SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP),
Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Etika
Etika
Etika
Etika &
&
&
& Integritas
Integritas
Integritas
Integritas
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
“Bahwa membangun suatu negara,
membangun ekonomi, membangun
teknik, membangun pertahanan,
adalah pertama-tama dan pada tahap
utamanya, membangun jiwa bangsa !!
Tentu saja keahlian adalah perlu,
tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan
pada jiwa yang besar, tidak akan dapat
mungkin mencapai tujuannya. Inilah
perlunya, sekali lagi mutlak perlunya,
nation and character building”.
(Soekarno, Pidato HUT RI, 17 Agustus 1966)
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
DARURAT
DARURAT
DARURAT
DARURAT KARAKTER
KARAKTER
KARAKTER
KARAKTER ?
?
?
?
==>
==>
==>
==> Urgensi Etika & Integritas !!
Sk
Sk
Sk
Ska
a
a
ala
la
la
la 0
0
0
0-
-
-
-100:
100:
100:
100: 0=
0=
0=
0=S
S
S
Sa
a
a
an
n
n
ng
g
g
ga
a
a
at
t
t
t In
In
In
Int
t
t
to
o
o
ol
l
l
le
e
e
er
r
r
ra
a
a
an
n
n
n,
,
,
, 100=
100=
100=
100=S
S
S
Sa
a
a
an
n
n
ng
g
g
ga
a
a
at
t
t
t To
To
To
Tol
l
l
le
e
e
er
r
r
ra
a
a
an
n
n
n
Survei Nasional Mei 2022
Rata-rata skor toleransi adalah 49,1 dalam skala 0-100, yang
berarti tingkat toleransi warga relatif rendah.
Mean = 49.1
Stdev = 16.00
SKOR TOLERANSI 49,1
NILAI
TERTINGGI
100
(SANGAT
TOLERAN)
NILAI
TERENDAH
0
(SANGAT
INTOLERAN)
RATA-
RATA
49,1
MENURUT SMRC
TOLERANSI KATEGORI RENDAH
85% millenial rentan radikalisme
Potensi radikalisme
pada PRIA 12,1%
Potensi radikalisme
pada WANITA 12,3%
TIDAK MEMEGANG
SUMPAH JABATAN
INGIN MENGGANTI
DASAR NEGARA
MELAWAN UUD
DAN IDEOLOGI
NEGARA
TERSEBAR DI SELURUH
INDONESIA
AKAN ADA TINDAKAN
LEBIH TEGAS
Penyuapan
“Transaksional”
Gratifikasi
“Pasif”
Pemerasan
“Aktif”
P E M E R A S A N
S EG I
TIGA
Masyarakat
/Pengusaha
Masyarakat
/Pengusaha
Masyarakat
/Pengusaha
Pegawai Negeri
/Penyelenggara Negara
Jumlah PNS Terpidana Kasus Korupsi (2001-2018)
STASTISTIK TINDAK PIDANA KORUPSI
per 1 Juni 2020
htt ps://w w w .kpk.go.id/id/statist ik/penindakan /tp k-b erdasarkan -jenis-p erkara
Berdasarkan Profesi/Jabatan
Berdasarkan Jenis Perkara 80%
kasus korupsi yang diungkap m elibatkan
sektor sw asta & sektor publik/instansi
pem erintah. Modusnya antara lain:
SUAP-MENYUAP & GRATIFIKASI
ETIKA DAN INTEGRITAS ASN
DALAM BINGKAI PANCASILA
 ETIKA: Ilmu tentang apa yang baik
dan apa yang buruk dan tentang hak
dan kewajiban moral/akhlak (KBBI).
 INTEGRITAS: mutu, sifat, atau
keadaan yang menunjukkan
kesatuan yang utuh sehingga
memiliki potensi dan kemampuan
yang memancarkan kewibawaan
(KBBI).
PM M Natsir
 The qualification of being honest and having
strong moral principles, or moral uprightness
(Wikipedia, Cambridge English Dict);
 Strict adherence to a moral code, reflected in
transparent honesty and complete harmony in
what one thinks, says, and does (Business
Dict);
 Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan
kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi
dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan; kejujuran (KBBI);
 Definisi umum: “kesesuaian antara pikiran,
ucapan, dan perbuatan”.
Pikiran
Ucapan
Perbuatan
Apa
Apa
Apa
Apa itu
itu
itu
itu Integritas
Integritas
Integritas
Integritas?
?
?
?
UU No. 5/2014
UU No. 5/2014
UU No. 5/2014
UU No. 5/2014 Tentang
Tentang
Tentang
Tentang ASN
ASN
ASN
ASN
Pasal 87 ayat 4 huruf (a) => PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan
penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;.
Pasal 4 => ASN wajib memegang teguh ideologi Pancasila; setia dan mempertahankan
UUD 1945 serta pemerintahan yang sah; menciptakan lingkungan kerja yang
nondiskriminatif; menghargai komunikasi, konsultasi, kerja sama; mendorong
kesetaraan dalam pekerjaan, dsb
Pasal 3, 4 dan 5 UU ASN 


 Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku 


 PP No.
53/2010 tentang Disiplin PNS yang diantaranya memuat 17 kewajiban dan 15 larangan.
Core Values Ber
Core Values Ber
Core Values Ber
Core Values Ber-
-
-
-AKHLAK
AKHLAK
AKHLAK
AKHLAK
PADA TANGGAL 27 JULI 2021 PRESIDEN
JOKOWI MELUNCURKAN CORE VALUES
DAN EMPLOYER BRANDING ASN
DENGAN SLOGAN BERAKHLAK.
SURAT EDARAN MENTERI PANRB
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN
EMPLOYER BRANDING ASN BANGGA
MELAYANI BANGSA.
Dimensi
Dimensi
Dimensi
Dimensi Etika
Etika
Etika
Etika
Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004
Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam Bernegara
Etika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam Berorganisasi
Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam Bermasyarakat
Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri Sendiri
Etika Keilmuan Etika Sesama PNS
Etika Lingkungan
Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap
dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
 Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
 Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
melaksanakan tugas;
 Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa;
 Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan
setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
 Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien
dan efektif;
 Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
Etika
Etika
Etika
Etika dalam
dalam
dalam
dalam Bernegara
Bernegara
Bernegara
Bernegara
 Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang;
 Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;
 Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi;
 Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
Etika
Etika
Etika
Etika Dalam
Dalam
Dalam
Dalam Berorganisasi
Berorganisasi
Berorganisasi
Berorganisasi
 Mewujudkan pola hidup sederhana;
 Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa
pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
 Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta
tidak diskriminatif;
 Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas.
Etika
Etika
Etika
Etika Dalam
Dalam
Dalam
Dalam Bermasyarakat
Bermasyarakat
Bermasyarakat
Bermasyarakat
 Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
ketrampilan, dan sikap;
 Memiliki daya juang yang tinggi;
 Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
 Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
Etika
Etika
Etika
Etika Terhadap
Terhadap
Terhadap
Terhadap Diri
Diri
Diri
Diri Sendiri
Sendiri
Sendiri
Sendiri
 Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan
yang berlainan;
 Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
 Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun
horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 Menghargai perbedaan pendapat;
 Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
 Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
 Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin
terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam
memperjuangkan hak-haknya.
Etika
Etika
Etika
Etika Terhadap
Terhadap
Terhadap
Terhadap Sesama
Sesama
Sesama
Sesama PNS
PNS
PNS
PNS
Redefinisi
Redefinisi
Redefinisi
Redefinisi Integritas
Integritas
Integritas
Integritas
Zaman Old:
 Tidak menerima yang bukan haknya.
 Tidak melakukan yang tidak boleh
dilakukan.
Zaman Now:
 Melakukan sesuatu tidak ala
kadarnya, namun sepenuh hati
(mindfulness) & segenap
kemampuan (professional).
 Walk the Talk – memenuhi janji
dan sumpah jabatan.
 Self Mastery – mengendalikan
diri dari godaan atau
kecenderungan berpikir sempit
atau menyimpang.
 Quality Orientation – terus
menjaga mutu pekerjaan agar
tetap akuntabel dan transparan.
Beyond Integrity
Integrity
Arahan
Arahan
Arahan
Arahan Presiden
Presiden
Presiden
Presiden tentang
tentang
tentang
tentang Integritas
Integritas
Integritas
Integritas
KEPEMIMPINAN PANCASILA
UNTUK MEMPERKOKOH
ASN BERINTEGRITAS
Mohammad
Mohammad
Mohammad
Mohammad Natsir
Natsir
Natsir
Natsir
George McTurnan Kahin, guru besar Universitas Cornell,
terhenyak kala bertemu M. Natsir untuk kali pertama
pada 1946. Ketika itu, Natsir adalah Menteri Penerangan
RI. “Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang
belum pernah saya lihat di antara para pegawai
pemerintah mana pun,” terang Kahin seperti tertulis
dalam buku Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan
Kehidupan dan Perjuangan. Ternyata Natsir hanya
memiliki 2 stel kemeja kerja yang sudah tidak begitu
bagus. Natsir tak malu menjahit kemejanya itu bila
robek.
Bertahun-tahun, Natsir tak malu nenumpang di paviliun
rumah Prawoto Mangkusasmito. Dia pun sempat
menumpang di rumah H. Agus Salim. Baru pada 1946,
pemerintah memberikan rumah dinas kepadanya.
Menteri Penerangan (1946-1949); Perdana
Menteri (1950-1951)
KH.
KH.
KH.
KH. Saifuddin
Saifuddin
Saifuddin
Saifuddin Zuhri
Zuhri
Zuhri
Zuhri Di jabatan strategis ini dirinya diuji. Suatu kali adik
iparnya, Mohammad Zainuddin Dahlan menghadap dan
memohon untuk dihajikan dengan biaya dinas (abidin)
dari Departemen Agama. Meski sebenarnya lazim
menghajikan orang yang potensial apalagi pejuang
kemerdekaan, namun Saifuddin menolak permintaan
adiknya.
"Sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi
perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika
Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu pernah
berjuang dalam perang kemerdekaan. Tetapi ada satu hal
yang menyebabkan saya tidak mungkin membantu
melalui haji departemen. Karena kamu adikku. Coba
kamu orang lain, sudah lama aku hajikan," ujar KH
Saifuddin Zuhri kepada iparnya.
