperoleh air bersih.
Terjadinya defisit air biasanya dapat ditunjukkan pula dengan adanya
intrusi air laut, dimana air laut akan bergerak masuk ke dalam pori
tanah akibat dari supply air yang terbatas atau pengambilan air tanah
yang berlebihan.

85. 9. Rekomendasi Pemanfaatan kawasan
Tercapainya efektifitas pemanfaatan kawasan sangat
bergantung pada kemampuan tanah dan penggunaan tanahnya.
Setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda.
Rekomendasi pemanfaatan kawasan didapatkan dari
penggabungan analisis kemampuan tanah dan kesesuaian
terhadap tata ruang dengan mempertimbangkan ketersediaan
air sebagai faktor penunjang.

87. E. Pelaporan
1. Laporan Monitoring pemanfaatan kawasan
a. Laporan monitoring merupakan laporan hasil survey
lapangan yang berisi deskripsi singkat gambaran umum
dan kondisi wilayah termasuk data
b. Serta dilampiri dengan data-data hasil monitoring antara
lain :
• Peta kerja hasil lapang dan CSL
• Dokumentasi (foto dan rekaman)
• Raw data GPS, waypoint dan track dalam format shapefile
yang dilengkapi keterangan dari masing-masing point/track
• Data sekunder
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan
Laporan ini merupakan hasil dari tahapan monitoring,
pengolahan data dan evaluasi pemanfaatan kawasan.

88. Terima kasih kakak – kakak
semua...........