Tak hanya itu, selepas menjadi Menteri, Saifuddin tetapa
berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-
cara yang halal dan bersahaja. Dikutip dari buku "Karisma
Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU" karangan
Saifullah Ma'shum, jika banyak mantan menteri bergelut
dalam bisnis yang prestise, justru Saifuddin memilih
menjalani profesi sebagai pedagang beras di Glodok.
Menteri Agama pada Kabinet Kerja III, Kabinet
Kerja IV, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II,
dan Kabinet Ampera I.
H.
H.
H.
H. Agus
Agus
Agus
Agus Salim
Salim
Salim
Salim
Walau menjabat Menteri, Agus Salim sengaja
hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya
mengontrak, atapnya bocor jika hujan tiba.
“Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang
yang genius. Ia mampu berbicara dan menulis
secara sempurna sedikitnya dalam sembilan
bahasa. Kelemahannya hanya satu: ia hidup
melarat“.
Begitulah tulisan Willem Schermerhorn, seorang
pejabat Belanda, dalam Het Dagboek van
Schermerhorn (Buku Harian Schermerhorn) saat
mengomentari kebersahajaan H. Agus Salim.
Menteri Luar Negeri (1947-1949)
Prawoto
Prawoto
Prawoto
Prawoto Mangkoesasmito
Mangkoesasmito
Mangkoesasmito
Mangkoesasmito Dalam sebuah tulisan untuk mengenang Prawoto,
rekannya di Masyumi, M Roem menyebut sejawatnya
itu sebagai “orang yang selamanya hidup sederhana,
orang yang tak pernah meminta, orang yang hanya
belajar memberi dan mengasih,” demikian dikutip
dari buku M Roem, Bunga Rampai dari Sejarah.
Cerita tentang kesederhanaan Prawoto dituturkan
putrinya Sri Sjamsiar Prawoto Issom seperti dikutip
dari buku “Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto
Mangkusasmito” karangan SU Basajut.
Saat itu menjelang pembubaran Masyumi, Prawoto
dan tokoh-tokoh partai politik lain seperti Subadio
Sastrosatomo dan Sutan Sjahrir dipanggil ke Istana
oleh Presiden Soekarno. Malam harinya, Prawoto
meminta putrinya untuk menisik (menambal lubang)
di kerah baju koko putih miliknya. Keesokan harinya
di istana, para undangan lain mengenakan setelan jas,
dasi dan bersepatu, tetapi Prawoto hanya
mengenakan sarung, baju koko tua, peci dan sandal
kulit.
Anggota Badan Pekerja KNIP; Wakil Perdana
Menteri di era Mr. Assaat sebagai PM; Wakil
Ketua I Konstituante; Ketua Umum Masyumi
SK. Trimurti
SK. Trimurti
SK. Trimurti
SK. Trimurti Pada saat aktif di Partai Buruh Indonesia, 18 bulan
setelah merdeka Trimurti mendapat tawaran menjadi
Menteri Tenaga Kerja, dari Setiajid, salah satu anggota
formatur kabinet yang juga rekan separtai. Pertama,
ajakan menjadi menteri dijawab spontan, tidak!
Selepas berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Tenaga
Kerja, Trimurti kembali ke bangku kuliah. Tetapi, di saat
mereguk nikmatnya kebebasan pendidikan, Soekarno
menawari Trimurti untuk menjadi Menteri Sosial pada
tahun 1959. Tak tergiur dan tak ingin dianggap haus
kekuasaan, Trimurti menolak.
Berbeda dengan kehidupan mantan menteri di zaman
sekarang ini, Trimurti selama sisa hidupnya terang-
terangan menolak semua pemberian dan fasilitas
negara. Padahal itu adalah haknya.
Trimurti meninggal tahun 2008 di RSPAD Gatot Soebroto.
Sebelum meninggal, Trimurti tinggal di rumah
kontrakan yang sempit di Bekasi. Di rumah
kontrakannya, di antara deretan foto-fotonya bersama
keluarga, terdapat sebuah lukisan yang paling besar
bergambar Bung Karno menyematkan Bintang
Mahaputra tingkat V padanya.
Jurnalis; Menteri Tenaga Kerja pertama (1947-
1948) di bawah PM Amir Sjarifuddin.
Baharuddin
Baharuddin
Baharuddin
Baharuddin Lopa
Lopa
Lopa
Lopa
Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke
sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam
perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh
ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya
kepada sang ajudan, “Siapa yang mengisi bensin?”
Si ajudan pun dengan jujur menjawab, “Pak Jaksa,
Pak!”
Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya
memutar mobil, kembali ke kantor sang Jaksa yang
mengisikan bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Lopa
meminta sang Jaksa menyedot kembali bensin
sesuai dengan jumlah yang diisikannya. “Saya
punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus
saya pakai,” kata Barlop.
Bupati Majene 1 (1959-1960); Jaksa Agung
(2001); Menteri Kehakiman & HAM (2001)
Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak
peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti
disikatnya. Wanita ini pun berusaha mengajak damai.
Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu
yang ditolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung
dikembalikan oleh Hoegeng. Tapi si wanita tak putus asa. Dia
terus mendekati Hoegeng.
Yang membuat Hoegeng heran, malah koleganya di Polri dan
Kejaksaan yang memintanya untuk melepaskan wanita itu.
Hoegeng heran, kenapa begitu banyak pejabat yang mau
menolong pengusaha wanita tersebut. Hoegeng pun hanya
bisa mengelus dada prihatin menyaksikan tingkah polah
koleganya yang terbuai uang.
Kapolri (1968-1971)
Jend
Jend
Jend
Jend. Pol.
. Pol.
. Pol.
. Pol. Hoegeng
Hoegeng
Hoegeng
Hoegeng Imam S.
Imam S.
Imam S.
Imam S.
Epilogue
Epilogue
Epilogue
Epilogue
“
“
“
“Hanya
Hanya
Hanya
Hanyaada
ada
ada
adasatu
satu
satu
satunegarayang
negarayang
negarayang
negarayang
pantas
pantas
pantas
pantas menjadi
menjadi
menjadi
menjadi negaraku
negaraku
negaraku
negaraku....
Ia
Ia
Ia
Ia tumbuh
tumbuh
tumbuh
tumbuhdengan
dengan
dengan
dengan
perbuatan
perbuatan
perbuatan
perbuatan,dan
,dan
,dan
,dan perbuatan
perbuatan
perbuatan
perbuatan itu
itu
itu
itu
adalah
adalah
adalah
adalah perbuatanku
perbuatanku
perbuatanku
perbuatanku”
”
”
”
ETIKA DAN INTEGRITAS

More Related Content

What's hot

Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfstevianisari
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1temanna #LABEDDU
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-temanna #LABEDDU
 
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-temanna #LABEDDU
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 

What's hot (20)

Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
Profesionalisme ASN
Profesionalisme ASNProfesionalisme ASN
Profesionalisme ASN
 
ppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptx
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Integritas Kepemimpinan
Integritas KepemimpinanIntegritas Kepemimpinan
Integritas Kepemimpinan
 
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 344 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
 
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 

Similar to ETIKA DAN INTEGRITAS

RESUME MODUL LOYAL.pptx
RESUME MODUL LOYAL.pptxRESUME MODUL LOYAL.pptx
RESUME MODUL LOYAL.pptxMichaelHarts
 
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG (1).pptx
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG (1).pptxNILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG (1).pptx
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG (1).pptxMrArjiman
 
BAHAN BAG HUKUM - PERBUB 43 TAHUN 2022 NILAI DASAR KODE ETIK.ppt
BAHAN BAG HUKUM - PERBUB 43 TAHUN 2022 NILAI DASAR KODE ETIK.pptBAHAN BAG HUKUM - PERBUB 43 TAHUN 2022 NILAI DASAR KODE ETIK.ppt
BAHAN BAG HUKUM - PERBUB 43 TAHUN 2022 NILAI DASAR KODE ETIK.pptbambang62741
 
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copyMateri etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copykastubi iman
 
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptxPembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptxPWKRUVIBALONGAN
 
BUKU SAKU PANDUAN CORE VALUES ASN OLEH BKN DALAM RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022.pdf
BUKU SAKU PANDUAN CORE VALUES ASN OLEH BKN DALAM RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022.pdfBUKU SAKU PANDUAN CORE VALUES ASN OLEH BKN DALAM RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022.pdf
BUKU SAKU PANDUAN CORE VALUES ASN OLEH BKN DALAM RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022.pdfKantorKemenagPadangP
 
[untuk Peserta] Sosialisasi Permenpan 38-Kompetensi Manajerial Pelaksana-JF S...
[untuk Peserta] Sosialisasi Permenpan 38-Kompetensi Manajerial Pelaksana-JF S...[untuk Peserta] Sosialisasi Permenpan 38-Kompetensi Manajerial Pelaksana-JF S...
[untuk Peserta] Sosialisasi Permenpan 38-Kompetensi Manajerial Pelaksana-JF S...kurniawancahyoutomo
 
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptxBiroAdmPembangunan
 
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdfLestariSS
 
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdfLestariSS
 
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interest
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interestBE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interest
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interestmaya indrawati
 
pembangunan integritas.pptx
pembangunan integritas.pptxpembangunan integritas.pptx
pembangunan integritas.pptxfaisalhasan48
 
Etika dan akuntabilitas kode etik
Etika dan akuntabilitas kode etikEtika dan akuntabilitas kode etik
Etika dan akuntabilitas kode etikisep ilham
 
20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profes...
20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profes...20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profes...
20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profes...GanjarPrima
 
2. Manajemen ASN-1.pdf
2. Manajemen ASN-1.pdf2. Manajemen ASN-1.pdf
2. Manajemen ASN-1.pdfEstiPramiati1
 
Bahan tayang Loyal.pptx
Bahan tayang Loyal.pptxBahan tayang Loyal.pptx
Bahan tayang Loyal.pptxfitaaaa
 
Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn kemenag by aziezah
Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn kemenag by aziezahNilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn kemenag by aziezah
Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn kemenag by aziezahKutsiyatinMSi
 

Similar to ETIKA DAN INTEGRITAS (20)

RESUME MODUL LOYAL.pptx
RESUME MODUL LOYAL.pptxRESUME MODUL LOYAL.pptx
RESUME MODUL LOYAL.pptx
 
Resume MOOC.pdf
Resume MOOC.pdfResume MOOC.pdf
Resume MOOC.pdf
 
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG (1).pptx
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG (1).pptxNILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG (1).pptx
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG (1).pptx
 
BAHAN BAG HUKUM - PERBUB 43 TAHUN 2022 NILAI DASAR KODE ETIK.ppt
BAHAN BAG HUKUM - PERBUB 43 TAHUN 2022 NILAI DASAR KODE ETIK.pptBAHAN BAG HUKUM - PERBUB 43 TAHUN 2022 NILAI DASAR KODE ETIK.ppt
BAHAN BAG HUKUM - PERBUB 43 TAHUN 2022 NILAI DASAR KODE ETIK.ppt
 
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copyMateri etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
 
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptxPembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
 
BUKU SAKU PANDUAN CORE VALUES ASN OLEH BKN DALAM RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022.pdf
BUKU SAKU PANDUAN CORE VALUES ASN OLEH BKN DALAM RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022.pdfBUKU SAKU PANDUAN CORE VALUES ASN OLEH BKN DALAM RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022.pdf
BUKU SAKU PANDUAN CORE VALUES ASN OLEH BKN DALAM RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022.pdf
 
[untuk Peserta] Sosialisasi Permenpan 38-Kompetensi Manajerial Pelaksana-JF S...
[untuk Peserta] Sosialisasi Permenpan 38-Kompetensi Manajerial Pelaksana-JF S...[untuk Peserta] Sosialisasi Permenpan 38-Kompetensi Manajerial Pelaksana-JF S...
[untuk Peserta] Sosialisasi Permenpan 38-Kompetensi Manajerial Pelaksana-JF S...
 
ETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIKETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIK
 
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx
 
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
 
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
 
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interest
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interestBE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interest
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interest
 
pembangunan integritas.pptx
pembangunan integritas.pptxpembangunan integritas.pptx
pembangunan integritas.pptx
 
Etika dan akuntabilitas kode etik
Etika dan akuntabilitas kode etikEtika dan akuntabilitas kode etik
Etika dan akuntabilitas kode etik
 
20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profes...
20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profes...20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profes...
20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profes...
 
2. Manajemen ASN-1.pdf
2. Manajemen ASN-1.pdf2. Manajemen ASN-1.pdf
2. Manajemen ASN-1.pdf
 
Pilar kebangsaan
Pilar kebangsaan Pilar kebangsaan
Pilar kebangsaan
 
Bahan tayang Loyal.pptx
Bahan tayang Loyal.pptxBahan tayang Loyal.pptx
Bahan tayang Loyal.pptx
 
Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn kemenag by aziezah
Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn kemenag by aziezahNilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn kemenag by aziezah
Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn kemenag by aziezah
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 

Recently uploaded

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 

Recently uploaded (16)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 

ETIKA DAN INTEGRITAS

  • 1. Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri 12 Mei 2023 Etika Etika Etika Etika & & & & Integritas Integritas Integritas Integritas Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
  • 2. “Bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, membangun jiwa bangsa !! Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar, tidak akan dapat mungkin mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya, nation and character building”. (Soekarno, Pidato HUT RI, 17 Agustus 1966)
  • 4.
  • 5. Sk Sk Sk Ska a a ala la la la 0 0 0 0- - - -100: 100: 100: 100: 0= 0= 0= 0=S S S Sa a a an n n ng g g ga a a at t t t In In In Int t t to o o ol l l le e e er r r ra a a an n n n, , , , 100= 100= 100= 100=S S S Sa a a an n n ng g g ga a a at t t t To To To Tol l l le e e er r r ra a a an n n n Survei Nasional Mei 2022 Rata-rata skor toleransi adalah 49,1 dalam skala 0-100, yang berarti tingkat toleransi warga relatif rendah. Mean = 49.1 Stdev = 16.00 SKOR TOLERANSI 49,1 NILAI TERTINGGI 100 (SANGAT TOLERAN) NILAI TERENDAH 0 (SANGAT INTOLERAN) RATA- RATA 49,1 MENURUT SMRC TOLERANSI KATEGORI RENDAH
  • 6. 85% millenial rentan radikalisme Potensi radikalisme pada PRIA 12,1% Potensi radikalisme pada WANITA 12,3%
  • 7. TIDAK MEMEGANG SUMPAH JABATAN INGIN MENGGANTI DASAR NEGARA MELAWAN UUD DAN IDEOLOGI NEGARA TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA AKAN ADA TINDAKAN LEBIH TEGAS
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Penyuapan “Transaksional” Gratifikasi “Pasif” Pemerasan “Aktif” P E M E R A S A N S EG I TIGA Masyarakat /Pengusaha Masyarakat /Pengusaha Masyarakat /Pengusaha Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara
  • 12. Jumlah PNS Terpidana Kasus Korupsi (2001-2018)
  • 13.
  • 14. STASTISTIK TINDAK PIDANA KORUPSI per 1 Juni 2020 htt ps://w w w .kpk.go.id/id/statist ik/penindakan /tp k-b erdasarkan -jenis-p erkara Berdasarkan Profesi/Jabatan Berdasarkan Jenis Perkara 80% kasus korupsi yang diungkap m elibatkan sektor sw asta & sektor publik/instansi pem erintah. Modusnya antara lain: SUAP-MENYUAP & GRATIFIKASI
  • 15. ETIKA DAN INTEGRITAS ASN DALAM BINGKAI PANCASILA
  • 16.  ETIKA: Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral/akhlak (KBBI).  INTEGRITAS: mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan (KBBI). PM M Natsir
  • 17.  The qualification of being honest and having strong moral principles, or moral uprightness (Wikipedia, Cambridge English Dict);  Strict adherence to a moral code, reflected in transparent honesty and complete harmony in what one thinks, says, and does (Business Dict);  Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (KBBI);  Definisi umum: “kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan perbuatan”. Pikiran Ucapan Perbuatan Apa Apa Apa Apa itu itu itu itu Integritas Integritas Integritas Integritas? ? ? ?
  • 18. UU No. 5/2014 UU No. 5/2014 UU No. 5/2014 UU No. 5/2014 Tentang Tentang Tentang Tentang ASN ASN ASN ASN Pasal 87 ayat 4 huruf (a) => PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;. Pasal 4 => ASN wajib memegang teguh ideologi Pancasila; setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah; menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; menghargai komunikasi, konsultasi, kerja sama; mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dsb Pasal 3, 4 dan 5 UU ASN     Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku     PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS yang diantaranya memuat 17 kewajiban dan 15 larangan.
  • 19. Core Values Ber Core Values Ber Core Values Ber Core Values Ber- - - -AKHLAK AKHLAK AKHLAK AKHLAK PADA TANGGAL 27 JULI 2021 PRESIDEN JOKOWI MELUNCURKAN CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING ASN DENGAN SLOGAN BERAKHLAK. SURAT EDARAN MENTERI PANRB NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING ASN BANGGA MELAYANI BANGSA.
  • 20. Dimensi Dimensi Dimensi Dimensi Etika Etika Etika Etika Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004 Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam Bernegara Etika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam Berorganisasi Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam Bermasyarakat Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri Sendiri Etika Keilmuan Etika Sesama PNS Etika Lingkungan Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS: Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
  • 21.  Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;  Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;  Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;  Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;  Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;  Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;  Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien dan efektif;  Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Etika Etika Etika Etika dalam dalam dalam dalam Bernegara Bernegara Bernegara Bernegara
  • 22.  Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;  Menjaga informasi yang bersifat rahasia;  Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;  Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;  Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;  Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;  Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;  Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;  Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Etika Etika Etika Etika Dalam Dalam Dalam Dalam Berorganisasi Berorganisasi Berorganisasi Berorganisasi
  • 23.  Mewujudkan pola hidup sederhana;  Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;  Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;  Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;  Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Etika Etika Etika Etika Dalam Dalam Dalam Dalam Bermasyarakat Bermasyarakat Bermasyarakat Bermasyarakat
  • 24.  Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;  Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;  Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;  Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;  Memiliki daya juang yang tinggi;  Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;  Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;  Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. Etika Etika Etika Etika Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap Diri Diri Diri Diri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri
  • 25.  Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;  Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;  Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;  Menghargai perbedaan pendapat;  Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;  Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;  Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Etika Etika Etika Etika Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap Sesama Sesama Sesama Sesama PNS PNS PNS PNS
  • 26. Redefinisi Redefinisi Redefinisi Redefinisi Integritas Integritas Integritas Integritas Zaman Old:  Tidak menerima yang bukan haknya.  Tidak melakukan yang tidak boleh dilakukan. Zaman Now:  Melakukan sesuatu tidak ala kadarnya, namun sepenuh hati (mindfulness) & segenap kemampuan (professional).  Walk the Talk – memenuhi janji dan sumpah jabatan.  Self Mastery – mengendalikan diri dari godaan atau kecenderungan berpikir sempit atau menyimpang.  Quality Orientation – terus menjaga mutu pekerjaan agar tetap akuntabel dan transparan. Beyond Integrity Integrity
  • 29. Mohammad Mohammad Mohammad Mohammad Natsir Natsir Natsir Natsir George McTurnan Kahin, guru besar Universitas Cornell, terhenyak kala bertemu M. Natsir untuk kali pertama pada 1946. Ketika itu, Natsir adalah Menteri Penerangan RI. “Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah mana pun,” terang Kahin seperti tertulis dalam buku Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan. Ternyata Natsir hanya memiliki 2 stel kemeja kerja yang sudah tidak begitu bagus. Natsir tak malu menjahit kemejanya itu bila robek. Bertahun-tahun, Natsir tak malu nenumpang di paviliun rumah Prawoto Mangkusasmito. Dia pun sempat menumpang di rumah H. Agus Salim. Baru pada 1946, pemerintah memberikan rumah dinas kepadanya. Menteri Penerangan (1946-1949); Perdana Menteri (1950-1951)
  • 30. KH. KH. KH. KH. Saifuddin Saifuddin Saifuddin Saifuddin Zuhri Zuhri Zuhri Zuhri Di jabatan strategis ini dirinya diuji. Suatu kali adik iparnya, Mohammad Zainuddin Dahlan menghadap dan memohon untuk dihajikan dengan biaya dinas (abidin) dari Departemen Agama. Meski sebenarnya lazim menghajikan orang yang potensial apalagi pejuang kemerdekaan, namun Saifuddin menolak permintaan adiknya. "Sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu pernah berjuang dalam perang kemerdekaan. Tetapi ada satu hal yang menyebabkan saya tidak mungkin membantu melalui haji departemen. Karena kamu adikku. Coba kamu orang lain, sudah lama aku hajikan," ujar KH Saifuddin Zuhri kepada iparnya. Tak hanya itu, selepas menjadi Menteri, Saifuddin tetapa berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara- cara yang halal dan bersahaja. Dikutip dari buku "Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU" karangan Saifullah Ma'shum, jika banyak mantan menteri bergelut dalam bisnis yang prestise, justru Saifuddin memilih menjalani profesi sebagai pedagang beras di Glodok. Menteri Agama pada Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II, dan Kabinet Ampera I.
  • 31. H. H. H. H. Agus Agus Agus Agus Salim Salim Salim Salim Walau menjabat Menteri, Agus Salim sengaja hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya mengontrak, atapnya bocor jika hujan tiba. “Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang genius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam sembilan bahasa. Kelemahannya hanya satu: ia hidup melarat“. Begitulah tulisan Willem Schermerhorn, seorang pejabat Belanda, dalam Het Dagboek van Schermerhorn (Buku Harian Schermerhorn) saat mengomentari kebersahajaan H. Agus Salim. Menteri Luar Negeri (1947-1949)
  • 32. Prawoto Prawoto Prawoto Prawoto Mangkoesasmito Mangkoesasmito Mangkoesasmito Mangkoesasmito Dalam sebuah tulisan untuk mengenang Prawoto, rekannya di Masyumi, M Roem menyebut sejawatnya itu sebagai “orang yang selamanya hidup sederhana, orang yang tak pernah meminta, orang yang hanya belajar memberi dan mengasih,” demikian dikutip dari buku M Roem, Bunga Rampai dari Sejarah. Cerita tentang kesederhanaan Prawoto dituturkan putrinya Sri Sjamsiar Prawoto Issom seperti dikutip dari buku “Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito” karangan SU Basajut. Saat itu menjelang pembubaran Masyumi, Prawoto dan tokoh-tokoh partai politik lain seperti Subadio Sastrosatomo dan Sutan Sjahrir dipanggil ke Istana oleh Presiden Soekarno. Malam harinya, Prawoto meminta putrinya untuk menisik (menambal lubang) di kerah baju koko putih miliknya. Keesokan harinya di istana, para undangan lain mengenakan setelan jas, dasi dan bersepatu, tetapi Prawoto hanya mengenakan sarung, baju koko tua, peci dan sandal kulit. Anggota Badan Pekerja KNIP; Wakil Perdana Menteri di era Mr. Assaat sebagai PM; Wakil Ketua I Konstituante; Ketua Umum Masyumi
  • 33. SK. Trimurti SK. Trimurti SK. Trimurti SK. Trimurti Pada saat aktif di Partai Buruh Indonesia, 18 bulan setelah merdeka Trimurti mendapat tawaran menjadi Menteri Tenaga Kerja, dari Setiajid, salah satu anggota formatur kabinet yang juga rekan separtai. Pertama, ajakan menjadi menteri dijawab spontan, tidak! Selepas berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Tenaga Kerja, Trimurti kembali ke bangku kuliah. Tetapi, di saat mereguk nikmatnya kebebasan pendidikan, Soekarno menawari Trimurti untuk menjadi Menteri Sosial pada tahun 1959. Tak tergiur dan tak ingin dianggap haus kekuasaan, Trimurti menolak. Berbeda dengan kehidupan mantan menteri di zaman sekarang ini, Trimurti selama sisa hidupnya terang- terangan menolak semua pemberian dan fasilitas negara. Padahal itu adalah haknya. Trimurti meninggal tahun 2008 di RSPAD Gatot Soebroto. Sebelum meninggal, Trimurti tinggal di rumah kontrakan yang sempit di Bekasi. Di rumah kontrakannya, di antara deretan foto-fotonya bersama keluarga, terdapat sebuah lukisan yang paling besar bergambar Bung Karno menyematkan Bintang Mahaputra tingkat V padanya. Jurnalis; Menteri Tenaga Kerja pertama (1947- 1948) di bawah PM Amir Sjarifuddin.
  • 34. Baharuddin Baharuddin Baharuddin Baharuddin Lopa Lopa Lopa Lopa Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada sang ajudan, “Siapa yang mengisi bensin?” Si ajudan pun dengan jujur menjawab, “Pak Jaksa, Pak!” Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil, kembali ke kantor sang Jaksa yang mengisikan bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Lopa meminta sang Jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. “Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus saya pakai,” kata Barlop. Bupati Majene 1 (1959-1960); Jaksa Agung (2001); Menteri Kehakiman & HAM (2001)
  • 35. Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya. Wanita ini pun berusaha mengajak damai. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu yang ditolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hoegeng. Tapi si wanita tak putus asa. Dia terus mendekati Hoegeng. Yang membuat Hoegeng heran, malah koleganya di Polri dan Kejaksaan yang memintanya untuk melepaskan wanita itu. Hoegeng heran, kenapa begitu banyak pejabat yang mau menolong pengusaha wanita tersebut. Hoegeng pun hanya bisa mengelus dada prihatin menyaksikan tingkah polah koleganya yang terbuai uang. Kapolri (1968-1971) Jend Jend Jend Jend. Pol. . Pol. . Pol. . Pol. Hoegeng Hoegeng Hoegeng Hoegeng Imam S. Imam S. Imam S. Imam S.
  • 36. Epilogue Epilogue Epilogue Epilogue “ “ “ “Hanya Hanya Hanya Hanyaada ada ada adasatu satu satu satunegarayang negarayang negarayang negarayang pantas pantas pantas pantas menjadi menjadi menjadi menjadi negaraku negaraku negaraku negaraku.... Ia Ia Ia Ia tumbuh tumbuh tumbuh tumbuhdengan dengan dengan dengan perbuatan perbuatan perbuatan perbuatan,dan ,dan ,dan ,dan perbuatan perbuatan perbuatan perbuatan itu itu itu itu adalah adalah adalah adalah perbuatanku perbuatanku perbuatanku perbuatanku” ” ” ”